<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/BnhVq9sfIxFjcg7yS4qFkmcXfBTdTacg5kbyukOY-2517369821.jpg" alt="Mantan Mendikbud Mohammad Nuh menjadi salah satu pemateri dalam uji publik Kurikulum Berbasis Cinta Kementerian Agama di Jakarta. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Mantan Mendikbud Mohammad Nuh menjadi salah satu pemateri dalam uji publik Kurikulum Berbasis Cinta Kementerian Agama di Jakarta. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) mulai melakukan uji publik atas Kurikulum Cinta. Selain untuk menampung masukan dari berbagai pihak, uji publik ini juga sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Sesuai namanya, kurikulum itu akan menyisipkan pesan cinta kepada Tuhan, sesama manusia, sampai alam.&nbsp; Sejumlah tokoh dihadirkan sebagai pemateri dalam uji publik itu. Di antaranya adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh. Mantan Rektor ITS Surabaya itu mengatakan, kurikulum berbasis cinta harus bisa menyiapkan SDM unggul di era perkembangan teknologi digital.&nbsp; Nuh mengatakan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang sedang disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag itu berpotensi menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya peradaban unggul di masa depan. Menurut dia, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan masa lalu dan masa kini saja. Tetapi juga harus mempersiapkan masa depan. &ldquo;Kurikulum berbasis cinta bukan sekadar program. Tetapi gerakan besar yang akan melahirkan manusia berkarakter, haus ilmu, dan siap menghadapi tantangan era digital,&rdquo; tegas Nuh. Dia menekankan bahwa kurikulum yang baik tidak cukup hanya berbasis pada standar isi dan materi. Tetapi juga harus menggugah dimensi kemanusiaan dan spiritualitas peserta didik. Pelopor Kurikulum 2013 (K13) itu menyinggung pentingnya menumbuhkan cinta dan rasa penasaran terhadap ilmu sebagai kekuatan utama dalam pendidikan. Sebagaimana dicontohkan dalam kisah Nabi Musa. Alkisah diceritakan Nabi Musa menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Sampai melepaskan status dan mencari guru dengan ikhtiar. "Serta mengikuti proses pembelajaran yang mengasah wisdom. Bukan sekadar logika,&rdquo; jelasnya. Sementara itu Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno mengatakan, lewat KBC, Kemenag ingin menghadirkan Islam yang damai dan relevan. Dia menambahkan, KBC merupakan upaya nyata menjawab tantangan pendidikan Islam masa kini, yang dinilai mulai kehilangan ruh kedamaian, nilai, dan makna. &ldquo;Kita harus akui, masih banyak praktik pendidikan agama yang kering makna, cenderung rutinitas, bahkan melahirkan ujaran kebencian," kata Suyitno dalam keterangannya kemarin (16/4). Dia menegaskan KBC hadir untuk mengembalikan ruh cinta dalam pendidikan Islam. Yaitu cinta kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam atau lingkungan. Menurut dia, pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan hafalan dan doktrin. Tetapi menanamkan nilai spiritual, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Kemenag ingin melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara kognitif atau keilmuan. Tetapi juga berjiwa damai, berakhlak, dan mencintai sesama serta lingkungannya.

Kementerian Agama meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta untuk siapkan SDM unggul di era digital menggugah dimensi kemanusiaan dan spiritual.

Kementerian Agama Mulai Uji Publik Kurikulum Berbasis Cinta, Eks Mendikbud Mohammad Nuh Ingatkan Penyiapan SDM Unggul

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/WhatsApp-Image-2025-04-16-at-093206-131616235.jpg" alt="Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag menggelar Uji Publik Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di Madrasah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag menggelar Uji Publik Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di Madrasah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menggelar Uji Publik Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di Madrasah. Kegiatan berlangsung di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dengan pendekatan berbasis cinta. Diharapkan, kurikulum ini dapat mengembalikan peserta didik pada fitrah mereka, yakni rasa cinta kepada bangsa, lingkungan, diri sendiri, dan sesama. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan uji publik yang kelima ini. &rdquo;Kurikumum Berbasis Cinta ini bertujuan mengembalikan pendidikan agama kepada esensinya, yakni menumbuhkan cinta dalam diri setiap individu. Kita ingin anak-anak didik kita tumbuh dengan rasa cinta yang tulus terhadap bangsa, lingkungan, diri mereka sendiri, dan sesama,&rdquo; ujar Suyitno. Suyitno juga menekankan pentingnya menjauhkan kebencian dalam pendidikan dan menegaskan bahwa rasa cinta akan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. &rdquo;Orang yang cinta tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Jika kita mencintai bangsa dan lingkungan kita, kita tidak akan mudah mengeluh atau menyalahkan pihak lain. Cinta ini harus ditumbuhkan dalam setiap aspek kehidupan kita,&rdquo; tambah Suyitno. Sementara itu, Nyayu, Direktur KSKk Madrasah, menyampaikan bahwa kegiatan uji publik ini merupakan bagian dari proses panjang yang dimulai sejak Januari 2025. Sebelumnya, uji publik telah dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi dengan melibatkan peserta dari kalangan guru, pengawas, kepala madrasah, serta berbagai ormas dan pihak terkait lain. &rdquo;Uji publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak agar kurikulum yang dikembangkan tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik. KBC ini bukanlah kurikulum baru, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada dengan menambahkan nilai-nilai cinta dalam setiap unsur pembelajaran,&rdquo; kata Nyayu. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Prof. Yudi Latif, Prof. Fasli Jalal, Prof. Moh. Nuh, Alissa Wahid, serta narasumber internasional, termasuk Profesor Eva, seorang guru besar dari ANU Canberra, Australia. Prof. Yudi Latif menyatakan, pendidikan berbasis cinta adalah pendidikan yang menumbuhkan empati, kesadaran sosial, dan saling pengertian. Jika setiap individu dipenuhi dengan cinta dalam proses belajarnya, mereka tidak hanya akan menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam bertindak dan berpikir. Sementara itu, Prof. Fasli Jalal menambahkan, Kurikulum Berbasis Cinta mengajarkan untuk tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada prosesnya. &rdquo;Ketika kita mengajarkan cinta kepada generasi muda, kita sebenarnya sedang menyiapkan mereka untuk menjadi individu yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa,&rdquo; tutur Fasli Jalal. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi berbagai tokoh dan praktisi pendidikan untuk memberikan masukan terkait implementasi KBC. Selain itu, peserta uji publik ini terdiri dari pejabat Kementerian Agama, direktur, kasubdit, kepala madrasah, guru, serta perwakilan dari organisasi masyarakat seperti LP Maarif PBNU dan Majelis Pendidikan Muhammadiyah. Nyayu menambahkan, setelah uji publik ini, tahap berikutnya adalah peluncuran resmi KBC yang dijadwalkan sebelum Menteri Agama berangkat ke Tanah Suci. Tahap berikutnya adalah sosialisasi dan pelatihan yang akan dimulai pada Mei 2025, dengan harapan kurikulum ini dapat diterapkan di madrasah dan sekolah umum pada tahun ajaran baru 2025-2026. &rdquo;Tujuan dari KBC ini adalah untuk membangun rasa cinta yang meluas dalam masyarakat. Dengan pendidikan yang berbasis cinta, kita akan mempersiapkan generasi muda yang lebih peduli terhadap negara, lingkungan, dan sesama,&rdquo; kata Prof. Eva, yang turut menyampaikan pandangannya dalam acara tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan sekolah umum, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap kurikulum yang dikembangkan. Proses evaluasi dan monitoring juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa KBC dapat memberikan dampak positif yang optimal pada pendidikan di Indonesia. Melalui kegiatan ini, penyelenggara mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan kritik yang konstruktif demi tercapainya tujuan pengembangan kurikulum berbasis cinta yang lebih baik untuk masa depan pendidikan Indonesia.

Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag menggelar Uji Publik Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di Madrasah

Uji Publik Kurikulum Berbasis Cinta Diharapkan Perkuat Karakter Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/Untitled1-1319997551.jpg" alt="Majelis Masyayikh godok Dokumen Standar Mutu Pendidikan Nonformal Pesantren. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Majelis Masyayikh godok Dokumen Standar Mutu Pendidikan Nonformal Pesantren. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pesantren di seluruh Indonesia tengah bersiap menyambut Dokumen Standar Mutu Pendidikan Nonformal Pesantren yang tengah digodok Majelis Masyayikh. Dalam upaya untuk peningkatan mutu dan pengakuan pendidikan nonformal di Pesantren, Majelis Masyayikh menggelar uji publik atas dokumen penting itu. Uji publik dilaksanakan 20-23 Agustus di Tangerang Selatan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi organisasi masyarakat seperti RMI PBNU, LP2M PP Muhammadiyah, pengasuh pondok pesantren, akademisi pesantren, perwakilan asosiasi pendidikan pesantren, BAN PDM, perwakilan satuan pendidikan dan dari unsur pemerintah yakni Kemenag dan Kemendikbudristek. Tujuannya mematangkan rancangan dokumen sebelum diterapkan secara luas. Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin yang akrab disapa Gus Rozin menegaskan, pentingnya dokumen tersebut sebagai landasan bagi pendidikan nonformal di pesantren. Proses penyusunan dokumen standar mutu pendidikan nonformal pesantren telah dilakukan kunjungan ke berbagai pesantren untuk mempelajari praktik-praktik terbaik. &rdquo;Para penulis dan reviewer sudah sedemikian berikhtiar sampai berkunjung ke berbagai pesantren untuk melihat best practices yang ada di pesantren tersebut dan bagaimana dirumuskan secara baik. Dokumen di tangan para penanggap merupakan ikhtiar maksimal dari seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan,&rdquo; ujar Gus Rozin. Dokumen standar mutu pendidikan nonformal pesantren tidak sekadar standar administratif. Juga merupakan upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kesamaan hak kepada para santri Pondok Pesantren. Menurut Gus Rozin, amanat Undang-Undang Pesantren sangat jelas dalam mengharuskan pendidikan nonformal pesantren, seperti pondok salaf, untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan pendidikan formal. &rdquo;UU Pesantren ini memberikan amanat bahwa pendidikan nonformal Pesantren seperti pondok salaf itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan pendidikan formal. Artinya, meskipun santri kita hanya ngaji saja di pondok selama bertahun-tahun, negara mempunyai kewajiban untuk mengakui mereka. Sehingga santri entah butuh atau tidak, hak-hak sipilnya tetap terpenuhi,&rdquo; jelas KH Abdul Ghaffar Rozin. Lebih lanjut, Gus Rozin menyatakan, aturan yang dirumuskan dalam dokumen standar mutu pendidikan nonformal pesantren harus bersifat memberdayakan, bukan membebani pesantren. &rdquo;Jangan sampai para santri salaf yang terus menerus mengabdikan umurnya untuk mengaji ini kemudian menjadi masyarakat kelas dua yang bahkan untuk melamar menjadi mudin (Kaur Kesra) pun tidak diterima karena tidak mendapat hak-hak sipilnya. Aturan maupun regulasi yang dibentuk bersifat memberdayakan, tidak memaksa tetapi memberdayakan setiap unit pesantren. Setiap pesantren adalah entitas yang unik dan karena itu perlu diberlakukan secara berbeda sesuai dengan kebutuhannya sendiri-sendiri,&rdquo; papar KH Abdul Ghaffar Rozin. KH Abdul Ghofur Maimoen (Gus Ghofur) selaku Anggota Majelis Masyayikh sekaligus divisi kurikulum dan pembelajaran yang membidangi penyusunan dokumen itu menegaskan, pentingnya uji publik karena merupakan satu-satunya rancangan rekognisi pendidikan nonformal. Uji publik merupakan agenda yang sangat penting karena dokumen itu adalah yang pertama dan yang dimiliki satu-satunya. &rdquo;Kalau negara mengesahkan, dokumen ini merupakan satu-satunya regulasi tentang pendidikan nonformal,&rdquo; terang KH Abdul Ghofur Maimoen. Nanti, dokumen itu menjadi catatan sejarah penting bagi pesantren dan bentuk kehadiran negara atas dedikasi pesantren selama ini. Jika dokumen ini disetujui dan diimplementasikan, akan menjadi momen bersejarah bagi pendidikan pesantren di Indonesia. &rdquo;Memberikan penghargaan yang sepatutnya kepada para santri dan pendidik yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk pesantren,&rdquo; ucap KH Abdul Ghofur Maimoen. Uji publik diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mampu mengakomodir berbagai pandangan dan kebutuhan pesantren di seluruh Indonesia. Dengan dokumen standar mutu pendidikan nonformal pesantren tersebut, diharapkan pesantren dapat terus berkembang, diakui, dan setara dengan lembaga pendidikan formal lain di Indonesia. Sehingga, lulusan pesantren memiliki peluang yang sama di dunia kerja dan pendidikan lanjutan.

Dokumen Standar Mutu Pendidikan Nonformal Pesantren digodok Majelis Masyayikh, untuk peningkatan mutu pendidikan nonformal di pesantren

Majelis Masyayikh Susun Dokumen Standar Mutu Pendidikan Nonformal Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/Untitled-3672953172.jpg" alt="Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik Pendidikan Pesantren digelar Majelis Masyayikh pada Rabu (14/8), hingga tiga hari ke depan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik Pendidikan Pesantren digelar Majelis Masyayikh pada Rabu (14/8), hingga tiga hari ke depan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Masyayikh menggelar Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik Pendidikan Pesantren yang telah mereka susun. Rancangan regulasi yang disusun Majelis Masyayikh itu menjadi kado istimewa bagi pesantren sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Pesantren. Uji publik digelar Majelis Masyayikh pada Rabu (14/8), hingga tiga hari ke depan. Kegiatan dilaksanakan di Jakarta dihadiri perwakilan berbagai pihak meliputi organisasi masyarakat. Seperti RMI PBNU, LP2M Muhammadiyah, pengasuh pondok pesantren, akademisi pesantren, perwakilan asosiasi pendidikan pesantren, perwakilan satuan pendidikan, dan dari unsur pemerintah yakni Kemenag. Proses itu diharapkan dapat menyempurnakan rancangan yang telah disusun sebelum ditetapkan menjadi keputusan Menteri Agama. Rancangan regulasi rekognisi itu merupakan hasil kerja keras Majelis Masyayikh dalam beberapa bulan terakhir. Inisiatif penyusunan rancangan regulasi rekognisi itu bertujuan untuk memberikan penyetaraan kualifikasi, kompetensi, dan rekognisi, yang layak terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren. Pengakuan itu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mereka yang telah menempuh jalur pendidikan di luar jenjang formal. Sehingga keterampilan dan pengetahuan mereka diakui secara resmi. Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin yang akrab disapa Gus Rozin menyampaikan, penyusunan dokumen itu merupakan salah satu bentuk pengakuan profesionalitas terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren. &rdquo;Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua bentuk pendidikan, terutama yang berbasis pada pendidikan pesantren mendapatkan pengakuan yang setara. Ketika kemudian negara hadir dalam bentuk apapun (baik dalam bentuk penghargaan, remunerasi, atau bentuk lain) yang lebih berhak menerima adalah guru-guru atau kiai-kiai yang ikhlas, punya pengalaman yang panjang, punya kemampuan yang mendalam, tetapi tidak sempat kuliah formal,&rdquo; ujar Gus Rozin. &rdquo;Majelis Masyayikh menyiapkan jalan supaya ustad-ustad yang tidak menempuh pendidikan formal mendapatkan jalan, mendapatkan rekognisi. Ini adalah bagian dari peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan amanah yang diterima Majelis Masyayikh dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,&rdquo; sambung Gus Rozin. Selain itu, lanjut dia, uji publik bertujuan memastikan bahwa rancangan regulasi tersebut dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan kebutuhan dari semua pemangku kepentingan dunia pendidikan pesantren di Indonesia. &rdquo;Uji publik ini untuk mengecek lagi (aspek keterbacaan dan keterpakaian) apakah rancangan regulasi ini mampu menjawab kebutuhan. Misalnya para guru/kiai yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan formal. Karena ada banyak kiai yang memang pendidikannya nonformal tetapi beliau menguasai berbagai bidang keilmuan yang diajarkan di pendidikan formal,&rdquo; ungkap KH Abd A&rsquo;la, anggota Majelis Masyayikh yang menaungi Divisi Santri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Majelis Masyayikh. &rdquo;Dengan adanya rancangan regulasi rekognisi ini, diharapkan lulusan pesantren dapat diakui secara formal dan setara dengan lulusan lembaga pendidikan formal lainnya,&rdquo; lanjut dia. Rancangan regulasi pendidik itu dihadirkan dengan harapan semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses kesempatan lebih luas dalam dunia kerja dan pendidikan formal. Sehingga menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing global, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Majelis Masyayikh gelar Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik Pendidikan Pesantren untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas

Majelis Masyayikh Gelar Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik pada Pendidikan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/WhatsApp-Image-2024-06-21-at-182445-3443900170.jpg" alt="Uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) perdana digelar di Jakarta, Jumat (21/6)." width="100%">
<figcaption>Uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) perdana digelar di Jakarta, Jumat (21/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) perdana digelar di Jakarta, Jumat (21/6). Pada uji publik itu perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia, memberikan usul dan masukan terkait substansi dalam RPP Manajemen ASN. &rdquo;Uji publik yang dilakukan hari ini merupakan media untuk memperoleh masukan dari instansi pemerintah agar RPP Manajemen ASN ini dapat menjawab permasalahan yang selama ini ada di lapangan,&rdquo; ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Anas mengungkapkan, dalam penyusunan RPP Manajemen ASN turut menghimpun pandangan dari akademisi berbagai perguruan tinggi, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim menyebutkan, uji publik itu dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan. Itu demi memperkaya perspektif terkait substansi yang diatur dalam PP Manajemen ASN. Sehingga PP yang dihasilkan lebih implementatif, komprehensif, dan bisa menjawab permasalahan di lapangan. Hakim menguraikan, RPP Manajemen ASN terdiri atas 21 bab dan 312 pasal. Ruang lingkup Manajemen ASN yang diatur dalam RPP itu terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja, dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Arah kebijakan yang sedang disusun dalam penyelenggaraan Manajemen ASN dilaksanakan berdasar sistem merit dengan penguatan mobilitas talenta serta dilakukan melalui platform digital Manajemen ASN. &rdquo;Muara dari adanya regulasi ini adalah untuk memastikan organisasi birokrasi kita dengan ASN sebagai penggerak, bisa bekerja lincah, adaptif, dan berani bertransformasi,&rdquo; jelas Hakim. Senada dengan Hakim, Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menuturkan uji publik digelar sejatinya untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut mampu mengantarkan gagasan transformasional dari manajemen ASN. &rdquo;Tentunya transformasi tadi punya fokus tujuan yaitu bagaimana membangun ASN yang lebih profesional, inklusif dan kompetitif,&rdquo; tutur Taufiq. Menurut dia, semangat transformasi yang ada dalam RPP Manajemen ASN adalah bagaimana memecahkan berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Salau satunya adanya gap antara instansi pusat dan daerah terkait pengelolaan manajemen ASN. Selain itu kehadiran RPP Manajemen ASN adalah untuk mempercepat penataan tenaga non-ASN dengan tetap memperhatikan efisiensi dan profesionalitas. RPP Manajemen ASN pun diharapkan bisa menjawab tantangan dari pengembangan kompetensi dan kepastian karir ASN. &rdquo;Dan tak kalah penting adalah bagaimana menjawab tantangan pengelolaan manajemen ASN di era digital. RPP ini diharapkan bisa menciptakan dan mendorong learning culture di lingkup ASN,&rdquo; ucap Taufiq.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyebut dalam penyusunan RPP Manajemen ASN turut menghimpun pandangan dari berbagai kalangan

RPP Manajemen ASN Mulai Diuji ke Publik, Menteri Anas: Perkuat Substansi Agar Implementatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/WhatsApp-Image-2024-06-21-at-084142-432665160.jpg" alt="Kemenpan RB diskusi dengan para pakar sebelum uji publik RPP Manajemen ASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (20/6)." width="100%">
<figcaption>Kemenpan RB diskusi dengan para pakar sebelum uji publik RPP Manajemen ASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (20/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN akan diuji ke publik. Sebelum dilakukan uji publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan diskusi dengan para pakar untuk menghimpun masukan, pengayaan materi, dan perspektif substansi RPP Manajemen ASN secara hibrida di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis&nbsp;(20/6). &rdquo;Masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan kita perlukan untuk pengayaan substansi sebagai bagian dari uji publik RPP Manajemen ASN, agar PP yang dihasilkan nanti jauh lebih komprehensif lagi,&rdquo; ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim mengungkapkan, terdapat 10 pokok-pokok pengaturan dalam RPP Manajemen ASN. Pokok-pokok pengaturan tersebut antara lain Penguatan Azas, Nilai, Kode Etik, dan Perilaku; Jenis dan Kedudukan ASN; Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi; Resiprokal Jabatan ASN, TNI, dan Polri; Pengembangan Karier dan Talenta; Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan; Jabatan ASN; Digitalisasi Manajemen ASN; Pengelolaan Kinerja; serta Sistem Penghargaan dan Pengakuan. Hakim menyampaikan, pemerintah sudah melakukan rangkaian pembahasan Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Penyusunan RPP Manajemen ASN. &rdquo;Selanjutnya akan dilakukan uji publik dengan mengundang stakeholders dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah kabupaten/kota,&rdquo; jelas Hakim. Pengayaan substansi RPP Manajemen ASN kali ini menghimpun saran dan masukan dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN), akademisi, dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Hadir pada pembahasan tersebut Ketua TIRBN Soni Sumarsono serta para anggota TIRBN yaitu Eva Sundari, Budi Setiyono, serta Wila Supriadi. Ketua TIRBN Soni Sumarsono menyoroti terkait digitalisasi manajemen ASN sejauh mana Manajemen ASN yang baru akan mampu mengintegrasikan, mensimplifikasikan atau mensikronkan puluhan ribu aplikasi di instansi pusat dan daerah menjadi satu kesatuan. &rdquo;Tim sepakat merekomendasikan harus ada simplifikasi dalam bentuk integrasi atau sinkronikasi dalam kesatuan sistem SmartASN. Jadi digitalisasi harus kita sikapi dengan bijak dalam konsep manajemen ASN ini,&rdquo; imbuh Soni. Menurut dia, isu permasalahan tenaga honorer harus disikapi secara bijak mengingat akan adanya transisi kepemimpinan nasional. Sehingga, perlu diantisipasi baik dari isi maupun konsep Manajemen ASN. Anggota TIRBN Eva Sundari pun menilai dalam penataan tenaga non-ASN dilakukan identifikasi yang komprehensif dan prioritas bagi para guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi. &rdquo;Mohon identifikasi betul-betul jelas sehingga pendidikan tidak terganggu dan penghargaan atau apresiasi kepada guru-guru honorer ini bisa diprioritaskan,&rdquo; ujar Eva. Senada dengan TIRBN, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah A. Bakir Ihsan menyebut penataan tenaga non-ASN membutuhkan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak. Hal itu demi memastikan aturan yang diterbitkan bisa diimplementasikan secara efektif di lapangan. &rdquo;Yang perlu kita tekankan dalam menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN ini adalah prinsip kebutuhan, bukan keinginan. Kuncinya juga ada pada political will atau komitmen pimpinan untuk memastikan aturan ini bisa jalan,&rdquo; ucap Bakir. Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menerangkan, RPP Manajemen ASN diharapkan dapat mewujudkan transformasi dalam pemakaian sumber daya bersama yang menjamin mobilitas SDM. Untuk mewujudkan transformasi perlu adanya keselarasan antara rencana strategis nasional, desain kelembagaan, dan desain SDM Aparatur. Dia menjelaskan, dengan adanya perkembangan digital, ruang kerja birokrasi adalah ruang kerja digital. Jadi infrastruktur pekerjaan tidak lagi kepada kantor tetapi kepada ruang digital yang membuat struktur menjadi berkurang sehingga sumber daya bisa dipertukarkan. &rdquo;Perlu dicermati bagaimana kita menyediakan RPP ini agar mendorong transformasi SDM Aparatur yang basisnya adalah platform governance, agar ego sektoral berkurang dan dengan sendirinya kebutuhan SDM akan turun karena kita sharing resources sehingga pencapaian outcome pembangunan nasional dilakukan secara efektif dan efisien,&rdquo; jelas Eko.

Kemenpan RB akan lakukan uji publik Rancangan PP tentang Manajemen ASN sebagai aturan turunan dari UU ASN

Akan Uji Publik, RPP Manajemen ASN Himpun Masukan Para Pakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/22-November-2023-Uji-Publik-1287812689.jpeg" alt="Prof. Haedar Nashir Bersama Panelis dan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 dalam Acara Dialog Uji Publik yang Diselenggarakan Muhammadiyah di UMS Rabu (22/11)." width="100%">
<figcaption>Prof. Haedar Nashir Bersama Panelis dan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 dalam Acara Dialog Uji Publik yang Diselenggarakan Muhammadiyah di UMS Rabu (22/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjadi saksi dimulainya rangkaian uji publik Muhammadiyah untuk tiga pasangan calon presiden-wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilu 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, tampil sebagai peserta pertama dalam sesi uji publik tersebut. Acara ini diharapkan menjadi platform bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat, sekaligus mendapatkan tanggapan serta masukan dari berbagai pihak. Dikutip dari&nbsp;muhammadiyah.or.id&nbsp;oleh JawaPos.com, mengawali dialog, Ketua Umum Pusat&nbsp;Muhammadiyah, Haedar Nashir, dengan tegas mengingatkan hadirin bahwa Indonesia dibangun di atas dua hal penting. Muhammadiyah, Haedar Nashir, dengan tegas mengingatkan hadirin bahwa Indonesia dibangun di atas dua hal penting. Yaitu, dedikasi para pahlawan dan visi para founding fathers, sebagai fondasi utama yang membentuk karakter bangsa dan perjalanan sejarahnya. Fondasi pembangunan Indonesia memiliki dua elemen utama. Pertama, terwujud dalam filosofi, cita-cita ideal, dan struktur sistem yang kokoh, termanifestasikan melalui Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengatur landasan hukum negara. Kedua, mencakup jiwa keteladanan, pemikiran kenegarawanan, orientasi pelayanan, yang tercermin dan terinternalisasi dalam diri para tokoh bangsa pada masa awal kemerdekaan, menjadi pilar-pilar yang memperkokoh karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Soekarno, Soepomo, dan Ki Bagus Hadikusumo menyuarakan visi pembangunan Indonesia yang mencakup 'philosophische grondslag', 'Indonesia yang Bernyawa', dan cita-cita kemerdekaan menuju 'Indonesia yang jaya'. Pada aspek kedua, yakni jiwa keteladanan dan alam pikiran kenegarawanan, Haedar Nashir mengungkapkan bahwa para tokoh bangsa secara inklusif dan melampaui batasan telah menampilkan nilai-nilai ini. Sebagai contoh, Haedar merujuk pada tindakan bagi kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Ahmad Dahlan, Nyai Walidah, dan Kiai Hasyim Asy'ari, yang tidak hanya bergerak untuk kepentingan umat Islam, melainkan untuk seluruh masyarakat. Selain itu, ia menyoroti kerjasama berbagai tokoh dari beragam latar belakang keturunan, suku, dan agama yang bersatu dalam perjuangan untuk Indonesia. Dengan demikian, Haedar menyimpulkan bahwa selain memiliki pondasi nilai yang kokoh dan pemikiran yang besar, para pendiri Indonesia juga memancarkan jiwa kenegarawanan dan pengabdian yang melampaui segala batasan. Menurut Haedar Nashir, dua aspek yang telah dibahas menjadi tantangan yang harus dipahami oleh setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mereka diharapkan dapat mewujudkan kemajuan bagi Indonesia tanpa kehilangan esensi jatidiri nasional. Haedar berharap bahwa dialog dan uji publik ini akan menjadi patokan bagi masyarakat dalam menilai secara selektif sebelum membuat pilihan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. "Ketika kita berdialog dengan Capres-Cawapres, kita harus menyadari bahwa ke depan, tantangan Indonesia tidaklah mudah. Dalam 78 tahun kemerdekaan, walaupun terdapat kemajuan, Muhammadiyah mencatat adanya stagnasi, kemandegan, erosi, peluruhan, dan distorsi dari cita-cita, jiwa, pikiran, serta fondasi besar yang diletakkan oleh para pendiri Indonesia," ungkap Haedar Nashir.&nbsp; "Oleh karena itu, kami mengajak semua Capres-Cawapres melalui Muhammadiyah untuk secara serius mendiskusikan persoalan bangsa agar pondasi kokoh, pengabdian luar biasa, dan jiwa kenegarawanan teruji. Dialog ini juga diharapkan memberikan kesadaran literasi politik yang cerdas untuk menghindari pemilihan tanpa pertimbangan yang matang," tandasnya.

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjadi saksi dimulainya uji publik untuk tiga pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024.

Lakukan Uji Publik, Prof. Haedar Nashir Memberikan Tantangan Kepada Capres-Cawapres Pasangan Anies-Muhaimin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/20231030_134114-399060818.jpg" alt="Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo berjalan keluar gerbang Istana Merdeka Jakarta, usai menghadiri santap siang bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka" width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo berjalan keluar gerbang Istana Merdeka Jakarta, usai menghadiri santap siang bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyambut baik rencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang hendak menggelar uji publik terhadap tiga bacapres yang hendak berkontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Tiga bacapres itu adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.&nbsp; <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/seni-rupa/013265260/karya-seni-paling-mahal-tahun-ini-jatuh-pada-karya-picasso-dengan-nilai-rp-21-triliun">Karya Seni Paling Mahal Tahun ini Jatuh pada Karya Picasso dengan Nilai Rp 2,1 Triliun</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menyambut, kami terima kasih, dan menurut saya memang harus begitu. Kita menyambut baik," kata Anies kepada wartawan, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berpesan, dalam uji publik tersebut setidaknya memerhatikan dua hal, yaitu tentang hal yang akan dikerjakan para bacapres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua apa yg sudah dikerjakan. Karena dua-duanya tak kalah penting," tegas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah siap mengikuti ajang uji publik yang akan diadakan Muhammadiyah. Pasalnya, selama ini pun ia merasa telah melaksanakannya di berbagai kesempatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lho, udah selama ini keliling kan udah uji publik terus. Didoorstop terus tiap waktu, itu kan uji publik. Bener gak? Emang doorstop mau ngasih tau dulu ditanya apa? Nggak kan?" tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013265244/penyanyi-legendaris-tom-jones-umumkan-bakal-konser-di-jakarta-siap-siap-war-tiket-mulai-20-november-2023">Penyanyi Legendaris Tom Jones Umumkan Bakal Konser di Jakarta, Siap-siap War Tiket Mulai 20 November 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, PP Muhammadiyah berencana mengadakan uji publik terhadap tiga bacapres, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto pada akhir November nanti. Uji publik ini dilakukan lantaran banyaknya permintaan dari para bacapres untuk bertemu dengan para petinggi Muhammadiyah. (*)</div> <div class="signature-text">&nbsp;</div>

Anies Baswedan menyambut baik rencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang hendak menggelar uji publik terhadap tiga bacapres

Anies Baswedan Sambut Baik Rencana PP Muhammadiyah Gelar Uji Publik Bacapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/antarafoto-tingkat-kemacetan-jakarta-240822-aaa-6.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan melintas saat jam pulang kerja di Tol Dalam Kota, Jakarta. Aprillio Akbar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan melintas saat jam pulang kerja di Tol Dalam Kota, Jakarta. Aprillio Akbar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merancang uji publik yang melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh asosiasi terkait usul pengaturan jam kerja untuk menekan kemacetan. ”Kami harus melakukan uji publik dengan melibatkan semua asosiasi,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (31/8). Syafrin menambahkan, telah melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan melibatkan para pakar dan kementerian perhubungan. Dari diskusi terbatas itu disepakati uji coba pengaturan jam kerja bisa diterapkan karena dinilai positif menekan kepadatan lalu lintas. ”Hasil FGD semuanya sepakat. Ini positif bisa dilakukan uji coba tetapi kami harus lakukan namanya uji publik,” ujar Syafrin. Menurut dia, pihaknya harus hati-hati melakukan kajian karena tidak semata pada level Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tapi juga melibatkan pemerintah pusat. Baik dari sisi pemerintahan dan sektor swasta. Dishub tidak ingin apabila ditetapkan pengaturan jam kerja, yang terdampak justru para pengguna angkutan umum. Padahal, tujuan utama pengaturan jam kerja itu adalah mengatur mobilitas orang agar lebih efisien, bukan mengatur distribusi kendaraan di jam tidak sibuk. Tak hanya itu, lanjut dia, dampak terhadap perekonomian hingga biaya yang ditimbulkan akibat pengaturan jam kerja itu perlu didiskusikan lebih mendalam. ”Dari hasil dialog publik, kami rumuskan kemudian kami laporkan dan putuskan apakah kebijakan tersebut bisa diterapkan. Perlu diingat ini perlu koordinasi dengan pusat, tidak serta merta hanya diambil DKI,” terang Syafrin Liputo. Meski begitu, Syafrin belum merinci waktu pelaksanaan uji publik itu. Namun dia memastikan akan dilakukan dalam waktu dekat. Pengaturan jam kerja merupakan salah satu upaya menekan angka kemacetan di ibu kota, selain menerapkan kebijakan ganjil-genap dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, ada juga tarif integrasi tiga moda transportasi dengan harga terjangkau untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah kendaraan bermotor di ibu kota dari tahun ke tahun terus naik. Hingga 2020, jumlah kendaraan bermotor mencapai 20,2 juta unit, hampir 80 persen adalah motor atau mencapai 16,1 juta unit. Sisanya adalah mobil penumpang mencapai 3,36 juta unit dan truk 680 ribu unit.

Pemprov DKI Rancang Uji Publik Terkait Usul Pengaturan Jam Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Screenshot_2021-08-28-14-16-41-18.png" alt="Pelaksanaan PTM di SMPN 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PTM di SMPN 1 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Proses uji publik Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah tepat. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Pembentukan Undang-Undang.  Pakar hukum Universitas Airlangga, M. Hadi Subhan, menjelaskan proses penyusunan RUU Sisdiknas sudah sesuai prosedur. Pertama, pemerintah telah menyiapkan dengan baik naskah akademik. Kedua, pemerintah sudah melakukan pembahasan secara internal dengan mengundang para pakar dan para pemangku kepentingan terkait. Ketiga, pemerintah telah melakukan uji publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat.  "Saya pikir RUU sisdiknas yang baru ini sudah on the right track sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada yang melenceng," kata Hadi saat dihubungi wartawan, Kamis (24/02).  Dalam proses penyusunan naskah akademik RUU Sisdiknas, pemerintah telah empat kali menjalankan uji publik, baik yang digagas Kemendikbudristek maupun Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan pakar, organisasi masyarakat, serta organisasi profesi. Hadi menjelaskan, partisipasi publik bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat. Sebab, undang-undang ini nantinya akan berlaku bagi masyarakat.  "Jadi masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Ada 2 hal fungsi uji publik ini, pertama adalah untuk diseminasi aturan dan yang kedua adalah untuk menyerap aspirasi dari bawah ke atas begitu," jelas Hadi.  Dalam kesempatan berbeda, Budi “Bukik” Setiawan dari Yayasan Guru Belajar menambahkan pelibatan publik dalam pembahasan draf RUU Sisdiknas diharapkan dapat memberikan masukkan yang tepat dari para pemangku kepentingan terkait terhadap pemerintah. Harapannya, beleid tersebut nantinya komprehensif, ringkas, juga relevan dengan tantangan masa depan pendidikan.  "Uji publik yang dilakukan ini masih draf awal yang belum masuk Prolegnas. Sebagai pihak yang menjadi peserta uji publik, saya melihat ada beberapa manfaat dari revisi regulasi ini,” ucap Bukik.  RUU Sisdiknas ini akan mengintegrasikan tiga undang-undang, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Budi mengatakan sistem pendidikan nasional seharusnya mengatur keseluruhan sistem, termasuk komponen-komponen di dalamnya. Bukan hanya parsial seperti selama ini.  Kedua, Bukik meneruskan, adanya tiga UU yang berbeda seringkali memperumit sinkronisasi peraturan turunannya. Ketiga, perlu adanya arah perubahan kebijakan yang bersifat strategis untuk mendorong transformasi pembelajaran. "Jadi, ini Inisiatif yang sebenarnya dilakukan sejak beberapa tahun lalu, jadi semakin cepat makin baik,” katanya.

Uji Publik RUU Sisdiknas Dinilai Sudah Sesuai Perundangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uji publik

Berita Terkini