<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/2lnJdD06YqL24tveZe27g3OTNxETPiX5rVwNkpFm-1946028112.jpg" alt="Ketum PBNU Gus Yahya akan bertemu dengan Ulama Sepuh di Jakarta, ia ingin meminta nasihat dan doa terkait polemik yang tengah terjadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU Gus Yahya akan bertemu dengan Ulama Sepuh di Jakarta, ia ingin meminta nasihat dan doa terkait polemik yang tengah terjadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai menghadiri Rakor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya, Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dijadwalkan bertemu dengan ulama sepuh di Jakarta.&nbsp; Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, pertemuan itu akan digelar di Gedung PBNU lantai 8 Jakarta pada Minggu (23/11) pukul 19.30 WIB. Sebanyak 76 ulama diundang dalam agenda tersebut.&nbsp; "Kalau dengan ulama (sepuh) ya saya mohon nasihat, mohon doa gimana-gimana. Kalau beliau-beliau bertanya saya jawab. Kalau nggak, ya sudah saya mohon doa saja," tutur Gus Yahya di Surabaya, Minggu dini hari (23/11). Kakak dari Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu hendak meminta petunjuk sekaligus nasihat kepada para kiai dan ulama sepuh tentang polemik di tubuh PBNU, termasuk mengenai desakan pemakzulan dirinya.&nbsp; "Supaya ada suara moral yang dapat mendorong ke jalan keluar yang maslahat. Biasanya kalau saya ketemu dengan ulama sepuh itu saya hanya minta dinasihati atau doa, nggak pernah mengadu atau mengeluh," imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengklaim bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah suriyah PBNU tentang desakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketum PBNU periode 2021 - 2026. "Saya dengan jajaran suriyah sudah bertemu, dan semua yang sudah saya temui mengaku menyesal, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh pada mulanya," ucap Gus Yahya.&nbsp; Sebagai informasi, isu pemakzulan Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketum PBNU mencuat setelah Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang berlangsung di Hotel Aston City, Jakarta pada Kamis (19/11).&nbsp; Dalam rapat yang dihadiri oleh 37 dari 53 Pengurus Harian Syuriyah PBNU tersebut disimpulkan bahwa Gus Yahya harus mundur atau diberhentikan. Salinan risalah rapat tersebar luas di media sosial. Risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memuat lima poin. Pada poin terakhir, ditegaskan bahwa Gus Yahya diwajibkan mundur dari jabatan ketum PBNU segera dalam tiga hari. &rdquo;Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,&rdquo; bunyi risalah rapat tersebut. Di Surabaya, Gus Yahya juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Sebab, jabatan tersebut merupakan amanah dari para PWNU pada Muktamar ke-34.&nbsp; "Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur, karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk 5 tahun. Akan saya jalani selama 5 tahun. Insyaallah saya sanggup," pungkas Gus Yahya.

Gus Yahya akan bertemu ulama sepuh di Jakarta untuk minta nasihat dan doa di tengah isu pemakzulan dirinya sebagai Ketum PBNU.

Ketum PBNU Gus Yahya Mau Temui Ulama Sepuh di Jakarta: Mau Minta Doa dan Nasihat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-sebut-nonmuslim-kafir-dinilai-jadi-langkah-nu-hapus-diskriminasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: NU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: NU</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 masih belum menemukan titik terang. Sebelumnya direncanakan berlangsung pada 23–25 Desember. Namun itu terkendala karena pemerintah menetapkan PPKM level 3 di semua wilayah selama libur Natal dan tahun baru (Nataru).  Hal itu menimbulkan suasana yang kurang kondusif dengan tensi kontestasi para kandidat yang terpolarisasi pada dua kelompok besar. Yakni Said Aqil Siradj (SAS) dan Yahya Cholil Staquf (YCS) yang makin intens.  Dikabarkan, kelompok SAS menginginkan muktamar diundur pada akhir Januari 2022, agar sesuai dengan momen Harlah NU. Sementara itu, kelompok YCS menginginkan muktamar dipercepat pada 17–19 Desember sebelum berlakunya PPKM level 3.  Namun hal yang membuat repot adalah pengambilan keputusan tersebut karena akan terjadi perbedaan pendapat. Sebab pengambil keputusan, yakni Rais Am, Katib Am, Ketum, dan Sekjen juga diasosiasikan dua kelompok tersebut. Alhasil kondisi saat ini pun deadlock, alias menemukan jalan buntu.  Mengenai itu, Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia-New Zealand, Nadirsyah Hosen menyarankan agar PBNU turut melibatkan Majelis Tahkim yang berisi 11 ulama sepuh. Jadi, bukan empat orang yang berhubungan dengan dua kelompok itu.  Idealnya, Rais Am, Katib Am, Ketum, dan Sekjen musyawarah bersama dengan 11 ulama dalam Majelis Tahkim. Mereka juga harus mendengar langsung persiapan muktamar dari Ketua SC (Panitia Pengarah) dan Ketua OC (Panitia Pelaksana).  ”Tujuh belas orang inilah yang sebaiknya bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. Musyawarah adalah tradisi para ulama yang harus dijaga kelangsungannya. Majelis Tahkim memang dirancang menengahi berbagai persoalan krusial di muktamar,” jelas Nadirsyah Hosen dalam siaran tertulisnya, Senin (22/11).  Pertimbangan keputusan tanggal muktamar, lanjut dia, sebaiknya berdasar kondisi objektif persiapan di lapangan. Selain itu, materi atau bahan muktamar dalam berbagai komisi, seperti program kerja, bahtsul masail, sampai rekomendasi.  Di samping itu, menurut dia, KH Ma’ruf Amin selaku ketua Majelis Tahkim juga bisa meminta masukan objektif dari satgas Covid-19 dalam forum musyawarah tersebut.  ”Keputusan jangan karena kontestasi kedua kelompok. Dengan demikian kalau secara objektif bisa dipercepat, kenapa harus ditunda? Sebaliknya, kalau kondisi objektif memang harus ditunda, kenapa dipaksakan untuk dipercepat? Sesederhana itu sebetulnya,” jelas Nadirsyah Hosen.  Dia menambahkan, Muktamar NU ke-34 memiliki momentum yang sangat penting dalam perjalanan 100 tahun NU. Itu sebabnya tema muktamar yang dipilih adalah 100 Tahun NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Membangun Peradaban Dunia.  Muktamar NU akan menerjemahkan tema penting tersebut guna membuat semacam peta jalan dan blue print kesiapan warga NU memasuki abad keduanya. Baik dalam konteks nasional maupun global.  ”Ini bukan hanya regenerasi kepengurusan, tapi juga soal peran NU di tengah perubahan sosial. Jangan sampai perdebatan masalah penentuan tanggal muktamar hanya membuat muktamar seolah sebagai kontestasi pemilihan nakhoda belaka. Akan sangat tragis dan ironis kalau menjelang momen 100 tahun NU, terjadi polarisasi yang amat tajam di tubuh NU. Ini tentu saja akan mengganggu kerja keumatan atau khidmat NU ke depannya,” tegas Nadirsyah Hosen.

Kemungkinan Deadlock Tanggal Muktamar NU, Harus Ada Jalan Keluar

ulama sepuh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ulama sepuh

Berita Terkini

Ketum PBNU Gus Yahya Mau Temui Ulama Sepuh di Jakarta: Mau Minta Doa dan Nasihat

Kemungkinan Deadlock Tanggal Muktamar NU, Harus Ada Jalan Keluar

Download Aplikasi JawaPos.com