<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/IMG_20240908_210457-414489900.jpg" alt="Rektor UIN Suska Riau Prof Dr Khairunnas Rajab. (UIN Suska/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rektor UIN Suska Riau Prof Dr Khairunnas Rajab. (UIN Suska/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau menetapkan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau Prof Khairunnas Rajab sebagai tersangka dugaan penghinaan terhadap dosen yang memprotes kebijakan. Direktur Ditreskrimum Polda Riau Kombes Asep Darmawan mengatakan, penetapan tersangka terhadap Khairunnas dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Jumat (30/8). &rdquo;Rektor UIN Suska Riau, K, telah resmi ditetapkan tersangka pada 30 Agustus, setelah gelar perkara penyidik,&rdquo; kata Asep seperti dilansir dari Antara. Khairunas dilaporkan ke Polda Riau oleh Irwanda atas dugaan penghinaan dan dianggap tak pantas terhadap sejumlah dosen yang memprotes kebijakannya dalam memimpin UIN Suska Riau. Dalam hal itu dilaporkan dosen atas nama Irwanda. Dalam masalah itu, Khairunnas juga melaporkan balik tujuh dosen ke Polda Riau atas pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyerangan. Tujuh dosen UIN Suska Riau yang dilaporkan adalah Rhonny Riansyah, Irwandra, Iskandar Arnel, Rado Yendra, Zulkifli, Alimuddin, dan Masbukin. Atas laporan tersebut, penyidik Ditreskrimum Polda Riau juga menetapkan salah satunya Ronny Riansyah sebagai tersangka. &rdquo;Ada beberapa dosen dilaporkan rektor tapi yang jadi tersangka satu orang atas nama Rhony. Penetapan tersangka sama dengan rektor yakni 30 Agustus,&rdquo; ungkap Asep. Asep menyebut, Khairunnas dan Ronny Riansyah sama-sama jadi tersangka penghinaan ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 315 KUHPidana. Penyidik telah mengirim surat panggilan kepada Khairunnas untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Rabu (11/9). &rdquo;Surat panggilan sebagai tersangka sudah dikirim untuk hadir nanti tanggal 11,&rdquo; ucap Asep.

Polda Riau tetapkan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau Prof Khairunnas Rajab sebagai tersangka dugaan penghinaan terhadap dosen

Saling Lapor, Polda Riau Tetapkan Dosen dan Rektor UIN Suska Khairunnas Rajab  Sebagai Tersangka Penghinaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/IMG_20231122_100308-3700776947.jpg" alt="Mantan bendahara pengeluaran UIN Suska Riau Veny Aprilya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD di salah satu kampus Islam di Riau tersebut." width="100%">
<figcaption>Mantan bendahara pengeluaran UIN Suska Riau Veny Aprilya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD di salah satu kampus Islam di Riau tersebut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim II Akhmad Mujahidin sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di kampus tersebut. Kejati juga menetapkan mantan bendahara pengeluaran Veny Aprilya sebagai tersangka. Tim jaksa penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau melakukan penahanan terhadap Veny Aprilya. Sedangkan Akhmad Mujahidin sudah lebih dulu ditahan dalam perkara korupsi lain. &rdquo;Berdasar alat bukti yang ditemukan, menetapkan dua tersangka mantan rektor UIN Suska Riau inisial AM saat ini menjalani pidana dan telah ditahan di Rutan. Tersangka kedua bendahara VA dan ditahan di Lapas Perempuan selama 20 hari ke depan,&rdquo; ungkap Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Imran Yusuf seperti dilansir dari Antara, Rabu (22/11). Dia menjelaskan, dalam perkara dugaan korupsi itu terdapat peran kedua tersangka dalam pengelolaan keuangan. Berdasar hasil auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 7,6 miliar. Setelah ditetapkan tersangka, tim penyidik akan melengkapi berkas perkara, memanggil kembali saksi, dan memeriksa tersangka. &rdquo;Penyidik akan memaksimalkan penyidikan kedua tersangka. Apabila nanti ditemukan fakta baru dan alat bukti adanya pihak lain yang bertanggung jawab, akan menetapkan tersangka ke publik,&rdquo; ujar Imran. Sebelumnya, mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin juga sudah terjerat perkara korupsi. Dia divonis hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan lantaran terbukti melakukan kolusi dalam pengadaan jaringan internet 2020-2021 saat persidangan di PN Pekanbaru, 18 Januari 2023. Amar putusan dibacakan Hakim Ketua Salomo Ginting. Mujahidin didampingi kuasa hukum mengikuti sidang putusan secara teleconference. &rdquo;Terdakwa terbukti bersalah melakukan kolusi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 10 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan,&rdquo; sebut Hakim Salomo Ginting. Vonis yang diputuskan majelis hakim lebih ringan 2 bulan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni selama 3 tahun kurungan.

Kejati Riau tetapkan mantan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim II Akhmad Mujahidin sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana BLUD

Kejati Riau Tetapkan Mantan Rektor UIN Suska Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/IMG_20230414_141535_2-1874112852.jpg" alt="Ketua Forum Dosen UIN Suska Riau Irwandra melaporkan dugaan korupsi ke KPK." width="100%">
<figcaption>Ketua Forum Dosen UIN Suska Riau Irwandra melaporkan dugaan korupsi ke KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau Khairunnas Rajab melaporkan kembali dosen-dosen yang sebelumnya melaporkannya ke Kepolisian Daerah Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Khairunnas Rajab menyebutkan, ada enam nama dilaporkan ke Polda Riau terkait dugaan pencemaran nama baik. Mereka adalah Irwandra, Rhonny Riansyah, Alimuddin, Rado Yendra, Iskandar Arnel, dan Masbukin. &rdquo;Kami yang terdiri atas puluhan pimpinan dan dosen melaporkan mereka lantaran merasa terlapor telah merugikan universitas karena menyebarkan fitnah di media sosial,&rdquo; kata Khairunnas seperti dilansir dari Antara, Minggu (10/9). Dia melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, penyerangan kehormatan, dan harkat martabat, yang dilakukan terhadap seorang pejabat negara dan atau pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas. &rdquo;Kami menyertakan video dan foto sebagai alat bukti,&rdquo; tambah Khairunnas Rajab. Saat dikonfirmasi, salah satu dosen yang dilaporkan yaitu Irwandra mengaku belum mengetahui masalah itu. Sebelumnya Irwandra dan kawan-kawan melaporkan Khairunnas ke Polda Riau dan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi di kampus Islam tersebut. Salah satunya terkait pemotongan remunerasi pada 1.190 dosen dan pegawai. &rdquo;Kami mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan korupsi. Kami telah berupaya untuk melakukan pendekatan agar masalah ini dapat diselesaikan, tapi tak kunjung selesai,&rdquo; sebut Irwandra beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, Rektor UIN Suska Riau Khairunnas Rajab sempat berdalih bahwa pemotongan itu merupakan kesalahan peraturan yang dibuat rektor sebelumnya. Selain pemotongan remunerasi, pihaknya juga melaporkan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta dugaan adanya proyek fiktif di salah satu fakultas.

Rektor UIN Suska Riau melaporkan kembali dosen-dosen yang melaporkannya ke Polda Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Rektor UIN Suska Laporkan Balik Sejumlah Dosen ke Polda Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/IMG_20230414_141535_2-1874112852.jpg" alt="Ketua Forum Dosen UIN Suska Riau Irwandra melaporkan dugaan korupsi ke KPK." width="100%">
<figcaption>Ketua Forum Dosen UIN Suska Riau Irwandra melaporkan dugaan korupsi ke KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Forum dosen Universitas Islam (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pemotongan remunerasi dosen. Forum dosen melaporkan dugaan kasus di kampus Islam tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Forum Dosen UIN Suska Riau Irwandra menyebutkan, pelaporan itu juga terkait pemotongan remunerasi pada 1.190 dosen dan pegawai yang bekerja di kampus UIN Suska Riau tersebut. &rdquo;Kami mendatangi KPK pada Selasa (11/4) untuk melaporkan dugaan korupsi. Kami telah berupaya untuk melakukan pendekatan agar masalah ini dapat diselesaikan, tapi tak kunjung selesai,&rdquo; sebut Irwandra seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, Rektor UIN Suska Riau Khairunnas Rajab sempat berdalih bahwa pemotongan itu merupakan kesalahan peraturan yang dibuat oleh rektor sebelumnya. Selain pemotongan remunerasi, pihaknya juga melaporkan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta adanya proyek fiktif di salah satu fakultas di kampus UIN Suska. &rdquo;Kalau dijumlahkan kerugian sekitar Rp 12 miliar &ndash; Rp 13 miliar lebih,&rdquo; ucap Irwandra. Pelaporan itu juga menjawab pernyataan Rektor Khairunnas yang mengusulkan untuk melaporkan ke penegak hukum apabila ada kecurigaan. &rdquo;Kemarin setelah kami memasukkan laporan, kami juga dimintai keterangan oleh petugas KPK,&rdquo; terang Irwandra. Saat dihubungi terkait pelaporan yang dilayangkan para dosen, Rektor Khairunnas Rajab mengaku menyerahkan semuanya pada jalur hukum yang berlaku. &rdquo;Terkait laporan, biar hukum yang bicara. Indonesia negara hukum, apa pun yang dilakukan tidak boleh melawan hukum, termasuk laporan itu bisa berputar balik. Semua ada konsekuensinya,&rdquo; ucap Khairunnas Rajab.

Forum dosen Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau laporkan dugaan tindak pidana korupsi pemotongan remunerasi dosen ke KPK

Dosen UIN Suska Riau Laporkan Dugaan Korupsi Remunerasi ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230118_153504_11.jpg" alt="Suasana jalan sidang putusan mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin. Annisa Firdausi/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana jalan sidang putusan mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin. Annisa Firdausi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau Akhmad Mujahidin divonis hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan. Dia dinilai terbukti melakukan kolusi pengadaan jaringan internet 2020-2021 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (18/1).  Amar putusan dibacakan hakim ketua Salomo Ginting. Mujahidin didampingi kuasa hukum mengikuti jalannya sidang putusan secara teleconference.  ”Terdakwa terbukti bersalah melakukan kolusi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 10 bulan dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan,” kata hakim Salomo Ginting seperti dilansir dari Antara.  Vonis yang diputuskan majelis hakim lebih ringan 2 bulan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni selama 3 tahun kurungan. Adapun yang meringankan perkara terhadap Mujahidin adalah terdakwa dinilai bersikap kooperatif mengikuti jalannya proses hukum dan tidak pernah dihukum sebelumnya.  Terhadap putusan tersebut, Akhmad Mujahidin dan kuasa hukumnya mengaku akan pikir-pikir terlebih dahulu. ”Sudah paham, Yang Mulia. Kami ambil langkah pikir-pikir dulu,” ujar Mujahidin.  Serupa dengan terdakwa, tim JPU juga mengambil langkah pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim. Baik pihak terdakwa maupun jaksa diberi waktu selama 7 hari sebelum putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.  Akhmad Mujahidin tersandung kasus korupsi pengadaan jaringan internet di kampus Islam yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaannya, terdakwa Mujahidin seolah-olah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan layanan internet. Padahal Mujahidin telah menunjuk Safarin selaku PPK untuk kegiatan pengadaan layanan internet di UIN Suska Riau pada 2020. Namun terdakwa mengambil semua tanggung jawab PPK.  Seharusnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pengadaan internet dilakukan dengan metode e-Purchasing atau tender. Namun terdakwa malah melanggar prosedur dan melakukan pengadaan internet dengan MoU atau kerja sama dengan PT Telkom.  Selain Akhmad Mujahidin, perkara itu juga menjerat seorang tersangka lain, yakni Benny Sukma Negara selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Suska Riau. Saat ini, Benny belum ditahan dan masih dalam proses penyidikan. Benny dikabarkan mengalami depresi dan sempat menjalani observasi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Kota Pekanbaru.

Mantan Rektor UIN Suska Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/karutan_1.jpg" alt="Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru M. Lukman. Rutan Kelas I Pekanbaru/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru M. Lukman. Rutan Kelas I Pekanbaru/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Telepon genggam (handphone) milik mantan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau Akhmad Mujahidin disita petugas. Penyitaan dilakukan usai kedapatan digunakan dalam Rutan, Senin (9/1).  Saat ini, Akhmad Mujahidin merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan internet kampus. Dia kedapatan memakai telepon genggam di dalam penjara. Akhmad Mujahidin saat ini sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rutan Kelas I Pekanbaru atas tuduhan dugaan korupsi pengadaan jaringan internet tahun 2020-2021.  Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru Muhammad Lukman membenarkan pihaknya telah mengamankan handphone milik Akhmad Mujahidin. Setelah diselidiki, didapatkan informasi bahwa Akhmad Mujahidin melakukan komunikasi dengan pihak luar, namun tidak diketahui dengan siapa.  ”Saat ini masih diselidiki. Yang bersangkutan handphone-nya telah kita amankan. Tadi malam kita telusuri informasi yang beredar, tadi pagi kita lakukan penyitaan terhadap handphone-nya,” terang Lukman seperti dilansir dari Antara.  Terkait dugaan keterkaitan peran petugas Rutan sehingga handphone tersebut bisa masuk dan dikuasai Akhmad Mujahidin, Lukman mengaku pihaknya masih menyelidikinya.  ”Kami masih selidiki terkait adanya keterlibatan atau mungkin dari kunjungan. Kunjungan ini macam-macam, ada kunjungan pengacara, pihak keluarga, atau keterlibatan petugas. Masih kita selidiki, kita cari informasinya,” tutur Muhammad Lukman.  Ditambahkan Lukman, Akhmad Mujahidin yang kini berstatus tahanan telah diberikan pemahaman. ”Jelas tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi jenis apa pun di tahanan. Kalau ada akan kita sita. Dia mengakui kesalahannya dan tidak keberatan disita,” ujar Muhammad Lukman.  Namun dia tidak mengetahui berapa lama Akhmad Mujahidin sudah menguasai handphone di dalam sel tahanan Rutan. "Saya belum nanya lebih jauh sampai ke situ,” ucap Muhammad Lukman.

Petugas Rutan Pekanbaru Sita HP Terdakwa Mantan Rektor di Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221021_1502501.jpg" alt="Akhmad Mujahidin pada Oktober 2022 telah ditetapkan sebagai tahanan jaksa atas dugaan korupsi pengadaan jaringan internet tahun 2020-2021. Annisa Firdausi/Antara" width="100%">
<figcaption>Akhmad Mujahidin pada Oktober 2022 telah ditetapkan sebagai tahanan jaksa atas dugaan korupsi pengadaan jaringan internet tahun 2020-2021. Annisa Firdausi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau Akhmad Mujahidin dituntut tiga tahun hukuman penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas tuduhan dugaan korupsi pengadaan jaringan internet tahun 2020-2021.  Tuntutan dibacakan JPU Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dewi Shinta Dame Siahaan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jumat (16/12). Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, untuk memutuskan terdakwa Akhmad Mujahidin terbukti bersalah.  Menurut JPU, terdakwa dinilai melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.  ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Mujahidin berupa pidana penjara selama tiga tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” ucap JPU Dewi seperti dilansir dari Antara.  Tak hanya itu, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp 200 juta, dengan subsidair selama enam bulan pidana kurungan penjara. JPU meminta terdakwa tetap ditahan.  Selanjutnya, JPU juga meminta agar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 84 berupa foto kopi dan arsip asli dokumen-dokumen dan surat-surat dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara. Terakhir, JPU turut meminta agar terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10 ribu.  Akhmad Mujahidin, sebelumnya ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan internet kampus oleh jaksa penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Pidsus Kejari Pekanbaru. Akhmad Mujahidin telah ditetapkan sebagai tahanan jaksa atas dugaan korupsi pengadaan jaringan internet tahun 2020-2021.  Akhmad Mujahidin bungkam saat sejumlah pertanyaan dari wartawan dilontarkan padanya. Mujahidin sempat kabur ke Provinsi Lampung tanpa izin penyidik dan penasihat hukum. Sampai akhirnya Mujahidin datang memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Jumat (21/10).  Mujahidin terjerat dugaan korupsi pengadaan internet di kampus tersebut. Dana yang dikeluarkan dalam pengadaan internet di kampus UIN Suska mencapai Rp 3,6 miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari APBN pada tahun 2020 sebesar Rp 2,9 miliar. Selain itu, terdapat juga dana APBN tahun 2021 sebesar Rp 734 juta lebih.  Seluruh dana tersebut dikeluarkan pemerintah pusat untuk pengadaan internet di lingkungan kampus UIN Suska Riau. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Kejari Pekanbaru pada Senin (19/9). Dalam proses penyidikan, belasan saksi dari pihak UIN Suska telah diperiksa. Begitu pula dari pihak BUMN, swasta dan saksi ahli.  Selain Akhmad Mujahidin, perkara itu juga menjerat seorang tersangka lain, yakni Benny Sukma Negara, selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Suska Riau. Benny belum ditahan, lantaran dikabarkan mengalami gangguan jiwa dan saat ini tengah menjalankan observasi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Kota Pekanbaru.

Mantan Rektor UIN Suska Riau Dituntut Tiga Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ustad-abdul-somad-akan-dihadirkan-di-pn-pekanbaru_m_.jpg" alt="Ustad Abdul Somad." width="100%">
<figcaption>Ustad Abdul Somad.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) soal posisi Ustad Abdul Somad sebagai dosen di Universitas Negeri (UIN), Sultan Syarif Kasim, Riau. Dalam surat itu disoal dugaan dukungan pada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Diketahui, surat tersebut ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, ‎Komisioner KASN Made Suwandi membenarkan adanya surat tersebut. Namun dia mengatakan surat itu bukan ditujukan kepada Ustad Abdul Somad.  "Iya betul itu dari KASN. Jadi surat itu ditujukan kepada rektor," ujar Made kepada JawaPos.com, Selasa (19/4). Made mengatakan, KASN memberikan surat tersebut karena adanya berita tentang Ustad Abdul Somad yang diduga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Sehingga KASN perlu mengklarifikasi kepada Rektor UIN Riau selaku atasanya Ustad Abdul Somad. "Jadi kan dia punya atasan rektor UIN, nah ada berita begini di koran segala macam. Nah, KASN meminta klarifikasi. Nanti baru kita bisa bersikap‎," katanya. Namun, sampai saat ini KASN juga belum menerima klarifikasi dari Rektor UIN Riau mengenai dugaan dukungan Ustad Somad yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.  ‎"Belum ada, biasanya kita kasih watu dua Minggu," katanya. Sementara itu, dihubungi terpisah, Anggota BPN Ahmad Riza Patria mempertanyakan adanya surat tersebut. Pasalnya dalam pertemuan dengan Prabowo Subianto adalah hal yang sifatnya umum saja. "Apa yang diamapaikan Abdul Somad itu sesuatu yang umum saja. Sesuatu yang biasa, sesuatu yang nomatif tidak ada yang berlebih," kata Riza pada JawaPos.com. Riza juga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Ustad Abdul Somad juga tidak mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Sehingga, ia menganggap surat KASN itu terlalu berlebihan. "Kan semua sudah mendegar sudah melihat, yang disampaikannya sesuatu yang normatif dan umum. Jadi berlebihan kalau Abdul Somad dipermasalahkan. Janganlah‎ seperti itu," pungkasnya. Berikut ini adalah surat dari KASN yang ditujukan ke Rektor UIN Riau terkait dukungan Ustad Somad ke pasangan Prabowo Subianto‎ yang tertulis 16 April 2019. YTH  Rektor Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Di Pekanbaru, Riau. Dengan hormat Sehubungan dengan maraknya rekaman‎ video mellui saluran YouTube dialog antara Calon Presiden (Prabowo Subianto) dengan Pemceramah Usdaz Abdul Somad, pada tanggal 11 April 2019 yang disiaprkan melalui statiun TV One dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Sdr Ustaz Abdul Somad merupakan staf pengajar pada Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau yang juga berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) 2. Berdasarkan tayangan video pada dialog antar Calon Presiden (Sdr Prabowo Subianto) dengan Sdr Ustaz Abdul Somad tanggal 11 April 2019 tersebut, terdapat substansi atau materi dialog yang bisa ditafsirkan keberpihakan terhadap calon presiden tersebut. 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, "Penyelenggaran kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas". Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan "Yang dimasud dengan asas netralitas adaah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memikah pada kepentingan siapapun". 4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf d UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan: "Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurif a meliputi: a. memegang teguh ideologi Pancasila; b. setia‎ dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.(gwn/Gunawan Wibisono) ‎

Beredar Surat dari KASN, Soal Dugaan Dukungan Ustad Somad pada Prabowo