<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pegiat-ham-larangan-penggunaan-cadar-bentuk-diskriminasi_m_193983.jpeg" alt="Suasana kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos,com-Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta telah membuka Jalur Mandiri Prestasi sebagai alternatif seleksi masuk perguruan tinggi tanpa tes tulis. Jalur itu ditujukan bagi para lulusan SMA/sederajat yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, termasuk para penghafal Al-Qur&rsquo;an. Seleksi dilakukan melalui wawancara daring, tanpa perlu mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Skema ini memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa-siswa berprestasi yang memiliki rekam jejak di bidang seni, olahraga, keagamaan, atau bidang lain yang diakui secara nasional maupun internasional. &ldquo;Jalur Mandiri Prestasi adalah bentuk penghargaan kami kepada siswa-siswa yang telah membuktikan kemampuannya, baik di panggung nasional maupun dalam menjaga nilai-nilai keislaman melalui hafalan Al-Qur&rsquo;an,&rdquo; ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama UIN Sunan Kalijaga Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.A.. Ia menambahkan, kampus mendorong pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta berkomitmen membuka akses pendidikan bagi generasi muda dari berbagai latar belakang. &ldquo;Kami ingin mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga yang inklusif, ilmiah, dan berkarakter,&rdquo; tambahnya. Program ini terbuka bagi lulusan tahun 2022 hingga 2025, dengan batas usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Siswa dengan prestasi non-akademik di tingkat provinsi hingga internasional, serta penghafal Al-Qur&rsquo;an minimal 26 juz yang dibuktikan dengan syahadah, berkesempatan mengikuti seleksi ini. Pendaftaran dibuka sejak 20 Maret hingga 19 Juni 2025 melalui laman admisi.uin-suka.ac.id. Biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000 dapat dibayarkan melalui Bank Mandiri menggunakan kode bayar 981 diikuti tanggal lahir pendaftar. Setelah pembayaran, peserta akan mendapatkan ID dan PIN untuk mengakses formulir pendaftaran. Seleksi wawancara akan berlangsung pada 24&ndash;26 Juni 2025 dan hasilnya diumumkan pada 2 Juli 2025. &rsquo;&rsquo;Mahasiswa yang lolos seleksi nantinya akan dikenakan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai kemampuan ekonomi. Tersedia juga sejumlah beasiswa seperti KIP-Kuliah, Beasiswa Tahfidz, dan Beasiswa Indonesia Bangkit,&rsquo;&rsquo; urainya. (*) &nbsp;

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta telah membuka Jalur Mandiri Prestasi sebagai alternatif seleksi masuk PTN

UIN Sunan Kalijaga Buka Jalur Mandiri Prestasi untuk Siswa Berprestasi, Tanpa Tes Tulis   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/SHW-UIN-536620458.jpeg" alt="Founder Yayasan SHW Center, Shri Hardjuno Wiwoho, mengatakan, sebagai lembaga voluntary dan filantropi, SHW Center punya tugas melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha kecil di tingkat UMKM." width="100%">
<figcaption>Founder Yayasan SHW Center, Shri Hardjuno Wiwoho, mengatakan, sebagai lembaga voluntary dan filantropi, SHW Center punya tugas melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha kecil di tingkat UMKM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan kunjungan ke Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center. Dipimpin Kepala Prodi S2 PMI, Moh. Nur Ichwan, empat orang mahasiswa menggelar diskusi di Kantor SHW Center di Jalan HOS. Cokroaminoto No.55 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/12). Menerima kunjungan itu, Founder Yayasan SHW Center, Shri Hardjuno Wiwoho, mengatakan, sebagai lembaga voluntary dan filantropi, SHW Center punya tugas melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha kecil di tingkat UMKM. Sejauh ini, kata Hardjuno,&nbsp;SHW Center memiliki tiga unit bisnis yaitu, air mineral, peternakan ayam dan showroom mobil. "Kami menyiapkan berbagai infrastruktur dan akses pendukung membantu UMKM terutama dalam hal pemberdayaan, sehingga ke depan menjadi UMKM yang naik kelas," ujar Hardjuno. Hardjuno menegaskan, usaha rakyat ini harus dibantu lantaran banyak kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan roda usahanya. Misalnya, sulitnya sektor UMKM ini mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dianggap tidak layak dan tidak memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Padahal, masih kata Hardjuno, pelaku UMKM ini menjadi tulang punggung roda perekonomian di Indonesia. "SHW Center hadir membantu pelaku usaha kecil ini di segala sektor. Ini wujud kontribusi SHW Center bagi pembangunan ekonomi nasional," pungkasnya.

Sebagai lembaga voluntary dan filantropi, SHW Center punya tugas melakukan pendampingan terhadap kegiatan usaha kecil di tingkat UMKM.

Mahasiswa Magister PMI UIN Sunan Kalijaga Kunjungi SHW, Bahas Pendampingan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/26/IMG-20230826-WA0002-2501154994.jpg" alt="Suasana pelatihan literasi digital untuk anak-anak difabel oleh UIN Sunan Kalijaga." width="100%">
<figcaption>Suasana pelatihan literasi digital untuk anak-anak difabel oleh UIN Sunan Kalijaga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - UIN Sunan Kalijaga dengan antusiasme yang tinggi mengadakan acara pelatihan bertajuk "Inisiasi Literasi Digital untuk Siswa Penyandang Disabilitas: Memasuki Universitas". Acara ini mengusung dua tema utama, yakni 1) Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas di Pendidikan Tinggi, dan 2) Memahami Personal Branding melalui Media Sosial. Kedua materi ini disajikan dengan tujuan memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan agar para siswa dapat mengembangkan identitas pribadi mereka, serta memanfaatkan peluang, dan mengambil bagian aktif dalam lingkungan universitas. Pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, diadakan rangkaian kegiatan yang merupakan kelanjutan dari acara sebelumnya yang digelar di Gedung Kuliah Terpadu, UIN Sunan Kalijaga. Acara ini dihadiri oleh 38 siswa penyandang disabilitas yang berasal dari berbagai SMA/MA/SLB di wilayah DIY. Kegiatan ini menghadirkan serangkaian sesi interaktif dan penuh inspirasi, dengan fokus pada konsep personal branding dalam menghadapi tantangan akademik dan sosial yang mungkin muncul saat memasuki lingkungan universitas. Para peserta diajak untuk memahami pentingnya membangun citra diri yang kuat. Dalam sesi-sesi ini, peserta diberikan wawasan mendalam mengenai apa itu personal branding, bagaimana mengenali keunikan individu masing-masing, serta cara efektif untuk menyampaikan nilai-nilai ini kepada masyarakat melalui media sosial. Melalui sesi ini, para siswa dapat memahami bagaimana membangun citra positif dan mempersiapkan diri menghadapi keragaman lingkungan di dunia universitas. "Personal branding adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan memanfaatkan kekuatan unik yang kita miliki. Supaya dikenal banyak orang harus memiliki karya, karya adalah warisan terbaik," ujar Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I dan Diah Retno Ayuningtyas. Selain personal branding, acara hari ini juga membahas berbagai peluang kesempatan di dunia universitas bagi siswa penyandang disabilitas. Para peserta diberikan wawasan tentang aksesibilitas kampus, dukungan yang tersedia, serta program-program khusus yang dapat membantu mereka dalam mengejar tujuan akademik dan karier. "Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa memiliki keyakinan diri dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil langkah pertama mereka dalam pendidikan tinggi. Universitas adalah tempat di mana mereka dapat berkembang, belajar, dan berkontribusi dengan sepenuh hati," kata Shinta Melia Khorini'mah. Narasumber lainnya Andayani, S. IP, MSW, dari Tim Ahli Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga juga memaparkan bahwa UIN Sunan Kalijaga siap menerima siswa-siswa penyandang disabilitas ini menjadi mahasiswa yang akan dimaksimalkan potensinya. &ldquo;Kita punya PLD dan PLD siap mensupport kebutuhan kalian&rdquo;, tambah Andayani. Sesi diskusi dan pertanyaan dari peserta menciptakan ruang yang interaktif dan mendalam, memungkinkan siswa untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan situasi mereka masing-masing. Dengan semangat baru dan pengetahuan yang lebih baik, para peserta pulang dengan tekad untuk mengambil langkah berani menuju dunia universitas yang menanti.&nbsp;

Dalam sesi-sesi ini, peserta diberikan wawasan mendalam mengenai apa itu personal branding, bagaimana mengenali keunikan individu

Pelatihan Literasi Digital bagi Siswa Difabel se-DIY untuk Menyukseskan Gerakan Revolusi Mental

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/dangdut-koplo-perseteruan-35540535.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure> --- Dangdut koplo yang mewakili beragam identitas ternyata juga dapat meneropong relasi kuasa dalam produksi budaya. DANGDUT koplo dikenal sebagai musik merakyat dan populis yang dipentaskan dari panggung ke panggung. Juga dibesarkan dalam suatu ekosistem yang khas. Dangdut koplo yang mewakili beragam identitas ternyata juga dapat meneropong relasi kuasa dalam produksi budaya. Buku ini menunjukkan dangdut koplo sebagai suatu medan pertarungan wacana, alat untuk meraih kuasa dan pengaruh. Intrik dan konflik dalam suatu ekosistem dangdut koplo tidak dapat dihindarkan. Pertarungan wacana musik dangdut koplo berlangsung riuh. Sebagaimana dicatat oleh Irfan R. Darajat, ada pihak yang sampai melabeli dangdut koplo bukanlah dangdut yang sebenarnya. Helatan dangdut koplo juga dipandang sebagai pertunjukan penuh goyangan liar yang merusak moral. Musiknya dinilai keluar dari pakem dangdut dan proses produksinya dipandang terlalu dekat dengan pembajakan. Dalam kerangka perebutan kuasa musik dangdut, suatu pihak menyusun wacana dominan dan menekan pihak lain. Dangdut menjelma suatu teks yang memproduksi kemapanan dominasi wacana atas identitas musik, persoalan moralitas, dan masalah legalitas. Sementara itu, pihak lain mengajukan dangdut koplo sebagai suatu wacana lain untuk menolak tunduk pada wacana dominan tentang musik dangdut yang dinilai murni dan luhur. Irfan dengan tekun menelusuri musik dangdut koplo sebagai suatu teks dan situs perseteruan wacana. Di dalamnya, ada konteks sosial dan politik yang turut serta memberi dinamika. Ia menemukan teks-teks pencekalan Rhoma Irama kepada Inul Daratista dan kawan-kawan. Teks-teks tersebut menyampaikan suatu wacana besar dari Rhoma Irama terhadap dangdut koplo dalam perihal identitas, wacana moralitas, dan wacana legalitas. Buku ini menggunakan telaah analisis wacana kritis untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja di wilayah teks, praktik diskursif, dan praksis sosial. Di dalamnya ditelusuri bagaimana suatu otoritas budaya bekerja untuk menentukan bahwa suatu musik dapat disebut sebagai dangdut dan mana yang bukan, mana musik yang punya akar asli Indonesia dan mana yang tidak. Rhoma Irama mewakili otoritas musik dangdut arus utama, menjelma raja dangdut yang popularitasnya tak terbendung. Sementara itu, kelahiran dangdut koplo ditandai oleh kemunculan Inul Daratista dengan segala kontroversinya pada 2003. Dangdut koplo kemudian tumbuh dari panggung ke panggung dan menjelma sebagai wacana alternatif atas wacana dominan dangdut dalam industri musik arus utama. Dalam hal identitas, rezim Rhoma Irama berusaha mengaitkan musik dangdut dengan musik Melayu dari Deli. Musik Melayu Deli disebutnya berakar pada era Kesultanan Deli yang lalu diturunkan oleh beragam orkes Melayu pada era 1950-an dan 1960-an. Rhoma berusaha mengaitkan musik yang dibawakannya pada era 1970-an itu memiliki akar identitas yang murni dan Islami. Hal ini sebagai legitimasi bahwa musik-musiknya berakar pada budaya luhur bangsa sendiri. Di wilayah moralitas, Rhoma dkk menilai dangdut koplo dan goyangan Inul dkk telah mencederai musik dangdut, mengundang berahi, dan merusak moral bangsa. Tidak hanya goyangan erotis, lirik syair lagu dan irama musik dangdut koplo juga dinilai mengarah kepada pornografi dan cabul. Dalam suatu pertemuan, Rhoma berbisik kepada Inul, &rdquo;Tahu nggak kamu, kemarin di TV ada seseorang yang memerkosa anak karena ia baru saja melihat VCD-mu!&rdquo; Perseteruan ini meluas dan melibatkan otoritas negara dan agama. Ketua Komisi Fatwa MUI saat itu, KH Ma&rsquo;ruf Amin, turut memberi komentar, &rdquo;Kalau goyang biasa yang berpengaruh (syahwat) saja haram, apalagi goyang semacam itu. Bukan hanya haram, tapi juga berbahaya.&rdquo; MUI hingga pemerintah ikut merespons, dan menjadi salah satu sebab bergulirnya Rancangan Undang-Undang Antipornografi. Sebagai ketua PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia), Rhoma menyatakan bahwa komunitasnya melarang Inul dan penyanyi sejenis untuk membawakan lagu-lagu ciptaan anggota PAMMI. Rhoma dan kawan-kawan menyebut Inul dan kawan-kawan telah mencemarkan kehormatan dangdut. Bagi Rhoma, dangdut koplo dipandang sebagai hiburan dengan estetika rendah yang juga turut merendahkan harkat dan martabat dangdut. Di ranah legalitas, dangdut koplo lahir dari pertunjukan panggung ke panggung. Rekaman dan penggandaan rilisan album kerap ditangani oleh jasa pendokumentasian dari pihak ketiga atau panitia penyelenggara. Jasa dokumentasi ini disewa oleh penghelat acara dan kerap tidak terikat dengan sang penyanyi. Merekalah yang menangani proses produksi dan penggandaan VCD. Rilisan hasil penggandaan itu lalu disebarluaskan melalui lapak pedagang VCD pinggir jalan atau pasar rakyat. Keuntungannya mengalir ke banyak pihak yang bekerja secara sporadis dan tidak terlalu memperhatikan kaidah hak cipta. Kehadiran dangdut koplo telah menggoyang kemapanan pola produksi, distribusi, dan konsumsi musik arus utama. Dalam industri musik arus utama, semua proses produksi ditangani oleh label rekaman secara terpusat dan baku. Semua hal terkait proses rekaman ditentukan oleh seorang produser yang punya otoritas atas penyanyi. Penyanyi mendapat kontrak yang jelas dan terikat dengan ketentuan dari produser dan label rekaman. Pada industri arus utama, kepemilikan modal oleh pihak label rekaman menjadi penentu. (*) &nbsp; --- *) MUHAMMAD RIDHA BASRI, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/minggu/01682457/teknologi-ai-mungkinkah-menjadi-artificial-imagination">Teknologi AI, Mungkinkah Menjadi Artificial Imagination?</a> --- <ul> <li>Judul: Irama Orang-Orang (Menolak) Kalah: Dangdut Koplo, Politik, dan Kemapanan</li> <li>Penulis: Irfan R. Darajat</li> <li>Penerbit: Marjin Kiri</li> <li>Cetakan: Januari 2023</li> <li>Tebal: xiv + 162 halaman</li> <li>ISBN: 978-602-0788-37-1</li> </ul>

Dangdut koplo yang mewakili beragam identitas ternyata juga dapat meneropong relasi kuasa dalam produksi budaya.

Perseteruan Wacana Dangdut Koplo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/korsleting-listrik-ruang-kuliah-uin-sunan-kalijaga-terbakar_m_.jpg" alt="KEBAKARAN: Sejumlah petugas tengah berupaya memadamkan sumber api di Gedung Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (8/2)." width="100%">
<figcaption>KEBAKARAN: Sejumlah petugas tengah berupaya memadamkan sumber api di Gedung Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (8/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah ruang perkuliahan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terbakar, Jumat (8/2) siang sekitar pukul 12.30 WIB. Akibat kejadian tesebut, sejumlah fasilitas di dalam ruangan itu rusak. "Benar ada kebakaran tadi, tapi hanya karena AC saja kok. Ditinggal jumatan (salat jumat, Red), gedung dan AC terbakar," kata salah seorang staf Humas UIN Sunan Kalijaga <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/02/2019/wedhus-gembel-merapi-kembali-keluar" target="_blank">Yogyakarta</a>, Wina saat dihubungi Jumat (8/2). Beruntungnya, sebelum api akibat korsleting AC itu membesar,&nbsp;petugas dibantu pihak kampus&nbsp;sudah berhasil memadamkannya. Beberapa mobil <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/02/2019/wedhus-gembel-merapi-kembali-keluar" target="_blank">pemadam kebakaran </a>dari Kota Jogjakarta pun sempat mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan kondisinya aman. "Ada 3 mobil pemadam kebakaran dari Kota (Jogjakarta)," katanya. Dari data yang diperoleh, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/02/2019/wedhus-gembel-merapi-kembali-keluar" target="_blank">fasilitas perkuliahan</a> yang rusak berupa kursi dosen, dinding dan lantai yang hangus. Kemudian proyektor, lampu serta gipsum. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sebab, peristiwa kebakaran tersebut terjadi sewaktu tidak ada perkuliahan di<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/02/2019/wedhus-gembel-merapi-kembali-keluar" target="_blank"> ruang pelatihan bahasa </a>tersebut. "Nihil korban, hanya korsleting AC," kata Kapolsek Depok Barat, Kabupaten Sleman, Kompol Sukirin Haryanto. Lanjut Sukirin, mengenai jumlah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/02/2019/wedhus-gembel-merapi-kembali-keluar" target="_blank">total kerugian</a> akibat kebakaran itu tak diketahuinya. Karena tak ada laporan polisi yang masuk. "Belum ada laporan," ucapnya.

Korsleting Listrik, Ruang Kuliah UIN Sunan Kalijaga Terbakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-khawatir-larangan-bercadar-jadi-isu-memanas-di-tahun-politik_m_194857.jpeg" alt="Ilustrasi perempuan muslim bercadar. Kebijakan UIN Sunan Kalijaga mengenai larangan bercadar kini tengah menuai polemik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perempuan muslim bercadar. Kebijakan UIN Sunan Kalijaga mengenai larangan bercadar kini tengah menuai polemik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kebijakan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta melarang mahasiswinya bercadar menuai pro-kontra, tak terkecuali dari anggota parlemen di Senayan. Salah satu yang keberatan dengan kebijakan ini yaitu anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta. Menurut Sukamta, UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademik perlu mengedepankan sikap bijak dan dialogis, bukan cara-cara arogan dalam membuat aturan di internal kampus. Apalagi, kata legislator asal Jogjakarta itu, soal keyakinan beragama telah dijamin oleh UUD 1945 dan menjadi bagian paling dasar Hak Asasi Manusia (HAM). &ldquo;Saya tidak berharap ini menjadi polemik yang berkepanjangan dan menjadi isu memanas di tahun politik. Saya kira akan baik jika rektor bisa mencabut segera pelarangan tersebut,&rdquo; ujarnya melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Sabtu (10/3). Sekretaris Fraksi PKS DPR itu pun berharap penggunaan cadar tidak dikaitkan dengan radikalisme. Sebab, kata dia, pilihan bercadar lebih terkait perbedaan pandangan fiqih dalam berbusana bagi muslimah sesuai syariat Islam. &ldquo;Saya kira yang terpenting dikembangkan saling menghormati perbedaan, termasuk di dalamnya menjauhi sikap eksklusif. Ini tentu berlaku bagi pemeluk agama apapun,&rdquo; sebut dia. Sukamta berharap kejadian pelarangan seperti ini tidak terulang lagi. Dia berpendapat seharusnya semua pihak menghormati pilihan masing-masing individu dalam menjalankan agama dan keyakinannya. &ldquo;Seharusnya malah dapat apresiasi karena hal ini mendukung pengembangan moral agama dan pendidikan yang berkarakter,&rdquo; pungkas Sukamta. Sekedar informasi, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi melarang mahasiswinya menggunakan cadar sejak 28 Februari lalu. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari kebijakan larangan bercadar. Salah satuya, adanya kekhawatiran yang bersangkutan mengikuti suatu aliran radikal. Terlebih belum lama juga ada suatu insiden di kampusnya, yaitu banyaknya bendera HTI, sebuah organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah. &ldquo;Selain itu, kalau ujian misalnya. Bisa saja orang lain yang masuk, bukan orangnya. Karena memakai cadar,&rdquo; kata Yudian.

PKS Khawatir Larangan Bercadar jadi Isu Memanas di Tahun Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/larangan-bercadar-jangan-sampai-menular-ke-kampus-lain_m_194761.jpeg" alt="Perempuan muslim mengenakan cadar dalam busananya sehari-hari." width="100%">
<figcaption>Perempuan muslim mengenakan cadar dalam busananya sehari-hari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan larangan mahasiswi bercadar di lingkungan kampus yang diputuskan pihak UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta mendapat penolakan keras dari Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris. Apalagi kebijakan itu disertai dengan sanksi drop out (DO) dari kampus tersebut. Menurut Fahira, jika larangan itu dibiarkan dan sampai terealisasi, maka dikhawatirkan akan meluas ke kampus-kampus dan instansi lainnya. "Jika sampai terjadi, saya khawatir melahirkan kegaduhan baru yang menguras energi kita. Di tahun politik ini kita hindarilah potensi-potensi kegaduhan. Saya berharap Rektorat UIN SuKa meninjau kembali kebijakan,&rdquo; ujar Fahira, di Senayan, Jakarta (9/3). Lebih jauh dia menuturkan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus jadi yang terdepan melepas stigma yang mengikat ajaran dan simbol Islam. Seperti, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194478/ini-penilaian-uin-sunan-kaligaja-terkait-penggunaan-cadar" target="_blank">paham radikalisme</a>, ekstremisme, bahkan terorisme yang ditiupkan negara-negara Barat. Dia berpendapat, jika mengaitkan pengenaan cadar dengan aliran radikal dan anti-Pancasila, hal itu sangat tidak relevan dan menjadi pembenaran dari stigma yang dibentuk beberapa negara barat terhadap simbol-simbol Islam selama ini, bahwa Islam itu radikal dan patut diwaspadai. Senator asal Dapil DKI Jakarta itu menegaskan, pemilik paham radikal dan anti-pancasila tidak ditentukan dengan cara berpakaiannya. Apalagi diasosiasikan dengan orang yang berbusana muslim dan becadar. &ldquo;Argumen pelarangan cadar ini lemah. Tanpa pelarangan cadar, saya yakin kampus-kampus Islam mampu menjadi pusat penyebaraan ajaran Islam yang rahmatan lil alamien,&rdquo; jelas anak Fahmi Idris itu. Fahira Idris menegaskan dirinya siap mengadvokasi jika ada mahasiswi bercadar di UIN SuKa yang di-DO dari kampusnya akibat kebijakan itu. Sebelumnya, Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Jogjakarya, Abdul Rozaki mengatakan, larangan penggunaan cadar itu merujuk pemikiran Murtadha Mutahhari (1990:34). Di sana disebutkan, perempuan bercadar itu memiliki asal usul dalam tradisi kepercayaan Persia Kuno, agama Zardasyt, yang menganggap perempuan sebagai mahluk yang tidak suci. "Karena itu diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar napas mereka tidak mengotori api suci yang mereka sesembahan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com pada Kamis (8/3) pagi. Budaya cadar kemudian berkembang di dalam masyarakat arab lainnya. Jejak sejarah sexisme, yakni diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam menghadap sesuatu yang bersifat adikodrati kemudian berkembang pula dalam relasi budaya lainnya. "Khususnya membuat mapan adanya kontrol atas tubuh perempuan melalui tafsir keagamaan patriarkis," tuturnya. Menurut dia, efeknya luar biasa hingga kini, perempuan mengalami defisit eksistensial, karena tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Eksisistensinya harus disadarkan pada 'pungggung' suaminya atau atas nama keluarga besarnya. "Di kalangan perempuan Arab atau perempuan yang mengikuti tafsir keagamaan patriarki, perempuan tidak memiliki kebebasan keluar rumah tanpa muhrim atau suaminya. Nilai semacam ini ketika menjadi bagian dari ideologi negara, benar-benar menjadikan perempuan sebagai warga negara kelas dua," ucapnya.

Larangan Bercadar Jangan Sampai Menular ke Kampus Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketum-pbnu-sebut-tak-ada-yang-salah-dengan-pelarangan-cadar_m_194744.jpeg" alt="Ketu Umum PBNU, Said Aqil Siradj" width="100%">
<figcaption>Ketu Umum PBNU, Said Aqil Siradj</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta terkait larangan cadar, menuai polemik di masyarakat. Beleid tersebut dinilai kurang tepat, lantaran terlampau jauh mengatur sisi personal mahasiswa. Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj angkat bicara. Dia menjelaskan bahwa sejatinya dalam agama Islam tidak ada kewajiban memakai cadar. Dengan kata lain, cadar bukanlah perintah agama. "Yang jelas cadar itu bukan ibadah, bukan perintah agama. Budaya (masyarakat) Arab pakai cadar, enggak pakai silahkan," ujar Said Aqil saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/3). Pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat itu berpesan mereka yang memakai cadar jangan juga menganggap Islamnya paling sempurna. Pasalnya kesempurnaan Islam tidak dilihat dari menggunakan cadar. "Tapi asal yang pakai cadar jangan merasa&lrm; paling sempurna Islam-nya, kesempurnaan Islam dalam hati, akhlak dan moral," katanya. Oleh sebab itu dia menganggap rektor UIN dalam membuat aturan tersebut tidak salah. Sebab tidak ada anjuran di dalam Islam menggunakan cadar. "Tidak salah juga, (Rektor UIN) punya wewenang juga," pungkasnya Sebelumnya, Rektor UIN, Yudian Wahyudi melarang mahasiswinya menggunakan cadar selama aktivitas di kampus.&lrm; &lrm;Kebijakan UIN ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar. Dia mengancam akan mengeluarkan mahasiswi yang nekat menggunakan cadar, jika sudah tujuh kali diperingatkan tak kunjung mengikuti aturan. Pihak kampus berdalih kebijakan tersebut diterapkan lantaran sebagai kampus negeri, UIN Sunan Kalijaga berdiri sesuai Islam yang moderat atau Islam nusantara.

Ketum PBNU Sebut Tak Ada yang Salah dengan Pelarangan Cadar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uad-yogyakarta-larang-cadar-bagi-calon-guru-yang-praktik-lapangan_m_194708.jpeg" alt="Rektor UAD Yogyakarta Kasiyarno (kanan, memakai jas) saat menggelar jumpa pers, Jumat (9/3)." width="100%">
<figcaption>Rektor UAD Yogyakarta Kasiyarno (kanan, memakai jas) saat menggelar jumpa pers, Jumat (9/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi tidak hanya diterapkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, namun Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta pun juga telah menerapkan larangan tersebut. Hanya saja, pelarangan pemakaian cadar tersebut hanya diberlakukan pada momen tertentu saja, yakni ketika mereka, para mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) melakukan praktik mengajar lapangan. Rektor UAD Yogyakarta Kasiyarno mengatakan, pelarangan kepada para calon guru tersebut diberlakuan agar tidak mengganggu sewaktu proses penyampaian dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). "Bagaimana guru bisa mengajar dengan bagus. Kalau ngomongnya tidak jelas. Mengganggu itu. Kami memang melarang praktek lapangan dalam menjadi calon guru," katanya, dalam jumpa pers yang dilakukan di kampusnya, Jumat (9/3). Selebihnya, menurut Kasiyarno, baik ketika mengikuti perkuliahan maupun berkegiatan di kampus, pihaknya tidak melakukan pelarangan. Hanya mahasiswi diwajibkan memakai pakaian syari atau menutup aurat. "Muhammadiyah tak pernah melarang atau pun menganjurkan," ucapnya. Secara administratif pakaian cadar memang bisa mengganggu saat ujian. Ada aturan dimana harus memastikan peserta sesuai dengan status yang tertera di dalam administrasi. Dari pengalamannya, memang pernah ada joki ujian di Fakultas Farmasi. Peserta bercadar berbeda dengan yang ada pada foto kartu ujiannya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihaknya pun lebih memperketatnya dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu. "Apakah yang masuk ujian benar mahasiswa yang sesuai identitas. Dicocokkan foto dengan peserta ujian. Kalau sudah dicocokkan oke, tidak masalah. Silakan masuk," pungkasnya.

UAD Yogyakarta Larang Cadar bagi Calon Guru yang Praktik Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-larangan-mahasiswi-bercadar-kopertis-tidak-ada-masalah_m_194505.jpeg" alt="BERAKSI: Aksi diam seseorang di pintu masuk kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Kamis (8/3)." width="100%">
<figcaption>BERAKSI: Aksi diam seseorang di pintu masuk kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Kamis (8/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menganggap tidak ada persoalan terkait aturan larangan mahasiswi bercadar di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terlebih pendataan kepada puluhan mahasiswi bercadar tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan kondisi akademik mahasiswa. Kordinator Kopertis Wilayah V Bambang Supriyadi menegaskan tidak ada persoalan terkait larangan tersebut. Dari pengalamannya, memang susah untuk mengidentifikasi apakah mahasiswi yang bercadar tersebut mahasiswi UIN Sunan Kalijaga atau bukan. Meskipun, kini sudah ada teknologi berupa pendeteksi retina mata maupun sidak jari. "Saya kira tidak ada masalah. Dan kita sudah koordinasi dengan Pemda. Untuk upayanya bagaimana menjaga NKRI, menangkal isu-isu radikalisme yang masuk ke kampus," katanya, Kamis (8/3). Terpisah Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) berpendapat kebijakan mengenai larangan penggunaan cadar di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sebatas untuk pembinaan saja. "Kalau saya perlu ada kebijakan pertimbangan lagi. Pengertian saya belum melarang. Sekarang bagaimana ada tim membangun untuk berdialog bagi mereka yang bercadar," katanya, di Hartono Mall Yogyakarta. Sementara itu, di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kamis (8/3) muncul aksi diam seseorang yang memakai cadar dari kain sarung. Sembari membawa papan tulis bertuliskan 'Dimana Uin?', ia berada di depan pintu masuk kampus.

Soal Larangan Mahasiswi Bercadar, Kopertis: Tidak Ada Masalah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uin sunan kalijaga

Berita Terkini