<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/Dewan-Pers-2512994907.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto (kanan) dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kominfo Kemenko Polkam RI Marsekal Pertama TNI Arifien Sjahrir (kiri) (Tumpal Andani Aritonang/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto (kanan) dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kominfo Kemenko Polkam RI Marsekal Pertama TNI Arifien Sjahrir (kiri) (Tumpal Andani Aritonang/ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Pers dikabarkan akan segera mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto setelah menghadiri kegiatan forum koordinasi dan sinkronisasi peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (18/9). Dikutip dari situs berita ANTARA dan laman resmi Dewan Pers, Totok berharap melalui UKW, kualitas wartawan di daerah dapat semakin meningkat. &ldquo;Melalui UKW, kami berharap kualitas wartawan semakin baik. UKW berperan membuat kualifikasi wartawan di daerah semakin meningkat,&rdquo; kata Totok. Kegiatan forum koordinasi dan sinkronisasi peningkatan IPK nasional tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Totok lalu menjelaskan bahwa UKW dalam konsep jurnalistik merupakan jenjang profesional dengan mengikuti tahapan pendidikan yang menguji kompetensi wartawan. &ldquo;Bekerja profesional, objektif, independen, dan tetap memegang teguh kode etik jurnalistik,&rdquo; jelas Totok. Totok juga menambahkan bahwa setidaknya ada sembilan informan ahli kemerdekaan pers di Kalsel yang terdiri dari pemerintah, wartawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga umum dalam pelaksanaan UKW. &ldquo;Kita (Dewan Pers) ambil dari berbagai lapisan supaya tetap objektif dan independen. Nanti November 2025 bakal kita launching,&rdquo; tambah Totok. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Nasional diketahui turun dalam dua tahun terakhir dengan 71,57 poin menjadi 69,36 poin. Meskipun masih dalam kategori &ldquo;Cukup Bebas&rdquo;, Dewan Pers mengatakan bahwa angka tersebut mendekati batas yang harus diwaspadai. &ldquo;Kondisi ini menunjukkan bahwa pers di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Perlu komitmen bersama agar kebebasan pers tetap terjaga,&rdquo; tegas Totok.***

Dewan Pers dikabarkan akan segera mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mulai bulan November 2025.

Dewan Pers Serius Adakan Uji Kompetensi Wartawan, Dipicu Turunnya Indeks Kemerdekaan Pers Nasional

<div id=":oe" class="ii gt"> <div id=":od" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/PEGADAIAN-19-1930683856.jpg" alt="PT Pegadaian bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dan Dewan Pers menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai wilayah strategis di Indonesia sepanjang tahun 2025/(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Pegadaian bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dan Dewan Pers menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai wilayah strategis di Indonesia sepanjang tahun 2025/(Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPosm.com &ndash; PT Pegadaian bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dan Dewan Pers menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai wilayah strategis di Indonesia sepanjang tahun 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu pelaksanaan teranyar digelar di Medan pada 9&ndash;11 Juli 2025 lalu. Kegiatan dibuka oleh Maksum, Pemimpin Kantor Pegadaian Wilayah I Medan, bersama Abdul Manan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, serta Kristanto Hartadi, Direktur Eksekutif LPDS. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan sinergi kuat antara dunia usaha, regulator pers, dan lembaga pendidikan jurnalisme.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pegadaian sebagai entitas bisnis yang berkomitmen pada keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik, secara konsisten mendukung penguatan jurnalisme profesional di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Executive Vice President ESG PT Pegadaian, Rully Yusuf menyampaikan bahwa UKW merupakan upaya Pegadaian dalam mendukung penguatan jurnalisme yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016306786/bukti-nyata-komitmen-perlindungan-tenaga-kerja-dan-keberlanjutan-perusahaan-pt-pegadaian-raih-paritrana-award-2025">Bukti Nyata Komitmen Perlindungan Tenaga Kerja dan Keberlanjutan Perusahaan, PT Pegadaian Raih Paritrana Award 2025</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sangat mengapresiasi seluruh jurnalis dan media yang telah memberikan kontribusi terhadap Pegadaian melalui eksposur publikasi di berbagai media massa, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi mengenai produk dan layanan Pegadaian. Untuk itu, kami menggelar Program UKW sebagai upaya kami dalam mendukung penguatan jurnalisme yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,&rdquo; ujar Rully.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UKW Medan melanjutkan rangkaian program serupa yang telah sukses diselenggarakan oleh PT Pegadaian, diantaranya:</div> <div dir="auto">Jakarta (18&ndash;20 Maret 2025), dibuka oleh Executive Vice President ESG PT Pegadaian, Rully Yusuf bersama Wakil Ketua Dewan Pers 2022&ndash;2025, Muhammad Agung Dharmajaya; Surabaya (6&ndash;8 Mei 2025), dengan dibuka oleh Pemimpin Wilayah XII PT Pegadaian, Beni Martina Maulan;</div> <div dir="auto">Bandung (21&ndash;23 Mei 2025), yang dibuka oleh Pemimpin Wilayah X Bandung, Dede Kurniawan, dan turut memberikan sambutan Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers; Semarang (18&ndash;30 Juni 2025), dibuka oleh Pemimpin Wilayah XI Semarang, Edy Purwanto, bersama Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Muhammad Jazuli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ini menjadi wujud nyata komitmen PT Pegadaian dalam mendukung demokrasi dan tata kelola informasi publik yang transparan, khususnya di tengah tantangan arus informasi dan meningkatnya kebutuhan akan pers yang kredibel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016250277/pegadaian-dukung-kelompok-masyarakat-rentan-lewat-pelatihan-kemandirian-ekonomi-dan-inklusi-digital-berkelanjutan">Pegadaian Dukung Kelompok Masyarakat Rentan lewat Pelatihan Kemandirian Ekonomi dan Inklusi Digital Berkelanjutan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kompetensi pers adalah bagian dari ekosistem ESG (Environmental, Social, Governance). Dukungan terhadap UKW adalah kontribusi Pegadaian dalam memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan, adil, dan inklusif," tambah Rully Yusuf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pembukaan UKW Bandung pada Mei lalu, Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, yang juga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyampaikan pesan kuat tentang urgensi menjaga etika jurnalistik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Profesi wartawan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan nurani. Jika disusupi kepentingan politik atau ekonomi, maka yang lahir bukan informasi, tetapi manipulasi. UKW adalah ruang sakral untuk mengembalikan roh profesi ini kepada akar etikanya," tegas Busyro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyoroti peran Pegadaian dalam mendorong tata kelola yang akuntabel, serta pentingnya pers sebagai penjaga moral publik. "Jangan sampai perusahaan publik hanya sibuk membangun citra tanpa memperkuat sistem pengawasan. Wartawan yang kompeten dan beretika adalah bagian dari sistem pertahanan moral bangsa," tambah Busyro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif LPDS, Kristanto Hartadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata PT Pegadaian dalam menyelenggarakan UKW secara berkelanjutan. "Pegadaian menargetkan pelaksanaan UKW di 12 wilayah dan mendukung sertifikasi lebih dari 200 wartawan selama tahun 2025. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pegadaian memahami pentingnya pers yang sehat sebagai syarat utama bagi masyarakat yang punya akses dan kendali atas informasi," ujar Kristanto Hartadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UKW ini diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal, yang mengikuti ujian pada jenjang muda, madya, dan utama. Materi uji mencakup manajemen redaksi, peliputan multiplatform, hingga tantangan etika jurnalistik di era teknologi dan kecerdasan buatan (AI), dengan penguji tersertifikasi dari LPDS dan Dewan Pers.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui program ini, PT Pegadaian menegaskan komitmennya terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh) melalui penguatan kapasitas insan pers.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Inisiatif ini secara langsung mendukung budaya anti-korupsi dan transparansi di ruang publik, serta diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk berkolaborasi dalam memperkuat pilar demokrasi melalui pers yang profesional dan berintegritas. Program ini menunjukkan bahwa PT Pegadaian tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga turut mendorong tata kelola informasi publik yang adil, inklusif, dan demokratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":os" class="hq gt">&nbsp;</div>

Pegadaian sebagai entitas bisnis komit pada tata kelola perusahaan yang baik mendukung penguatan jurnalisme profesional di Indonesia.

Perkuat Pilar Jurnalisme Profesional, Pegadaian Sukses Gelar Uji Kompetensi Wartawan di Berbagai Wilayah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/indeks-kebebasan-pers.jpg" alt="PAPARAN: Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya (kiri) dan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers Ninik Rahayu memberikan penjelasan mengenai indeks kemerdekaan pers (IKP) 2022 di Jawa Timur. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PAPARAN: Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya (kiri) dan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers Ninik Rahayu memberikan penjelasan mengenai indeks kemerdekaan pers (IKP) 2022 di Jawa Timur. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan indeks kebebasan pers (IKP) terendah ketiga. Tahun ini nilai yang didapatkan hanya 72,88 persen dan nilai tersebut lebih rendah 2,18 persen dibandingkan tahun lalu. Hal itu terungkap pada sosialisasi IKP yang dilakukan Dewan Pers, Kamis (22/9).  Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Ninik Rahayu  mengungkapkan, nilai IKP Jatim menurun dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut terindikasi melalui tiga variabel lingkungan dan indikator IKP, yaitu fisik dan politik dengan nilai 73,11 persen; ekonomi 71,66 persen; dan hukum 73,41 persen.  Menurut dia, indikator kebebasan dari kekerasan memiliki nilai terendah, yaitu 62 persen, karena dipicu peristiwa kekerasan kepada seorang jurnalis saat bertugas di Surabaya tahun lalu.  ’’Selama 2021, Jatim mendapat nilai di bawah 70 atau dikatakan agak bebas. Selama kurun waktu 2018 hingga 2022, Jatim selalu berada pada zona nilai IKP lima terbawah meskipun tidak berturut-turut,’’ ungkapnya di Hotel Grand Dafam.  Indikator tersebut semakin diperkuat dengan pemaparan rekan-rekan media yang hadir bahwa mereka masih mengalami praktik kekerasan. Serta, ada pemerintah daerah yang terindikasi melakukan diskriminasi informasi bagi saluran berita tertentu. Namun, Ninik mengatakan bahwa Jatim juga memberikan contoh baik seperti tindakan Kapolres Sampang, Madura, yang hanya merekognisi jurnalis yang memiliki identitas sertifikasi uji kompetensi wartawan (UKW).  ’’Artinya, profesionalisme kerja bukan hanya konteks perusahaan pers. Tapi, jurnalis juga harus profesional,’’ katanya.  Selain itu, Ninik menyatakan bahwa belum semua jurnalis di Jatim mendapatkan penghasilan layak serta pemberian gaji ke-13 yang setara upah minimum provinsi (UMP) hingga tunjangan hari raya. Padahal, hal tersebut telah tercantum dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.  ’’Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor kuat yang memengaruhi independensi ruang redaksi dan profesionalisme wartawan. Dengan begitu, perusahaan pers perlu menemukan alternatif pendapatan bagi media agar memiliki bisnis yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan publik,’’ ujarnya.  Dia berharap ada pembentukan regulasi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kemerdekaan pers. Misalnya, pada bidang hukum, seluruh penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama bahwa kasus pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers dan tidak dikriminalisasi. Serta, mendorong kebebasan berserikat dan berkumpul hingga memperkuat kapasitas jurnalis. ’’Ya memang harus ada upaya yang dilakukan pemerintah,’’ katanya.  Metodologi penyusunan IKP menggunakan metode mixed method antara kuantitatif dan kualitatif kepada 10 informan ahli setiap provinsi. Yaitu, melalui instrumen kuesioner, wawancara mendalam, hingga focus grup discussion. Namun, sejumlah pihak yang hadir memberikan usul bahwa proporsional informan tidak bisa disamaratakan di setiap daerah. Selain itu, informan ahli yang dijadikan narasumber harus kompeten dan memiliki pengetahuan soal kondisi daerahnya. ’’Masukan ini akan kami asesmen untuk survei selanjutnya,’’ jelasnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya menyampaikan, IKP dilakukan setiap tahun sebagai upaya mengukur tingkat demokrasi. Menurut dia, semua nilai IKP nasional pada tiga lingkungan tahun ini mengalami kenaikan. Fisik dan politik mendapat nilai 78,95 atau naik 1,85 poin; ekonomi 76,86 atau naik 1,97 poin, serta hukum mendapat nilai 76,71 atau naik 1,84 poin. (dho/c7/git)

Indeks Kebebasan Pers Nasional Naik, Jatim Sebaliknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/UKW-bekal.jpg" alt="PECAH REKOR: Peserta uji kompetensi wartawan angkatan ke-41 telah dinyatakan lulus (15/6). Total peserta UKW angkatan ke-41 dan 42 berjumlah 51 wartawan. (JAY WIJAYANTO/PWI JATIM)" width="100%">
<figcaption>PECAH REKOR: Peserta uji kompetensi wartawan angkatan ke-41 telah dinyatakan lulus (15/6). Total peserta UKW angkatan ke-41 dan 42 berjumlah 51 wartawan. (JAY WIJAYANTO/PWI JATIM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Uji kompetensi wartawan (UKW) angkatan ke-41 dan 42 yang diadakan Jawa Pos dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur (Jatim) dan Dewan Pers berakhir sempurna. Sebanyak 23 wartawan peserta UKW angkatan ke-42 kemarin menyusul 28 wartawan angkatan ke-41 yang mengakhiri ujian dengan status lulus alias kompeten seluruhnya.  Djoko Tetuko, ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim, dalam pengumuman hasil UKW angkatan ke-42 di Graha Pena kemarin menuturkan, hasil itu membuat Jawa Pos kini memegang rekor. Yakni, sebagai penyelenggara UKW yang pesertanya selalu lulus 100 persen.  ”Selama ini, setiap PWI Jatim mengadakan UKW di tempat lain, hampir selalu ada saja yang tidak lulus,” ucap jurnalis senior yang juga bertindak sebagai koordinator dewan penguji dari PWI Jatim tersebut.  Total peserta UKW angkatan ke-41 dan 42 ini berjumlah 51 wartawan. Acara diadakan selama empat hari mulai 13 Juni sampai kemarin. Mereka terdiri atas 12 peserta ujian kelas utama, 5 kelas madya, dan 34 kelas muda.  Para jurnalis tersebut merupakan insan pers yang selama ini bekerja di bawah naungan media grup Jawa Pos. Itu meliputi koran (Jawa Pos dan Jawa Pos Radar), online (Jawapos.com), serta televisi (JTV dan Jawa Pos TV).  Chief Executive Officer (CEO) Jawa Pos Media Leak Kustiyo mengatakan, pelaksanaan UKW merupakan upaya memastikan regenerasi dan keberlangsungan hidup media grup Jawa Pos berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dia menambahkan, ini juga regulasi yang memang harus ditaati Jawa Pos sebagai perusahaan media agar mampu menghasilkan produk-produk jurnalistik bermutu.  ”Dengan acara ini, Jawa Pos dan grupnya akan semakin kaya dengan generasi-generasi baru yang memiliki kompetensi memadai untuk menjalankan dan terus menjaga keberlangsungan hidup media grup Jawa Pos,” ujar Leak dalam acara penutupan UKW di Graha Pena kemarin siang.  Menurut Leak, UKW juga akan membuat Jawa Pos semakin kuat dalam melaksanakan konvergensi media. Yaitu, menyatukan tiga platform media: koran, online, dan televisi digital. Dia berharap kinerja koran Jawa Pos dan kelompok Radar yang selama ini sangat baik bisa terus dipertahankan sambil berupaya meningkatkan kinerja di platform online dan televisi digital.  ”Harus ada spirit untuk terus menjaga koran yang sudah baik ini. Dan dengan semangat yang sama ketika selama ini kami mengerjakan koran, semoga televisi digital kami (Jawa Pos TV) juga bisa perform dengan baik,” ucap Leak.

UKW Sebagai Bekal Bertarung di Era Konvergensi Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220613-WA0067.jpg" alt="Suasana UKW di Pena Room Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana UKW di Pena Room Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–JawaPos menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan ke-41 dan 42. Acara berlangsung mulai Senin (13/6) hingga Kamis (16/6) di Pena Room, Jalan Ahmad Yani No 88 Surabaya.  Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim berpesan kepada seluruh wartawan untuk tetap menjaga profesionalitas di lapangan. ”UKW ini untuk memastikan tiap wartawan sebagai profesi yang terjaga. Bukan hanya wartawan yang hanya sekadar mendatangi narasumber, lalu menulis berita, tapi keabsahannya dipertanyakan,” kata Lutfil Hakim.  Selain Lutfil Hakim, turut hadir Direktur Jawa Pos Radar Nurwahid dan Sekretaris PWI Pusat Sasongko Tedjo.  Mereka juga menjadi penguji untuk UKW kategori utama dan madya. Untuk kategori muda, jurnalis-jurnalis senior seperti Muhammad Suhermano, Ainur Rohim, dan Eko Pamuji turut menjadi penguji.  ”Peserta yang telah lulus sertifikasi UKW telah teruji kemampuannya,” ucap Lutfil.  Acara yang bertujuan untuk mengukur kompetensi jurnalis itu tidak hanya diikuti wartawan dari Kota Surabaya. Dari 51 peserta, 17 di antaranya berangkat dari berbagai wilayah di Jawa Timur.  Beberapa sosok kenamaan di Kota Surabaya juga turut hadir. Mereka adalah Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto, Humas Royal Plaza Vieky Ratih, dan Senior Manager SIG Setiawan Prasetijo.  ”Keempatnya hadir untuk menguji kemampuan para wartawan. Mereka hadir di sesi uji press release. Peserta dan sosok ini akan mengikuti sesi press release dengan tema-tema tertentu,” papar Lutfil Hakim.  Tema yang sudah dipilih itu, lanjut Lutfil, akan dipaparkan seluruh sosok yang menjadi narasumber. Kemudian, para peserta diminta untuk memberi pertanyaan.  Salah satu peserta, Phillipus Angga dari Radar Solo mengatakan, sistem UKW semua simulasi terasa nyata. ”Tadi ada sosok penting yang langsung bisa diwawancarai. Jadi terasa seperti di lapangan,” ujar Angga.

Jawa Pos Gandeng PWI dan Dewan Pers Gelar UKW Ke-41 dan 42

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/margiono-wariskan.jpg" alt="Margiono (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Margiono (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dunia pers berduka. Margiono, ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2008–2018, wafat di usia 61 tahun kemarin. Sebelum dikebumikan di TPU Jelupang, Tangerang Selatan, pria kelahiran Tulungagung tersebut dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Modular, Simprug, Jakarta. Di sana, Pemimpin Redaksi Jawa Pos 1993–1995 itu menjalani pengobatan selama sepekan.  Kerabat yang juga Direktur Rakyat Merdeka (RM) Ratna Susilawati mengatakan, sebelum wafat, almarhum sempat terpapar Covid-19. ”Beliau juga punya komorbid,” ujarnya kepada Jawa Pos. Dalam beberapa tahun terakhir, Margiono menderita penyakit komplikasi. Di antaranya, diabetes, hipertensi, dan penyakit ginjal yang memaksanya menjalani cuci darah secara rutin.  Kepergian CEO Rakyat Merdeka Group/Dirut Harian Rakyat Merdeka itu, lanjut dia, membawa duka mendalam bagi keluarga besar RM. Ratna menceritakan, almarhum bukan hanya ”bos”, melainkan juga panutan, guru, dan orang tua bagi keluarga besar RM. ”Beliau selalu mengajari kami dengan gayanya yang humoris,” kata dia.  Di mata Ratna, Margiono juga sosok pekerja keras dan detail. Dalam memproduksi koran, misalnya, almarhum sangat mengamati setiap tahap. Wartawan juga diminta hati-hati dan menjaga prinsip cover both side. ”Kata beliau, bekerja ibarat ngekepin. Mendekap,” tuturnya.  Duka juga dirasakan Ketua Umum PWI Atal Sembiring Depari. Atal menuturkan, Margiono merupakan sosok yang totalitas di PWI. Bahkan, meski menjalani pengobatan dan cuci darah dalam beberapa bulan terakhir, Margiono tetap aktif menjalani tugas sebagai ketua Dewan Penasihat PWI. Dalam berbagai kegiatan, yang bersangkutan juga tetap hadir. ”Di Zoom saya lihat tetap ada, tapi memang duduknya gak kayak dulu lagi. Kami tanya sehat? Sehat, jawabnya,” tuturnya.  Sebelum Margiono menjalani perawatan di RS, Atal sempat berkomunikasi langsung melalui sambungan telepon. Dalam kesempatan itu, dia mengonfirmasi ulang rencana kehadiran Margiono pada Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2022 di Kendari. ”Dia belum tetapkan kapan berangkat, tapi bulat ingin berangkat,” jelasnya.  Salah satu warisan yang ditinggalkan Margiono di PWI adalah kompetensi wartawan. Program yang diadakan sejak 2011 tersebut terus berlangsung hingga sekarang. Maklum, kata Atal, semasa hidup Margiono sangat perhatian pada kompetensi wartawan. ”Dia lihat penting untuk mengukur kompetensi wartawan kita. Di situ dia pikirannya,” imbuhnya.  Secara pribadi, Atal menilai Margiono sebagai sosok yang unik. Sebab, karakternya sebagai wartawan berbeda dengan kesehariannya. Karya jurnalistiknya dikenal berani. Namun, sebagai pribadi, yang bersangkutan santun dan menghindari untuk menyakiti orang. Selain itu, pengetahuannya luas. Tak terkecuali pengetahuan agama. ”Yang sangat membanggakan kalau ke daerah, Jumat dia menjadi imam masjid. Itu sering. Saya kaget, boleh juga nih ketua,” ujarnya.

Obituari: Margiono Wariskan Uji Kompetensi Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-09-at-22.18.09.jpeg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Budi Muliawan menutup kegiatan UKW angkatan Ke-51 di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Budi Muliawan menutup kegiatan UKW angkatan Ke-51 di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan ke-51 kerja sama PWI Jaya dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan Biro Humas dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal MPR yang berlangsung 7 dan 8 April secara resmi ditutup. Sebanyak 27 wartawan parlemen yang mengikuti UKW dinyatakan lulus dan kompeten.  Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Budi Muliawan menutup secara resmi UKW angkatan Ke-51 di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta. Budi Muliawan mengharapkan agar para jurnalis memberikan optimisme kepada masyarakat untuk bisa menghadapi dan bangkit dari pandemi Covid-19.  ”Media agar selalu memberitakan dan menyampaikan hal-hal dengan narasi positif dan membuat kita optimistis,” kata Budi Muliawan saat menutup UKW Angkatan Ke-51 pada Kamis (8/4).  Dia menyebutkan, wartawan parlemen adalah mitra strategis yang memberi warna pada parlemen.  ”Kami menyebutnya sebagai Jendela MPR. Sebab, melalui media, masyarakat bisa mengerti dan paham apa yang dikerjakan MPR, DPR, maupun DPD,” ujar Budi Muliawan.  Apalagi tahun ini, lembaga di parlemen tetap menyelenggarakan agenda kenegaraan seperti Sidang Tahunan MPR. Dia berharap agar dengan memberitakan agenda kenegaraan di lingkungan parlemen, media dan jurnalis bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia internasional bahwa Indonesia tetap optimistis bisa melawan dan bangkit dari situasi pandemi Covid-19.  ”Itulah harapan kepada peran media dan jurnalis,” tutur Budi Muliawan, alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu.  Wawan juga meminta media dan jurnalis ikut meneguhkan lembaga MPR sebagai rumah kebangsaan pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Dengan kemampuan menulis dan menarasikan, para jurnalis bisa mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan Pancasila. Misalnya, soal toleransi, atau penghormatan pada agama selama Ramadan.  ”MPR bersama media bisa menyampaikan hal-hal dengan narasi positif yang menyejukkan dan membuat kita optimistis,” ucap Budi Muliawan.  Hendry Ch Bangun, mewakili Dewan Pers, menyebutkan peserta yang lulus UKW akan terdaftar di Dewan Pers.  ”Jadi Anda masuk dalam pantauan kami. Dengan lulus UKW, kita sudah mengetahui identitas wartawan secara transparan. Ini akan memudahkan jika ada pengaduan soal pelanggaran kode etik, atau lainnya. Kita terus memantau,” terang Hendry.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cfBdQuaPSrU

Penutupan UKW Wartawan Parlemen, Jurnalis Diharapkan Beri Optimisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/PARLE.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Wartawan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Wartawan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan PWI Jaya menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk para wartawan yang tergabung dalam KWP. Angkatan pertama UKW-KWP sekaligus angkatan ke-50 UKW-PWI Jaya ini diikuti 32 peserta. Sebanyak 30 peserta mengikuti UKW tingkat Wartawan Muda, dan 2 orang mengikuti UKW tingkat Wartawan Utama.  "Setidaknya ada 145 wartawan yang tergabung dalam keanggotaan KWP. Jadi masih ada 113 wartawan lagi yang belum mengikuti UKW. Kita targetkan setidaknya sebelum masa persidangan parlemen yang akan dibuka mulai 8 Maret hingga 9 April 2021 ini, seluruh wartawan dalam KWP sudah tersertifikasi," ujar Bamsoet saat membuka UKW-KWP, di Jakarta, Selasa (23/2/21).  Turut hadir antara lain Ketua Umum PWI Atal Sembiring Depari, Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR Siti Fauziah dan Ketua KWP Marlen Erikson Sitompul.  Ketua DPR RI ke-20 ini juga menceritakan kisah hidupnya semasa menjalani karir sebagai wartawan. Sebagai anggota PWI Jaya, dirinya juga mengikuti ujian dari tingkat Calon Anggota, Wartawan Muda, dan seterusnya. Bahkan saat akan menjadi pemimpin redaksi salah satu media massa, dirinya kembali harus mengikuti ujian dari PWI Jaya, selain juga mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).  "Menjaga kepercayaan dan menjalin hubungan baik dengan narasumber merupakan dua hal yang selalu saya lakukan saat menjalani karir sebagai wartawan. Saat media massa tempat saya bekerja, harian Prioritas, dibredel, saya lantas berinisiatif mendirikan majalah Info Bisnis. Di zaman itu mendirikan media massa sangat sulit, karena salah satu syaratnya harus memiliki deposito Rp 1 miliar. Berkat hubungan baik dengan para pengusaha yang pernah menjadi narasumber, antara lain Pak Aburizal Bakrie, Pak Agung Laksono, dan Pak Fadel Muhammad, kesulitan tersebut bisa diatasi," cerita Bamsoet.  Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan, merujuk Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 (yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 4 tahun 2017) tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW), makna penting penyelenggaraan uji kompetensi wartawan tersirat dari tujuan diselenggarakannya SKW. Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan.  Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual. Kelima, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Keenam, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.  "Jumlah wartawan di Indonesia diperkirakan lebih dari 120.000. Hingga November tahun 2020, diperkirakan baru sekitar 28.000 wartawan yang telah mengikuti UKW, atau sekitar 23 persen dari total jumlah wartawan yang ada. Artinya masih ada pekerjaan rumah bagi kita untuk membangun terwujudnya pers yang memenuhi standar kompetensi dan profesionalitas," jelas Bamsoet.  Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, dengan mengikuti UKW, para wartawan juga bisa meningkatkan skillnya. Sehingga tak kalah bersaing dengan para buzzer, maupun penyebar hoax dan disinformasi publik yang beroperasi di berbagai platform media massa.  "Kemampuan media massa dalam menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, pada gilirannya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat. Yaitu masyarakat yang melek informasi dalam makna yang sebenarnya. Semua itu bisa terwujud tatkala wartawannya memiliki kompetensi," pungkas Bamsoet.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dYdS4KQdYXc

MPR RI Kerjasama dengan PWI Adakan Uji Kompetensi Wartawan Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/SEKJEN1.jpg" alt="Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah" width="100%">
<figcaption>Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 32 wartawan dari berbagai media, pada 23 Februari 2021, di Ruang GBHN, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, mengikuti Uji Kompetensi Wartawan ke-50. Acara itu berlangsung berkat kerja sama antara Biro Humas Setjen MPR, PWI Jaya, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.  Hadir dalam pembukaan acara, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, Ketua PWI Pusat Atal S. Depari, Ketua PWI Jaya Sahid Iskandar, dan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Marlen E. Sitompul.  Dalam sambutan, Siti Fauziah dirinya bersyukur acara uji kompetensi wartawan bisa terselenggara pada hari ini. “Syukur hari ini kita bisa menyelenggarakan acara di tengah masa pandemi Covid-19,” tuturnya. Meski demikian, acara yang digelar menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu dirinya berharap semua peserta bisa menjaga kesehatan yang ada.  Disampaikan kepada peserta yang hadir di ruangan itu, uji kompetensi wartawan diikuti oleh 32 wartawan. Mereka dibagi dalam 6 Kelas Muda dan 1 Kelas Utama. Wartawan yang mengikuti kegiatan tersebut menurut Siti Fauziah merupakan bagian kecil dari ratusan wartawan yang terdaftar di Koordinatoriat Wartawan Parlemen. “Mudah-mudahan uji kompetensi wartawan bisa terus berlanjut hingga semua anggota koordinatoriat wartawan parlemen lulus ujiannya,” harap perempuan asal Bandung, Jawa Barat, itu.  Menurut Siti Fauziah, ketika ide pelaksanaan UKW ini disampaikan, dirinya langsung menyambut dengan baik sebab Biro Humas MPR menganggap teman-teman media sebagai mitra yang konstruktif. Dirinya berharap, media menjadi jendela bagi masyarakat untuk memahami MPR dalam menjalankan tugas-tugasnya. Serta mengukuhkan peran MPR sebagai Rumah Kebangsaan pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat.  Dikatakan saat ini tugas MPR yang setiap hari dilaksanakan adalah Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR. Sosialisasi yang ada dilakukan dengan beragam metode. “Kita kerap melibatkan teman-teman media untuk ikut mensosialisasikan Empat Pilar,” tuturnya.  Kompetensi disebut perlu dimiliki oleh wartawan sehingga acara ini perlu dilakukan. “Bila sudah memiliki kompetensi maka kinerja wartawan yang bersangkutan tidak diragukan lagi,” paparnya. Diakui selama ini kinerja wartawan yang ada di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD sudah bagus, “selama ini sudah bagus-bagus saja,” ungkap perempuan yang akrab dipanggil Bu Titik itu. Meski demikian dengan adanya uji kompetensi wartawan maka diharapkan kinerja yang ada akan lebih baik lagi. Dirinya berharap 32 wartawan yang mengikuti kegiatan yang berlangsung selama 2 hari itu bisa lulus semua.  Marlen dalam kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih kepada Ketua MPR, Biro Humas, dan PWI. Dikatakan bila tidak ada dukungan dari Ketua MPR dan Biro Humas maka acara ini tak bisa terlaksana. “Terima kasih atas dukungan dan support dari Ketua MPR dan Biro Humas,” tuturnya. Dirinya berharap kerja sama antara wartawan dan MPR bisa terus berlanjut. “Mudah-mudahan sinergi antara wartawan dan MPR bisa terus terjalin,” harapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FONsmzhkp78

Kabiro Humas MPR Siti Fauziah: Media Massa Mitra yang Konstruktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/diuji-dua-hari-55-wartawan-di-jatim-lulus-ukw-angkatan-xix_m_145607.jpeg" alt="HARUS AKURAT YA: Penguji UKW dari PWI Jatim Ainur Rohim (kanan) menguji wartawan kelas muda." width="100%">
<figcaption>HARUS AKURAT YA: Penguji UKW dari PWI Jatim Ainur Rohim (kanan) menguji wartawan kelas muda.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Uji kompetensi wartawan (UKW) yang diadakan PWI Jatim bersama Bank Mayapada akhirnya tuntas kemarin. Sebanyak 55 wartawan dinyatakan lulus dan berhak menyandang status kompeten.   UKW ke-19 itu diikuti 56 wartawan dari berbagai daerah di Jawa Timur (Jatim). Jumlah tersebut dibagi ke dalam beberapa kelas. Perinciannya, 7 wartawan di kelas utama, 14 jurnalis di kelas madya, dan 35 lainnya di kelas muda. Setelah mereka mengikuti rangkaian seleksi, tim penguji memutuskan untuk meluluskan 55 wartawan. Artinya, hanya satu orang yang tidak lulus.   &rdquo;Alhamdulillah, 99 persen wartawan yang ikut UKW lulus dan dinyatakan berkompeten,&rdquo; ujar Ketua PWI Jatim Akhmad Munir kemarin. Dengan lulusnya 55 wartawan itu, hingga kini sudah ada 950 jurnalis di Jatim yang dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers.  Kesuksesan tersebut mendapat apresiasi Direktur UKW PWI Pusat Dr Usman Yatim. Dia mengatakan, penghargaan harus diberikan kepada PWI Jatim yang tidak pernah putus menyelenggarakan UKW. Apalagi, wartawan yang ikut tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. &rdquo;Di provinsi lain, mengikuti UKW biasanya disuruh membayar,&rdquo; katanya.  Menurut Usman, yang dilakukan PWI Jawa Timur merupakan wujud nyata kerja keras untuk menjadikan wartawan semakin kompeten dan profesional. Dia juga berharap pada Oktober 2017 seluruh anggota PWI Jawa Timur yang aktif sudah mengikuti UKW.&nbsp;

Diuji Dua Hari, 55 Wartawan  di Jatim Lulus UKW Angkatan XIX

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uji kompetensi wartawan

Berita Terkini