<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/Screenshot_2024-12-17-16-15-26-88_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-3559663823.jpg" alt="Gedung Perpustakaan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. (Foto: Radar Selatan/Fajar/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Gedung Perpustakaan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. (Foto: Radar Selatan/Fajar/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kronologi kasus pencetakan uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), terungkap. Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, kasus itu diketahui usai ditemukannya uang palsu yang dipakai transaksi sebesar Rp 500 ribu di Kecamatan Pallangga, Gowa, pada awal Desember 2023. "Uang Palsu itu pertama ditemukan di Palangga. Ya itu yang Rp 500 ribu, transaksi dengan menggunakan uang palsu," ungkap Reonald Simanjuntak dikutip Radar Selatan (Jawa Pos Group), Senin (16/12). Dia menjelaskan, setelah barang bukti Rp 500 ribu itu ditemukan, pihaknya lalu melakukan pengembangan sumbernya. Hingga kemudian ditemukan titiknya, yakni di Gedung Perpustakaan kampus UINAM Makassar dan terus dilakukan pengembangan. Hingga kini, kata Reonald, pihaknya masih terus mengembangkan kasus itu. Kini tahapnya masih dalam proses penyidikan. "Kami mulai ini dimulai di awal Desember 2024. Bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu, ini masih kami kembangkan lagi," jelas Reonald Simanjuntak. Lebih lanjut dia mengatakan, dari lokasi itu polisi telah mengamankan barang bukti berupa mesin cetak yang digunakan untuk memproduksi uang palsu dan banyak lagi barang bukti lainnya yang ikut diamankan. Pamen dua melati di pundak itu memastikan penyidikan yang dilakukan dalam kasus ini menggunakan teknologi atau scientific investigation. "Salah satu barang buktinya ada mesin. Perkara ini terungkap atas tim super. Kami melakukan berdasarkan join Investigation. Penyidikan ini menggunakan teknologi atau scientific investigation," pungkas Reonald Simanjuntak.

Kronologi kasus pencetakan uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terungkap.

Terungkap, Begini Kronologi Kasus Pencetakan Uang Palsu di Kampus UIN Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/rektor-uin-1822955070.jpeg" alt="Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis. (UIN Alaudin/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis. (UIN Alaudin/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis menyatakan tidak ada pembatasan mahasiswa menyampaikan aspirasi. Hal itu menyusul insiden penangkapan puluhan mahasiswa saat unjuk rasa menolak surat edaran rektor di Jalan Sultan Alauddin depan kampus setempat. &rdquo;Jadi, saya tegaskan bahwa itu bukan untuk melarang mereka menyampaikan aspirasi atau melarang mereka untuk berunjuk rasa. Tetapi itu lebih sebagai pengaturan cara mereka menyampaikan aspirasi,&rdquo; kata Prof Hamdan seperti dilansir dari Antara di Makassar. Dia pun merespons kelakuan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak Surat Edaran Nomor 2591 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi dengan menutup penuh akses jalan. Tidak ada maksud membatasi kebebasan mahasiswa menyampaikan pendapat di muka umum. Sebab masalahnya, ketika mahasiswa keluar meninggalkan kampus untuk berdemo sering tidak meminta izin, padahal sebagai pimpinan universitas bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan di luar kampus. &rdquo;Makanya kami wajib tahu apa yang mereka aspirasikan dan di mana mereka melakukannya, seperti apa wujud aspirasi mereka. Jadi, surat edaran ini, kami sebenarnya mengajak mereka berdiskusi, mengkaji bersama sebelum mereka menyampaikan aspirasi,&rdquo; papar Hamdan Juhannis. &rdquo;Sebenarnya, roh surat edaran ini adalah ingin mengembalikan aktivisme kampus pada jalur yang benar. Apalagi saya bersama bidang kemahasiswaan dan lainnya setiap saat menerima keluhan dari masyarakat terhadap penyampaian aspirasi anak-anak kami dinilai mengganggu ketenteraman masyarakat,&rdquo; tutur dia. Hamdan mencontohkan, misalnya menutup jalan, menahan kendaraan masyarakat, membakar ban, dan demonstrasi berujung anarkis. Alasannya, kemarin saat demonstrasi memprotes surat edaran, namun dilakukan di area hotel yang saat itu berlangsung acara resepsi. &rdquo;Belakang, pengantin keluar marah-marah. Alasannya, para tamu undangan tidak bisa masuk menghadiri resepsi pernikahannya disebabkan terhalang oleh aksi mahasiswa tersebut dengan menutup jalan,&rdquo; terang Hamdan Juhannis. &rdquo;Jadi, cara unjuk rasa seperti ini perlu kami tertibkan, karena kampus kami ini menyandang kampus peradaban. Kami tidak ingin lagi ada perilaku mahasiswa yang tidak mencerminkan peradaban dan mempertontonkan premanisme,&rdquo; imbuh dia. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa karena ada dua rekannya diberhentikan alias di-drop out (DO) dengan alasan berdemonstrasi, menurut Hamdan Juhannis, itu tidak benar. Ada beberapa mahasiswa sedang diproses di dewan kehormatan untuk dijatuhi sanksi. Dia menegaskan tidak akan mencabut surat edaran itu. Sebagai rektor, pihaknya memohon maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang mengganggu kelancaran lalu lintas, terkhusus kepada pengantin atas terganggunya resepsi pernikahan yang menjadi momen penting dalam hidupnya saat acara di hotel. &rdquo;Saya meminta maaf. Terima kasih kepada pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian yang mengambil langkah cepat untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat pengguna jalan,&rdquo; kata Hamdan Juhannis. Sebelumnya, puluhan mahasiswa ditangkap usai menggelar aksi di depan kampus Universitas Negeri Islam (UIN) Alauddin Makassar, Sulsel. Mereka menuntut pencabutan kebijakan Rektor UIN Alauddin yang dianggap membatasi aktivitas mahasiswa.

Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis menyatakan tidak ada pembatasan mahasiswa menyampaikan aspirasi

Puluhan Mahasiswa Ditangkap, Rektor UIN Alauddin Prof Hamdan Juhannis Bantah Pembatasan Aspirasi Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230317_182127.jpg" alt="Ilustrasi dugaan pelecehan seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dugaan pelecehan seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, menyikapi peristiwa dugaan perlakukan sodomi terhadap 10 mahasiswa. Itu dilakukan pegawai kampus berinisial SS di Fakultas Syariah dan Hukum.  ”Baru melapor itu ada sembilan orang. Tapi, diduga korban bisa lebih dari itu,” ujar Kepala Jurusan Ilmu Falaq Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Fatmawati Hilal seperti dilansir dari Antara, Jumat (17/3).  Perbuatan asusila itu, kata Fatma, tidak bisa ditolelir. Namun demikian, kasus itu telah diserahkan kepada Komisi Disiplin (Komdis) kampus.  ”Saya dari dulu berjuang bagi korban. Anak-anak ini semua baik, termasuk korban maupun terduga pelaku. Tapi, perilaku itu tidak dapat kita tolelir karena menyimpang,” papar Fatma.  Diduga modus yang dilancarkan terduga pelaku terhadap kepada para korban mahasiswa untuk membantu mendapatkan nilai bagus serta menyusun skripsi. Praktik diduga berlangsung sejak 2016 lalu.  Di konfirmasi terpisah, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gowa Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bahtiar mengatakan, masih menyelidiki dugaan kasus sodomi terhadap sejumlah mahasiswa UIN Alauddin Makassar.  ”Iya, kami sementara menyelidiki informasi pelecehan tersebut di kampus UIN. Saya sudah perintahkan anggota untuk lidik kebenaran informasi itu di lapangan,” papar Fatmawati Hilal.  Saat ditanyakan apakah para korban sudah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, kata dia, belum ada laporan. Kendati demikian, pihaknya tetap membentuk tim guna mengusut kebenaran dalam kasus tersebut.  ”Kami mengimbau mahasiswa yang menjadi korban segera melapor untuk ditindaklanjuti. Sebab, ini sudah bentuk tindakan pidana. Kita berharap para korban ini melapor,” kata dia menyarankan.

Rektorat UIN Alauddin Makassar Sikapi Dugaan Sodomi Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/MPR-25.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah dalam ceramahnya di hadapan 2000 mahasiswa tingkat akhir UIN Alauddin Makassar yang segera melaksanakan KKN, Kamis (24/9)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah dalam ceramahnya di hadapan 2000 mahasiswa tingkat akhir UIN Alauddin Makassar yang segera melaksanakan KKN, Kamis (24/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah menyerukan kalangan muda untuk menyebarkan moderasi beragama. Dia memberi apresiasi dan dukungan penuh kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sambil menyebarkan moderasi beragama ke tengah masyarakat.  ‘’Melakukan moderasi beragama sangat penting kita kembangkan di tengah bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku dan agama. Dengan prinsip moderasi beragama, kalangan muda akan cenderung toleran dan tidak mudah terjebak dalam ekstremisme beragama,’’ kata Ahmad Basarah dalam ceramahnya di hadapan 2000 mahasiswa tingkat akhir UIN Alauddin Makassar yang segera melaksanakan KKN, Kamis (24/9).  Dalam ceramah virtual berjudul ‘’Upaya dan Kerja Nyata Dalam Membumikan Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Masyarakat’’, Ahmad Basarah menjelaskan bahwa KKN adalah bagian dari menjalankan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  Ada dua cara melaksanakan KKN di tengah wabah Covid-19 sesuai keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3394 Tahun 2020, yakni KKN dari rumah dan KKN dengan terjun ke tengah masyarakat. KKN dari rumah dilakukan dengan cara menguatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 sambil menyebarkan moderasi beragama lewat media sosial.  ‘’Atas kebijakan ini, saya ingin memberi apresiasi kepada Dirjen Pendis Kementerian Agama yang mengarahkan para mahasiswa perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia untuk menyebarkan moderasi beragama. Di tengah kecenderungan pihak-pihak tertentu yang gemar melakukan takfir kepada sesama Muslim, atau melakukan tindakan antitoleransi kepada Non-Muslim, gerakan menebar moderasi beragama adalah pilihan tepat,’’ jelas Ahmad Basarah.  Di antara dua format KKN yang diatur Dirjen Pendis selama pandemi Covid-19, UIN Alauddin Makassar memilih format kerja sosial atau terjun langsung ke tengah masyarakat. Terhadap pilihan ini pun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu memberikan apresiasi yang tinggi karena kerja sosial pasti mempersyaratkan gotong-royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.  ‘’Terjun langsung ke tengah masyarakat untuk turut mengatasi penyebaran Covid-19 adalah tindakan heroik yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Keberanian sekaligus komitmen kuat UIN Alauddin ini harus diapresiasi sebagai sumbangsih kampus kepada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, dan kepada bangsa Indonesia umumnya, untuk terus mempersatukan NKRI,’’ tandas Ahmad Basarah  Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, keberanian UIN Alauddin untuk terjun langsung ke masyarakat patut dicontoh oleh para mahasiswa lain di Indonesia. Lewat KKN, para mahasiswa akan merasakan langsung bagaimana mengabdi kepada masyarakat di tengah wabah Covid-19 dalam semangat Tridharma Perguruan Tinggi.  ‘’Dengan terjun ke masyarakat, mahasiswa akan membentuk karakter mulia dalam diri mereka, jiwa gotong royong, juga sikap peduli membangun bangsa sesuai logo segi lima UIN Alauddin yang melambangkan nilai-nilai Pancasila dan Islam,’’ tandas Ahmad Basarah.  Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini lalu mengajak 2000 mahasiswa yang mendengarkan orasinya untuk menjadi intelektual yang membumi, bukan intelektual ‘’menara gading’’ yang asyik dengan diri sendiri. Dia menyebutkan tiga syarat untuk menjadi intelektual yang merakyat dan bertanggungjawab dalam pembangunan nasional, yakni menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga keutuhan NKRI, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sesuai amanat Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.  ‘’Setiap menyampaikan tiga syarat ini, saya selalu teringat pidato ilmu dan amal Presiden Soekarno pada 19 September 1951 yang menyebutkan, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidupnya manusia, atau praktek hidupnya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan,” tegas penulis buku ‘’Bung Karno, Islam dan Pancasila’’ ini.  Wakil rakyat yang di era Reformasi 1998 terjun langsung menggalang kekuatan mahasiswa melawan tirani kepemimpinan orde baru itu juga mengutip ulama Islam terkemuka Mesir, Dr. Yusuf Al-Qardhawi, yang menyatakan bahwa bila ingin melihat masa depan suatu negara, orang hendaknya melihat kualitas kaum pemuda di negara itu pada hari ini.  ‘’Untuk itu, selagi kalian menjadi pemuda, selagi masih penuh energi, jangan berhenti untuk peduli pada bangsa, peduli pada negara, dan peduli pada ideologi negara yang menghendaki masyarakat kita menjadi masyarakat yang nasionalis sekaligus religius.’’

Ahmad Basarah Serukan Kalangan Mahasiswa Sebarkan Moderasi Beragam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/muncul-desakan-revisi-permenag-682015-dari-uin-alauddin-makassar_m_.jpg" alt="UIN Alauddin Makassar." width="100%">
<figcaption>UIN Alauddin Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Dugaan jual beli jabatan di tubuh Universitas Islam Negeri (UIN) mencuat setelah dibeberkan mantan Ketua Mahkamah Konsititusi Mafhud MD. Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dianggap sangat rentan melakukan suap. Terutama berkaitan dengan pemilihan rektor. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Prof Rasyied Masri mengungkapkan, rumor jual beli jabatan tak terlepas dari citra negatif regulasi dari Kemenag. Dia menyoroti Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor. Dalam aturan itu disebutkan, Rektor UIN ditunjuk oleh Menteri Agama (Menag) berdasarkan pertimbangan kualitatif senat kampus. "Peraturan Menteri Agama ini mendapat kritikan keras. Kalangan kampus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menolak dan minta direvisi karena menjadi biang kerok," tegas Rasyied di Makassar, Jumat (22/3). Rasyid menganggap Permenag 68 Tahun 2015 menjadi pemicu terjadinya jual beli jabatan. Salah satu alasan mendasar karena rektor dan kepala biro ditentukan oleh Menag, meskipun calon mendapatkan dukungan penuh di kampus oleh para senat. Menurutnya, telah banyak kejadian rektor yang dilantik berbeda dengan pilihan mayoritas senat universitas. Kondisi itu berbeda dengan sebelum adanya Permenang. Sebelum adanya peraturan itu pemilihan rektor lebih demokratis. Sebab pemenangnya ditentukan melalui suara terbanyak. "Semoga Peraturan Menteri Agama 68 tahun 2015 segera direvisi. Kalau tidak, keributan jual beli jabatan akan menjadi lahan kerja bagi calo-calo politik, dan oknum-oknum tertentu bergerilya merusak citra Kementerian Agama,"&nbsp;imbuh Rasyied. Rasyied melanjutkan, seluruh pihak terkait harus mendorong Kemenag agar mengembalikan kedaulatan, kemandirian, dan otonomi kampus lewat revisi Permenag. Sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pengarah dan pembimbing. Jika tak ada perubahan, dikhawatirkan timbul situasi tak kondusif di kampus. Dosen-dosen kurang semangat berkompetisi dan berkarya karena semuanya ditentukan oleh menteri. Sebelumnya, Rektor UIN Alauddin Makassar, Musaffir Pababbari menampik rumor jual beli jabatan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. "Saya tidak sempat (menonton) apa yang dikatakan Mahfud MD. Tapi soal jual beli jabatan, setahu saya tidak ada. Saya tidak pernah ada yang mintai (uang)," ungkap Mussafir kepada sejumlah awak media di Makassar, Kamis (21/3). Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan stasiun TV One, Selasa malam (19/3), Mahfud MD mengungkapkan bahwa kursi rektor UIN bernilai Rp 5 miliar. Mahfud juga mengungkap sejumlah kasus pengangkatan rektor tak wajar sebagai tanda jual beli jabatan.

Muncul Desakan Revisi Permenag 68/2015 dari UIN Alauddin Makassar

uin alauddin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uin alauddin

Berita Terkini

Terungkap, Begini Kronologi Kasus Pencetakan Uang Palsu di Kampus UIN Makassar

Puluhan Mahasiswa Ditangkap, Rektor UIN Alauddin Prof Hamdan Juhannis Bantah Pembatasan Aspirasi Mahasiswa

Rektorat UIN Alauddin Makassar Sikapi Dugaan Sodomi Mahasiswa

Ahmad Basarah Serukan Kalangan Mahasiswa Sebarkan Moderasi Beragam

Muncul Desakan Revisi Permenag 68/2015 dari UIN Alauddin Makassar

Download Aplikasi JawaPos.com