<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG_20250203_172534-401863934.jpg" alt="Massa Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) Kalimantan Selatan menggelar aksi tuntutan tukin di depan Gedung General Building Lecture Theater ULM di Banjarmasin, Senin (3/2). (Firman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Massa Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) Kalimantan Selatan menggelar aksi tuntutan tukin di depan Gedung General Building Lecture Theater ULM di Banjarmasin, Senin (3/2). (Firman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Lambung Mangkurat (ULM) meminta para dosen tidak mogok mengajar berkaitan tuntutan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang tertunda sejak 2020. &rdquo;Mogok mengajar bukan solusi karena ini kewajiban kita sebagai dosen untuk mencerdaskan anak-anak bangsa,&rdquo; kata Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ULM Muhamad Rusmin Nuryadin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Senin (3/2). Di hadapan peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan massa Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) Kalimantan Selatan di depan Gedung General Building Lecture Theater ULM, Rusmin mengaku memahami frustrasi para dosen. Tetapi dia tetap berharap wacana mogok mengajar tidak menjadi kenyataan. Dia menyampaikan dukungan penuh dari pihak rektorat untuk para dosen. Bahkan pimpinan universitas terus memperjuangkan hak-hak para dosen dalam berbagai pertemuan dengan kementerian terkait. Diharapkan Presiden Prabowo serta kementerian dan DPR RI dapat segera memberikan perhatian khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. &rdquo;Kita berharap yang terbaik untuk para dosen yang menuntut hak,&rdquo; ujar Rusmin. Koordinator aksi Juliyatin Putri Utami menyampaikan tuntutan utama mereka pembayaran rapel tukin yang belum diberikan selama empat tahun, dari 2020 hingga 2024. Mereka juga meminta pemerintah memberikan kesetaraan dalam pembayaran tunjangan, tanpa membedakan antara satuan kerja (Satker), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Selain itu, mereka menolak adanya pasal selisih yang membuat pemotongan tukin dengan sertifikasi dosen (serdos). Pemberian tunjangan kinerja bagi dosen ASN Kemendiktisaintek telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai. Selain itu, menjelang akhir masa jabatan, Menteri Nadiem Makarim menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/P/2024 yang menetapkan jabatan, kelas jabatan, dan besaran tunjangan kinerja untuk dosen fungsional. Namun, tunjangan yang dijanjikan belum juga terealisasi hingga kini sehingga membuat dosen menggelar aksi demo serentak se-Indonesia hari ini.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) minta para dosen tidak mogok mengajar berkaitan tuntutan pembayaran tukin yang tertunda sejak 2020

ULM Minta Dosen Tidak Mogok Mengajar Terkait Tukin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/IMG_20240708_235155-213959039.jpg" alt="Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie (dua dari kanan). (Firman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie (dua dari kanan). (Firman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Lambung Mangkurat (ULM) membentuk tim internal guna mengusut dugaan pelanggaran dosen yang merekayasa persyaratan pengusulan guru besar. Itu lantaran mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal predator alias proses penerbitan tidak bisa dipertanggungjawabkan. &rdquo;Tim internal berjumlah lima orang untuk mengusut tuntas masalah dugaan pelanggaran integritas akademik ini,&rdquo; kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin. Iwan mengakui, ULM diminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi. Tim akan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi berkaitan syarat pengusulan guru besar oleh sejumlah dosen. Selama prosesnya, lanjut dia, tim internal ULM melakukan koordinasi dengan pihak kementerian dan didesak agar secepatnya menyampaikan hasil investigasi. &rdquo;Kasus ini harus segera diselesaikan demi menjaga nama baik ULM,&rdquo; tegas Iwan Aflanie. Iwan menyatakan, percepatan penambahan guru besar menjadi program semua kampus di Indonesia termasuk ULM demi meningkatkan daya saing dan kemajuan sebuah universitas. Meski begitu, dia menambahkan, dipastikan ULM telah melaksanakan dengan koridor yang benar dan sesuai aturan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). Dia menambahkan, setiap dosen yang berpotensi bisa mengusulkan guru besar ada syarat ketat harus dilalui di internal ULM. Kemudian mereka mempublikasikan artikel ke jurnal ilmiah, membuat buku dan yang lainnya. &rdquo;Mengenai kasus yang mencuat saat ini di luar kewenangan dan pengetahuan kami,&rdquo; tegas Iwan Aflanie.

ULM bentuk tim internal usut dugaan pelanggaran dosen yang merekayasa persyaratan usul guru besar lantaran mengirim artikel ilmiah ke jurnal

ULM Usut Dugaan Pelanggaran Dosen Rekayasa Persyaratan Guru Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/WhatsApp-Image-2024-05-02-at-180333-3565089783.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyambut baik dan mendorong Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, menjadi kampus ketahanan pangan nasional, pusat penelitian lahan basah, dan mangrove dunia. &rdquo;Jadi perintah Pak Rektor tadi, saya akan ketemu menteri pertanian dan menteri LHK agar rencana tersebut segera dieksekusi untuk kebaikan kampus,&rdquo; kata Bahlil saat memberikan kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, Kamis (2/5). Kuliah Umum yang dihadiri 1.500 peserta itu, ULM mengangkat tema Potensi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Menurut Menteri Bahlil yang juga mantan Ketua Umum Hipmi tersebut, perpindahan IKN ke Kalimantan akan menjadikan manfaat secara ekonomi bagi daerah-daerah penyangga seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. &rdquo;Jadi kita mau pindahin IKN yang dapat manfaatnya siapa? Pertama Kalimantan, semua Kalimantan menjadi penyangga. Sekarang lihat, pertama ekonomi di Kaltara pasti ke depan akan dapat manfaat. Dan ini konsen tata kota yang paling baik, yang dipakai itu 30 persen, 70 persen alam. Ini salah satu kota terbaik di dunia. Saya disuruh memimpin investasinya,&rdquo; ujar Bahlil. Terkait perencanaan investasi di IKN Nusantara, Bahlil menjelaskan, klaster pertama investasi yang dipimpinnya memprioritaskan investor atau pengusaha dalam negeri. Kemudian klaster kedua diisi investor asing. &rdquo;Jangan pusat kotanya diambil oleh asing. Yakin dan percaya pemicu peradaban baru dalam pengelolaan kota dan investasi. Di sana kita pakai mobil listrik, yang dari PLTA. Indonesia kita bangun di wilayah-wilayah yang bukan hutan. Dan Kalsel itu masuk dalam investasi kurang lebih hampir Rp 7 triliun. Kita akan membangun pusat kawasan ekosistem industrialisasi dari batu bara dan kita dorong sektor hilirisasi pertanian dan perkebunan serta kelautan. Kalsel akan menjadi penyangga pertama IKN Nusantara,&rdquo; tegas Bahlil. Sebelumnya, Rektor ULM Ahmad Alim Bachri merencanakan ULM menjadi kampus ketahanan pangan nasional, pusat penelitian lahan basah, dan mangrove dunia. Sebab, keberadaan ULM di Kalimantan Selatan merupakan potensi gerbang utama bagi IKN Nusantara. Dia menjelaskan, dalam perencanaan akan dibangun pelabuhan internasional. Selain itu, sebagai kampus, ULM diharapkan mampu berperan untuk mengamankan dari sisi lingkungan. &rdquo;Bukankah pelabuhan internasional IKN Nusantara akan berada di Kalsel, ada di Kabupaten Kota Baru yang akan dihubungkan jalan tol yang jarak tempuhnya 1,5 jam dari Penajam Paser Utara. Sehingga, ULM yang ada di sekitar pelabuhan dengan upaya untuk mengamankan sisi lingkungan pelabuhan,&rdquo; kata Ahmad Alim Bachri. Ahmad menambahkan, sudah mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguasai lahan mangrove seluas 621 hektare untuk dijadikan pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia. &rdquo;Kita mengusulkan untuk menguasai lahan mangrove seluas 621 hektare dan informasinya sudah masuk untuk menunggu persetujuan KLHK,&rdquo; tambah Ahmad Alim Bachri. Selain menjalin kerja sama dengan Kementerian LHK, Rektor ULM Ahmad Alim Bachri menjelaskan, pihak kampus juga sudah melaksanakan kesepakatan dengan PT Inhutani untuk mengelola lahan seluas 1.700 hektare untuk dijadikan pusat pengembangan pengelolaan usaha pertanian. &rdquo;Untuk sementara ULM akan diberikan lahan seluas 1.700 hektare untuk dijadikan pusat pengembangan pengelolaan usaha pertanian secara terintegrasi. Kalau itu bisa diwujudkan ULM akan menjadi pelaku ekspor nasional, karena saat ini terjadi penurunan produksi kopi, dan itu harus dimanfaatkan,&rdquo; tegas Ahmad.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dorong Universitas Lambung Mangkurat (ULM), jadi kampus ketahanan pangan nasional

Pintu Gerbang IKN Nusantara, Menteri Bahlil Dorong Universitas Lambung Mangkurat Jadi Pusat Ketahanan Pangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ULM

Berita Terkini

ULM Minta Dosen Tidak Mogok Mengajar Terkait Tukin

ULM Usut Dugaan Pelanggaran Dosen Rekayasa Persyaratan Guru Besar

Pintu Gerbang IKN Nusantara, Menteri Bahlil Dorong Universitas Lambung Mangkurat Jadi Pusat Ketahanan Pangan

Download Aplikasi JawaPos.com