<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/IMG-20241023-WA0007-3969769557.jpg" alt="Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menyebutkan, momen Hari Santri 2024 cukup spesial. Karena berada pada momen pengumuman Kabinet Merah Putih. Di antara Menteri, Wakil Menteri, serta pejabat lain yang diangkat Presiden Prabowo, diantaranya ada yang berlatar belakang santri. Tholabi berharap fenomena tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi harus digali, bahwa terkandung makna yang besar. Yaitu para santri juga bisa menjadi pejabat tinggi negara. Termasuk jadi Wakil Menteri, Menteri, Kepala Badan, bahkan Wakil Presiden atau Presiden sekalipun. Pria yang juga Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan peringatan hari santri yang bersamaan dengan momentum pelantikan sejumlah pejabat negara di pemerintahan Prabowo Subianto memberi pesan penting. Yaitu tentang eksistensi santri di ruang publik khususnya di jabatan publik kenegaraan. &ldquo;Peringatan hari santri pada tahun 2024 ini bertepatan dengan pelantikan sejumlah pejabat negara mulai menteri, wakil menteri, hingga pejabat di lingkungan presiden. Tak sedikit dari pejabat tersebut berlatarbelakang santri. Ini patut kita syukuri bersama," ujar Tholabi usai mengikuti upacara hari santri di UIN Jakarta, Selasa (22/10). Tholabi mengatakan santri mendapat tempaan pendidikan dan akhlak selama di pesantren. Tempaan itu dapat menjadi modal penting dalam pengelolaan jabatan publik untuk menghadirkan moralitas di ruang publik. &ldquo;Publik membutuhkan keteladanan publik dari pejabat publik yang berperilaku sederhana dan menginspirasi publik. Pejabat yang berlatatbelakang santri diharapkan menghadirkan keteladanan di ruang publik,&rdquo; harap Tholabi. Tholabi menyebutkan secara kuantitatif santri telah mengisi ragam jabatan di ruang publik baik pemeirntahan maupun swasta. Keterlibatan santri di ruang publik tersebut menunjukkan SDM yang dihasilkan dari pesantren teruji untuk dapat berkontribusi di ruang publik. &ldquo;Saat ini kontribusi santri di ruang publik secara kuantitatif menunjukkan kabar yang menggembirakan. Ini bukti santri teruji untuk dapat berkontribusi di ruang publik,&rdquo; kata Tholabi. Di bagian lain Tholabi juga mengapresiasi peran negara melalui kebijakan afirmatif bagi santri dalam mengakses pendidikan tingkat tinggi melalui program beasiswa bagi santri. Menurut dia, tak ada alasan bagi santri untuk tidak melanjutkan jenjang pendidkan tinggi baik ke dalam maupun ke luar negeri. &ldquo;Kebijakan afirmatif negara melalui program beasiswa untuk santri dapat memantik lahirnya SDM dari kalangan santri yang unggul,&rdquo; tandas Tholabi. Sejumlah lembaga ikut menggelae upacara peringatan hari santri. Diantaranya dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf berpesan kepada seluruh santri di Indonesia, untuk menjadi kader bangsa. "Yang bukan hanya alim, menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang luas, tapi juga cerdas menjalani pergulatan sebagai kader bangsa," katanya. Gus Yahya menuturkan santri yang cerdas adalah, santri yang memahami zamannya. Kemudian juga menjadi orang yang tekun, supaya dapat mengenal tuhannya. Serta menjadj santri yang memfokuskan diri dalam perjuangan untuk kemuliaan masa depannya. Menurut Gus Yahya, menjadi santri harus juga menjadi pejuang. Menjadi kader bangsa yang berjuang untuk masa depan bangsanya yang lebih mulia. Juga berjuang bagi masa depan kemanusiaan untuk seluruh umat manusia. Secara khusus Gus Yahya mengatakan bangsa Indonesia baru saja mengalami pergantian kepemimpinan nasional. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah resmi memimpin bangsa Indonesia. Keduanya bekerja membentuk konsolidasi pemerintahan. "PBNU menyerukan, menginstruksikan kepada segenap santri NU, kader NU di seluruh Indonesia untuk siap sedia menyingsingkan lengan baju," jelasnya. Untuk mendukung, membantu, serta ikut bekerja keras bersama pemerintah. Memperjuangkan visi masa depan Indonesia yang maju, bermartabat, yang kuat, adil, dan makmur.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menyebutkan, momen Hari Santri 2024 cukup spesial.

Momen Hari Santri dan Penunjukan Menteri Berdekatan, Waktunya Santri Ikut Jadi Inspirasi di Ruang Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/ukt-naik-177767681.jpg" alt="TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto." width="100%">
<figcaption>TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bakal berbuntut panjang. Pasalnya, mahasiswa berencana melayangkan gugatan hukum. Tujuannya, membatalkan kenaikan UKT tersebut. Rencana gugatan hukum itu disampaikan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Najib Jayakarta. &rdquo;Masih proses,&rdquo; kata Najib saat dikonfirmasi tadi malam (11/5). Gugatan tersebut rencananya dilayangkan ke PTUN dengan aturan yang digugat adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) 368/2024 tentang UKT di PTKIN. Najib menjelaskan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan materi terkait keberatan dari mahasiswa. Keberatan muncul karena besaran UKT yang anyar dikeluarkan di tengah proses penerimaan mahasiswa baru. Ketetapan UKT baru dan mengalami kenaikan itu bahkan dikeluarkan ketika kelulusan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN sudah diumumkan. Najib menyebut sejumlah mahasiswa berkeberatan. Mereka merasa seperti dijebak. Sebab, nominal UKT berbeda ketika mereka mendaftar dengan saat sudah diumumkan. Kenaikan UKT terjadi untuk semua jenjang atau golongan. Kenaikannya bervariasi. Ada yang sekitar Rp 1 juta hingga lebih dari Rp 2 juta. Misalnya, UKT tertinggi kedokteran naik dari Rp 45,79 juta menjadi Rp 50 juta. Atau, naik Rp 4,2 juta. Saat ini yang menjadi polemik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bukan hanya kenaikan UKT. Melainkan juga ditiadakannya ketentuan pembayaran UKT secara dicicil. Kemudian, penggolongan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Selain itu, layanan penunjang perkuliahan yang mereka nilai kurang mumpuni. Pihak Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga tadi malam tidak kunjung memberikan penjelasan yang detail soal kenaikan UKT. Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tholabi Kharlie sebelumnya menjanjikan jawaban yang detail dan tertulis dari pihak rektorat. Dalam kesempatan sebelumnya, Tholabi memberikan penjelasan singkat soal kenaikan UKT di kampusnya. Dia mengatakan, besaran UKT yang berlaku untuk tahun akademik 2024&ndash;2025 merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 368/2024 tertanggal 1 April. Dia menolak ketentuan nominal UKT yang baru itu disebut menjebak mahasiswa. Terpisah, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Toriq Hidayat menegaskan bahwa tingginya biaya UKT akan memberikan beban ekonomi yang berat, terutama bagi masyarakat kelas menengah. Menurut dia, selama ini kelas menengah sering kali dianggap memiliki tingkat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga dilupakan dalam pertimbangan pengambil kebijakan. Padahal, faktanya banyak yang rentan. &rdquo;Karena itu, ketika terjadi kenaikan tinggi biaya UKT, kelas menengah sering kali merasakan dampak yang cukup berat,&rdquo; jelas Toriq. Sebab, segmen kelas itu kerap tidak mendapat perlindungan. Misalnya, tidak mendapatkan bantuan sosial, tidak bisa memanfaatkan fasilitas keringanan, tidak dapat mengakses kredit pendidikan, dan menanggung beratnya beban finansial lainnya. &rdquo;Tingginya biaya uang kuliah akan memperberat beban ekonomi masyarakat kelas menengah,&rdquo; imbuhnya. Di sisi lain, Toriq juga mengingatkan akan potensi risiko ke depan yang berkaitan dengan akses terhadap pendidikan. Kenaikan biaya UKT secara otomatis dapat mengurangi kesempatan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak Indonesia. &rdquo;Terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi,&rdquo; jelasnya. Dia mendesak pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan itu. (wan/far/c7/fal)

Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bakal berbuntut panjang.

Tolak Kenaikan, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Siapkan Gugatan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ilustrasi-kuliah.jpg" alt="Ilustrasi kuliah. BAGUS/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kuliah. BAGUS/JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tidak hanya terjadi di kampus negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tapi, juga di kampus negeri di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Kenaikan UKT di kampus Kemenag yang cukup mencolok terjadi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kenaikan UKT di kampus yang berbasis di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, itu hampir terjadi di seluruh fakultas atau jurusan. Tidak hanya itu, kenaikan UKT juga terjadi di setiap kelompok atau golongan UKT. Misalnya, UKT kelompok II jurusan pendidikan agama Islam (PAI) tahun lalu Rp 2,2 juta/semester. Tahun ini naik menjadi Rp 2,64 juta/semester. Sedangkan UKT kelompok VII atau yang tertinggi sekarang Rp 7 juta. Padahal, tahun lalu hanya Rp 4,4 juta. Begitu pula UKT kelompok VII jurusan manajemen pendidikan tahun lalu hanya Rp 4,4 juta/semester. Tahun ini naik menjadi Rp 7 juta/semester. Kenaikan serupa terjadi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meskipun tidak banyak dan tidak di semua jurusan. Kenaikan UKT di UIN Syarif Hidayatullah menjadi polemik karena keluar di tengah-tengah masa penerimaan mahasiswa baru yang sedang berlangsung. Akibatnya, mahasiswa merasa terjebak. Khususnya bagi mereka yang sudah dinyatakan lolos. Pasalnya, mereka berpatokan pada UKT yang dikeluarkan tahun lalu. Tetapi, dalam perjalanannya ada perubahan. Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tholabi Kharlie memberikan penjelasan singkat soal kenaikan UKT di kampusnya itu. Dia mengatakan, besaran UKT yang berlaku untuk tahun akademik 2024&ndash;2025 merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 368/2024 tertanggal pada 1 April lalu. Masa penerimaan mahasiswa baru di PTKIN, termasuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, awal Februari lalu. Yaitu, untuk jalur prestasi berbasis nilai rapor yang disebut SPAN-PTKIN. Kemudian, penerimaan mahasiswa jalur berbasis ujian atau tes atau UM-PTKIN dimulai awal April lalu. &rsquo;&rsquo;Betul, lagi ramai ini. Tapi, tidak betul (kenaikan UKT) itu menjebak,&rsquo;&rsquo; kata Tholabi saat dikonfirmasi kemarin (10/5). Dia juga menegaskan bahwa besaran UKT yang tercantum di KMA 368/2024 itu adalah usulan dari masing-masing kampus. Dia menjanjikan akan memberikan keterangan lebih lanjut secara lebih detail mengenai kenaikan UKT di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Najib Jayakarta mengungkapkan, sejumlah mahasiswa baru keberatan dengan kenaikan UKT tersebut. Dia mengatakan, kebijakan kenaikan UKT itu ditetapkan ketika mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN sudah dinyatakan lolos. Jadi, banyak mahasiswa yang merasa dijebak karena disodori besaran UKT yang berbeda. Najib mencontohkan, di jurusan kesejahteraan sosial kenaikannya cukup mencolok. &rsquo;&rsquo;UKT tertinggi naik dari Rp 5,3 juta menjadi Rp 8 juta,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dia mengatakan, kenaikan yang melebihi Rp 2 juta itu tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas perkuliahan yang memadai. (wan/mia/c6/ttg)

Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tidak hanya terjadi di kampus negeri di bawah naungan Kemendikbudristek, tapi juga Kemenag.

UKT Naik Mendadak, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Merasa Terjebak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/UIN-3639140912.jpg" alt="UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." width="100%">
<figcaption>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Di era kepemimpinan Ace Hasan Syadzily, Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Syarief Hidayatullah Jakarta menggelar IKALUIN Award untuk kedua kalinya. IKALUIN Award yang bertema Kiprah Alumni untuk Bangsa ini, sebagai apresiasi dan penghargaan kepada alumni UIN (dulu bernama: ADIA/IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, atas gagasan, capaian, dan dedikasi dalam gerakan akademik, sosial, dan kemanusiaan dalam berbagai bidang. "Kami Panitia Pelaksana IKALUIN Award 2024 mengajak semua pihak untuk berpartisipasi merekomendasikan atau mengusulkan para Alumni UIN Jakarta yang dipandang pantas dan layak sebagai penerima IKALUIN Award 2024," kata Ketua Panitia Pelaksana IKALUIN Award 2024, Anick HT, di Jakarta, Selasa (7/5). Menurut Anick, pengajuan kandidat dimulai Selasa, 7 Mei 2024 sampai Selasa, 14 Mei 2024. Prosedur penjaringan usulan penerima IKALUIN Award 2024 dilakukan secara online. Selanjutnya, usulan nama-nama kandidat penerima IKALUIN Award ini, akan diseleksi oleh Tim Panel independen, kredibel dan objektif. Menurut Anick, ada 9 kategori pemenang IKALUIN Award, yaitu pertama, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak. Kedua, Hukum dan HAM. Ketiga, Politik dan Tata Kelola Pemerintahan. Keempat, Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan. Kelima, Pemberdayaan Masyarakat. Keenam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim. Ketujuh, Seni dan Budaya. Kedelapan, Young Hero (Anak Muda Berpengaruh). Kesembilan, Dan lain-lain yang dianggap relevan. Seanjutnya, kata Anick, ada beberapa kriteria untuk mendapatkan IKALUIN Award ini, yaitu pertama, IAIN-UIN-ADIA, dari jenjang S1, S2, atau S3, bisa perorangan atau kelembagaan. Kedua, telah berkegiatan di bidang yang ditekuni minimal 15 tahun (kecuali kategori 8). Ketiga, Kegiatan yang dilakukan bisa di tingkat akar rumput, daerah, provinsi, nasional, maupun internasional. Keempat, Terbukti membangun gagasan dan kegiatan yang berdampak besar, unik, bernilai kebaharuan, dan inovatif bagi masyarakat. Kelima, Terbukti mendorong integritas, akuntabilitas, toleransi, dan keberagaman. Keenam, Dapat dicalonkan oleh siapapun, baik perorangan, maupun kelembagaan. Ketujuh, Alumni IAIN-UIN-ADIA dapat mencalonkan dirinya sendiri. Kedelapan, Pengusul hanya dapat mengusulkan satu kandidat pada setiap kategori. Penganugerahan IKALUIN Award 2024, jelas Anick, rencananya akan digelar pada Minggu, 26 Mei 2024 di Audiorium Prof. Dr. Harun Nasution, UIN Jakarta. Dalam acara ini juga sekaligus akan dilakukan peresmian Gedung Alumni Center UIN Jakarta oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil&nbsp;Qoumas.

Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Syarief Hidayatullah Jakarta menggelar IKALUIN Award untuk kedua kalinya. Ada 9 kategori pemenang yang disiapkan

Ikatan Alumni UIN Siapkan Sembilan Kategori Pemenang IKALUIN Award

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221105-WA0005.jpg" alt="Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar saat menghadiri Forum R20 di Bali, Sabtu (5/11/2022). (ANTARA/HO-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar saat menghadiri Forum R20 di Bali, Sabtu (5/11/2022). (ANTARA/HO-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar ikut menyampaikan pernyataan sikap menjelang Pemilu 2024. Sepekan menjelang pelaksanaan coblosan, dia menekankan penolaman terhadap segala bentuk kampanye yang mengandung ujaran serta menyulut konflik. Asep mengatakan Pemilu merupakan salah satu tonggak demokrasi yang berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia mengajak semua pihak bertanggung jawab dan ikut serta dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui hak pilih yang dimiliki. "Untuk itu, mari kita kawal pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai panggung yang sarat dengan nilai-nilai kebangsaan, solidaritas, dan persatuan," kata Asep dalam keterangannya, Rabu (7/2). Untuk menjaga Pemilu 2024 jadi panggung sarat nilai kebangsaan, solidaritas, dan persatuan, Asep Saepudin mengeluarkan beberapa imbauan seluruh elemen masyarakat. Di antaranya, menghargai dan menghormati perbedaan pilihan politik setiap individu. Baginya perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan modal dalam memperkaya pemahaman sekaligus memperkuat kesadaran berbangsa-bernegara. "Menolak segala bentuk kampanye yang mengandung kebencian dan merendahkan martabat pihak lain sehingga menyulut konflik dan permusuhan," kata Asep. Kemudian, mengutamakan pendidikan politik bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi Pemilu dengan menjunjung tinggi harmoni, damai, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Seperti diberitakan, gelombang kritik dari elemen kampus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada tanda berhenti. Gerakan kampus yang mencuat hampir serentak dalam dua pekan terakhir, ditengarai hasil dari mobilisasi kelompok tertentu. Jika dibiarkan, khawatir malah mengacaukan pelaksanaan Pemilu 2024. Sorotan terhadap kritikan sejumlah civitas perguruan tinggi itu diantaranya disampaikan oleh founder Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi. Dia khawatir ada motif menggoyang posisi Presiden Joko Widodo dengan isu-isu demokrasi, dinasti, dan netralitas. "Gerakan tersebut sengaja memanfaatkan tensi politik jelang pemilu yang memang sudah tinggi. Sehingga dapat memicu chaos yang lebih besar," kata Haidar pada Selasa (6/2). Dia mengatakan situasi saat ini sangat mengherankan dan patut dipertanyakan. Karena dalam waktu dua minggu sebelum pemilu, puluhan kampus kompak menyuarakan aspirasinya. Menurutnya, jika tidak ada aktor yang memobilisasi, rasanya sulit menggerakkan akademisi dari banyak kampus seperti itu. "Kecuali hanya untuk ikut-ikutan," katanya. Haidar mengatakan kalau memang kritik murni, kenapa baru disampaikan sekarang. Kenapa bisa kompak dan harus dimulai 2 minggu sebelum Pemilu 2024. Kalaupun terkait dengan Pemilu atau pencalonan Gibran sebagai Cawapres, putusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar beberapa bulan lalu. Selain itu, narasi yang digunakan juga hampir sama. Mereka mencoba menyulut ketidakpercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo, pemerintah, lembaga negara, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum. Tujuannya agar rakyat terpengaruh dan ikut bergerak. "Entah itu bergerak untuk mengacaukan pemilu, melengserkan Jokowi atau untuk menggerus suara Prabowo-Gibran yang kemungkinannya akan menang satu putaran," kata dia. Haidar menuturkan pparat penegak hukum harus waspada, jangan sampai lengah karena apa pun bisa terjadi. (*)

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar ikut menyampaikan pernyataan sikap menjelang Pemilu 2024.

Pemilu Tinggal Sepekan, Rektor UIN Jakarta Tolak Kampanye yang Menyulut Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/83_gili-943602256.jpg" alt="PRIHATIN DEMOKRASI: Sejumlah akademisi Unpad menyampaikan sikap di Kampus Undap Dipatiukur, Kota Bandung, kemarin (3/2)." width="100%">
<figcaption>PRIHATIN DEMOKRASI: Sejumlah akademisi Unpad menyampaikan sikap di Kampus Undap Dipatiukur, Kota Bandung, kemarin (3/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kritikan akademisi terhadap Presiden Jokowi terus bermunculan. Mereka mengungkapkan keprihatinan pada kondisi demokrasi di era kepemimpinan Jokowi. Kemarin (3/2) giliran alumni hingga sivitas akademika dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UIN Syarif Hidayatullah, hingga Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang menyampaikan sikap. Sebelumnya, kritikan juga disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin. Dari Unpad, sekitar 1.030 sivitas akademika menyampaikan kritiknya melalui petisi bertajuk &rdquo;Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat&rdquo;. Ketua Senat Unpad Ganjar Kurnia mengungkapkan, peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Jokowi. Indeks persepsi korupsi yang semakin buruk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan yang tidak amanah, hingga penyusunan omnibus law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik. Mereka juga menyentil nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etik lainnya. &rdquo;Ini adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia,&rdquo; katanya. Padahal, kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan bernegara justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, memperdalam kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan sosial dan budaya. Ditambah lagi adanya praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elite. Itu akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua. &rdquo;Peristiwa politik belakangan ini mengganggu cita-cita para pendiri bangsa. Terfokusnya kekuasaan secara elitis membuat kemakmuran belum dirasakan kebanyakan rakyat Indonesia,&rdquo; katanya. Mirisnya, hukum sebagai pengatur, pembatas, dan rel yang seharusnya menjadi bintang pemandu justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses-proses kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan lain yang bermasalah. Hal tersebut disebabkan adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika dan bermartabat. &rdquo;Adalah kenyataan hari ini, hukum hanya ditempatkan sebagai slogan normatif tanpa jiwa dan moralitas,&rdquo; ungkapnya. Pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Caranya, menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu. "Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya, yakni sekadar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat,&rdquo; paparnya. Pernyataan senada disampaikan dewan guru besar, rektor, serta mahasiswa UMY. Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar UMY Akif Khilmiyah disebutkan, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini. Mulai KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri, hingga sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri. &rdquo;Puncak dari itu semua adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi jelang pemilu,&rdquo; ungkapnya. (mia/c6/oni)

Kritikan akademisi terhadap Presiden Jokowi terus bermunculan. Mereka mengungkapkan keprihatinan pada kondisi demokrasi di era saat ini.

Giliran Unpad, UIN, hingga UMY Soroti Jokowi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan terus menuai sorotan. Kebijakan itu dianggap bisa memicu konflik politik di internal lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi atau kampus. Di antara yang menyorot kebijakan itu adalah PP Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti mengatakan, keputusan MK tersebut akan berdampak buruk terhadap dinamika politik maupun kegiatan akademik di kampus. "Tarik-menarik kepentingan politik di kampus akan semakin kuat," terang Mu&rsquo;ti kepada Jawa Pos kemarin (27/8). Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebutkan, walaupun diperbolehkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan sangat berhati-hati. &rsquo;&rsquo;Bahkan mungkin tidak memberikan izin kampanye di kampus,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Pada bagian lain, Sekretaris Lembaga Pendidikan (LP) Ma&rsquo;arif Nahdlatul Ulama (NU) Harianto Oghie mengatakan, keputusan MK tersebut bisa dilihat dari banyak sisi. Di antaranya dari sisi pendidikan politik. Dia menilai, pendidikan politik di satuan pendidikan memang penting. &rsquo;&rsquo;Tetapi dengan ketentuan semata-mata untuk kepentingan politik kebangsaan dan keindonesiaan,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Menurut dia, dengan ketentuan itu, pendidikan politik di satuan pendidikan digunakan untuk penguatan nasionalisme kebangsaan. Khusus untuk kegiatan politik praktis pemilu di lembaga pendidikan, harus ada batas atau rambu-rambunya. Ketentuan ini harus segera diatur dan disosialisasikan oleh penyelenggara pemilu. "Misalnya, segala macam atribut politik atau alat peraga kampanye di lingkungan satuan pendidikan wajib dilarang," tuturnya. Kampanye di lembaga pendidikan juga mendapatkan respons dari Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin. Dari sisi usia siswa dan hak mencoblos, kampanye di lembaga pendidikan bisa dipetakan hanya untuk jenjang SMA sederajat dan perguruan tinggi. Ma&rsquo;ruf menyebut, untuk di jenjang SMA, sebaiknya kampanye difokuskan atau ditekankan pada pendidikan politik. Bukan pada debat kandidat atau sejenisnya. Untuk jenjang perguruan tinggi, kampanye dapat dilakukan lewat kegiatan debat terbuka. &rsquo;&rsquo;Pun harus diatur ya," katanya di sela kunjungan kerja di Cirebon Sabtu (26/8) lalu. Ma&rsquo;ruf mengatakan, pengaturannya bisa berupa tidak membawa atribut. Kemudian, jika konteksnya kampanye calon presiden, semua kandidat harus dihadirkan. Dengan demikian, mimbar kampanye atau debat di perguruan tinggi berjalan dengan adil. Ma&rsquo;ruf mewanti-wanti putusan MK itu jangan sampai memicu terjadinya polarisasi, pembelahan, atau kubu-kubuan di lingkungan kampus. Karena itu, Ma&rsquo;ruf menekankan, aturan kampanye di kampus atau lembaga pendidikan harus dibuat sedetail mungkin. KPU harus membuat regulasi yang tepat sehingga bisa mengantisipasi munculnya konflik atau pembelahan sivitas kampus. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendesak KPU segera membuat aturan turunan atas putusan MK mengenai dibolehkannya kampanye di satuan pendidikan. Menurut dia, aturan turunan itu untuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan setelah terselenggaranya kampanye di instansi pendidikan. Misalnya, konflik antar-orang tua siswa yang berbeda pilihan. Karena itu, dalam aturan turunannya nanti, KPU bisa mengatur secara detail mengenai kampanye apa yang dibolehkan. Terutama mengenai pengenalan caleg kepada para siswa. "Untuk pengenalan caleg diperbolehkan, tapi bagaimana atributisasinya bisa dibatasi," ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyatakan keberatannya jika kampanye politik dilakukan di jenjang sekolah dasar dan menengah. Menurut dia, saat ini mereka tengah disibukkan dengan upaya mengejar ketertinggalan akibat learning loss yang terjadi selama dua tahun pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini pembelajaran di sekolah belum pulih sepenuhnya dari dampak Covid-19. "Saya imbau sebaiknya sekolah-sekolah maupun madrasah tidak usah dipakai tempat untuk berkampanye. Biarlah guru-guru fokus mengantar peserta didiknya untuk menebus ketertinggalan akibat learning loss kemarin saat Covid-19," tuturnya. Beda halnya dengan jenjang perguruan tinggi. Muhadjir mengaku tak mempersoalkannya. Selain tingkat kesadaran atas perbedaan di kampus sudah cukup tinggi, jumlah pemilih pemula juga lebih banyak ketimbang sekolah. Namun, dia meminta agar kondusivitas pelaksanaannya harus betul-betul dijaga. Sehingga tidak menimbulkan kondisi yang tidak baik di kampus. &rsquo;&rsquo;Perguruan tinggi silakan karena konstituennya di situ. Tapi tadi itu, dengan ketentuan-ketentuan yang betul-betul terukur,&rsquo;&rsquo; pungkasnya. Sebelumnya, MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Hal itu termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023). Dalam perkara itu, pemohon Handrey Mantiri dan Ong Yenni menilai ada inkonsistensi aturan terkait aturan dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu. Kampanye di lingkungan pendidikan tetap harus mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud. Kemudian, hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Sebelumnya, Komisoner KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan PKPU Kampanye sesuai dengan putusan MK. Saat ini, proses revisi PKPU masih berlangsung. Meski belum membeberkan teknisnya, dia mensinyalir akan sejalan dengan syarat yang disampaikan MK dalam putusannya. (lum/wan/mia/idr/c17/oni)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan terus menuai sorotan.

Soal Kampanye di Sekolah, Batasan Harus Detail

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/MADRASAH-1008460277.jpg" alt="Kegiatan Madrasah Fest 2023 yang digelar Kemenag untuk menanamkan literasi keagamaan sejak usia anak (12/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Madrasah Fest 2023 yang digelar Kemenag untuk menanamkan literasi keagamaan sejak usia anak (12/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik bagi peserta kompetisi Madrasah Fest Kementerian Agama (Kemenag). Para juara tidak hanya mendapatkan uang tunai, tapi juga menerima hadiah kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa tes. Madrasah Fest adalah olimpiade madrasah se-Indonesia dalam bidang Al-Qur'an, hadis, kitab klasik, dan seni keislaman. Gelaran kali ini adalah yang pertama kali diadakan, hasil kerjasama Direktorat KSKK Madrasah Kemenag dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebanyak seratus siswa tampil sebagai pemenang pada ajang Festival Madrasah Nasional yang diumumkan pada Malam Puncak Madrasah Fest di Serpong pada Sabtu (12/8) malam. Para juara mendapatkan hadiah total Rp 370 juta dan mendapatkan beasiswa tanpa test dari FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di antara pemenang adalah Rahmat Ridallah sebagai juara 1 Memorizing Al-Qur'an 30 Juz, Muhammad Syahrul Ibad sebagai juara 1 Reading Islamic Turats, dan Abriel Farih Alfatih sebagai juara 1 Studeny Chef. Kemudian ada Panji Dwi Agustian sebagai juara 1 Creative Design Fest, dan Roufian Maulana Ghofari sebagai juara 1 Reciting Holy Qur'an. Gelaran Madrasah Fest tahun ini, diikuti 817 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Lomba yang diselenggarakan adalah Memorizing Holy Qur&rsquo;an (hafalan Al-Qur'an), Explaining Holy Qur&rsquo;an (pemahaman Al-Qur'an), Memorizing Hadith (hafalan hadis), Reading Islamic Turats (membaca kitab klasik), dan Islamic Issues Debate Contest (debat keislaman). Kemudian ada Reciting Holy Qur&rsquo;an (tilawah Al-Qur'an), Voice of Arabic (bahasa Arab), Student Chef (memasak), Calligraphy Fest (seni kaligrafi), dan Creative Design Fest (festival desain). Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani mengungkapkan, kompetisi ini didesain untuk menajamkan potensi anak madrasah dalam intelektualitas, kecerdasan emosionsl, kecerdasan fisik, dan kecerdasan spiritual. "Pendidikan itu pada dasarnya memaksimalkan sisi khas manusia. Maka kompetisi ini sejatinya adalah wadah untuk itu," katanya. Pejabat yang akrab disapa Dhani itu menjelaskan, pendidikan madrasah memiliki tanggung jawab memaksimalkan kecerdasan sains dan spiritual secara maksimal. Mata lomba yang dipertandingkan, mulai hafalan Al-Qur'an, pemahaman, debat, baca kitab klasik, desain, dan kaligrafi. Lomba-lomba itu, merupakan manifestasi segala potensi yang ada di anak madrasah. "Saya senang anak didik kami sudah masuk ruang-ruang ini semua. Mereka tidak terlahir hebat tetapi mereka bertumbuh dengan hebat. Acara ini memberikan apresiasi dan memberi suasana kompetisi yang sehat," pungkasnya.

Para juara tidak hanya mendapatkan uang tunai, tapi juga menerima hadiah kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa tes.

Juara Madrasah Fest Kemenag Diganjar Masuk UIN Jakarta Tanpa Tes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mengakhiri sengkarut perkawinan lintas agama di Indonesia, menurut Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Karlie, tidak cukup melalui SEMA 2/2023. Meski surat edaran itu sejatinya cukup positif. Khususnya untuk supremasi UU 1/1974 tentang Perkawinan. UU menyatakan, perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Hanya, Tholabi menyebutkan, surat edaran itu tidak berarti mengakhiri praktik pernikahan beda agama. Menurut dia, ruang perkawinan beda agama masih tetap tersedia dengan keberadaan Pasal 35 huruf (a) di UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dilandasi spirit pemenuhan hak administrasi warga tanpa praktik diskriminatif. &rdquo;Realitas ini harus diselesaikan melalui harmonisasi antarnorma di sejumlah peraturan perundang-undangan. Jadi, SEMA saja tidak cukup,&rdquo; kata wakil rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Pertentangan antarnorma di UU Perkawinan dan UU Adminduk ini harus diselesaikan dengan melakukan harmonisasi keduanya. Langkah tersebut diyakini akan mengakhiri sengkarut praktik pernikahan beda agama. Tholabi menjelaskan, dalam kenyataannya terdapat ambiguitas norma antara hukum perkawinan dan hukum administrasi, termasuk putusan hakim terdahulu. &rdquo;Ambiguitas ini harus dituntaskan dengan tetap berpegang pada konstitusi yang mengatur soal agama dan HAM yang khas Indonesia,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten M. Ishom el-Saha mengatakan, ada sejumlah alasan penolakan kawin atau nikah beda agama. &rdquo;Di antaranya, terdapat larangan kawin yang dianut di semua agama di Indonesia,&rdquo; jelasnya. Bukan hanya Islam, semua agama melarang perkawinan antara calon suami dan istri yang berbeda agama dan keyakinan. Karena itu, ketika akhir-akhir ini sering lahir penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari pengadilan, langsung menjadi sorotan masyarakat luas. Ishom menambahkan, di tengah-tengah masyarakat masih terdapat hukum perkawinan yang hidup seperti hukum agama dan hukum adat. Bahkan, di dalam hukum formal juga terdapat aturan hukum lain yang pluralistis selain UU Perkawinan. Di antaranya UU 23/2006 tentang Adminduk. Salah satu pasalnya, yaitu pasal 34, mengatur juga hukum pencatatan perkawinan dan bahkan memberikan jalan keluar secara eksplisit perkawinan antarumat yang berbeda agama. (wan/c9/fal)

Mengakhiri sengkarut perkawinan lintas agama di Indonesia, tidak cukup melalui SEMA 2/2023. Meski surat edaran itu sejatinya cukup positif.

Soal Larangan Pernikahan Beda Agama, Harus Ada Harmonisasi UU Perkawinan dan UU Adminduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Azyumardi-Azra-rumah-duka.jpg" alt="Rumah duka almarhum Prof Dr Azyumardi Azra di Ciputat, Kota Tangerang Selatan. (ANTARA/Muhammad Iqbal)" width="100%">
<figcaption>Rumah duka almarhum Prof Dr Azyumardi Azra di Ciputat, Kota Tangerang Selatan. (ANTARA/Muhammad Iqbal)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Jenazah Ketua Dewan Pers Profesor Azyumardi Azra dipulangkan dari Kuala Lumpur menuju Jakarta pada Senin malam pukul 20.45 waktu setempat melalui Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) Malaysia.  Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono turut mendampingi isteri dan anak almarhum Profesor Azyumardi Azra kembali ke Tanah Air. Dubes Hermono setibanya di Bandara Sokearno-Hatta dijadwalkan langsung melakukan serah terima jenazah Azyumardi Azra kepada Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri.  Untuk selanjutnya, jenazah rencananya disalatkan di Masjid Universitas Islam Negeri Syarif (UIN) Hidayatullah di Ciputat, Tangerang Selatan, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Selasa (20/9).  Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dengan kemudahan dan fasilitas dari Kementerian Luar Negeri Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia, serta Rumah Sakit Serdang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan bagi pengiriman jenazah mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah tersebut.  Pada saat kepulangan dari Kuala Lumpur, Pemerintah Malaysia telah mengutus pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Azyumardi Azra sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang dikenal luas tidak hanya di Indonesia, namun juga oleh masyarakat Malaysia. KBRI Kuala Lumpur juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menerima dan mengurus kedatangan jenazah hingga diserahkan kepada pihak keluarga.  Duta Besar Hermono menyampaikan ucapan terima kasih atas simpati dan dukungan semua pihak yang telah membantu kelancaran proses pemulangan jenazah Azyumardi Azra kembali ke Tanah Air. Profesor Azyumardi Azra wafat pada Minggu (18/9) sekira pukul 12.30 waktu setempat di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia.  Selama menjalani perawatan, pihak KBRI telah melakukan pendampingan kepada almarhum serta memfasilitasi kedatangan dan kunjungan keluarga almarhum hingga proses kepulangan jenazah ke Indonesia. (*)

Jenazah Azyumardi Azra Diterbangkan ke Tanah Air melalui KLIA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UIN Syarif Hidayatullah

Berita Terkini