<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/Wakil-Ketua-DPR-Sufmi-Dasco-Ahmad-dan-Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Habiburokhman-Dery-Ridwansah-1JPG-3408552435.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat audiensi terkait kasus dugaan pembunuhan Afif oleh oknum polisi di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat audiensi terkait kasus dugaan pembunuhan Afif oleh oknum polisi di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi III DPR RI akan menentukan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (21/11) malam. Hal itu ditetapkan setelah Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Capim dan Dewas KPK akan digelar mulai hari ini, sekitar pukul 13.30 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Uji kelayakan akan diikuti masing-masing 10 Capim dan 10 calon Dewas KPK. "(Penetapan calon pimpinan dan Dewas KPK) Kamis malam jam 21.00 WIB," kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Habiburokhman menyebut, 10 Capim dan 10 calon Dewas KPK memiliki integritas dan kualitas yang sama. Ia mengklaim sulit untuk mencari celah dari masing-masing calon. Ke-10 nama capim KPK di antaranya Agus Joko Pramono; Ahmad Alamsyah Saragih; Djoko Poerwanto; Fitroh Rohcahyanto; Ibnu Basuki Widodo; Ida Budhiati; Johanis Tanak; Michael Rolandi Cesnanta Brata; Poengky Indarti; dan Setyo Budiyanto. Lalu, 10 nama calon Dewas KPK yakni Benny Jozua Mamoto; Chisca Mirawati; Elly Fariani; Gusrizal; Hamdi Hassyarbaini; Heru Kreshna Reza; Iskandar Mz; Mirwazi; Sumpeno; dan Wisnu Baroto. "Memang kali ini kami harus katakan Komisi III dilemma. Dilemanya apa? Karena dari semua calon nyaris semua kualitasnya sama, berintegritas, berkualitas, punya gagasan besar, punya track record bagus-bagus semua dan hampir nggak ada celah," ujar Habiburokhman. Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan terima kasih atas kinerja panitia seleksi (pansel) yang telah menentukan 10 capim dan 10 calon Dewas KPK. Menurut dia, dari 10 calon itu, Komisi III DPR akan memilih masing-masing lima orang yang akan menjadi Pimpinan dan Dewas KPK 2024&ndash;2029. "Kalau boleh kami pilih semua. Tapi Undang-Undang mengharuskan kami hanya memilih 5 di antaranya. Itu saya sampaikan kepada para calon. Tinggal jalani saja tugas proses ini dengan sebaik-baiknya. Kalau begini sudah tinggal suratan tangan," pungkas Habiburokhman.

Komisi III DPR RI akan menentukan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (21/11) malam.

hari Ini Jalankan Fit and Proper Test, Komisi III DPR Akan Tentutan Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024–2029 Kamis Malam   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pimpinan DPR RI mengaku sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait nama-nama calon pimpinan (capim) dan Dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga DPR RI segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada capim dan Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada (perubahan). Pak Presiden Prabowo sudah membalas surat dari pimpinan DPR RI, tidak ada perubahan. Jadi, sama dengan yang diajukan oleh presiden sebelumnya Joko Widodo," kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Golkar ini menyebut Presiden Prabowo sudah mengirimkan Surpres pada 4 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015303967/4-jenis-buah-yang-ternyata-berbahaya-jika-dikonsumsi-bersamaan-dalam-sop-dan-salad">4 Jenis Buah yang Ternyata Berbahaya jika Dikonsumsi Bersamaan dalam Sop dan Salad</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.60/Pres/11/2024 tanggal 4 November 2024 hal Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029," ungkap Adies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Adies juga menyatakan pihaknya telah menggelar rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah dengan fraksi-fraksi. Rapat itu memutuskan bahwa nama-nama capim dan dewas KPK diserahkan kepada Komisi III DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, ke-10 nama capim dan Dewas KPK yang akan menjalani fit and proper test itu di antaranya&nbsp;Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kita tinggal tunggu Komisi III sebelum fit and proper akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan DPR. Kapan mau mulai fit and proper-nya, bagaimana teknisnya dan lain-lain," pungkas Adies.&nbsp;</div>

DPR RI segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada capim dan Dewas KPK usai menerima Surat Presiden.

Komisi III DPR Segera Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim dan Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/andika-yudo-margono.jpg" alt="ESTAFET KEPEMIMPINAN: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebelum pelepasan prajurit Satgas Maritim Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL Tahun 2022 di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, kemarin" width="100%">
<figcaption>ESTAFET KEPEMIMPINAN: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebelum pelepasan prajurit Satgas Maritim Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL Tahun 2022 di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, kemarin</figcaption>
</figure>Hari Ini Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI  JawaPos.com – Hari ini (2/12) Komisi I DPR RI akan menguji Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI. Netralitas TNI dalam Pemilu 2024 menjadi salah satu yang bakal disorot.  Kepastian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon panglima TNI tersebut diputuskan dalam rapat komisi I kemarin (1/12). ”Komisi I akan menggelar fit and proper test sehari penuh,” terang Ketua Komisi I Meutya Hafid.  Prosesnya akan dimulai dengan verifikasi persyaratan pada pagi hari. Kemudian, pukul 13.30 dilanjutkan dengan mendengarkan visi-misi dan pendalaman. Penyampaian visi-misi oleh calon panglima TNI dilakukan selama 30 menit.  Meutya menyatakan, fit and proper test rencananya dilakukan secara terbuka. ”Kecuali jika nanti dalam paparan ada yang dianggap bersifat strategi dan rahasia, maka bagian tersebut dilakukan tertutup,” terang politikus Partai Golkar itu.  Anggota Komisi I TB Hasanuddin menjelaskan, dalam sesi pendalaman, setiap perwakilan fraksi diberi waktu tujuh menit untuk menyampaikan pertanyaan. Lalu, calon panglima TNI mendapat alokasi sekitar 20 menit untuk memberikan jawaban. Jika dinilai masih kurang, akan ditambah waktu untuk pendalaman sesuai dengan kebutuhan. ”Tetapi, kami harapkan lebih cepat lebih bagus,” tutur politikus PDIP itu.  Terkait pertanyaan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing fraksi. Berdasar pengalaman dan kepentingan setiap anggota. Dari Fraksi PDIP sendiri, lanjut TB Hasanuddin, ada lima pertanyaan yang akan diajukan. Pertama, terkait netralitas TNI dalam event politik seperti pemilu maupun pilkada. Sebab, pada 2024 digelar pemilu dan pilkada secara serentak. ”Jadi, bagaimana para prajurit TNI tetap dalam posisi netral dan tidak berpolitik praktis,” ucapnya.  Kedua, pihaknya akan menanyakan tingkat kedisiplinan para prajurit yang harus terus ditingkatkan. Berikutnya, soal kelanjutan program minimum essential force (MEF), profesionalisme prajurit melalui upaya-upaya pelatihan dan pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. ”Lima pertanyaan itu yang menjadi penekanan Fraksi PDIP,” tuturnya.  Di luar itu, masih ada hal-hal lain yang akan ditanyakan kepada Yudo Margono. Misalnya, soal perkelahian, sengketa tanah, dan masalah lain. Kasus pembunuhan yang dilakukan sejumlah prajurit juga tidak akan lepas dari sorotan.  Setelah proses fit and proper test selesai, komisi I akan melakukan rapat pengambilan keputusan, apakah disetujui atau tidak.  TB Hasanuddin mengatakan, setelah proses pengujian selesai dan persetujuan diberikan, komisi I akan berkunjung ke rumah calon panglima TNI. ”Tidak ada aturan baku. Kunjungan akan kami lakukan setelah fit and proper test,” ucapnya.  Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon panglima TNI memastikan kesiapannya mengikuti ’’ujian” di DPR. ”Kami siapkan bahan-bahan yang besok (hari ini, Red) akan dipertanyakan komisi I,” kata Yudo saat mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melepas Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL Tahun Anggaran 2022 di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin.  Persiapan itu, kata dia, berlangsung sejak Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan isi surat presiden (surpres) usulan calon panglima TNI pada Senin (28/11). Namun, dia tidak memerinci persiapan yang sudah dilakukan.  Soal visi-misi serta bahan presentasi yang bakal disampaikan di hadapan legislator di Senayan, Yudo memastikan akan mengungkapkannya kepada publik setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai. ”Nanti setelah fit and proper test saya sampaikan,” beber mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu.  Sebagai KSAL, pejabat kelahiran Madiun itu juga sudah beberapa kali bertemu dengan Andika setelah isi surpres disampaikan kepada publik. Dia mengakui bahwa Andika memberikan beberapa masukan. ”Tentunya harus meneruskan kebijakan beliau (Andika, Red). Itu kan sudah direncanakan di tahun 2022. Tinggal melaksanakan,” jelas Yudo. Selain itu, keinginan untuk memaksimalkan peran tiga Kogabwilhan sangat mungkin bakal disampaikan.  Di tempat yang sama, Andika membenarkan beberapa kali bertemu dengan Yudo sejak Senin lalu. Juga berkomunikasi banyak dengan calon penggantinya itu. Terlebih ketika TNI melaksanakan operasi. Andika menyatakan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) Angkatan Laut sering kali terlibat dalam operasi tersebut. ”Bahwasanya Pak Yudo terpilih kan itu semua pilihan presiden dengan berbagai pertimbangan. Ya, kami senang,” ucapnya.  Menurut mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu, banyak tantangan yang menanti Yudo. Namun, tantangan tersebut tidak menutup ruang untuk mengambil langkah perubahan dan perbaikan. Sebagaimana presiden, dia percaya Yudo mampu memimpin TNI dengan baik. ”Mas Yudo akan mampu menjadi panglima (TNI),” tegasnya.  Secara resmi, Andika bakal mengakhiri masa dinas di institusi militer tanah air pada 1 Januari tahun depan. Mantan komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tersebut menyatakan masih ingin produktif. Dia tidak ingin membuang-buang waktu dan kesempatan untuk terus bekerja. Meski genap berusia 58 tahun pada 21 Desember mendatang, dia merasa belum tua. ”Karena kan masih muda. Jadi, saya ingin terus produktif. Tapi, apa yang saya lakukan nanti saja ya setelah saya pensiun,” tutup Andika.  Proses Hukum Kasus Pemerkosaan  Dalam kesempatan itu, Andika menjelaskan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan personel Paspampres kepada prajurit TNI lainnya. Pelaku merupakan salah seorang wakil komandan di salah satu detasemen Paspampres. Yang bersangkutan berpangkat mayor dengan inisial BF. Sementara itu, korban berasal dari Divisi Infanteri 3/Kostrad berinisial GER.  Menurut Andika, kasus tersebut sudah diproses hukum oleh instansinya. ”Sudah proses hukum, langsung,” tegasnya.  Andika memastikan bahwa pihaknya menjalankan proses hukum sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. ”Satu, itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kami kenakan. KUHP ada,” tegasnya. ”Kedua adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI. Bagi saya, keluarga besar TNI, Polri, sama saja. Maka, hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” tegas dia.  Pelaku yang diduga memerkosa korban di Bali pada pertengahan bulan lalu itu kini sudah berstatus tersangka dan ditahan. Penyidikan kasus tersebut, lanjut Andika, berlangsung di Makassar. ”Karena korban ini bagian dari Divisi (Infanteri) 3/Kostrad,” jelasnya.  Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan penanganan kasusnya diambil alih oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Sebab, pelaku merupakan personel yang bertugas di Paspampres dan berdinas di Jakarta. ”Paspampres itu kan di bawah Mabes TNI, kami (bisa) ambil alih penanganan di TNI,” tegas dia.

DPR Soroti Netralitas TNI Jelang Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Yudo-margono-peduli.jpg" alt="Yudo Margono (DISPEN AL FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Yudo Margono (DISPEN AL FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>Reorientasi Militer di Papua Jadi Tantangan Laksamana Yudo Margono  JawaPos.com – Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono direncanakan berlangsung pekan depan. Komisi I DPR yang bakal menguji saat ini masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.  Sesuai ketentuan undang-undang, DPR punya waktu 20 hari untuk melakukan fit and proper test.  Menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, pihaknya masih memiliki waktu sebelum DPR memasuki masa reses pada 15 Desember. Komisi I akan menyelesaikan proses tes sebelum reses. Setelah itu, hasilnya diserahkan ke pimpinan DPR dan dilanjutkan ke presiden. ’’Saat ini kami menunggu rapat bamus,’’ kata Meutya kemarin (29/11).  Meutya menyatakan, hingga kini, nama calon panglima TNI masih ada di tangan pimpinan DPR. Setelah rapat bamus, pimpinan DPR akan menugasi komisi I untuk melakukan fit and proper test kepada Laksamana Yudo sebagai calon tunggal panglima TNI. ’’Jadi, seperti itu prosedurnya,’’ terangnya.  Terkait kunjungan ke rumah calon panglima TNI dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, Meutya mengatakan tidak ada aturan baku. Kunjungan itu hanya sebuah tradisi. Namun, sebagaimana ketika Jenderal Andika Perkasa diajukan sebagai calon panglima TNI, komisi I juga bakal berkunjung ke rumah Yudo. ’’Kemungkinan kami lakukan setelah proses fit and proper test,’’ ujar politikus Partai Golkar tersebut.  Soal sosok calon panglima TNI itu, Meutya menilai Yudo bukan orang asing bagi komisi I. Sebagai kepala staf Angkatan Laut (KSAL), Yudo merupakan mitra komisi I. Pihaknya juga mengenal Yudo cukup lama. ’’Track record-nya cukup cemerlang. Selebihnya nanti kami sampaikan saat fit and proper test,’’ tandasnya.  Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR masih mencocokkan waktu untuk menggelar rapat pimpinan (rapim) setelah menerima surpres calon panglima TNI. Menurut dia, rapat bamus akan dilakukan setelah rapim DPR.  Dia melanjutkan, sangat mungkin rapim dan rapat bamus baru dilaksanakan minggu depan. Dengan begitu, fit and proper test calon panglima TNI juga digelar pekan depan.  Di sisi lain, kekerasan yang dilakukan TNI masih menjadi sorotan publik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, ada 61 praktik kekerasan yang melibatkan oknum anggota TNI selama Oktober 2021 hingga September 2022. Salah satu klasifikasi kekerasan itu adalah penyiksaan. ’’Peristiwa kekerasan itu terus berulang,’’ ucap Fatia Maulidiyanti, koordinator KontraS, kemarin.  Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyatakan, realisasi perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua juga harus menjadi atensi Yudo. Sebab, reorientasi militer di Papua dan Papua Barat dinilai belum jelas. "Dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima TNI mendatang," terangnya.  Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua sangat penting. Pasalnya, belum banyak perubahan di sana. Bahkan, isu-isu di Papua masih menjadi problem keamanan nasional. "Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non kekerasan dan reorientasi militer setelah DOB di Papua menjadi penting. Sebab, yang muncul sejauh ini adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," paparnya.

Calon Panglima TNI Diuji DPR Pekan Depan