<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/uin-sunan-ampel-3173103215.jpg" alt="Jumlah kampus di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang membuka Fakultas Kedokteran (FK) semakin banyak. (UIN)" width="100%">
<figcaption>Jumlah kampus di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang membuka Fakultas Kedokteran (FK) semakin banyak. (UIN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah kampus di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang membuka Fakultas Kedokteran (FK) semakin banyak. Yang terbaru, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menyusul empat UIN lainnya yang lebih dahulu membuka FK. Kemenag meminta kampus-kampus UIN yang membuka FK, tidak sekadar mencetak dokter profesional semata. Tetapi juga mempunyai pemahaman keilmuan yang kuat. Selain di UIN Sunan Ampel Surabaya, kampus Kemenag lain yang memiliki FK adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Alauddin Makassar, dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Prof. Sahiron mengatakan, kajian Islam dan Sains, khususnya di Fakultas Kedokteran sangat penting. Untuk menuju paradigma yang holistik sebagai ciri khas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pesan tersebut dikupas dalam Public Discussion Series IKRAR PTKI Seri ke-8, yang digelar Kamis (27/3). Secara khusus mengupas integrasi Ilmu Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Nilai-nilai Keislaman ke dalam Kurikulum Kedokteran atau medis serta Kesehatan di lingkungan PTKI. Sahiron mengatakan, integrasi Islam dan Sains, terutama dalam konteks kedokteran dan Kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius mereka. Terutama dalam memperkuat distingsi antara kedokteran PTKI dengan PTU. Dia mengatakan, di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ada mata kuliah terkait kajian Al-Qur'an, Hadis, ada pula Thibbun Nabawi. "Bagaimana relevansinya dengan perkembangan tren kedokteran dan Kesehatan saat ini? terutama untuk menjawab pertanyaan mendasar, apa perbedaannya di PTKI dengan PTU? ini pertanyaan mendasar yang harus dijawab dan dicarikan solusi," tutur Sahiron. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta itu menegaskan, pentingnya tetap menjaga dan memperkuat materi Keislaman pada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Di sisi lain tidak menambah beban mata kuliah bagi mahasiswa. Untuk itu, mereka mendorong pentingnya untuk terus mengkaji model integrasi Islam dan Sains pada konteks ini. Baik dari sisi kebijakan maupun dari sisis epistimologi. "Satu sisi, ada tradisi kedokteran modern. Tetapi di sisi lain ada tradisi kedokteran dalam tradisi keilmuan klasik," katanya. Dia mencontohkan ada beberapa tokoh dan ahli kedokteran muslim. Beberapa diantaranya menghasilkan karya dalam bidang kedokteran seperti Al-Qonun Fi Al-Thibb karya Ibnu Sina, kemudian Arrohmah fi Thibb wa Al-Hikmah karya Jalaluddin Assyuyuthi. "Nah, ini yang harus terus dikaji untuk menemukan cara integrasinya," tambah Sahiron. Pelopor Integrasi Heremeneutika dan Al-Qur'an itu menjelaskan, diantara tantangan yang harus dijawab yakni bagaimana mengintegrasikan tradisi kedokteran modern dengan sisi spiritualitas keagamaan. Hal ini lantaran masih minimnya tenaga pengajar maupun dokter yang berlatar belakang memiliki pengetahuan pesantren dengan kitab kuningnya. "Jadi, yang kita butuhkan ke depan, bukan sekadar mencetak dokter kontemporer. Tetapi juga dokter yang mampu menguasai ilmu kedokteran keIslaman melalui karya-karya ulama klasik," katanya. Misalnya, dalam kitab Al-Suyuthi, ada tekhnik pengobatan secara medis kontemporer, tetapi dikombinasikan dengan sisi spiritualitas. Baginya kombinasi itu menarik dan memiliki daya tawar lebih.

Kemenag mendorong UIN yang buka FK untuk tak hanya cetak dokter, tapi juga mengintegrasikan ilmu kedokteran dengan nilai-nilai keIslaman.

Lima Kampus UIN Buka FK, Teranyar UIN Sunan Ampel Surabaya, Kemenag Minta Tak Sekadar Cetak Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/SHW-UIN-536620458.jpeg" alt="Founder Yayasan SHW Center, Shri Hardjuno Wiwoho, mengatakan, sebagai lembaga voluntary dan filantropi, SHW Center punya tugas melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha kecil di tingkat UMKM." width="100%">
<figcaption>Founder Yayasan SHW Center, Shri Hardjuno Wiwoho, mengatakan, sebagai lembaga voluntary dan filantropi, SHW Center punya tugas melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha kecil di tingkat UMKM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan kunjungan ke Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center. Dipimpin Kepala Prodi S2 PMI, Moh. Nur Ichwan, empat orang mahasiswa menggelar diskusi di Kantor SHW Center di Jalan HOS. Cokroaminoto No.55 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/12). Menerima kunjungan itu, Founder Yayasan SHW Center, Shri Hardjuno Wiwoho, mengatakan, sebagai lembaga voluntary dan filantropi, SHW Center punya tugas melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha kecil di tingkat UMKM. Sejauh ini, kata Hardjuno,&nbsp;SHW Center memiliki tiga unit bisnis yaitu, air mineral, peternakan ayam dan showroom mobil. "Kami menyiapkan berbagai infrastruktur dan akses pendukung membantu UMKM terutama dalam hal pemberdayaan, sehingga ke depan menjadi UMKM yang naik kelas," ujar Hardjuno. Hardjuno menegaskan, usaha rakyat ini harus dibantu lantaran banyak kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan roda usahanya. Misalnya, sulitnya sektor UMKM ini mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dianggap tidak layak dan tidak memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Padahal, masih kata Hardjuno, pelaku UMKM ini menjadi tulang punggung roda perekonomian di Indonesia. "SHW Center hadir membantu pelaku usaha kecil ini di segala sektor. Ini wujud kontribusi SHW Center bagi pembangunan ekonomi nasional," pungkasnya.

Sebagai lembaga voluntary dan filantropi, SHW Center punya tugas melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha kecil di tingkat UMKM.

Mahasiswa Magister PMI UIN Sunan Kalijaga Kunjungi SHW, Bahas Pendampingan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/06/IMG_20230506_150828-4022248750.jpg" alt="Peneliti UGM Prof Bakti Setiawan dan Sosiolog Perkotaan UIN Sunan Kalijaga Achmad Uzair." width="100%">
<figcaption>Peneliti UGM Prof Bakti Setiawan dan Sosiolog Perkotaan UIN Sunan Kalijaga Achmad Uzair.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sosiolog perkotaan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta Achmad Uzair menilai, pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bertujuan membuka akses lahan secara berkeadilan. &rdquo;Penyataan Gubernur DIJ itu sebagai langkah membuka akses pemanfaatan lahan secara berkeadilan,&rdquo; kata Achmad Uzair seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Sabtu (6/5). Menurut dia, ketika warga miskin atau MBR di DIJ mampu menemukan petak demi petak tanah untuk permukiman, sebenarnya hal itu menegaskan bahwa tanah tersedia di tengah tata ruang kota. &rdquo;Peruntukan lahan SG untuk permukiman MBR merupakan bentuk perhatian atau afirmasi pemanfaatan lahan yang bukan berarti sekadar blangko kosong terhadap warga miskin untuk menggunakan lahan yang tersedia semaunya, tapi menempatkan mereka sebagai partisipan aktif, bukan sebagai penerima pasif saja,&rdquo; ujar Achmad Uzair. Memberikan perhatian pada isu tersebut, menurut dia, lebih tepat dimaknai sebagai pemberian ruang yang lebih besar pada warga miskin untuk menjadi aktor kunci dalam proses penyediaan lahan permukiman bagi mereka sendiri. Uzair mencontohkan keberhasilan penyediaan permukiman layak untuk warga miskin yang dilakukan di Thailand. Itu menunjukkan bahwa warga miskin siap berkontribusi dan berperan aktif dalam memecahkan persoalan lahan dan permukiman layak di perkotaan. &rdquo;Ini sejalan dengan karakter keguyuban warga DIJ sekaligus sebagai modal peneguhan atas konsep Panca Mulia DIJ. Selain itu, tidak menutup kemungkinan semangat guyub warga DIJ tersebut menjadi tindakan kegotongroyongan semua pihak, sekaligus dapat menjadi tawaran bagi pemenuhan permukiman skala nasional,&rdquo; tutur Achmad Uzair. Sementara itu, peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bakti Setiawan mengatakan, pentingnya penjabaran terseleksi dan hati-hati agar model terobosan lebih implementatif, tepat, dan relevan sesuai kebutuhan warga kota. &rdquo;Payung hukum Perdais (Peraturan Daerah Keistimewaan) Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2017 mempercepat capaian nilai keistimewaan DIJ dalam konsolidasi lahan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat,&rdquo; terang Bakti. Dia mengingatkan keamanan bermukim membutuhkan daya dukung multipihak yang punya kekuatan terhadap akses lahan. Model pengembangan Permukiman Gotong Royong (Pergoto) sebagai inisiatif warga bisa menjadi gerakan lokal yang patut difasilitasi para pemangku kepentingan. Dia menambahkan, menurut REI Jogjakarta masih ada backlog atau kekurangan rumah di DIJ sekitar 250 ribu unit. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pada 2021, sebanyak 23,47 persen rumah tangga di DIJ mendiami rumah bukan milik sendiri, misalnya sewa atau kontrak. &rdquo;Sementara di Kota Jogjakarta masih terdapat 114,72 hektare lahan, masuk kategori kawasan kumuh ringan,&rdquo; ucap Bakti. &nbsp;

Sosiolog dari UIN Jogjakarta menilai, pernyataan Gubernur DIJ tentang pemanfaatan tanah Sultan Ground bagi MBR bertujuan membuka akses lahan

Sosiolog UIN Sebut Pemanfaatan SG bagi MBR Buka Akses Lahan Berkeadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/gus-yahya-dan-gus-yaqut.jpg" alt="TELADANI GUS DUR: Gus Yahya (tengah) menerima gelar doktor honoris causa dari Prof Al Makin (kanan) dengan disaksikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kampus UIN Sunan Kalijaga, Jogja, kemarin (13/2). (GUNTUR AGA/JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>TELADANI GUS DUR: Gus Yahya (tengah) menerima gelar doktor honoris causa dari Prof Al Makin (kanan) dengan disaksikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kampus UIN Sunan Kalijaga, Jogja, kemarin (13/2). (GUNTUR AGA/JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menumpahkan kecemasannya tentang bagaimana seharusnya Islam hadir dalam konteks realitas situasi kekinian. Baginya, tidak ada jalan terbaik untuk menolong kondisi Islam, terkecuali dengan perjuangan untuk kemanusiaan. Dia menegaskan, jika kemanusiaan menang, semuanya menang.  Kecemasan itu dia tumpahkan dalam pidato ilmiah saat penyerahan gelar doktor honoris causa (HC) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta kemarin (13/2). Yahya mengatakan, dalam pemikiran sebelumnya, Islam justru berada di bawah tekanan dan serangan dari berbagai arah. Selain itu, kecemasannya juga muncul karena adanya radikalisme dan terorisme.  Dia mengaku beruntung bertemu dengan Gus Dur. Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur kerap memberinya inspirasi, pengetahuan, pengalaman, dan lainnya. ”Dia (Gus Dur) dalam banyak kesempatan kemudian membuka jalan saya tentang realitas,” tuturnya.  Rektor UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Prof Al Makin menuturkan, Yahya Cholil Staquf bukan saja pemimpin bagi kalangan nahdliyin. Tetapi, bagi semua umat.  Dia mengatakan, Yahya juga merupakan sosok pemimpin bagi umat-umat agama lainnya. ”Anda pemimpin bagi Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Khonghucu, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama,” katanya.

Gus Yahya Raih Doktor HC dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/mengarusutamakan.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure>Mun’im Sirry menelusuri koeksistensi Islam dengan Kristen berdasar fakta sejarah, dimensi teologi, interaksi sosial melalui pluralisme agama, hingga pada persoalan-persoalan kontemporer.  ---  KRISTEN dan Islam merupakan agama yang dipeluk mayoritas penduduk dunia. Sebuah data mutakhir menyebutkan, jika dua pemeluk agama itu digabung, mencapai lebih dari 50 persen penghuni mayapada.  Masa depan dunia, jika boleh dikatakan demikian, terutama dalam konteks kehidupan sosial, bergantung pada perilaku penganut dua agama tersebut. Artinya, jika penganut agama Kristen maupun Islam dapat bersinergi dalam menjaga keharmonisan sosial, tidak ada konflik yang berlatar agama, yang terjadi adalah perdamaian dunia. Ini memang hal ideal, meski harus kita akui tak seindah kenyataan.  Buku Koeksistensi Islam-Kristen, karya terbaru Mun’im Sirry, orang Indonesia yang menjadi dosen di University of Notre Dame, Amerika Serikat, menarasikan sisi lain dari persepsi banyak kalangan terkait relasi Kristen dan Islam yang dalam sejarahnya sering diwarnai konflik, bersitegang, hingga tragedi perang. Mun’im, di buku ini, tidak mengeksplorasi sisi gelap ketegangan umat Kristen dengan Islam, namun sebaliknya justru menampilkan sisi humanisme dalam balutan toleransi aktif, yang ia sebut sebagai ”koeksistensi”.  Mun’im menelusuri koeksistensi Islam dengan Kristen berdasar fakta sejarah, dimensi teologi, interaksi sosial melalui pluralisme agama, hingga pada persoalan-persoalan kontemporer. Alhasil, ternyata, sebagaimana ditunjukkan Mun’im, praktik koeksistensi Islam dengan Kristen, dalam banyak pengalaman empiris, telah menjalankan toleransi yang sangat positif, berlangsung ”mesra”.  Toleransi yang dimaksud tentu tidak sekadar saling menghormati dan menghargai perbedaan, tetapi lebih dari itu juga melampaui nilai-nilai yang secara inheren ada pada toleransi itu sendiri. Maknanya lebih dari sekadar toleransi moral atau koeksistensi pasif.  Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah penerimaan terhadap pihak lain yang berbeda sebagai upaya mencegah konflik. Kaum intelektual sering menyebutnya juga sebagai pluralisme (agama), yang menurut Mohamed Fathi Osman (1996) adalah bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan.  Berdasar fakta sejarah, pertanyaan, mengapa Dinasti Fathimiyah mengangkat banyak wazir (penasihat atau sekelas menteri) nonmuslim? Alasan pragmatisnya, menurut Mun’im, orang-orang Kristen sudah punya pengalaman mengelola pemerintahan sebelum orang-orang Islam datang dan menjadi pejabat birokrasi. Selain itu, Dinasti Fathimiyah yang berasal dari sekte Syiah Isma’iliyah berkuasa sebagai minoritas di tengah penduduk mayoritas Sunni. Situasi itu menyebabkan khulafa Fathimiyah berada dalam dilema.  Jika mengangkat wazir dari kalangan Syiah Isma’iliyah akan memantik reaksi keras dari kalangan mayoritas Sunni. Sementara jika mengangkat wazir dari kalangan Sunni dikhawatirkan justru akan mengambil alih kekuasaan dan khalifah. Dinasti Fathimiyah mempertimbangkan, wazir nonmuslim merupakan ancaman paling minimum (least threat) (halaman 47-48).  Yang membuat buku ini beda dengan buku lain adalah kemampuan Mun’im dalam menulis yang tampak lihai menggunakan bahasa populer dan mudah dicerna, padahal kita tahu tema yang dianalisis sangatlah berat. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang, menurut saya, perlu dikoreksi dan refleksi diri.  Pertama, terdapat subbab yang judulnya ”Kristen Melihat Muhammad, Muslim Melihat Yesus” (halaman 178). Judul ini tidak balans. Alasannya sederhana. Bahwa ”Kristen” merupakan nama agama, sedangkan ”Muslim” menunjuk pada pemeluk agama, dalam hal ini Islam. Mestinya, ”Kristen Melihat Muhammad, Islam Melihat Yesus”.  Kedua, kadang, atau bahkan sering, terjadi bias, dan lagi-lagi kurang balans. Misalnya, ketika menulis tentang perjumpaan Islam dengan Kristen dalam bentuk interaksi sosial, pada subbab ”Hubungan Islam-Kristen”, Mun’im cenderung berat sebelah, memberikan porsi yang lebih banyak tentang pengalaman kunjungan Paus Benekdiktus XVI ke tempat atau negara-negara mayoritas muslim dibanding Syekh Ahmad Muhammad Al-Tayyib sebagai pemimpin tertinggi Al-Azhar di Mesir (halaman 131–135).  Sikap Mun’im tersebut sebenarnya bisa dimaklumi dan dimengerti dalam posisinya sebagai outsider untuk memotret pengalaman di luar tradisinya. Mun’im seolah menjadi juru bicara umat Kristen. Dan, ini lumrah sebagai catatan-kritik bagi peneliti atau penulis, yang terlalu larut dalam menjalankan pendekatan fenomenologi. Secara akademik, tidak ada masalah, tetapi secara etis, apalagi buku ini dibaca orang yang belum selesai dengan konsep pluralisme agama, akan dinilai tidak adil.  Di luar itu, tentu apa yang ditulis Mun’im dapat memberikan kontribusi positif terhadap khazanah keilmuan sebagai jalan dialog antara Islam dan Kristen. Dalam banyak hal, Mun’im sejalan dan memiliki obsesi yang sama dengan tokoh-tokoh inklusif-pluralis dunia seperti, untuk sekadar menyebut nama, Karl Rahner.  Karl Rahner merupakan teolog kenamaan yang konon pemikirannya memengaruhi pandangan teologi pasca-Konsili Vatikan II (1962–1965), yang ”merevisi” doktrin eksklusivisme Katolik terhadap umat lain. Rahner tampil sebagai pemuka agama yang mengusung inklusivisme dalam beragama. Bagi Rahner, penganut agama lain di luar Kristen (Katolik) mungkin menemukan Yesus lewat agama mereka sendiri tanpa perlu masuk menjadi penganut Kristen.  Rahner mengatakan, dalam Christianity and the Non-Christianity Religious, agama lain sebenarnya adalah bagian atau bentuk implisit dari agama Kristiani. Keselamatan universal secara ontologis berdasar tindakan kreatif Allah dan secara historis dihadirkan dalam peristiwa Yesus. Rahner tampak menggeser paradigma teologi sempit atau Kristosentris ke dalam sebuah paham inklusivisme yang berujung pada universalitas Allah.  Apakah tafsir dan pemikiran Mun’im ini bisa diterima pandangan kolektif umat Islam? Waktu yang akan menjawabnya. (*)  <hr />  <ul> 	<li>Judul buku: Koeksistensi Islam-Kristen</li> 	<li>Penulis: Mun’im Sirry</li> 	<li>Penerbit: Suka Press</li> 	<li>Tebal: ix + 291 halaman</li> 	<li>Cetakan: September, 2022</li> </ul> &nbsp;  *) ALI USMAN, Sarjana teologi dan filsafat UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta  &nbsp;

Mengarusutamakan Perdamaian Islam-Kristen