<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/IMG_4003JPG-2055842909.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto bersama pendiri Microsoft Bill Gates meninjau MBG di SDN Jati 03 Pulo Gadung Jakarta, Rabu (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto bersama pendiri Microsoft Bill Gates meninjau MBG di SDN Jati 03 Pulo Gadung Jakarta, Rabu (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gaduh dan kontroversi kerap terjadi di pentas politik selama tujuh bulan terakhir. Tepatnya semenjak negara ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka. Program-program selama pemerintahan mereka kerap menimbulkan reaksi publik. Padahal program itu bersentuhan langsung pada rakyat. Contohnya makan begizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG). Dua program ini mendapat respons beragam. Ada kritikan maupun apresiasi. Juru Bicara Istana Ujang Komarudin mengatakan, selama tujuh bulan terakhir Kabinet Merah Putih sudah melakukan sejumlah langkah besar. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat. Mulai dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil dan menyusui. Program itu bahkan menarik perhatian dunia salah satunya tokoh filantropi internasional. &ldquo;Bill Gates datang langsung ke Indonesia untuk melihat langsung program ini berjalan,&rdquo; kata Ujang Penjelasan itu disampaikan Ujang dalam Diskusi Publik bertema &ldquo;Komunikasi Merah Putih&rdquo; yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-64 Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), di Jakarta, Minggu (11/5). Diskusi itu turut dihadiri Founder Drone Emprit Ismail Fahmi dan Plt. Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Muhammad Saifulloh. Ujang yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan menambahkan, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga yang telah membantu jutaan masyarakat, serta reformasi besar dalam pendataan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut dia, konsolidasi data ini menjadi terobosan penting untuk memastikan keakuratan dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Ujang menekankan, keberhasilan-keberhasilan tersebut sering kali tenggelam dalam perdebatan di media sosial yang cenderung gaduh dan kurang substansial. Dia menyesalkan bahwa narasi negatif lebih cepat menyebar dibanding informasi faktual yang berbasis data. &ldquo;Sayangnya, yang muncul di ruang publik justru lebih banyak serangan daripada substansi pembangunan,&rdquo; katanya. Padahal Pemerintah menyampaikan capaian-capaian kepada publik secara utuh dan berimbang. Banyak program strategis yang telah dijalankan Presiden Prabowo Subianto selama ini tetapi belum banyak diketahui masyarakat. &ldquo;Seringkali masyarakat tidak tahu, tidak paham apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Akibatnya, muncul banyak serangan dan nyinyiran. Kritik itu sah dan wajar dalam negara demokrasi, tapi fakta juga harus disampaikan,&rdquo; ujar Ujang. Ujang yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan itu mengutip hasil survei yang menyebutkan bahwa netizen Indonesia dikenal sebagai yang paling tidak sopan di dunia digital. Fakta itu menjadi cerminan bahwa komunikasi publik perlu diperbaiki, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Meski demikian, dia tak menampik adanya kekurangan dalam pelaksanaan sejumlah program. Contohnya, kasus keracunan makanan dalam program MBG. Namun, hal itu sudah direspons cepat oleh Menteri Kesehatan dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Di tempat yang sama, Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mengelola komunikasi publik. Dia menyoroti kasus vaksinasi TBC yang informasi resmi dari pemerintah kerap tenggelam oleh derasnya narasi negatif di media sosial. "Klarifikasi yang disampaikan pemerintah sering kalah cepat dan kalah gaung dibandingkan misinformasi yang disebarkan kelompok oposisi dan akun-akun antivaksin. Narasi negatif itu kemudian lebih mendominasi percakapan publik dan membentuk opini yang keliru di masyarakat," kata Ismail Fahmi. Munculnya isu vaksin TBC langsung direspons negatif oleh publik. "Narasinya Indonesia jadi kelinci percobaan, bahkan dihubungkan dengan kasus di India yang katanya 47 ribu anak lumpuh setelah vaksinasi,&rdquo; ujar Ismail. Menurut pemantauan Drone Emprit, lonjakan percakapan soal vaksin TBC mulai terjadi sejak 7 Mei. Percakapan di Twitter atau aplikasi X mendominasi dengan lonjakan tajam dan didominasi sentimen negatif, yakni sebesar 63 persen, sementara sentimen positif hanya 33 persen. &ldquo;Twitter ini walau penggunanya cuma 20 jutaan, tapi punya pengaruh sangat besar membentuk opini publik. Mereka yang anti vaksin mendominasi narasi dan menyebarkannya ke berbagai kanal,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut Ismail menyebut, aktor utama penyebar narasi negatif ini berasal dari akun-akun oposisi pemerintah, termasuk akun anonim dan kelompok antivaksin. Mereka menyebarkan informasi yang mengaitkan program vaksin ini dengan teori konspirasi. Misalnya keterlibatan Bill Gates hingga tudingan bahwa Indonesia hanya dijadikan pasar oleh Singapura. Padahal faktanya, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden dan Kementerian Kesehatan sudah melakukan klarifikasi. Media mainstream juga sudah memberitakan dari sisi yang positif. "Tapi tetap kalah cepat dengan penyebaran narasi negatif,&rdquo; katanya. Dalam paparannya, Ismail juga menyoroti perlunya komunikasi publik yang lebih inklusif, melibatkan akademisi, media, dan institusi pendidikan agar tidak kalah dari informasi hoaks. &ldquo;Ini pelajaran penting. Program pemerintah, sebaik apapun, bisa tumbang narasinya kalau kalah cepat. Pemerintah harus proaktif membangun narasi dari awal, bukan cuma reaktif menjelaskan setelah isu membesar,&rdquo; pungkasnya. Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. M. Saifullah menyoroti strategi komunikasi politik Pemerintah. Sejatinya komunikasi politik dilakukan cermat dan terencana. Strategi yang baik dapat menjangkau audiens lebih luas secara organik dan membentuk persepsi yang positif di tengah masyarakat. Dalam era politik digital yang sarat informasi dan opini, strategi komunikasi memainkan peran sentral dalam membangun dan menjaga citra politik. Hal ini tercermin dari transformasi citra Presiden Prabowo Subianto saat kampanye. Strategi tersebut dinilai berhasil mendekati pemilih muda melalui pendekatan komunikasi yang lebih segar, santai, dan emosional. &ldquo;Citra Prabowo yang kini dikenal ramah, bersahabat, bahkan digemari anak muda, bukan terjadi secara tiba-tiba. Itu hasil dari komunikasi yang strategis dan disesuaikan dengan kebutuhan audiens hari ini,&rdquo; ujarnya. Keberhasilan tersebut tidak hanya soal mengubah gaya berpakaian atau cara berbicara, tetapi lebih dalam: bagaimana pesan politik dikemas dan disampaikan secara tepat. Dalam kasus Prabowo, pendekatan komunikasi dilakukan dengan memahami karakteristik generasi muda, termasuk sensitivitas mereka terhadap cerita personal dan visual yang kuat. Salah satu narasi yang berhasil menyentuh aspek emosional publik adalah citra Prabowo sebagai sosok setia, yang tidak menikah lagi setelah berpisah dengan sang istri. Narasi ini, menurut Saifullah, memberi dimensi kemanusiaan yang kuat dalam komunikasi politik. &ldquo;Komunikasi politik tidak melulu soal retorika. Kini, emosi dan kehangatan justru menjadi nilai tambah. Masyarakat ingin melihat sisi personal seorang pemimpin, dan di situlah strategi komunikasi memainkan peran penting,&rdquo; imbuhnya.

Gaduh dan kontroversi kerap terjadi di pentas politik selama tujuh bulan terakhir. Tepatnya semenjak negara ini dipimpin Presiden Prabowo.

Tujuh Bulan Pimpin Pemerintahan, Program Prabowo Antara Gaduh dan Keberhasilan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/JKT-1-SIDANG-KABINET-PERDANA-MERAH-PUTIH-FED-18JPG-1779032593.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wapres RI Gibran Rakabumi Raka memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wapres RI Gibran Rakabumi Raka memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto sangat bertekad meningkatkan perekonomian nasional, terutama ekonomi rakyat. Sikap itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan Prabowo terhadap pengusaha pribumi dan UMKM. Dua kelompok usaha itu serasa mendapat angin segar dan berharap diprioritaskan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang&nbsp;Komarudin, Prabowo Prabowo benar-benar ingin mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bebas dari cengkeraman oligarki. Terlebih, selama ini ekonomi Indonesia telah dikuasai oleh hanya segelintir elite, politisi, dan oligarki. Padahal sudah selayaknya kekayaan alam Indonesia dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. "Ya saya melihatnya apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam pidatonya, ingin keluar dari itu semua, keluar dari oligarki dan kepentingan elite yang sudah mencengkram Indonesia di bidang ekonomi," kata Ujang di Jakarta pada Kamis (24/10). Dikatan Ujang, ekonomi yang dikuasai sebagian elite atau oligarki sangat merugikan rakyat, anak bangsa, dan masyarakat kecil. Namun, untuk mengubah kebiasaan itu bukan sebuah hal yang mudah. Membutuhkan keberanian dari Prabowo. "Kalau Pak Prabowo punya keberanian untuk menomorsatukan pengusaha-pengusaha di luar oligarki, itu sesuatu yang bagus. Sesuatu yang positif," tegasnya. Ujang mencontohkan perekonomian di Malaysia berjalan karena mengutamakan pengusaha pribumi. "Di Malaysia itu kebijakan ekonomi kebanyakan kepada pengusaha-pengusaha Malaysia dan sukses. Di Indonesia pengusaha pribumi banyak yang mati. "Oleh karena itu, kita tunggu kiprah Prabowo untuk mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk berkiprah di negaranya sendiri," tambah Ujang. Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto seusai dilantik di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu (20/10). Ketua HIPPI DKI Jakarta Uchy Hardiman mengatakan, HIPPI sebagai penggiat ekonomi nasional, sangat mendukung Prabowo memerhatikan pelaku UMKM yang jadi roda penggerak perekonomian di Indonesia. Menurut dia, para 'penggawa ekonomi' dalam Kabinet Merah Putih sangat pas. Pos-pos ekonomi di Kabinet Merah Putih diisi oleh anak-anak bangsa yang sebelumnya telah menunjukkan integritas, kapasitas, dan kapabilitas. "Mereka kaya pengalaman dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional,&rdquo; kata Uchy. &ldquo;HIPPI yakin orkestra ekonomi yang dipimpin oleh Prabowo mampu memperdengarkan syair dan melodi yang pas dalam sebuah simfoni nan merdu, yang tentunya menggugah hasrat dan menyejukkan pertumbuhan ekonomi di republik ini," tambah Uchy. Khusus untuk pengusaha pribumi yang sebagian besar menjadi pelaku UMKM, pihaknya yakin pemerintahan Prabowo bakal memberikan perhatian penuh terhadap UMKM. Mengingat peran UMKM sangat besar bagi perekonomian negara, seperti berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Belum lagi, 90 persen tenaga kerja di Indonesia dipekerjakan oleh UMKM. "Insya Allah, Bapak Presiden Prabowo Subianto mampu menyelesaikan berbagai masalah dan kendala yang saat ini tengah dihadapi oleh para pngusaha pribumi Indonesia," tutur Uchy. Ada beberapa poin yang Uchy catat dari pidato Prabowo. Salah satunya ketika Prabowo mengatakan, "hanya dengan persatuan dan kerja sama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa yang&nbsp;gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, bangsa&nbsp;yang&nbsp;baldatun toyyibatun warobbun ghofur".&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto sangat bertekad meningkatkan perekonomian nasional, terutama ekonomi rakyat.

Misi Presiden Prabowo Memajukan Ekonomi Rakyat, UMKM dan Pengusaha Lokal Minta Diutamakan

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ujang-komarudin-for-Jawa-Pos.jpg" alt="Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. (Ujang Komarudin for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. (Ujang Komarudin for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com-Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju dalm kontestasi Pilkada 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015003651/ramalan-zodiak-gemini-dan-cancer-22-agustus-2024-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 22 Agustus 2024: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Kepentingan itu menurutnya terlihat keputusan yang terjadi dalam pembahasan itu, salah satunya mengenai batas usia pencalonan yang menggunakan kembali Putusan Mahkamah Agung yang berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Dengan begitu, harapan Kaesang untuk maju pilkada kembali terbuka.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Dan itulah yang dipertanyakan oleh publik, oleh masyarakat, kenapa begitu kilat cepat, dan memutuskan usia 30 tahun sesuai dengan putusan MA," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Rabu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dia menilai masyarakat pun telah mencurigai dan menduga-duga bahwa dinamika yang terjadi di DPR RI hanya bakal menguntungkan pihak tertentu saja. Padahal, kata dia, Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengharuskan calon untuk berusia 30 tahun saat penetapan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, dia pun mewajarkan ketika PDI Perjuangan merasa dirugikan atas hasil pembahasan RUU Pilkada tersebut. PDI Perjuangan kini telah berada di luar koalisi pemerintahan dan memiliki narasi-narasi yang pasti berseberangan dengan partai politik lainnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Oposan pasti dirugikan, dan narasinya narasi perlawanan, narasi penolakan," katanya. Seperti diketahui, Kaesang kini disebut-sebut akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Yang terbaru, Partai Nasdem pun telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Ahmad Luthfi dan Kaesang di Pilkada Jawa Tengah. Namun Kaesang kini tercatat masih berusia 29 tahun. Sedangkan Kaesang baru akan genap berusia 30 tahun di hari ulang tahunnya pada 25 Desember 2024, setelah melalui tahapan pencalonan Pilkada 2024. </div> <div>Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang dihitung sejak pelantikan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?&rdquo; tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Rumusan DIM nomor 72 yang disetujui Panja RUU Pilkada itu berbunyi: "d. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih."</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan sebelumnya pada Selasa (20/8), Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal tersebut ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). (*)</div>

Ujang Komarudin menilai bahwa pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Ketua Umum Pa

Pengmat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Sebut Pembahasan di DPR Kental Kepentingan untuk Muluskan Jalan Kaesang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anggota-dprd-palu-dinilai-penakut_m_216500.jpeg" alt="Ilustrasi: ruang rapat DPR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: ruang rapat DPR</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang meloloskan RUU Kementerian Negara sebagai hak inisiatif terus mendapat sorotan. Keputusan itu dinilai sarat kepentingan politik akomodasi oleh kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut itu adalah konsekuensi dari koalisi yang besar. Hal itulah yang sedang diupayakan kubu Prabowo-Gibran lewat revisi UU Kementerian Negara. &rdquo;Ini konsekuensi dari koalisi yang gemuk, koalisi yang besar, harus mengakomodasi banyak pihak,&rdquo; kata Ujang kepada Jawa Pos kemarin (17/5). Lewat revisi tersebut, celah untuk menambah jumlah kementerian terbuka lebar. Sebab, salah satu poin prioritas RUU itu adalah pasal 15 terkait pembatasan jumlah kementerian. Di UU Kementerian Negara saat ini, jumlah kementerian dibatasi sebanyak 34. Pasal itu rencananya diubah dengan tidak membatasi jumlah kementerian. Ujang mengatakan, jika kelak substansi pasal itu disetujui direvisi, akan ada dampak positif dan negatif. Positifnya, Prabowo sebagai presiden akan leluasa menyusun susunan kabinet sesuai kebutuhan. &rdquo;Dampak negatifnya, (jika bertambah), birokrasi yang membengkak dan menyerap banyak anggaran,&rdquo; ujarnya. Di sisi lain, PDIP mewanti-wanti agar revisi itu tidak hanya dipakai untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut politik akomodasi itu bisa menimbulkan penyakit birokrasi empire building syndrome (sindrom membangun kerajaan). Sindrom tersebut dikhawatirkan memunculkan berbagai ekses negatif di birokrasi. Mulai dari tumpang tindih hingga berebut kewenangan dan sumber daya. Terutama uang. &rdquo;Ini dikhawatirkan akan terjadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme, kolusi, dan korupsi,&rdquo; kata Djarot. Terkait persetujuan Fraksi PDIP di baleg, Djarot menegaskan pihaknya memang menyetujui, namun sudah mengingatkan terkait efisiensi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, keinginan politik untuk mengubah UU Kementerian Negara sudah ada sejak lama. Menurutnya, perubahan itu untuk menyesuaikan dinamika kemajuan zaman dan memenuhi kebutuhan ketatanegaraan. &rdquo;Dan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,&rdquo; ujarnya. Dinamika itulah yang menjadi alasan untuk mengubah substansi pasal 15. Yakni dengan tidak membatasi jumlah kementerian dan menyerahkan sepenuhnya jumlah kementerian kepada presiden. (tyo/c17/bay)

Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang meloloskan RUU Kementerian Negara sebagai hak inisiatif terus mendapat sorotan.

Revisi UU Kementerian Negara Kental Nuansa Politik Akomodasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/4202-00-mk-1055668623.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai menjalani sidang etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Sumber: (MIFTAHUL HAYAT/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai menjalani sidang etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Sumber: (MIFTAHUL HAYAT/JPG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Munculnya isu polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak lagi murni persoalan Hukum namun diduga sudah mengarah ke ranah politik dan untuk kepentingan pihak tertentu. Hal itu disampaikan Pengamat politik, Ujang Komaruddin seiring kondisi terkini pasca putusan MK terkait uji materi batasan usia capres-cawapres beberapa waktu lalu. "Polemik putusan MK yang terjadi saat ini, sudah seperti bukan lagi dalam konteks hukum atau murni hukum. Saya menduga sudah ditarik keranah politik untuk kepentingan tertentu" ujar Ujang Kepada Wartawan, Minggu, (05/11). Menurutnya, Putusan MK bersifat final dan polemik ini seharusnya cukup diranah hukum jangan ditarik ke politik. "Adanya desakan untuk menganulir putusan MK dinilai seperti ada kepentingan politik. Padahal, yang kita tahu selama ini putusan MK itu bersifat final dan mengikat," kata Ujang. Melihat banyaknya politisi yang menggulirkan isu putusan MK ini, menurut Ujang, semakin jelas terlihat ada pihak yang menggunakannya sebagai "alat" mendegradasi pasangan Prabowo-Gibran. Pasalnya, paslon ini merupakan satu-satunya yang unggul dalam berbagai survei di tanah air. "Tidak lain arahnya untuk mendegradasi Prabowo-Gibran. Karena, memang pasangan ini yang saat ini memiliki elektabilitas tertinggi di sejumlah survei," tegas Ujang. Bahkan isu putusan MK ini diduga menjadi cara untuk selain mendelegitimasi pasangan Prabowo Gibran juga dinilai sebagai bagian dari mendelegitimasi hasil pemilu. "Isu MK ini diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendeligitmasi&nbsp; Prabowo-Gibran," kata Ujang.&nbsp; Selain mendelegitimasi pasangan Prabowo Gibran. Isu polemik MK juga dikhawatirkan akan menciptakan instabilitas politik indonesia.&nbsp; Menurutnya, jika isu ini terus dimainkan maka dapat menciptakan ketidak stabilan politik tanah air dan adanya upaya adu domba ditengah masyarakat. Sehingga dirinya menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri, terlebih putusan MK merupakan putusan yang final dan mengikat. "Mestinya semua pihak harus menjalankan politik yang sehat ya, politik yang beradab. Agar tetap kondusif ditahun politik, jangan sampe ada upaya mengadu domba yang pada akhirnya merugikan kita semua" tukas dia.

Putusan MK bersifat final dan polemik ini seharusnya cukup diranah hukum jangan ditarik ke politik. Apalagi digunakan untuk mendeligitimasi

Ujang: Ada yang Ingin Mendelegitimasi Prabowo - Gibran Lewat Isu MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Presiden-Joko-Widodo-mengenakan-baju-adat-Tanimbar-Maluku-3-349694739.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto / Biro Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto / Biro Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hal itu dinilai berpotensi merusak demokrasi jika digunakan untuk intervensi politik pencapresan. Meski begitu, parpol-parpol memiliki pandangan beragam terhadap pernyataan presiden tersebut. PKS, misalnya, tidak mempersoalkan data intelijen yang masuk ke Jokowi. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, presiden mempunyai hak untuk memiliki data rahasia itu. &rdquo;Kami tidak ada beban,&rdquo; ucapnya. Pada bagian lain, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, ada sisi positif dan negatif dari pernyataan Jokowi. Hal yang positif, presiden bisa mengetahui kondisi Indonesia, mendapat gambaran terkait potensi kerawanan, dan bisa menyusun strategi menghadapi berbagai persoalan. &rdquo;Presiden memang harus memiliki data intelijen,&rdquo; tuturnya. Presiden, lanjut Ujang, juga berhak memiliki data intelijen soal arah parpol dalam menghadapi pemilu. Namun, seharusnya data itu disimpan saja oleh presiden dan tidak perlu disampaikan kepada pihak lain. Sebab, akan sangat berbahaya jika data intelijen tersebut digunakan untuk cawe-cawe atau intervensi politik pilpres. Kalau presiden memanfaatkan data itu untuk intervensi arah parpol, hal tersebut akan merusak tatanan politik dan demokrasi. &rdquo;Itu sisi negatifnya,&rdquo; ungkap dia. Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut menambahkan, parpol memiliki kemandirian dan independensi dalam menentukan arah politik pemilu. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai surveillance terhadap parpol merupakan bentuk skandal dan penyalahgunaan intelijen oleh presiden. Menurut koalisi, tindakan tersebut merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi. &rdquo;Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, presiden dan perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan,&rdquo; tandas anggota koalisi M. Isnur kepada Jawa Pos kemarin. Isnur mengakui, data intelijen memang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada presiden. Namun, informasi tersebut seharusnya terkait dengan musuh negara dan masalah keamanan nasional. &rdquo;Bukan terkait dengan politik atau partai politik,&rdquo; ungkapnya. Fungsi intelijen itu, lanjut Isnur, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Mengacu ketentuan tersebut, presiden tidak pantas dan tidak boleh memantau, menyadap, serta mengawasi mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik presiden. (lum/syn/tyo/c9/oni)

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan.

Pidato Jokowi soal Data Intelijen Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/mega-mardiono-2305569758.jpg" alt="SOLIDKAN KOMITMEN: Megawati Soekarnoputri diapit Ganjar Pranowo (kiri) dan Mardiono di kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin (30/4)." width="100%">
<figcaption>SOLIDKAN KOMITMEN: Megawati Soekarnoputri diapit Ganjar Pranowo (kiri) dan Mardiono di kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin (30/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PDIP terus mengatur strategi untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai banteng moncong putih itu kini sedang menyusun program pemenangan pilpres. Mereka juga masih menggodok nama-nama yang dianggap layak menjadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sosok yang tepat menjadi cawapres adalah yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan Ganjar dan PDIP. &rdquo;Dia harus sosok yang paham akan prinsip pemerintahan berkesinambungan," papar Hasto. Dia menegaskan, pemerintahan ke depan akan berkesinambungan dengan pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin. Mereka akan melanjutkan program yang sudah dijalankan pemerintahan saat ini. Hasto mengatakan, PDIP sedang menyusun visi, misi, dan program strategis calon presiden. Pihaknya akan mengintegrasikan dengan seluruh capaian pemerintahan Jokowi. Pada bagian lain, Ganjar menyatakan terkesan dengan kerja sama PDIP-PPP. Menurut dia, kedua partai memiliki kedekatan yang cukup lama. Dia berharap hubungan itu bisa berjalan baik dalam Pilpres 2024. Dia mengakui, kedua partai belum membahas sosok cawapres yang akan mendampinginya. &rdquo;Belum disebutkan nama dalam pertemuan kedua partai," ungkap gubernur Jawa Tengah itu. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, PDIP sangat powerful dalam kerja sama politik. Sebelum menjalin kerja sama dengan partai lain, PDIP sudah mendeklarasikan nama capres Ganjar. Bahkan, sudah menetapkan ketua tim sukses dan ketua tim relawan. Tidak hanya itu, kata Ujang, PDIP tampaknya sudah mengunci nama cawapres yang akan mendampingi Ganjar. PDIP mempunyai kewenangan besar dalam memutuskan nama cawapres. "Jadi, partai yang bergabung akan mengikuti keputusan yang sudah dibuat PDIP," ungkapnya. Soal PPP yang sudah menjalin kerja sama dengan PDIP, Ujang mengatakan, bisa saja PPP menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar. Setelah PPP, lanjut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu, PAN sepertinya akan ikut bergabung mendukung Ganjar. Sejak awal, dia menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) disiapkan Jokowi sebagai "kendaraan" untuk mengusung Ganjar. (lum/c6/oni)

PDIP sangat powerful dalam kerja sama politik. Sebelum menjalin kerja sama dengan partai lain, PDIP sudah mendeklarasikan nama capres Ganjar

Pengamat Sebut PDIP Sangat Powerful dalam Kerja Sama Politik dan Hadapi Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/megawati-jokowi.jpg" alt="DUA TOKOH BESAR: Presiden Jokowi bertemu dengan Megawati di Istana Merdeka, Sabtu (18/3) lalu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut mendampingi. (HUMAS DPP PDIP)" width="100%">
<figcaption>DUA TOKOH BESAR: Presiden Jokowi bertemu dengan Megawati di Istana Merdeka, Sabtu (18/3) lalu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut mendampingi. (HUMAS DPP PDIP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo bertemu khusus dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka Sabtu (18/3) lalu. Pertemuan dua tokoh itu menimbulkan sejumlah spekulasi. Terutama menyangkut kepastian nama calon presiden (capres) yang akan diusung PDIP di Pemilu 2024.  Pengamat politik Ujang Komarudin menduga, kemungkinan dalam pertemuan tersebut Jokowi melobi Megawati untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. "Atau (PDIP) mengusung siapa yang diinginkan oleh Jokowi,” ungkapnya kemarin (19/3).  Dosen Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta itu menilai, pertemuan Jokowi dan Megawati baru awal. Setelah ini, sangat mungkin keduanya semakin intensif melakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya, mematangkan nama capres dan cawapres. "Mungkin ditimang-timang, siapakah yang akan diusung. Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani, Red) atau Ganjar?" ujar Ujang.  Ujang tidak menampik, PDIP menjadi penentu dalam pembentukan koalisi dan pencapresan. "PDIP kan sudah membuka kartu akan mengusung kader internal. Nah, Ganjar masuk kriteria itu. Sampai sekarang Ganjar adalah kader PDIP,” bebernya.  Arifki Chaniago, analis politik, menambahkan bahwa pihaknya menduga pertemuan Jokowi dan Megawati juga membahas kemungkinan mengusung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Namun, skema Prabowo-Ganjar rasanya tidak menguntungkan PDIP. Sebab, sebagai parpol pemenang, PDIP tentu ingin menjadi king maker dan penentuan dalam pencapresan.  Selain itu, lanjut Arifki, Jokowi dan Megawati juga membahas sistem pemilu yang sekarang masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Selama ini PDIP getol menyuarakan kembali ke sistem tertutup. "Atau dalam waktu dekat, akan ada deklarasi capres-cawapres dari PDIP? Kira-kira tidak jauh dari itu pertemuan keduanya,” paparnya.  Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan Jokowi dan Megawati memiliki makna mendalam. Dari hidangan makan yang disajikan misalnya. Disajikan menu sayur lodeh yang lezat. "Sayur lodeh ini kan simbol ketika menghadapi berbagai tantangan, di situlah saripati simbolisasi keselamatan dilakukan," ungkapnya.  Hasto tidak menampik, pertemuan Jokowi dan Megawati juga membahas pilpres dan tahapan-tahapannya. Sebagai ketua umum, Megawati akan mengambil keputusan pencapresan di waktu yang tepat. Yang jelas, dia kembali menegaskan bahwa PDIP sudah berkomitmen untuk mengusung capres dari kader internal partai.

Pengamat Sebut Prabowo-Ganjar Tidak Menguntungkan PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/haedar-muti.jpg" alt="IMAM DAN MAKMUM: Haedar Nashir (kiri) dan Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>IMAM DAN MAKMUM: Haedar Nashir (kiri) dan Abdul Mu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Solo telah usai. Organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam modern itu memberikan teladan dalam berdemokrasi. Partai politik (parpol) dan pemerintah bisa mencontoh bagaimana seharusnya mengabdi untuk umat dan bangsa.  Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, Muhammadiyah telah menjadi mata air keteladanan dalam berorganisasi. ”Mata air yang menyirami kegersangan dalam keteladanan,” terangnya kemarin (21/11). Muhammadiyah benar-benar telah menunjukkan politik yang bermoral, berkeadaban, dan berkemajuan. Politik tanpa mahar, tanpa uang, serta politik tanpa kegaduhan dan pertikaian. Politik pengabdian untuk umat.  Yang menjadi tujuan Muhammadiyah hanya mengabdi untuk umat, memajukan Indonesia, dan mencerahkan semesta seperti tema besar muktamar yang digelar di Solo. Partai politik, pemerintah, penegak hukum, KPU, Bawaslu, dan instrumen negara lainnya harus mengambil contoh dari Muhammadiyah. Khususnya, kata Ujang, dalam perhelatan politik 2024 mendatang.  Parpol harus melaksanakan politik yang bermoral tanpa uang mahar dan politik uang. Pemerintah dan KPU harus menggelar pemilu dengan jujur dan adil. ”Jangan menggunakan kekuasaan negara untuk berbuat curang,” paparnya.  Ujang menambahkan, Muhammadiyah betul-betul menjadikan Alquran dan hadis sebagai nilai dan semangat perjuangan. ”Bukan menggunakan Alquran dan hadis sebagai alat pembenaran,” tegas direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut. Doktor ilmu politik Universitas Indonesia (UI) itu yakin organisasi kemasyarakatan yang lain bisa seperti Muhammadiyah asalkan mau melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.  Terpisah, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah telah berlangsung lancar, bermarwah, dan bermartabat. ”Menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi umat dan bangsa,” tuturnya kepada Jawa Pos kemarin.  Terpilihnya 13 anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merupakan hasil maksimal yang bisa disepakati 2.000-an muktamirin. Walaupun masih banyak wajah lama, komposisi tim 13 secara relatif menampilkan keseimbangan antara yang lama dan yang baru, yang tua dan yang muda.  Secara khusus, kata Din, terpilihnya Haedar Nashir sebagai ketua umum dan Abdul Mu’ti sebagai sekretaris umum merupakan kesepakatan ideal. Sebab, keduanya telah berhasil pada periode lalu dalam memajukan persyarikatan.  Kini, lanjut tokoh asal Sumbawa, NTB, itu, Haedar dan Mu’ti ditantang untuk semakin memajukan Muhammadiyah. ”Keduanya mumpuni dan serasi menjadi pilot dan kopilot pesawat besar Muhammadiyah untuk terbang memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta,” ucapnya.  Din menyatakan, yang lebih penting adalah komposisi PP Muhammadiyah harus memungkinkan gerak organisasi lebih dinamis, responsif, dan progresif. Menurut dia, PP Muhammadiyah akan menghadapi tantangan berat, terutama agenda demokrasi Indonesia pada 2024.  Walaupun sudah ada khitah politik bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan struktural-organisatoris serta tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. ”Namun, terhadap tarikan politik yang kuat dari berbagai kelompok kepentingan politik, tiadalah mudah bagi Muhammadiyah untuk berkelit,” urainya.  Untuk itulah, kepemimpinan Muhammadiyah dituntut beristiqamah. Pendekatan keep close dengan berbagai kekuatan politik belumlah cukup. Pendekatan itu perlu dibalut dengan keteguhan pada prinsip untuk menjalankan politik tinggi, yaitu setinggi-tinggi siasat, sedalam-dalam akidah.  Guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu menegaskan bahwa segenap warga Muhammadiyah akan sami’na wa atho’na dan siap mendukung pucuk pimpinan organisasi. ”Sambil mengawal dan mengawasinya mengemban amanat,” tandas ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Jakarta Selatan, tersebut.  Sementara itu, Haedar Nashir mengatakan, keputusan muktamar ke-48 merupakan sesuatu yang mengikat dan harus dijalankan dengan baik. Tentu, menjalankan amanah tersebut bukan hal yang ringan. Menurut dia, dalam mengarungi masa mendatang, akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Karena itu, dia mengajak warga persyarikatan untuk meluaskan horizon di ranah lokal, nasional, dan global.  Pada periode kepemimpinan yang kedua ini, Haedar mendorong Islam dihadirkan menjadi agama yang damai, menyatukan, memakmurkan, dan memajukan peradaban sebagai aktualisasi dari Islam rahmatan lil alamin. ”Yang semua itu dibungkus dalam Islam Berkemajuan,” bebernya.  Haedar menegaskan, Islam Berkemajuan bukan hanya tagline, melainkan spirit hidup yang menemani setiap gerakan Muhammadiyah dan Aisyiyah. ”Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan selalu membersamai umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Dengan cinta dan pengkhidmatan,” terang tokoh kelahiran Bandung itu.

Politik tanpa Mahar, Parpol Bisa Tiru Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ganjar-rudy.jpg" alt="TUNGGU KEPUTUSAN MEGAWATI: Ganjar Pranowo dan F.X. Rudyatmo setelah memberikan klarifikasi ke DPP PDIP pada Senin (24/10) dan Rabu (26/10). (MIFTAHULHAYAT-FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU KEPUTUSAN MEGAWATI: Ganjar Pranowo dan F.X. Rudyatmo setelah memberikan klarifikasi ke DPP PDIP pada Senin (24/10) dan Rabu (26/10). (MIFTAHULHAYAT-FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Pengamat Sebut Puan Lebih Berpeluang Jadi Capres  JawaPos.com – PDIP menjatuhkan sanksi bagi kader yang berbicara tentang pencalonan presiden. Termasuk kepada Ganjar Pranowo yang menyatakan siap menjadi capres. Dalam berbagai survei, elektabilitas gubernur Jawa Tengah itu terbilang tinggi. Hampir selalu masuk tiga besar.  Dalam analisis pengamat politik <a href="https://www.jawapos.com/tag/ujang-komarudin/">Ujang Komarudin</a>, Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP ingin mendisiplinkan para kader yang bermanuver agar tidak ada yang menyepelekan aturan partai.  Dengan pemberian sanksi, diharapkan tidak ada kader yang meremehkan keputusan partai. ”Ini upaya Megawati menjaga marwah partai,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (27/10).  Apalagi, kata dia, Megawati pernah mengeluarkan instruksi partai agar tidak ada kader yang berbicara soal capres. Juga tidak merespons terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden.  Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, manuver-manuver politik kader terkait dengan capres akan memecah belah partai. Aksi saling dukung antara <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendukung-ganjar-pranowo/">pendukung Ganjar</a> dan Puan Maharani justru disebut akan memperlemah kesolidan partai. Nah, Megawati tentu mencermati semua pergerakan anak buahnya. ”Dengan sanksi itu, tidak boleh ada lagi yang berbicara tentang capres dan melakukan manuver,” tegasnya.  Lantas, siapa yang bakal diusung <a href="https://www.jawapos.com/tag/capres-pdip/">PDIP sebagai capres</a>? Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu menyatakan, Puan masih berpeluang besar menjadi capres. ”Puan adalah trah Soekarno. Maka, akan rugi kalau tidak mengusung Puan,” kata Ujang.  Selain karena putri mahkota, sinyal yang menunjukkan bahwa Puan akan diusung menjadi capres adalah pada rakernas PDIP lalu Megawati menunjuk Puan untuk melakukan safari politik ke para ketua umum partai lain. Puan menjadi wakil Megawati dalam melakukan komunikasi politik dengan petinggi partai lain.  Bukan hanya itu, saat konsolidasi partai di Jawa Tengah yang dihadiri Puan, PDIP sengaja tidak mengundang Ganjar. Padahal, Ganjar merupakan kepala daerah di wilayah itu. Ujang memprediksi PDIP tetap mengusung Puan. Meski, kondisi politik akan sangat dinamis.  Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, penentuan capres merupakan kewenangan penuh Megawati. Hal itu merupakan keputusan kongres Bali pada 2019. Jadi, tidak boleh ada kader yang berbicara tentang capres dan cawapres. Pihaknya akan menindak tegas para kader yang melanggar keputusan partai.  Hasto menuturkan, pendisiplinan merupakan upaya untuk merawat para kader. Dia mengibaratkan partai seperti gerbong kereta api. ”Ada yang menganalogikan PDI Perjuangan bagaikan rangkaian gerbong kereta api dengan lokomotifnya untuk membawa Indonesia Raya kita,” kata Hasto.  Berkaitan dengan Pilpres 2024, rangkaian gerbong dipimpin sebuah lokomotif yang berada di bawah kendali Megawati Soekarnoputri. Lokomotif itu bergerak dalam fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga harus bergerak di rel yang sama sehingga kereta bisa berjalan dengan baik.  Menurut dia, pendisiplinan merupakan upaya partai agar para kader dalam gerbong itu tetap berjalan di rel yang sama. Hasto mengatakan, pihaknya akan terus membangun disiplin kader untuk menjaga marwah partai.

PDIP Sanksi Kader, Ingatkan Kewenangan Megawati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ujang komarudin

Berita Terkini