<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/Screenshot_2025-10-30-10-53-38-127_comandroidchrome-edit-2642523437.jpg" alt="Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan meninjau razia uji emisi di Jalan MH Thamrin, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Rabu (29/10). (Humas Pemkot Tangerang)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan meninjau razia uji emisi di Jalan MH Thamrin, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Rabu (29/10). (Humas Pemkot Tangerang)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Sebanyak 57 kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji emisi dalam razia yang digelar Satuan Tugas (Satgas) Langit Biru Kota Tangerang, Rabu (29/10). Dari total 337 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 280 kendaraan dinyatakan memenuhi baku mutu gas buang, sementara 57 kendaraan lainnya dinyatakan tak lulus atau melanggar ambang batas emisi.</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, Wawan Fauzi, menjelaskan bahwa dari hasil uji tersebut, 15 kendaraan berbahan bakar bensin dan 42 kendaraan berbahan bakar solar gagal memenuhi standar emisi. Seluruh pengendara pelanggar tersebut telah diberikan sanksi oleh PPNS Satpol PP Kota Tangerang, selaku anggota Tim Satgas Langit Biru.</p> <p>"Pelanggar menerima teguran ke-1 dan diwajibkan melakukan pemeliharaan berkala kendaraan bermotor hingga memenuhi baku mutu emisi," ungkap Wawan, kemarin.</p> <p>Dia menegaskan, bila pada razia berikutnya kendaraan masih tidak lulus, maka pengendara akan diberikan teguran kedua hingga ketiga, yaitu sanksi pidana dengan merintahkan pelanggar untuk hadir dalam persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) dengan denda maksimal Rp 50 juta.</p> <p>Razia uji emisi ini masih akan berlangsung hingga Kamis (30/10). Sehingga data tersebut masih akan terus bertambah. Menurutnya, razia uji emisi merupakan bagian dari program Langit Biru, yang bertujuan menekan tingkat polusi udara akibat kendaraan bermotor.&nbsp;</p> <p>Selain penegakan aturan, kegiatan ini juga bersifat edukatif. "Kami ingin masyarakat lebih sadar pentingnya merawat kendaraan agar tidak mencemari udara. Dari hasil hari pertama, kendaraan bermesin diesel masih mendominasi ketidaklulusan," imbuhnya. (*)</p>

Satuan Tugas Langit Biru Kota Tangerang menggelar razia uji emisi. Hasilnya adalah,  57 kendaraan dinyatakan tidak lulus.

Sebanyak 57 Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi di Tangerang, Berpotensi Didenda hingga Rp 50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/QhfANRjktsqdlYxeI8XazT9cL2E8mdKLMDbrnXbh-1-1319680626.jpg" alt="Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) Rasio Ridho Sani (kanan) memaparkan penindakan tipiring pelanggaran uji emisi di Jakarta (14/8)." width="100%">
<figcaption>Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) Rasio Ridho Sani (kanan) memaparkan penindakan tipiring pelanggaran uji emisi di Jakarta (14/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) berupaya menjaga kualitas kesehatan udara di Jakarta dan sekitarnya. Pasalnya, selama ini udara di ibukota terkenal buruk alias tidak sehat. Di antara upaya yang dilakukan adalah penegakan aturan uji emisi kendaraan bermotor.&nbsp;</p> <p>Kemen-LH mengapresiasi upaya Pemprov Jakarta yang rutin melakukan penindakan pelanggaran uji emisi. Terbaru, sebanyak 12 kendaraan kategori N dan O (angkutan barang dan penumpang) terkena tindak pidana ringan (tipiring). Atas pelanggaran itu, mereka dijatuhkan denda mulai dari Rp 2 juta sampai Rp 8 juta.</p> <p>Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) Rasio Ridho Sani&nbsp;mengatakan, saat ini pemerintah fokus mengendalikan kesehatan udara di Jakarta. Pertimbangannya adalah jumlah penduduknya yang sangat besar.&nbsp;</p> <p>"Berikutnya supaya dicontoh daerah-daerah lainnya," katanya. Seperti di Semarang, Surabaya, dan lainnya. Rasio mengatakan pelanggaran uji emisi itu dikenai tipiring karena cantolan hukumnya adalah Peraturan Daerah (Perda). Namun Kemen-LH juga bisa menjatuhkan sanksi terkait emisi lewat undang-undang yang berlaku.&nbsp;</p> <p>"Di Jakarta dan sekitarnya, ada 19 stasiun pemantauan kualitas udara," katanya. Saat dia tunjukkan kemarin, sebanyak 17 stasiun pemantauan kualitas udara menunjukkan kategori kuning alias tidak sehat. Kemudian dua stasiun menunjukkan indikator sedang.&nbsp;</p> <p>Beberapa titik kualitas udaranya tidak sehat dan berlangsung cukup sering. Misalnya, stasiun pemantauan kualitas udara di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dalam kurun 1 Januari - 14 Agustus 2025 mencatatkan 41 hari tidak sehat. Kemudian, stasiun pengawasan kualitas udara di Bekasi melaporkan 50 hari lebih yang tidak sehat dalam kurun waktu yang sama.&nbsp;</p> <p>Dia mengatakan penyumbang utama dari buruknya kualitas udara adalah kendaraan bermotor. Persentasenya berkisar 31-57 persen. "Kemudian proses pembakaran di tungku yang dilakukan industri," katanya. Rasio menegaskan sanksi terkait polusi udara itu tidak hanya menyasar kendaraan bermotor.</p> <p>Kemen-LH juga menjatuhkan sanksi kepada industri atau perusahaan yang melanggar.&nbsp; Dia mengatakan dengan adanya tipiring dan denda sampai Rp 8 juta itu, diharapkan memunculkan efek jera. Sehingga berikutnya, kendaraan melakukan uji emisi secara berkala. Ketika dinyatakan lulus uji emisi, baru boleh melenggang di jalan raya.</p>

Kementerian Lingkungan Hidup menindak 12 kendaraan pelanggar uji emisi di Jakarta dengan denda hingga Rp 8 juta.

Bandel Langgar Aturan Uji Emisi, Belasan Kendaraan Didenda Rp 8 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/xr18S1y0VQjd2E5U1RUM3NFvD5a6qQN3ZaCBH16j-2644221497.jpg" alt="DLH Kota Surabaya beberkan data yang menunjukkan bahwa PLTSa Benowo tak cemari udara sekitar. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>DLH Kota Surabaya beberkan data yang menunjukkan bahwa PLTSa Benowo tak cemari udara sekitar. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Sempat enggan membuka data saat forum bersama WALHI Jawa Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto, akhirnya membeberkan hasil uji emisi PLTSa Benowo.</p> <p>Dedik mengatakan pengujian kualitas udara dilakukan guna menepis kekhawatiran masyarakat atas dampak lingkungan dari aktivitas pengolahan sampah di PLTSa Benowo yang selama ini menimbulkan tanda tanya publik.<br />&nbsp;<br />"Kami tak hanya memastikan PLTSa Benowo berjalan efisien, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya aman bagi warga sekitar. Dari uji kualitas terbaru, emisi yang dihasilkan jauh di bawah ambang batas," ujar Dedik, Senin (4/8).</p> <p>&ldquo;Lalu, emisi dari LFG 1 sebesar 4,7 mg/Nm&sup3; dan LFG 2 sebesar 1,4 mg/Nm&sup3;. Kedua hasil ini juga berada jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan, yaitu 95 mg/Nm&sup3; melalui Permen LHK No. 11 Tahun 2021,&rdquo; terangnya.<br />&nbsp;<br />PLTSa Benowo jadi proyek pionir pengolahan sampah jadi energi di Indonesia yang berjalan konsisten. Teknologinya mengubah limbah padat menjadi listrik tanpa mencemari udara secara berbahaya bagi lingkungan.</p> <p>"Hasil ini membuktikan bahwa udara di sekitar PLTSa tetap bersih dan sehat. Kami berharap masyarakat dapat lebih tenang dan terus mendukung solusi energi berbasis lingkungan yang berkelanjutan," ucap Dedik.</p> <p>Sebelumnya, Dedik mengklaim tidak ada indikasi pencemaran. Sebab PT Sumber Organik selaku pengelola PLTSa Benowo menyetorkan hasil uji emisi secara berkala kepada DLH Surabaya. Hasilnya, tidak melebihi ambang batas.</p> <p>"Jadi gini, WALHI kan melakukan pengukuran dengan alat dan metodenya sendiri, Nah TPA (PLTs Benowo) secara berkala juga melakukan, bagaimana kualitas udara, air dengan metode dan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah," ujar Dedik, Selasa (29/7).</p> <p class="class-paragraph">Ketika ditanya hasil konkret uji emisi yang dilakukan di PLTSa Benowo, dia tidak membeberkannya. Menurut Dedik, data tersebut menjadi kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).</p> <p>"Itu saja yang kita sampaikan. Kita punya angkanya dan itu (pengelolaan sampah di PLTSa Benowo) tidak melebihi batas. Kalau misalnya ingin tahu (dokumen hasil uji emisi), silakan saja. Silakan minta ke PPID," tukas Dedik.</p>

Kepala DLH Surabaya Dedik Irianto membeberkan hasil uji emisi PLTSa Benowo yang menunjukkan emisi jauh di bawah ambang batas

DLH Surabaya Beberkan Hasil Uji Emisi PLTSa Benowo, Masyarakat Tenang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/sTAAtVvM1kdT6W4A0ucXjUmZ6l0sBWlMypYpKYGI-3582177794.jpg" alt="Pemprov DKI Jakarta bersama Subdit Gakkum Polda Metro Jaya menggelar razia uji emisi di Plumpang, Jakarta Utara, Selasa (3/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pemprov DKI Jakarta bersama Subdit Gakkum Polda Metro Jaya menggelar razia uji emisi di Plumpang, Jakarta Utara, Selasa (3/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemprov DKI Jakarta bersama Subdit Gakkum Polda Metro Jaya kembali menggelar razia uji emisi di Plumpang, Jakarta Utara, Selasa (3/6).</p> <p>Sebanyak sembilan kendaraan berat seperti truk dan mobil kontainer terjaring gagal lolos uji emisi lantaran melebihi batas ambang mutu.&nbsp;</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan akan terus menindak kendaraan yang emisi gas buang melebihi ambang batas mutu. Para pelanggar puna terancam sanksi pidana hingga denda puluhan juta rupiah.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pemilik kendaraan yang baku mutu emisinya melewati ambang batas yang dipersyaratkan diancam pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta, ini sesuai Pasal 41 ayat (2) Perda 2/2005,&rdquo; ujar Asep.</p> <p>Asep menjelaskan, kendaraan berat seperti dump truk dan mobil kontainer adalah penyumbang polusi terbesar dari sektor transportasi. Karena itu, kendaraan jenis ini menjadi target utama dalam razia gabungan.</p> <p>&ldquo;Jika semua kendaraan berat sudah memenuhi ambang batas emisi, maka diharapkan kontribusi sektor transportasi yang selama ini menjadi penyumbang polusi terbesar dapat berkurang secara signifikan," terangnya.</p> <p>Tak hanya menekan polusi, uji emisi juga bermanfaat bagi pemilik kendaraan untuk mengetahui kondisi mesin secara menyeluruh.</p> <p>&ldquo;Pelaksanaan uji emisi sangat penting bagi pemilik kendaraan karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi mesin kendaraannya, sekaligus menjadi indikator apakah kendaraan tersebut dirawat secara rutin atau tidak,&rdquo; imbuh Asep.</p> <p>Sementara itu, Kepala Bidang PPNS Satpol PP DKI Jakarta Tamo Sijabat menerangkan, terdapat 44 kendaraan berat yang diuji. Hasilnya, 35 kendaraan lulus uji emisi, dan 9 kendaraan gagal.</p> <p>&ldquo;Sembilan kendaraan tidak lulus uji emisi ini terdiri dari angkutan barang, kendaraan mobil penarik dan mobil tangki air," jelasnya.</p> <p>Selanjutnya, para pelanggar akan menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Rabu, (11/6) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan akan memutuskan sanksi denda atau pidana yang diberikan kepada pelanggar.</p>

Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar razia uji emisi, sembilan kendaraan berat gagal lolos uji emisi dan terancam sanksi pidana.

9 Kendaraan Berat Kotor Gagal Uji Emisi di Jakarta, Terancam Denda Rp 50 Juta dan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/tipiring-3077656397.jpg" alt="Para pelanggar uji emisi di Jakarta menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Para pelanggar uji emisi di Jakarta menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Para pelanggar uji emisi di Jakarta akhirnya ditindak tegas. Terberat, para pelanggar diberikan sanksi denda hingga Rp 16 juta oleh hakim dalam Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5).&nbsp;</p> <p>Ini merupakan buntut dari operasi gabungan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Operasi ini digelar pada April 2025 oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Ditlantas Polda Metro Jaya.</p> <p>Total 11 pelanggar terjaring, didominasi kendaraan angkutan berat seperti truk dan bus. "Hari ini ada tujuh orang yang hadir sidang Tipiring, dan empat orang diputus oleh hakim tanpa kehadiran pelanggar atau verstek. Jenis kendaraan yang tidak lulus uji emisi didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan angkutan orang, seperti bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), truk bak terbuka, pick-up box hingga dump truck," ujar Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta Tamo Sijabat, Kamis (8/5).</p> <p>Tamo mengungkapkan, para pelanggar dijatuhi denda beragam, mulai dari Rp 4 juta hingga Rp 16 juta. Satu perusahaan otobus AKAP menjadi yang terberat hukumannya.</p> <p>Dia menegaskan, langkah hukum ini diambil sebagai bentuk komitmen penegakan aturan demi menekan pencemaran udara di ibu kota. Sesuai Perda No. 2/2005, pelanggaran uji emisi dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan, pihaknya akan memperluas cakupan uji emisi dan memperketat pengawasan di lapangan. "Putusan Pengadilan ini menjadi preseden dan membuktikan Perda 2/2005 bisa berlaku efektif menghasilkan keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dengan tidak bandingnya para pelanggar," tegas Asep.</p> <p>Pemprov DKI akan terus bersinergi dengan instansi lain untuk memastikan Perda ini ditegakkan secara tegas dan menyeluruh. Ia pun mengimbau agar pelaku usaha angkutan segera melakukan uji emisi secara berkala. "Kami mengimbau seluruh pemilik kendaraan untuk memastikan kendaraannya memenuhi ambang batas emisi yang ditetapkan. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama menuju Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan," jelasnya.</p> <p>Asep menyoroti kendaraan berbahan bakar solar sebagai penyumbang utama polusi. Oleh karena itu, langkah hukum ini diharapkan menjadi cambuk bagi perusahaan angkutan untuk segera patuh aturan.</p> <p>Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menyambut baik langkah hukum terhadap pelanggar uji emisi di Jakarta. Ia menilai ini adalah terobosan penting di tengah lemahnya penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009.</p> <p>"Hal ini penting dilakukan mengingat penegakan sanksi uji emisi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum diterapkan," ucapnya.</p>

Jakarta menindak tegas pelanggar uji emisi dengan denda mencapai Rp 16 juta, sebagai upaya menekan pencemaran udara.

Jakarta Tegas Hukum Pelanggar Uji Emisi, Denda Capai Rp 16 Juta!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/KvvtAYQtp0GucxZXVk8DiMdJCrP0MVegMK2RKDvq-3019111739.jpg" alt="Sejumlah kendaraan berat terjaring dalam operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jl. TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/4).&nbsp;(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan berat terjaring dalam operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jl. TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/4).&nbsp;(Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jl. TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/4).&nbsp;</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, sebanyak 14 dari 28 kendaraan yang di uji tidak lulus uji emisi.</p> <p>&ldquo;Pada operasi hari ini di Jakarta Timur, sebanyak 28 kendaraan jenis kendaraan N dan O kami uji emisi. Dari jumlah tersebut, 14 kendaraan dinyatakan lulus dan 14 kendaraan tidak lulus,&rdquo; ujar Asep.</p> <p>Ia menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Selain itu juga menjadi langkah antisipatif menjelang musim kemarau yang diprediksi menurunkan kualitas udara.</p> <p>&ldquo;Oleh karena itu, kami menggelar operasi gabungan bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Polda Metro Jaya, dengan tujuan menegakkan aturan dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta,&rdquo; terangnya.</p> <p>Ia menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara Jakarta. Oleh karena itu, uji emisi menjadi langkah penting untuk mengontrol emisi dari kendaraan bermotor, khususnya kendaraan berbahan bakar solar atau diesel.</p> <p>&ldquo;Melalui operasi ini, kami menargetkan kendaraan jenis kendaraan N dan O seperti truk, trailer dan kendaraan berbahan bakar diesel atau solar, karena jenis memiliki potensi pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi," jelasnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta Tamo Sijabat menjelaskan, tiap kendaraan berat yang lewat langsung diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan Dishub, kemudian diuji emisinya oleh tim DLH.</p> <p>Jika lolos, kendaraan boleh melanjutkan perjalanan. Tapi jika tidak lulus, Dishub akan menahan Bukti Uji KIR dan PPNS Satpol PP akan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tempat.</p> <p>Setelah proses tersebut, kata Tamo, kendaraan yang tidak lulus akan diajukan ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.</p> <p>&nbsp;&ldquo;Sidang Yustisi ini dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua bulan Mei 2025. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2005, yakni ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta,&rdquo; tegasnya.</p>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor.

14 Kendaraan Berat Gagal Uji Emisi, Diseret ke Sidang Yustisi, Terancam Sanksi Pidana dan Denda Rp 50 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/asap-mobil-1740984682.jpeg" alt="Ilustrasi: Asap yang keluar dari knalpot bisa jadi tanda kondisi kesehatan mesin mobil. (The Drive)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Asap yang keluar dari knalpot bisa jadi tanda kondisi kesehatan mesin mobil. (The Drive)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan pemberian sanksi bagi kendaraan berat atau Heavy-duty Vehicles seperti truk dan bus yang tidak lolos uji emisi.&nbsp;</p> <p>Bagi mereka yang kedapatan melanggar, dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.&nbsp;</p> <p>Ancaman sanksi ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.​</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, pihaknya akan menggelar Operasi Gabungan Penegakan Tindak Pelanggar Uji Emisi di sejumlah wilayah Jakarta mulai Selasa (15/4).&nbsp;</p> <p>"Pelanggarannya termasuk kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring)," tegas Asep, Senin (14/4).</p> <p>Operasi gabungan ini melibatkan berbagai pihak, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Polda Metro Jaya. Total lebih dari 40 personel gabungan akan diterjunkan pada setiap operasi.</p> <p>"Kami akan terus memperketat pengawasan terhadap kendaraan berat seperti truk, trailer dan bus yang masuk kategori<em> heavy duty vehicle</em>. Komitmen ini dilakukan untuk mengendalikan polusi udara dari sumber bergerak," ungkap Asep.</p> <p>Dalam setiap operasi akan disiagakan uji emisi mobile untuk menguji kepatuhan kendaraan terhadap standar emisi. Selain itu, akan dilaksanakan Sidang Tipiring bagi pelanggar yang terbukti tidak lolos uji emisi untuk dijatuhi hukuman. Ini merupakan salah satu upaya mengendalikan pencemaran udara di Jakarta.</p> <p>Direktur Indonesia untuk Clean Air Asia Ririn Radiawati Kusuma menyatakan dukungannya atas langkah pengendalian kualitas udara dari sumber bergerak ini.</p> <p>Dia mengungkapkan, berdasarkan kajian tahun 2022 yang dilakukan oleh Prodesor Puji Lestari dari Insitut Teknologi Bandung, tercatat sektor transportasi menyumbang 44,7&nbsp;persen untuk polutan PM2.5 di Jakarta. Dari sektor transportasi ini, 32 persen adalah dari heavy duty vehicle atau kendaraan berbahan bakar diesel.&nbsp;</p> <p>"Jadi, pengetatan emisi dari truk dan kendaraan berat sudah sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Emisi dari kendaraan berat berbahan bakan diesel juga menjadi sumber polutan yang besar untuk SO2 dan NO2 yang merupakan prekusor dari PM2.5, yaitu masing-masing &nbsp;56 persen dan 48 persen," kata Ririn.</p>

Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sanksi bagi kendaraan berat yang tidak lolos uji emisi, mulai dari denda hingga kurungan penjara.

Mulai 15 April! Truk dan Bus Tak Lulus Uji Emisi akan Dijatuhi Sanksi Kurungan 6 bulan dan Denda Rp 50 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tekan-pencemaran-udara-auto200-uji-emisi-gas-gratis-untuk-konsumen_m_.jpg" alt="Ilustrasi uji emisi Auto 2000" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uji emisi Auto 2000</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov DKI Jakarta kembali mematangkan uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK. Wakil Kepala DLH DKI Jakarta Sarjoko menuturkan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan lintas SKPD guna merumuskan kebijakan teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita masih terus mengupayakan, waktunya memang ini kita tidak bisa menjanjikan secara pasti karena ini menyangkut banyak pihak," ujar Sarjoko di Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara, Selasa (3/12/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sarjoko mengaku telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama semua pihak. Hal itu dilakukan guna mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kebijakan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015386729/sadis-balita-disiram-air-panas-di-daycare-depok-kulit-hingga-terkelupas">Sadis! Balita Disiram Air Panas di Daycare Depok, Kulit Hingga Terkelupas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">" Jangan sampai ini nanti seolah-olah membebani masyarakat dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor. Tetapi ini supaya secara simultan bisa dibangun kesadarannya dulu," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, kata Sarjoko, pihaknya terus menggencarkan&nbsp; sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kualitas udara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pun toh ini nanti memang sudah bisa kita terapkan dalam tanda kutip tentu akan memerlukan waktu untuk bisa kita berikan sosialisasi kepada masyarakat," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali menggelar Uji Emisi Kendaraan Bermotor gratis di Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara, Selasa (3/12/2024). Ditargetkan sebanyak 400 kendaraan yang mengikuti uji emisi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendaraan akan diperiksa melalui aplikasi e-uji emisi untuk memastikan apakah sudah memenuhi kewajiban uji emisi atau belum. Jika belum atau masa ujinya sudah kedaluwarsa, akan langsung dilakukan pelaksanaan uji emisi langsung di tempat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk kendaraan yang lolos uji emisi diperkenankan melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan bagi yang dinyatakan tidak memenuhi baku mutu, akan diberikan saran untuk melakukan perawatan atau perbaikan kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sarjoko berharap uji emisi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan uji emisi secara rutin. Meski tingkat kepatuhan terus menunjukkan tren peningkatan, ia mengakui masih diperlukan upaya lebih masif untuk menjangkau seluruh kendaraan di wilayah Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi polusi udara, kami optimistis Jakarta dapat menjadi kota yang lebih nyaman untuk ditinggali dengan kualitas hidup yang lebih baik,&rdquo; katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengaku telah rutin menggelar program uji emisi di seluruh wilayahnya. Diharapkan, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya menjaga kualitas udara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak hanya memastikan kegiatan berjalan secara terjadwal, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam berbagai program edukasi," katanya.</div>

Pemprov DKI Jakarta kembali mematangkan uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK.  Koordinasi dengan  lintas SKPD.

Pemprov DKI Matangkan Kembali Uji Emisi Sebagai Syarat Perpanjangan STNK

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/1-Februari-2024-Uji-Emisi-3844397246.jpg" alt="Uji Emisi bertujuan untuk meminimalisasi gas rumah kaca dan udara berbahaya di Ibu Kota yang dihasilkan dari mesin kendaraan bermotor (jakarta.go.id)" width="100%">
<figcaption>Uji Emisi bertujuan untuk meminimalisasi gas rumah kaca dan udara berbahaya di Ibu Kota yang dihasilkan dari mesin kendaraan bermotor (jakarta.go.id)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Penerapan tilang uji emisi memiliki dampak positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam memastikan ambang batas emisi gas buang kendaraan mereka. Diketahui, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pernah menerapkan tilang uji emisi pada September 2023 silam, namun kembali dihentikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Sub kelompok Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tiyana Brotoadi memaparkan, pada 2022, sebelum tilang diberlakukan, angka kepatuhan masyarakat hanya sekitar 5,7 persen. Namun, angka itu naik berkali-kali lipat saat penilangan diberlakukan oleh kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus kemarin 2023 ada tilang dilakukan naik dari 21,47 persen, nah 2024 ini kemarin ada naik tidak terlalu signifikan 2-3 persenan waktu itu," ujar Tiyana Brotoadi di Jakarta Utara, Selasa (3/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015382119/dikelola-kemenhut-tn-alas-purwo-kenakan-tarif-nol-rupiah-bagi-umat-hindu-yang-beribadah-di-pura-luhur-giri-salaka">Dikelola Kemenhut, TN Alas Purwo Kenakan Tarif Nol Rupiah bagi Umat Hindu yang Beribadah di Pura Luhur Giri Salaka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Data-data tersebut, lanjut Tiyana, akan menjadi masukan bagi seluruh instansi di Pemprov DKI Jakarta. Bahwa, diperlukan adanya suatu kebijakan, berupa <em>reward and punishment</em>&nbsp;dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kayak PP 22 terkait pajak, kita koordinasi dengan temen-temen Bappenda, Perekonomian, untuk menjadikan salah satu nilai faktor pencemar, seperti itu. Ini kita sedang berusaha ke sana," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali menggelar Uji Emisi Kendaraan Bermotor gratis di Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara, Selasa (3/12). Ditargetkan sebanyak 400 kendaraan yang mengikuti uji emisi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendaraan akan diperiksa melalui aplikasi e-uji emisi untuk memastikan apakah sudah memenuhi kewajiban uji emisi atau belum. Jika belum atau masa ujinya sudah kedaluwarsa, akan langsung dilakukan pelaksanaan uji emisi langsung di tempat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015382083/hidup-jadi-lebih-baik-11-weton-ini-akan-memiliki-penghasilan-dan-aset-yang-terus-bertambah-di-tahun-2025">Hidup Jadi Lebih Baik: 11 Weton Ini Akan Memiliki Penghasilan dan Aset yang Terus Bertambah di Tahun 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk kendaraan yang lolos uji emisi diperkenankan melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan bagi yang dinyatakan tidak memenuhi baku mutu, akan diberikan saran untuk melakukan perawatan atau perbaikan kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji emisi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan uji emisi secara rutin. Meski tingkat kepatuhan terus menunjukkan tren peningkatan, ia mengakui masih diperlukan upaya lebih masif untuk menjangkau seluruh kendaraan di wilayah Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi polusi udara, kami optimistis Jakarta dapat menjadi kota yang lebih nyaman untuk ditinggali dengan kualitas hidup yang lebih baik,&rdquo; ujar Wakil Kepala DLH DKI Jakarta Sarjoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015382087/pemkab-gelar-berbagai-upaya-cegah-gangguan-kesehatan-mental-gen-z">Pemkab Gelar Berbagai Upaya Cegah Gangguan Kesehatan Mental Gen Z</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengaku telah rutin menggelar program uji emisi di seluruh wilayahnya. Diharapkan, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya menjaga kualitas udara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak hanya memastikan kegiatan berjalan secara terjadwal, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam berbagai program edukasi," katanya.</div>

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pernah menerapkan tilang uji emisi pada September 2023 silam, namun kembali dihentikan.

Tingkatkan Kepatuhan Masyarakat, Tilang Uji Emisi Perlu Kembali Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/tyci-ultah-1-546662829.jpg" alt="Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI) merayakan ulang tahun ke-18 dengan berbagai kegiatan. Mulai uji emisi sampai touring ke Cirebon. (Foto-foto: Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI) merayakan ulang tahun ke-18 dengan berbagai kegiatan. Mulai uji emisi sampai touring ke Cirebon. (Foto-foto: Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI) tengah merayakan momen istimewa mereka. Klub pemilik mobil berjenis sedan hatchback tersebut mengadakan kegiatan ulang tahun ke -18 pada Sabtu, 31 Agustus &ndash; 1 September 2024.&nbsp; Kegiatan itu dimulai dengan melakukan uji emisi kendaraan yang bertempat di Toyota Astrido Pondok Indah.</p> <p>Kegiatan itu kemudian dilanjutkan dengan touring bersama menuju Kota Udang, Cirebon. Acara bersama tersebut diikuti oleh sekitar 150 member yang berasal dari berbagai daerah, yaiu, Jabodetabek, Sumatera, dan Jawa Timur.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/tyci-ultah-2-1974232957.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> <p>&ldquo;Pada perayaan ulang tahun kali ini, kami memberikan kesempatan pada seluruh member untuk berkontribusi menuju netralitas karbon,&rsquo;&rsquo; ucap Ketua Umum TYCI Joshua Sihombing. &rsquo;&rsquo;Oleh karena itu, kami melakukan simbolis penanaman 18 pohon di area Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai bentuk implementasi dari kampanye It&rsquo;s Time For Everyone,&rsquo;&rsquo; tambah dia.</p> <p>Selain itu, Joshua menambahkan, para peserta acara juga diberikan kesempatan untuk melakukan Test Drive Hybrid Experience bersama Yaris Cross HEV with GR Parts sekaligus berkontribusi dalam #Switchforbetter Challenge untuk sharing tips &amp; trick berkendara Yaris Cross HEV with GR Parts dengan efisien dan irit melalui Instagram para member.</p> <p>Sementara itu, saat ini TYCI telah mempunyai 24 chapter dan non chapter yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah member lebih dari 3800 anggota. TYCI selalu menerapkan slogan/campaign Safety driving dalam setiap kegiatannya, yaitu 4S Smart, Safety, Social, Share The Road.</p> <p>Kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan PT. Toyota Astra Motor, TCD Asia Pacifik Indonesia, GT Radial, Toyota Astrido, Erafone, Frisian Flag, Youniverse, Hotel Jayakarta dan NGK Busi. <strong>(*)</strong></p>

Klub pemilik mobil berjenis sedan hatchback tersebut mengadakan kegiatan ulang tahun ke -18 pada Sabtu, 31 Agustus – 1 September 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uji emisi

Berita Terkini