<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/Protes-Filipina-Manila-1272624050.jpg" alt="Ribuan warga Filipina gelar unjuk rasa di Filipina, Minggu pagi (21/9/2025)(Dok. Business Standard)" width="100%">
<figcaption>Ribuan warga Filipina gelar unjuk rasa di Filipina, Minggu pagi (21/9/2025)(Dok. Business Standard)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Filipina, Manila, memprotes skandal korupsi besar terkait proyek pengendalian banjir yang diduga menelan biaya miliaran dolar. Dilansir dari Aljazeera, aksi ini disebut sebagai salah satu protes antikorupsi terbesar di Filipina, berlangsung pada Minggu (21/9/2025), dengan pengawasan ketat dari polisi dan tentara untuk mencegah kekerasan. Ketegangan ini terjadi menyusul demonstrasi nasional di negara tetangga, Indonesia, di mana para pengunjuk rasa marah atas kekerasan polisi, gaji anggota parlemen, dan inflasi. Di Manila, para demonstran mengibarkan bendera Filipina dan membawa spanduk bertuliskan "Tidak lebih, terlalu banyak, penjarakan mereka", sambil menuntut penuntutan terhadap semua pihak yang terlibat. Seorang mahasiswa aktivis, Althea Trinidad, mengungkapkan kekecewaannya kepada kantor berita The Associated Press, "Saya merasa tidak enak karena kita terjerumus dalam kemiskinan dan kehilangan rumah, nyawa, dan masa depan kita. Sementara, mereka meraup kekayaan besar dari pajak kita yang digunakan untuk membeli mobil mewah, perjalanan ke luar negeri, dan transaksi korporasi yang lebih besar." Ia menambahkan, "Kami ingin beralih ke sistem di mana orang tidak lagi dianiaya." Menurut AFP, sekitar 13.000 orang berkumpul di Luneta Park, Manila. Kemarahan publik memuncak setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyoroti skandal proyek infrastruktur fiktif pada Juli lalu. Marcos kemudian membentuk komisi independen untuk menyelidiki dugaan anomali di 9.855 proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar 9,5 miliar USD). Publik semakin geram ketika terungkap bahwa pasangan kaya, Sarah dan Pacifico Discaya, yang mengoperasikan beberapa perusahaan konstruksi, memenangkan kontrak pengendalian banjir dan memiliki puluhan mobil mewah. Pada Senin (15/9/2025), Presiden Marcos Jr. menyatakan tidak menyalahkan rakyat atas protes tersebut dan mengimbau agar demonstrasi berlangsung damai. Ia juga menambahkan bahwa militer dalam "siaga merah"&nbsp;sebagai langkah pencegahan. Barnaby Lo dari Al Jazeera melaporkan bahwa protes ini dipimpin oleh gereja-gereja Kristen dari berbagai denominasi, dengan Gereja Katolik secara historis memiliki kemampuan besar untuk memobilisasi massa di Filipina. Lo menyebutkan, "Bukanlah suatu kebetulan bahwa protes ini terjadi pada tanggal 21 September, yang merupakan peringatan deklarasi darurat militer oleh mantan Presiden Ferdinand Marcos Sr., dan berlangsung di jalan raya yang sama tempat terjadinya dua revolusi kekuatan rakyat." Ia menambahkan, para pengunjuk rasa menginginkan presiden untuk menerapkan reformasi berkelanjutan guna memberantas segala bentuk korupsi di pemerintahan. Aly Villahermosa, seorang mahasiswa keperawatan berusia 23 tahun, menyampaikan kepada AFP bahwa ia sering mengarungi banjir di negara yang rawan badai itu. "Kalau ada anggaran untuk proyek-proyek bayangan, kenapa tidak ada anggaran untuk sektor kesehatan?"&nbsp;ujarnya, sambil menyebut pencurian dana publik itu sangat memalukan.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Filipina, Manila, memprotes skandal korupsi besar terkait proyek pengendalian banjir.

Imbas Dugaan Korupsi Proyek Pengendalian Banjir, 13 Ribu Warga Filipina Gelar Demonstrasi Besar di Manila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/Demo-Trisakti-ricuh-3001377755.jpg" alt="Aksi mahasiswa Trisakti di Balai Kota Jakarta berujung ricuh, 7 polisi terluka dalam bentrokan.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiswa Trisakti di Balai Kota Jakarta berujung ricuh, 7 polisi terluka dalam bentrokan.(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena unjuk rasa yang berakhir anarkis masih seringkali terjadi. Pada saat kondisi sosial makin memanas, sejumlah kalangan mempertanyakan batas mengenai kebebasan berekspresi dan tindakan melawan hukum. Menyikapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Rahmatullah Rorano S. Abubakar, mengatakan bahwa kebebasan berpendapat memang merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Hanya saja, hak tersebut tak bersifat mutlak dan tetap berada dalam koridor hukum. "Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini merupakan pilar penting dalam negara hukum yang demokratis," ujar Rorano kepada wartawan, Selasa (3/6). Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penyampaian pendapat di muka umum secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pada kerangka hukum ini, masyarakat diberi ruang dalam berpartisipasi aktif pada proses pengambilan kebijakan publik, termasuk melalui demonstrasi. Meski begitu, ia menekankan bahwa penggunaan hak tersebut tak boleh dilakukan seenaknya. "Prinsipnya adalah bahwa kebebasan berekspresi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ada batasan-batasan hukum yang perlu diperhatikan, seperti larangan terhadap ujaran kebencian, hasutan, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan kerusuhan," terangnya. Menurutnya, tindakan anarkis yang terjadi dalam unjuk rasa termasuk pada bentuk pelanggaran hukum yang bisa merugikan kepentingan umum dan bahkan berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial.&nbsp; Oleh karenanya, penegak hukum seperti pihak kepolisian memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan tegas, tetapi tetap proporsional pada pelaku anarkisme. "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, khususnya Pasal 16, secara jelas menyatakan bahwa penyampaian pendapat yang dilakukan dengan melanggar hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya. Dia menekankan bahwa upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat harus dilakukan tanpa mengabaikan semangat demokrasi. Baginya, negara harus hadir untuk menjamin bahwa infrastruktur publik, keamanan sosial, dan tatanan hukum tetap terjaga dengan baik. "Jangan sampai semangat menyampaikan pendapat justru menabrak hukum dan merugikan sesama warga negara. Demokrasi bukan berarti bebas tanpa batas, tapi kebebasan yang dibingkai dengan tanggung jawab," pungkas dia. &nbsp;

Pakar hukum menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dalam koridor hukum.

Unjuk Rasa Berakhir Anarkis Seringkali Terjadi, Pakar Tekankan Kebebasan Berpendapat Harus Tetap Berada di Koridor Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/george.jpg" alt="George Floyd, keturunan Afrika-Amerika warga AS yang meninggal setelah dijepit ke tanah oleh seorang perwira. (Offices of Ben Crump Law)" width="100%">
<figcaption>George Floyd, keturunan Afrika-Amerika warga AS yang meninggal setelah dijepit ke tanah oleh seorang perwira. (Offices of Ben Crump Law)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meluasnya aksi unjuk rasa atas kematian George Floyd, warga kulit hitam yang tewas karena disiksa anggota kepolisian, memaksa sejumlah negara bagian di Midwest, Amerika Serikat, memperpanjang aturan jam malam hingga Senin (1/6) pagi waktu setempat.  Di kawasan Midwest AS, yang menjadi wilayah kerja KJRI Chicago, jam malam diberlakukan di kota-kota seperti Chicago (Illinois),  Indianapolis (Indiana), Louisville (Kentucky), Detroit (Michigan), Minneapolis dan St. Paul (Minnesota), Kansas City (Missouri), Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, dan Toledo (Ohio) serta Milwaukee dan Madison (Wisconsin).  “Sementara khusus Kota Chicago, pusat distrik bisnis dan area downtown Loop ditutup pemerintah kota dan hanya dapat diakses pemilik bisnis dan warga yang tinggal di kawasan tersebut. Sedangkan di Minnesota, aparat menutup seluruh akses jalan tol,” menurut keterangan KJRI Chicago melalui rilisnya, Senin (1/6), seperti dikutip dari Antara.  Selain itu, 16 negara bagian juga telah mengaktifkan tentara cadangan Garda Nasional untuk membantu menjaga keamanan, termasuk enam negara bagian yang temasuk wilayah kerja KJRI Chicago,  yaitu Illinois, Indiana, Kentucky, Minnesota, Ohio, South Dakota, dan Wisconsin. Sisanya adalah negara bagian Colorado, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, dan Washington.  Aksi protes terus berlanjut pada Minggu (31/5) hingga Senin dini hari di beberapa kota di Midwest, khususnya di Chicago, Minneapolis dan St. Paul, meskipun telah diberlakukan perintah jam malam.  “Seperti pada hari-hari sebelumnya, aksi demonstrasi dimulai dengan damai pada sore harinya, namun berubah menjadi aksi anarkis di malam hari dan berlanjut hingga pagi dini hari,” kata KJRI Chicago menjelaskan perkembangan terkini situasi keamanan di AS.  Aksi anarkis yang dilakukan demonstran antara lain perusakan, pelemparan batu ke arah petugas dan fasilitas umum, penjarahan toko-toko, dan pembakaran kendaraan kepolisian.  Menyikapi perkembangan situasi, KJRI Chicago terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan warga masyarakat Indonesia di kota-kota tempat terjadinya aksi-aksi.  Selain itu, imbauan juga terus disampaikan KJRI kepada WNI melalui media sosial dan layanan pesan singkat guna memastikan WNI selalu mendapatkan informasi terkini, tetap tenang namun terus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, serta segera melaporkan ke hotline 24 jam KJRI apabila ada warga Indonesia yang memerlukan bantuan.  Hingga Senin pukul 00.00 waktu Chicago, seluruh WNI yang berada di kota-kota yang dilanda aksi protes dilaporkan dalam keadaan baik dan aman.  Jumlah total WNI yang terdapat di kota-kota tersebut adalah 1.990 orang, yaitu 864 orang di Chicago, 272 orang di Minneapolis-St. Paul, 334 orang di Detroit, 36 orang di Des Moines, 81 orang di Cincinnati , 277 orang di Columbus, 68 orang di Cleveland, 31 orang di Toledo, dan 27 orang di Dayton. (*)     &nbsp;  &nbsp;

Aksi Unjuk Rasa Berlanjut, Jam Malam di Negara Bagian AS diperpanjang

ujuk rasa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ujuk rasa

Berita Terkini

Imbas Dugaan Korupsi Proyek Pengendalian Banjir, 13 Ribu Warga Filipina Gelar Demonstrasi Besar di Manila

Unjuk Rasa Berakhir Anarkis Seringkali Terjadi, Pakar Tekankan Kebebasan Berpendapat Harus Tetap Berada di Koridor Hukum

Aksi Unjuk Rasa Berlanjut, Jam Malam di Negara Bagian AS diperpanjang

Download Aplikasi JawaPos.com