<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3-5.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan terkait informasi yang beredar mengenai putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkat UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi Covid-19.  Dalam putusan uji materi tersebut, satu diantaranya adalah menghapus impunitas pejabat yang mengeluarkan dana terkait Covid-19. Nantinya pejabat bisa dituntut secara perdata maupun pidana.  Menurut Mahfud ada pemahaman yang keliru mengenai putusan MK terkait uji materi Perppu Covid-19 tersebut. Kata dia, putusan itu makin memperkuat posisi pemerintah melaksanakan tugasnya.  "Sesudah dibaca bolak balik, keputusan MK itu justru mebenarkan seluruh undang-undang yang sudah tertuang seluruh isinya di dalam undang-undang yang diuji," ujar Mahfud dalam YouTube Kemenko Polhukam RI, Sabtu (30/10).  Mahfud menjelaskan, dalam putusan MK tersebut seluruh permohonan yang meminta perundangan itu diuji secara formal telah ditolak. Sehingga adanya penolakan tersebut maka langkah pemerintah yang ada di dalam UU tersebut sudah tepat.  "Kemudian kalau menyangkut uji materinya, yang substansi itu menyangkut Pasal 27 ayat 1,2, dan 3 isinya itu berkaitan. Di situ hanya disebutkan untuk Pasal 27 Ayat 1 itu hanya ditambah frasa 'sepanjang dilakukan dengan etikad baik sesuai peraturan perundangan-undangan'. Begitu juga Pasal 27 Ayat 3 itu hanya ditambah frasa 'sepanjang dilakukan terkait penanganan Covid-19 serta dilakukan dengan etikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'," katanya.  Karena itu, Mahfud menjelaskan bahwa tidak bisa pemerintah digugat secara pidana dan perdata dalam melaksanakan penggangran dana Covid-19 ini.  "Apa yang ditudingkan sebagai hak impunitas, tidak bisa digugat itu bisa kalau melanggar peraturan perundangan dan beritikad tidak baik. Tapi, tidak bisa pemerintah itu kemudian dituntut ke pengadilan secara pidana, perdata, tata usaha negara kalau melaksanakan tugasnya sesuai peraturan," ungkapnya.  Adapun dalam UU Covid-19 digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Amien Rais, Sirajuddin Syamsuddin, dan aktivis serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam gugatannya, mereka menganggap Pasal 27 dalam perundangan tersebut berpotensi melegitimasi penyelewengan pengelolaan keuangan negara dan membebaskan pejabat dari jeratan tindak pidana korupsi.

Mahfud Sebut Putusan MK Soal UU Covid-19 Kuatkan Posisi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_METRO_AKSI-TOLAK-OMNIBUSLAW_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). tuntutan demo yang akan dilakukan itu sama yakni mendesak pemerintah mencabut omnibus" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). tuntutan demo yang akan dilakukan itu sama yakni mendesak pemerintah mencabut omnibus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gugatan uji materi UU Cipta Kerja (Ciptaker) bertambah menjadi tiga permohonan. Yang terbaru, gugatan diajukan lima warga Jawa Timur.  Yaitu, Hakiimi Irawan (karyawan swasta/mantan buruh PKWT), Novita Widyana (pelajar SMKN 1 Ngawi), Elin Dian (mahasiswa Universitas Brawijaya), Alin Septiana (mahasiswa Universitas Negeri Malang), dan Ali Sujito (mahasiswa STKIP Modern Ngawi). Mereka mempersoalkan proses penyusunan UU Ciptaker. Produk legislasi tersebut dinilai melanggar ketentuan UU Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).  Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum pemohon, mengatakan bahwa putusan MK No 27/PUU-VII/2009 UU P3 bisa digunakan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. ’’Maka, pengujian formil ini juga menggunakan ketentuan norma UU P3,” ujarnya.  Jika merujuk pasal 5 UU P3, kata dia, setidaknya ada tiga asas wajib dalam penyusunan UU yang dilanggar. Yakni, asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.  Untuk asas tujuan, dia menilai ada tujuan yang kabur dan kontradiktif. Dalam penjelasannya, salah satu tujuan UU Ciptaker adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ’’Tapi, terdapat pasal-pasal yang merugikan para pekerja,” imbuhnya. Dia mencontohkan pasal 81 UU Ciptaker yang membuka peluang pekerja kontrak tanpa batas hingga memangkas waktu jam istirahat.  Terkait asas kejelasan rumusan, Viktor menuturkan, dalam hal sistematika, pasal-pasal yang disusun dalam UU menimbulkan kebingungan bagi yang membaca. ’’Adanya perubahan substansi terhadap suatu rancangan UU yang telah disetujui bersama melanggar tahapan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.  Terakhir, Viktor menyebut pelanggaran asas keterbukaan sangat nyata. Mulai perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan sangat minim keterlibatan publik. Kalaupun ada, hanya sebagian kecil dari publik yang terlibat dan dimintai masukan. Terbukti, dalam klaster ketenagakerjaan, banyak organisasi buruh yang kecewa karena tidak dilibatkan.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/10/2020/mk-terima-dua-permohonan-judicial-review-uu-cipta-kerja/">MK Terima Dua Permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2020/kemenkum-ham-klaim-pembahasan-uu-cipta-kerja-sudah-berjalan-terbuka/">Kemenkum HAM Klaim Pembahasan UU Cipta Kerja Sudah Berjalan Terbuka</a></li> </ul> Selain uji materi di MK, menurut pemerhati hukum tata negara Said Salahudin, perjuangan menolak UU Ciptaker bisa dilanjutkan di DPR. PKS dan Partai Demokrat yang menolak pengesahan saat rapat paripurna lalu bisa menjadi inisiator pembatalan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review. ”Ini upaya untuk lebih meyakinkan publik bahwa PKS dan Demokrat konsisten pada sikapnya,” tegasnya.  Dia melanjutkan, PKS dan Demokrat bisa menggagas pembentukan sebuah undang-undang baru untuk membatalkan UU Ciptaker. Misalnya, undang-undang tentang pencabutan atas UU Ciptaker. UU baru itu, kata dia, tidak perlu memuat banyak norma. Cukup dimuat beberapa pasal yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU Ciptaker yang ditempuh melalui mekanisme omnibus law dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU baru tersebut.  Menurut dia, sebagai partai politik yang memiliki kursi di parlemen, PKS dan Demokrat punya kewenangan untuk itu. ”Sebab, kader-kader mereka di DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usul rancangan undang-undang (RUU). Hak itu dijamin pasal 21 UUD 1945,” jelas direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) tersebut.  Landasan yuridis yang kuat adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. ”Gelombang aksi besar-besaran menolak UU Cipta Kerja yang terjadi jelas menunjukkan adanya kebutuhan hukum dari masyarakat untuk membatalkan UU Cipta Kerja,” lanjutnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IOq9dd1LNL8&amp;ab_channel=jawapostvofficial

PKS-Demokrat Disarankan Jadi Inisiator Legislative Review UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengikuti sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membahas pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerbitan UU tersebut sebagai bentuk negara hadir untuk melindungi warga Indonesia. Perlindungan yang diberikan, baik dari ancaman fisik maupun non-fisik.  "Negara harus dapat memastikan adanya jaminan perlindungan bagi seluruh warga, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal atau luar biasa extraordinary," ujarnya secara virtual, Kamis (8/10).  Menurutnya, wabah pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak buruk pada semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi dari seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Hingga saat ini belum ada yang memastikan kapan bencana kesehatan ini akan berakhir.  "Namun yang dapat dipastikan secara nyata adalah Covid telah jadi ancaman terhadap keselamatan jiwa dan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan," ucapnya.  Sri Mulyani melanjutkan, tidak ada satu negara yang berhasil lolos dari pandemi Covid-19. Dalam menghadapinya, dibutuhkan kerjasama Salah satu upaya pemerintah melalui regulasi tersebut.  "Negara harus mampu menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan negara dan masyarakat," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Sri Mulyani Ikuti Sidang MK Bahas Aturan Keuangan Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakar-itb-sebut-gaya-komunikasi-jokowi-lebih-pentingkan-tampilan-luar_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkendara dengan motor custom lokal. (biro pers setneg)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkendara dengan motor custom lokal. (biro pers setneg)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivitas presiden saat mengendarai sepeda motor menjadi alasan dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia menguji materi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Mereka memasukkan gugatan pada 7 Januari lalu. Harapannya, ada kesetaraan dengan sesama pengguna sepeda motor.  Dua penggugat itu adalah Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan. Mereka menggugat pasal 107 ayat (2) dan 293 ayat (2) UU LLAJ. Dua pasal tersebut mengatur kewajiban pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu motornya pada siang hari. Pasal 107 ayat (2) mengatur kewajibannya, sedangkan pasal 293 ayat (2) mengatur sanksinya.  Batu ujinya adalah pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal itu mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keduanya merasa tidak diperlakukan setara di hadapan hukum dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Eliadi mengungkapkan, dirinya ditilang polisi saat melintas di jalan pukul 09.00. ”Menurut kebiasaan masyarakat Indonesia, waktu tersebut masih dikategorikan sebagai pagi,” terangnya dalam gugatan itu. Padahal, UU mengatur bahwa lampu motor dinyalakan siang hari.  Namun, dalam kasus yang sama tapi dengan orang yang berbeda, tilang tidak dikenakan. Orang berbeda yang dimaksud adalah <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/12/2018/pakar-itb-sebut-gaya-komunikasi-jokowi-lebih-pentingkan-tampilan-luar/">Presiden Jokowi</a>. Eliadi menjelaskan, pada 4 November 2018, sekitar pukul 06.20, Jokowi mengemudikan sepeda motor di Tangerang. Saat itu lampu utama motor yang dikemudikan presiden tidak menyala. Namun, dia tidak ditilang. ”Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law) di pasal 27 UUD 1945,” lanjutnya.  Atas dasar itu, Eliadi dan Ruben menuntut dua pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa ”pada siang hari”. Atau setidaknya dinyatakan konstitusional secara bersyarat. ”Yaitu konstitusional sepanjang frasa ’pada siang hari’ diubah menjadi ’sepanjang hari’,” ucapnya.

Iri dengan Presiden Jokowi, Mahasiswa Gugat UU Lalu Lintas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PENGAMANAN-GEDUNG-MK-MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Pengamanan Gedung MK. Sidang sengketa Pilpres 2019 dijamin tidak ada pengerahan massa. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan Gedung MK. Sidang sengketa Pilpres 2019 dijamin tidak ada pengerahan massa. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan pertama uji konstitusionalitas UU KPK diterbitkan kemarin (28/11). Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara uji formil UU tersebut tidak dapat diterima.  Sebab, ada kekeliruan soal objek perkara pada permohonan tersebut yang membuat hakim tidak melanjutkannya ke tahap pemeriksaan lanjutan. Hakim langsung bermusyawarah yang berujung putusan dismissal.  Dalam pertimbangan putusan, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa para pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada 14 Oktober lalu. Perbaikan disampaikan lewat surat elektronik. Dalam perbaikan itu, para pemohon yang berjumlah 190 orang menyebutkan bahwa yang diujikan adalah UU 16/2019.  UU tersebut disebut pemohon sebagai UU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. Objek UU tersebut disoal oleh MK karena ternyata yang dimaksud bukanlah UU KPK.  ’’Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,’’ ujar Enny.  Pun demikian dengan uji materi beberapa pasal di UU KPK Tahun 2002. Majelis hakim menilai objek ujinya masih berkaitan dengan UU 16/2019 yang diklaim sebagai revisi UU KPK itu. ’’Mahkamah telah berpendapat permohonan para pemohon telah salah objek (error in objecto, Red),’’ lanjutnya. Dengan begitu, tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.  Menurut majelis hakim, seharusnya pengujian materi UU 30/2002 harus dikaitkan dengan UU 19/2019. Bukan UU 16/2019. Dengan demikian, uji UU yang diajukan pemohon masih belum sampai tahap pemeriksaan dan memberikan keterangan dari sejumlah pihak.  Seusai sidang putusan, kuasa pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengaku kecewa. Menurut dia, MK memajukan jadwal sidang perbaikan permohonan.  Tadinya, tenggat perbaikan permohonan adalah 23 Oktober. Sementara itu, UU KPK diundangkan pada 17 Oktober. ’’Artinya, masih bisa kami melakukan perbaikan sehingga nomor undang-undangnya benar,’’ terangnya.

Salah Objek, Uji UU KPK Pertama Tidak Dapat Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DPR-Sahkan-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly (kiri) memberikan pandangan pemerintah terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly (kiri) memberikan pandangan pemerintah terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ”Setujuuuu....” Teriakan panjang para anggota DPR menandai pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kemarin (17/9). Tanpa menggubris protes publik, UU yang mengebiri kewenangan KPK itu disahkan. Pintu perlawanan terakhir kini berada di Mahkamah Konstitusi (MK).  Sebetulnya, jika dihitung secara manual, rapat paripurna DPR tidak mencapai kuorum. Pengamatan Jawa Pos, anggota yang hadir hanya 80 orang.  Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan, ada 289 orang di antara total 560 anggota DPR yang tanda tangan. Bagi dia, tanda tangan tersebut adalah persetujuan meski anggota dewan tidak hadir secara fisik. Jumlah itu, ujar Fahri, sudah mencapai kuorum sehingga rapat paripurna bisa berlanjut. ”Rapat tetap kuorum. Apalagi kan sudah disetujui di tingkat satu,” katanya.  Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta publik tidak melihat revisi UU KPK sebagai pelemahan. Menurut dia, revisi bertujuan menguatkan dan menyempurnakan kerja KPK. ”Sebab, UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 sudah berumur 17 tahun. Tentu butuh perbaikan untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini,” tuturnya.  Revisi saat ini, imbuh Yasonna, adalah penegasan fungsi sistem presidensial. Bahwa dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, pemegang kekuasaan negara adalah presiden. Itu juga diperkuat dengan keputusan MK bahwa KPK bagian dari rumpun eksekutif. Dengan demikian berpengaruh pada manajemen birokrasi yang diisi aparatur sipil negara (ASN). ”Tetapi, dalam UU tetap dikatakan, dalam menjalankan tugasnya, KPK sebagai lembaga independen,” jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.  Terkait dengan izin penyadapan dewan pengawas, Yasonna mengakui bahwa klausul itu menjadi perdebatan publik. Bahkan, perbedaan pandang terjadi saat rapat kerja dengan DPR. Namun, pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan bahwa dewan pengawas bertujuan melindungi HAM. Penyadapan yang meminta izin ke dewan pengawas diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.  Bahkan, jelas Yasonna, ada yang meminta penyadapan boleh diberikan pada tingkat penyidikan. Namun, ada pula yang meminta penyadapan boleh dilakukan sejak tahap penyelidikan. ”Tapi, akhirnya kami sepakat penyadapan boleh dilakukan sejak penyelidikan. Dengan ketentuan minta izin ke dewan pengawas,” paparnya.  Kendati revisi UU KPK telah disahkan DPR, para aktivis antikorupsi tak mau menyerah. Mereka siap melakukan perlawanan hukum. Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, lembaganya akan menjadi salah satu pihak yang mengajukan judicial review (JR) ke MK. ”Sekarang kami masih melakukan pengkajian terhadap UU KPK yang baru disahkan,” ujar dia kepada Jawa Pos kemarin.  Pengajuan JR menunggu UU tersebut dimasukkan dalam lembar negara. Setelah UU itu diberi nomor, ILR akan bergerak cepat mengajukan uji materi. Menurut Erwin, banyak sekali pasal yang bisa diuji di MK. Misalnya soal penyadapan yang harus seizin dewan pengawas. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana penunjukan dewan pengawas. Sampai sekarang belum jelas.  Erwin juga mempersoalkan pasal 45A huruf c yang menyebutkan bahwa penyidik KPK harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. ”Pasal itu seperti disengaja untuk menyingkirkan Novel Baswedan,” tukas alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.  Novel Baswedan adalah salah seorang penyidik senior KPK. Mata kiri Novel buta setelah disiram air keras oleh orang tidak bertanggung jawab. Hingga kini polisi belum berhasil membekuk pelakunya.  Mengenai kewenangan SP3 yang kini disematkan kepada KPK, lanjut Erwin, justru hal itu akan mempersulit kerja KPK. Dalam pasal 40 ayat (1) disebutkan, KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Menurut Erwin, KPK akan sulit menyelesaikan kasus yang rumit. Sebab, pengusutan kasus besar membutuhkan waktu lama. Misalnya kasus korupsi e-KTP. KPK butuh waktu bertahun-tahun untuk membongkar kasus tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-12-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9). Situasi Gedung KPK setelah pengesahan Revisi UU KPK di DPR. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Erwin menambahkan, selain secara materiil, UU KPK bermasalah secara formil. Tahapan formal penyusunannya bermasalah. Yaitu, UU KPK tidak masuk Prolegnas 2019, tapi tetap dibahas DPR. ”Kok bisa regulasi yang tidak masuk prolegnas prioritas dibahas? DPR melanggar aturan,” tandasnya.  Pembahasan UU tersebut juga tidak transparan. DPR tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan UU krusial itu. ”Yang pasti, UU KPK cacat formil dan materiil. Kami akan ajukan JR ke MK,” tegasnya.  Respons Mahkamah Konstitusi  Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pintu bagi para pihak yang hendak mengajukan uji materi atas UU apa pun yang disahkan DPR dua hari belakangan. ”Kalau ada permohonan, tentu akan kami periksa sebagaimana layaknya permohonan lain,” terang I Dewa Gede Palguna, juru bicara hakim MK, kemarin.  Palguna mempersilakan para pihak mempersiapkan segala sesuatunya. Tentu dengan mematuhi hukum acara yang berlaku di MK. ”Hukum acaranya jelas. Semua sudah tahu,” lanjut dia.  Sebelumnya Direktur Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas Padang Feri Amsari mengingatkan bahwa UU KPK cacat prosedur. Sebuah aturan yang tidak prosedural akan dianggap batal demi hukum. Batal dengan sendirinya. ”Tidak dibutuhkan putusan pengadilan yang menyatakan sah atau tidak absahnya sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan kalau ia cacat prosedur,” ucapnya.  Berdasar penelusuran Jawa Pos, MK pernah membatalkan sebuah UU lewat proses uji materi, yakni UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Uji materi UU tersebut diputus di era Ketua MK Hamdan Zoelva pada 3 Februari 2014 atau lebih dari setahun setelah UU Perkoperasian diundang-undangkan.  Pertimbangan MK saat itu, filosofi UU Perkoperasian tidak sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Kemudian, terdapat hal-hal yang mengesampingkan ciri fundamental koperasi dan membuatnya sama dengan badan hukum usaha lain seperti perseroan terbatas (PT).  Yang paling utama, pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tersebut adalah jantung UU. Sehingga, bila pasal tersebut ditiadakan, pasal lainnya tidak bisa berfungsi lagi. Atas dasar itu, MK menyatakan bahwa UU Perkoperasian secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga untuk sementara kembali pada UU yang lama.  Hal yang sama dimungkinkan terjadi pada UU KPK. Para pemohon harus membuktikan dan meyakinkan para hakim MK bahwa ada pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Juga meyakinkan bahwa pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD tersebut bisa memengaruhi fungsi pasal lainnya. Bila itu terjadi dan hakim sependapat, peluang dikabulkannya permohonan akan terbuka.

Kini Tinggal Berharap ke MK untuk Lawan Revisi UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perjuangan-pengiriman-logistik-pilkada-di-daerah-terisolasi_c_222382.jpeg" alt="Sejumlah petugas KPU Kayong Utara memuat logistik Pilkada ke speedboat di Pelabuhan TPI Sukadana" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas KPU Kayong Utara memuat logistik Pilkada ke speedboat di Pelabuhan TPI Sukadana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan masih terbilang minim. Penyebabnya, syarat bukti dukungan minimal yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada terlalu berat. Tahun ini, upaya untuk menekan persyaratan itu pun kembali dilakukan lewat uji materi UU Pilkada.  Permohonan judicial review tersebut diajukan dua kandidat kepala daerah yang berencana mencalonkan diri lewat jalur perseorangan. Mereka adalah Ahmad Nadir dan M. Soleh. Keduanya berencana maju lewat jalur perseorangan di pilkada Gresik dan Surabaya. "Permohonan uji materi sudah kami kirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami berharap syarat pencalonan kandidat independen kembali pada aturan sebelumnya (UU 12/2008, red) ," kata Ahmad Nadir kemarin (22/8).  Dia menjelaskan, dalam permohonan uji materi itu, pihaknya memang hanya menggugat pasal-pasal tentang syarat dukungan bagi calon dari jalur independen. Sebab, aturan tersebut membawa cukup banyak dampak negatif terhadap jalannya pilkada saat ini. Salah satunya adalah makin turunnya jumlah kandidat nonpartai politik.  Dia mencontohkan pada pelaksanaan pilkada serentak 2016 hingga 2018. Tren kandidat dari jalur independen terus menyusut. Jalur itu menjadi kurang diminati. "Penyebabnya satu, persentase syarat minimal dukungan sangat memberatkan," ujar mantan ketua DPRD Gresik itu.  Lebih terperinci, Nadir mengungkapkan syarat bagi calon dari jalur independen untuk bisa maju pilkada Gresik. Dengan jumlah penduduk di DPT sebanyak 927.045 jiwa, kandidat harus bisa mengumpulkan bukti dukungan 60.257 lembar fotokopi KTP sebagai syarat pencalonan. Untuk pilwali Surabaya lebih tinggi, kandidat harus memperoleh minimal 135 ribu dukungan.  Situasi itu, kata Nadir, diperparah mahalnya cost (biaya) untuk maju pilkada lewat jalur partai. Dampaknya, selain kontestan pilkada selama beberapa tahun terakhir makin berkurang, hajatan tersebut hanya bisa diikuti kandidat yang memiliki basis finansial kuat. ''Ujung-ujungnya, yang terjadi adalah oligarki," katanya.  Belum lagi, di berbagai daerah banyak pilkada yang akhirnya hanya bisa diikuti satu pasang kandidat alias calon tunggal. Sebab, kandidat lain tidak memiliki alternatif untuk bisa maju. "Hal ini pula yang membuat banyak sosok potensial tapi tak bisa maju pilkada karena problem finansial," kata mantan politikus PKB itu.  Lantas, apa tuntutannya? Nadir maupun Soleh berharap syarat minimal dukungan dikembalikan pada regulasi pilkada lama, UU 12/2008. Di sana, persentase dukungan berkisar antara 3 sampai 6,5 persen dari jumlah penduduk.  Dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, syarat minimal dukungan bagi kandidat yang maju lewat jalur independen di pilkada kabupaten/kota berkisar 6,5-10 persen. Penentuannya didasarkan pada jumlah penduduk di tiap-tiap wilayah.

Calon Perseorangan Gugat Syarat Dukungan Minimal di Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung menanggapi perihal biaya judicial review sebesar Rp 5 juta yang mejadi polemik di masyarakat. Biaya tersebut dianggap tidak sebanding untuk pemanggilan dan pemberitahuan para pihak serta pengumuman putusan secara nasional. "Biaya Rp 5 juta sebenarnya tidak cukup untuk membayar pengumuman putusan di media cetak atau koran yang jumlah baris atau halaman putusan bisa puluhan atau bahkan ratusan halaman," kata Ketua Humas MA, <a href="https://www.jawapos.com/tag/3807/ma" target="_blank">Abdullah</a> saat dikonfirmasi&nbsp;JawaPos.com, Selasa (10/4). Berdasarkan Pasal 31 A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Hasil putusan harus dimuat dalam berita negara atau berita daerah. Menurut Abdullah, mengumumkan putusan membutuhkan anggaran yang tidak gratis, sehingga biaya tersebut digunakan untuk membayar pengumuman putusan. "Semoga dimasa mendatang ada peraturan mengumumkan melalui berita negara tidak dikenakan biaya," harap Abdullah. Kendati demikian, kata Abdullah, adanya desakan dari masyarakat mengenai peraturan MA (Perma) tentang pemungutan biaya sebesar Rp 5 juta tersebut merupakan kritikan serta masukan dari masyarakat yang harus diterima. Oleh karena itu, seharusnya kritik tersebut lebih tepat disampaikan kepada pemerintah agar pengumuman putusan dapat gratis, baik melalui berita negara mapun media cetak atau media elektronik. Hal ini lantaran, MA tidak mempunyai anggaran khusus untuk mengumumkan hasil putusan. "Sedangkan mengumumkan putusan itu wajib harus dilakukan," jelasnya. Untuk diketahui, ketentuan biaya Rp 5 juta tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Uji Peraturan Perundang Undangan dibawah Undang Undang. Saat ini, aturan tersebut masih di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sehingga belum diberlakukan. Biaya tersebut digunakan untuk biaya proses pemanggilan dan pemberitahuan para pihak dan pengumuman putusan.

MA: Biaya Rp 5 Juta JR Karena Mahalnya Umumkan Hasil Putusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ternyata-patrialis-akbar-disuap-soal-uji-materi-uu-ini_m_105206.jpeg" alt="Ketua MK Arief Hidayat" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Arief Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Dia terjerat kasus dugaan suap dalam perkara uji materi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ketua MK Arief Hidayat mengaku, dalam UU uji materi tersebut Patrilis bertindak sebagai salah satu panel hakim bersama dengan hakim lainnya, yakni Manahan Sitompul dan I Dewa Gede Palguna. "Ada kasus itu mengenai uji materi mengenai hal itu," ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/1). Menurut Arief, saat ini uji materi itu sudah sampai dalam tahap putusan. Putusannya pun telah keluar namun pembacaan tersebut belum dilakukan, karena masih menunggu jadwal sidang. "Ini sudah selesai finalisasi dan akan segera dibacakan putusannya," katanya. Menurut Arief, dengan tersangkutnya Patrialis tidak akan mengubah putusan uji materi dalam UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Tidak dipengaruhi apapun kita sudah putus. Tapi hanya belum diucapkan," ungkapnya. (cr2/JPG)

Ternyata Patrialis Akbar Disuap soal Uji Materi UU Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uji materi uu

Berita Terkini