<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":1xl" class="ii gt"> <div id=":1xk" class="a3s aiL "> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/perluas-pasar-bfi-serius-garap-pembiayaan-sektor-pendidikan_m_-3277925891.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa mengikuti perkuliahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa mengikuti perkuliahan.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Di tengah isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di universitas negeri yang kini dibatalkan, universitas swasta seperti Universitas Muhammadiyah Maumere di Flores, NTT, justru mencari alternatif agar mahasiswanya tak kesulitan membayar uang kuliah berupa SPP. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alternatif pembayaran uang kuliah di Universitas Muhammadiyah Maumere yang memudahkan mahasiswa itu adalah dengan menggunakan hasil bumi, berupa hasil perkebunan mahasiswa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere Erwin Prasetya mengatakan, kebijakan pembayaran uang kuliah menggunakan hasil bumi itu sudah dilakukan sejak tahun 2018.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu bermula saat salah satu mahasiswanya tak mampu membayar uang kuliah saat akan melaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah komunikasi, ternyata sebenarnya punya hasil (bumi) di rumah," ujar Erwin saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (28/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masalahnya, ia mengatakan bahwa kebanyakan orang Flores yang tinggal di pedalaman tak punya akses untuk menjual hasil buminya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus transportasi juga susah. Jalannya agak rusak, sinyal gak ada. Jadi mereka itu sifatnya menunggu saja. Mau komunikasi dengan langganan juga susah kan. Jadi menunggu ada yang datang untuk membeli," jelas Erwin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan masalah begitu, pihak Universitas Muhammadiyah Maumere memutuskan untuk memberi alternatif agar mahasiswanya dapat membayar menggunakan hasil bumi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014699355/ukt-batal-naik-nadiem-siap-evaluasi-kenaikan-biaya-kuliah-setiap-ptn">UKT Batal Naik, Nadiem Siap Evaluasi Kenaikan Biaya Kuliah Setiap PTN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena punya masalah begitu, mereka gak punya link ke kota, ya sudah kita putuskan boleh bawa hasil (bumi) ke sini biar bisa dikonversikan dengan nilai tunggakannya," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita langsung share ke teman-teman pegawai yang butuh pisang, butuh kelapa, ini ada silakan gak usah ke pasar. Jadi langsung jual ke sivitas kita," pungkas Erwin.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Alternatif pembayaran uang kuliah di Universitas Muhammadiyah Maumere yang memudahkan mahasiswa itu adalah dengan menggunakan hasil bumi

Alih-alih Naikkan UKT, Universitas Muhammadiyah Maumere Bolehkan Mahasiswa Bayar Kuliah dengan Hasil Bumi

<div id="m#msg-f:1799932873054768856" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/Rakernas-PDIP-Dery-Ridwansah-6JPG-2604044758.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik pada Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik pada Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti biaya pendidikan terkait melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) di Indonesia. Ia menilai pendidikan seharusnya berbiaya murah bagi semua masyarakat, sebagai untuk regenerasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014686894/dapatkan-manfaat-infused-water-untuk-perut-rata-sempurna-bye-bye-perut-buncit">Dapatkan Manfaat Infused Water untuk Perut Rata Sempurna, Bye-bye Perut Buncit!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Megawati saat pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Urusan pendidikan sekarang saya aja ngelihat korannya aja pusing. Kenapa sih? Nggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak nggak ada? Semuanya dimahalkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi," kata Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati meminta seluruh kadernya untuk bergerak. Ia menekankan, PDIP bisa berjuang demi kepentingan dan kedaulatan rakyat Indonesia, termasuk di bidang pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masak enggak terbakar ya? Kalau ngomong kayak gini ini kayaknya hanya halah ibu ngomong begitu doang, nggak ada namanya gerak di dalam jiwa kita bahwa itulah sebetulnya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita telah menjadi insan manusia warga negara dari sebuah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengapa saya selalu marah untuk PDI Perjuangan menjadi partai pelopor? Karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, kita pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku mendengar kabar banyak mahasiswa mengeluh terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang naik drastis di sejumlah universitas negeri. Ia memastikan akan mengevaluasi ramainya informasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami asses," kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, ada kesalahan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, kenaikan UKT hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Sementara, mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri tidak terdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Peraturan Kemdikbud ini menjelaskan bahwa aturan UKT baru ini hanya berlaku pada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi," ucap Nadiem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan, di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali," ucap dia. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti biaya pendidikan terkait melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) di Indonesia

Soroti Lonjakan UKT, Megawati: Saya Pusing Semuanya Dimahalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/85_ukt_1-4252065113.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> <p>Uang kuliah mahal? Tenang, kan ada makan siang gratis&hellip;</p> <p>Pelaporan seorang mahasiswa Universitas Riau ke polisi oleh rektornya sendiri karena mengeluhkan uang kuliah mahal merupakan puncak ironi wajah pendidikan tinggi negeri ini. Walaupun setelah kabar itu ramai di media sosial, rektor Unri mencabut laporannya, tetap tidak mengubah fakta bahwa seorang rektor melaporkan mahasiswa yang mengkritik kebijakan kampus serta fakta bahwa biaya kuliah kian hari kian memberatkan.</p> <p>Rektor Unri hanya salah satu contoh dari para rektor perguruan tinggi yang ingin membungkam kritik. Upaya pembungkaman juga dilakukan rektor-rektor di banyak perguruan tinggi dalam berbagai bentuk. Mulai membatalkan diskusi, mengancam dosen kritis, membekukan organisasi dan komunitas, hingga mengintimidasi aktivis mahasiswa. Para rektor ini tidak segan-segan melanggar Pasal 28 UUD 1945 tentang hak warga negara untuk bebas berpendapat dan berekspresi.</p> <p>Sikap antikritik yang jelas-jelas berlawanan dengan semangat akademik dan intelektualisme ini justru terlembagakan di kampus-kampus. Pikiran kritis dibonsai dan suara kritis diredam oleh para pejabat kampus dan guru besar yang berlagak seperti politisi bebal sarat kepentingan dibanding sebagai intelektual.</p> <p>Di sisi lain, uang kuliah yang sekarang dikenal sebagai UKT (uang kuliah tunggal) yang kian hari kian mahal kian membabat nalar. Ketika mahasiswa terbebani bahkan dihantui oleh bayaran kuliah yang mahal, pelan-pelan mereka akan kehilangan keberanian dikikis oleh ketakutan akan dipecat dari kampus karena tidak mampu membayar uang kuliah. Mereka kehilangan keberanian untuk mengkritik, keberanian untuk mempertanyakan sesuatu, dan hanya mencari selamat supaya tidak dikeluarkan dari kampus.</p> <p>Dengan demikian, mahasiswa-mahasiswa ini juga kehilangan independensi. Biaya kuliah menjadi sebuah alat kontrol dari otoritas. Baik itu otoritas kampus, negara, maupun kelompok-kelompok lain. Ketika mahasiswa terdesak tak bisa membayar kuliah dan terancam dikeluarkan, akan ada kemungkinan bantuan-bantuan bersyarat datang dari pihak-pihak tertentu.</p> <p>Keadaan ini mendorong mahasiswa menjadi pragmatis dan kehilangan idealisme. Biaya kuliah yang tinggi memaksa siapa pun untuk tak berlama-lama di kampus. Buruan lulus, buruan kerja. Jangan demo. Nggak usahlah ikut-ikutan organisasi macam-macam.</p> <p>Kondisi ini juga akan menyebabkan putusnya tradisi intelektualisme serta menyuburkan kemalasan berpikir. Intelektualisme tak ada hubungannya dengan gelar kesarjanaan. Kita bisa saja surplus sarjana, tapi miskin intelektual. Tradisi intelektualisme adalah bagaimana kita menggunakan pikiran dan pengetahuan kita dalam membangun masyarakat.</p> <p>Tingginya UKT serta alasan bahwa pendidikan tinggi adalah hal tersier serta tidak diwajibkan UU sangat tidak masuk akal melihat bahwa anggaran pendidikan per tahun adalah 20 persen dari total APBN. Pada 2024 saja, anggaran pendidikan mencapai Rp 665 triliun. Jika terdapat 1 juta mahasiswa dan perlu disubsidi, misalnya 50 juta per orang, hanya diperlukan 50 triliun atau kurang dari 8 persen saja dari total dana APBN pendidikan. Ke mana uang yang sedemikian besar ini?</p> <p><strong>Makan Siang Gratis</strong></p> <p class="class-paragraph">Ironisnya, ketika banyak anak muda Indonesia mengalami kesulitan membayar uang kuliah, rencana makan siang gratis yang telah dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto selama kampanyenya akan dilaksanakan meski memakan biaya yang sangat besar, yang pada tahap awal saja sudah mencapai Rp 100&ndash;120 triliun per tahun dan kemudian akan menjadi 450 triliun per tahun untuk periode-periode selanjutnya.</p> <p>Apakah penyediaan makan siang gratis akan membuat rakyat menjadi lebih sejahtera? Keluar dari kemiskinan? Atau membuat mereka lebih cukup gizi? Sudah dijelaskan oleh banyak pakar kesehatan bahwa makan siang gratis tidak bisa mencegah stunting. Lagi pula, penduduk miskin Indonesia tidak pernah meminta makan siang gratis karena yang mereka butuhkan adalah penghasilan yang dapat menjamin hidup mereka secara manusiawi. Mereka butuh pekerjaan tetap yang menjamin masa depan yang lebih baik.</p> <p>Kebutuhan ini bisa dijawab dengan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan tinggi, karena pendidikan yang baiklah yang bisa membuka peluang pekerjaan bagi anggota keluarga miskin ini.</p> <p>Adalah kenyataan bahwa pendidikan tinggi masih menjadi barang mewah di negeri ini. Faktanya, mayoritas penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah. Hanya 6,4 persen dari jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Sebanyak 80 persen dari populasi di Indonesia berpendidikan SMP. Bahkan amanat wajib belajar 12 tahun pun belum bisa sepenuhnya diwujudkan.</p> <p>Data ini masih ada lanjutannya: dari total angka pengangguran yang ada di Indonesia, sebanyak 76 persen adalah lulusan SD/SMP. Artinya, ada korelasi langsung antara tingkat pendidikan dan kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Ketika lapangan kerja hanya terbuka untuk mereka yang menempuh pendidikan tinggi, sementara hanya kurang dari 10 persen jumlah penduduk yang punya kesempatan untuk kuliah, semakin banyak generasi produktif yang akan terjebak dalam pengangguran dan kemiskinan.</p> <p>Dari data tersebut jelas bahwa lulusan SD, SMP, dan SMA tidak bisa menjamin pekerjaan yang layak yang menjamin penghasilan yang manusiawi. Negara harus memastikan lebih banyak lagi anak Indonesia yang kuliah tanpa diberatkan oleh UKT yang semakin mahal.</p> <p>Mengapa uang makan siang gratis yang ratusan triliun tersebut tidak dialihkan saja untuk mewujudkan pendidikan bermutu dengan biaya kuliah murah, bahkan gratis? (*)</p> <p>---</p> <p><strong>OKKY MADASARI</strong>, Novelis dan sosiolog</p>

Uang kuliah mahal? Tenang, kan ada makan siang gratis. Rektor Universitas Riau melaporkan seorang mahasiswa ke polisi karena protes UKT.

UKT Mahal, Makan Siang Gratis

UKT mahal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UKT mahal

Berita Terkini

Alih-alih Naikkan UKT, Universitas Muhammadiyah Maumere Bolehkan Mahasiswa Bayar Kuliah dengan Hasil Bumi

Soroti Lonjakan UKT, Megawati: Saya Pusing Semuanya Dimahalkan

UKT Mahal, Makan Siang Gratis

Download Aplikasi JawaPos.com