<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-170017-910641550.jpeg" alt="OIC Youth Indonesia menggelar seminar bersama Center for Uyghur Studies di Jakarta, Selasa (19/12)." width="100%">
<figcaption>OIC Youth Indonesia menggelar seminar bersama Center for Uyghur Studies di Jakarta, Selasa (19/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi Kerja Sama Pemuda Islam Indonesia atau OIC Youth Indonesia menyoroti masalah hak asasi manusia (HAM) dan&nbsp;Islamofobia terhadap masyarakat Uighur, Tiongkok, bersama Center for Uyghur Studies. Presiden OIC Youth Indonesia Astrid Nadya Rizqita mengatakan, advokasi dan peningkatan kesadaran terhadap isu Uighur telah menjadi fokus organisasi OIC Youth Indonesia sejak pendiriannya. Melalui pendekatan HAM dan anti-islamofobia, OIC Youth Indonesia terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan memerangi ketidakadilan. "Kami sebagai civil society melakukan tugas untuk raise awareness. Selain itu, kami sangat paham bahwa Indonesia memiliki landasan politik luar negeri bebas aktif. Dan, ini bukan berarti kita netral, tapi bagaimana bersikap sesuai pada nilai-nilai," tegas Astrid Nadya Rizqita kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/12). Dalam pembahasan isu Uighur ini, OIC Youth Indonesia melakukan seminar bersama Center for Uyghur Studies. Seminar itu menghadirkan narasumber Abdulhakim Idris (Direktur eksekutif Center of Uyghur Studies) dan peneliti tentang Uyghur dari STAI Persis Imam Sopyan. Menurut Astrid Nadya Rizqita, seminar itu merupakan bagian dari rangkaian seminar yang diselenggarakan di berbagai kota Indonesia mulai dari 8 -18 Desember 2023. Kota tersebut seperti Jogjakarta, Makassar, Jakarta, Bandung, dan Medan. "Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan solidaritas terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat Uighur," ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Abdulhakim Idris menerangkan soal situasi Uighur saat ini. Di sana terdapat penindasan yang telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun. "Pemerintah Tiongkok menghilangkan statistik di Xinjiang pada akhir 2019. Hal itu menyulitkan pemantauan dunia," ungkapnya. Abdulhakim Idris mengatakan, isu kerja paksa yang menimpa warga etnis Uighur. Mereka dipaksa bekerja 12 jam sehari. Lantas diharuskan mengikuti kelas pembelajaran Partai Komunis pada malam hari. "Pembatasan kebebasan beragama juga menjadi isu serius, dengan keluarganya ditahan di kamp konsentrasi," tambahnya. Abdulhakim Idris mengatakan, terdapat islamofobia terhadap masyarakat etnis Uighur. Padahal Uighur memiliki sejarah dan budaya yang terkait juga dengan Tiongkok. Peneliti Uighur Imam Sopyan mengatakan, kekerasan HAM yang dialami etnis Uighur di Tiongkok termasuk kategori genosida.

OIC Youth Indonesia menyoroti masalah hak asasi manusia (HAM) dan Islamofobia terhadap masyarakat Uighur, Tiongkok.

OIC Youth Indonesia Menyoroti Islamofobia terhadap Masyarakat Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kashgar-Xinjiang-190421-irf-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia menolak usulan Amerika Serikat untuk menggelar debat di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai isu Uighur di Xinjiang, Tiongkok.  “Indonesia tidak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di Wilayah Otonomi Xinjiang, Uighur,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Febrian A Ruddyard dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/10).  Penolakan tersebut, kata Febrian, didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan.  Namun, dia juga menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia dan sebagai demokrasi yang aktif dan dinamis, tetap berkomitmen menyelesaikan isu Uighur.  “Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kondisi saudara dan saudari Muslim di bagian dunia lainnya. Adalah tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari umat Islam untuk saling menjaga satu sama lain,” kata Febrian.  Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia guna merespons isu Uighur, antara lain berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat Tiongkok terkait pemajuan dan pelindungan HAM umat Muslim Uighur serta terus bekerja sama dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya untuk membahas isu tersebut.  “Tujuan utama dari diskusi dan keterlibatan Indonesia dimaksud adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan saudara-saudari Muslim kita di Xinjiang,” tutur Febrian.  Pada Kamis (6/10), Dewan HAM PBB melakukan pemungutan suara tentang penyelenggaraan debat mengenai kondisi etnis Uighur di Tiongkok. Dari 47 anggota yang menyampaikan sikapnya, 19 negara menentang debat tersebut, 17 negara menerima, sementara 11 negara lainnya memilih abstain.

Indonesia Tolak Usulan AS Debat Soal Isu Uighur di Dewan HAM PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Xi-Jinping-Xinhua.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta para pejabat untuk meningkatkan upaya menegakkan prinsip bahwa Islam di Tiongkok harus berorientasi dengan negara Tiongkok. Selain itu, agama-agama di Tiongkok harus beradaptasi dengan masyarakat sosialis yang dianut oleh Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa.  Hal itu diungkapkan Xi saat mengunjungi wilayah Xinjiang. Pasukan keamanan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir telah melakukan upaya untuk mengendalikan protes oleh Muslim Uighur atas pemukiman dari etnis Han Tiongkok dari luar provinsi.  Xi mengunjungi wilayah Xinjiang selama empat hari dimulai pada 12 Juli. Xi bertemu dengan para pejabat. Dia menekankan memupuk rasa komunitas yang kuat untuk bangsa Tiongkok, mempromosikan pertukaran, interaksi dan integrasi di antara kelompok etnis yang berbeda, Xi menggarisbawahi perlunya meningkatkan kapasitas tata kelola urusan agama dan mewujudkan pembangunan agama yang sehat.  "Upaya yang ditingkatkan harus dilakukan untuk menegakkan prinsip bahwa Islam di Tiongkok harus berorientasi Tiongkok, dan untuk menyesuaikan agama dengan masyarakat sosialis," katanya seperti dikutip oleh kantor berita Xinhua.  "Kebutuhan agama yang normal harus dipastikan dan mereka harus bersatu erat di sekitar partai dan pemerintah," tambah Xi.  Xi menekankan pentingnya identitas budaya, menyerukan mendidik dan membimbing orang-orang dari semua kelompok etnis untuk memperkuat identifikasi mereka dengan tanah air, bangsa Tiongkok, budaya Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (CPC), dan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.  Tiongkok selama ini melawan tuduhan penahanan massal Muslim Uighur di kamp-kamp, yang digambarkan Beijing sebagai pusat deradikalisasi dan pendidikan. Beijing juga tak menanggapi tuduhan Barat tentang pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran terhadap Muslim Uighur dan membantah tuduhan AS dan Uni Eropa tentang genosida terhadap Muslim di provinsi tersebut.

Agama-agama di Tiongkok Diminta Adaptasi dengan Partai Komunis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Protes-api-olimpiade-Saudi-Gazette.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivis hak asasi manusia membentangkan spanduk bertuliskan "No Genocide Games" dan mengibarkan bendera Tibet. Selain itu menyerukan pemboikotan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 selama upacara penyalaan obor pada Senin (18/10).  Dua perempuan dan seorang laki-laki menyelinap melewati barisan polisi yang ketat. Mereka memasuki situs arkeologi kuil dan stadion Yunani Kuno, Olympia, di mana api Olimpiade dinyalakan, yang telah ditutup selama berhari-hari.  Mereka, seperti dilaporkan Reuters, mengangkat bendera Tibet beberapa detik setelah obor dinyalakan. Tiga pengunjuk rasa tersebut berteriak untuk memboikot penyelenggaraan Olimpiade di Beijing, ketika pejabat yang diundang, termasuk Presiden Yunani Katerina Sakellaropoulou dan Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach, datang melihat.  Upacara itu sendiri tidak terganggu, seperti yang terjadi pada Olimpiade Musim Panas Beijing 2008, dan para aktivis, yang tidak mencapai stadion atau kuil, dengan cepat dibawa pergi oleh polisi.  Komite Olimpiade Yunani (HOC), yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan acara itu, mengatakan kecewa bahwa upacara tersebut telah digunakan untuk tujuan politik. "Penyalaan api Olimpiade mewakili 3.000 tahun sejarah Yunani dan komitmen untuk perdamaian dan dialog," kata HOC.  "Sementara HOC menghormati hak individu atas kebebasan berekspresi, sangat mengecewakan bahwa acara budaya tradisional ini telah digunakan oleh beberapa individu untuk tujuan lain," imbuh HOC.  Beijing akan menjadi kota pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas dan Musim Dingin, yang akan digelar pada 4-20 Februari 2022. Tetapi protes dan seruan untuk boikot atas catatan hak asasi manusia negara itu telah merusak jalannya acara.  Sementara itu, empat aktivis lainnya ditahan oleh polisi di luar stadion satu jam sebelum upacara penyalaan api dan dibawa ke kantor polisi setempat. Mereka belum didakwa. Dua lagi ditangkap di Athena pada Minggu (17/10) setelah melakukan protes di monumen Acropolis.  Aktivis merencanakan lebih banyak protes dan konferensi pers pada Selasa (19/10) ketika nyala api akan secara resmi diserahkan kepada penyelenggara Olimpiade Beijing di Athena. "Olimpiade tidak dapat mengatasi semua tantangan di dunia kita," kata Bach dalam pidatonya di dalam stadion sebelum terjadi protes.  "Tapi, Olimpiade memberi contoh bagi dunia di mana semua orang menghormati aturan yang sama dan satu sama lain. Olimpiade menginspirasi kita untuk memecahkan masalah dalam persahabatan dan solidaritas," sebutnya.  Kelompok pembela hak asasi manusia dan anggota parlemen AS telah meminta Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk menunda Olimpiade dan memindahkan acara tersebut, kecuali Tiongkok mengakhiri apa yang dianggap Amerika Serikat sebagai genosida yang sedang berlangsung terhadap Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya.  Pihak berwenang Tiongkok dituduh memfasilitasi kerja paksa dengan menahan sekitar satu juta warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di kamp-kamp sejak 2016. Tiongkok membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan telah mendirikan pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme.  Ini adalah kedua kalinya, setelah Olimpiade Beijing 2008, upacara penyalaan obor diganggu oleh protes para aktivis hak asasi manusia, yang menyerbu acara dan berulang kali mengganggu estafet obor. "Di bawah kepemimpinan kuat pemerintah Tiongkok. Kami dapat dan akan memberikan Olimpiade yang efisien, aman dan indah kepada dunia," kata wakil presiden Olimpiade Beijing, Yu Zaiqing.

Upacara Penyalaan Obor Olimpiade Beijing Diwarnai Protes Aktivis HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Hua-Chunying.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan bahwa penggunaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah untuk acara virtual yang membahas penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang merupakan penghinaan terhadap institusi tersebut.  Tiongkok telah mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak menghadiri acara virtual yang direncanakan oleh Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris itu.  "AS telah bekerja sama dengan beberapa negara, menyalahgunakan sumber daya dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mencoreng dan menyerang Tiongkok untuk melayani kepentingannya sendiri," kata Hua pada konferensi pers harian di Beijing, Senin (10/5).  "Ini adalah penistaan total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Hua menambahkan.  Tiongkok mengatakan penyelenggara acara virtual PBB, yang akan diadakan pada Rabu (12/5), menggunakan masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.  Beberapa negara Barat dan kelompok hak asasi manusia menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan dan menyiksa warga Uighur di kamp-kamp yang oleh AS disebut sebagai genosida.  Pada Januari, Washington melarang impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa. Tiongkok menyangkal tuduhan tersebut dan menggambarkan kamp-kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.

Tiongkok Sebut Diskusi Soal Xinjiang Merupakan Penghinaan terhadap PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiongkok-buat-undang-undang-dorong-islam-kompatibel-dengan-sosialisme_m_.jpg" alt="Tiongkok telah mengesahkan undang-undang baru yang isinya untuk menyesuakan Islam dengan adat Tiongkok dalam lima tahun ke depan" width="100%">
<figcaption>Tiongkok telah mengesahkan undang-undang baru yang isinya untuk menyesuakan Islam dengan adat Tiongkok dalam lima tahun ke depan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Umat Islam di Daerah Otonom Uighur Xinjiang, Tiongkok barat laut, mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan pada Selasa (13/4) dengan tetap mengikuti langkah-langkah anti-Covid-19 reguler.  ’’Sekitar 300 umat Muslim pada Selasa mengunjungi Masjid Ak di Urumqi (ibu kota daerah otonom tersebut, Red),’’ kata Imam Abduxukur Rahmutula seperti dikutip Antara dri Xinhua. Dia menambahkan bahwa masjid tersebut didisinfeksi tiga kali setiap hari.  Para jemaah diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki masjid dan disarankan untuk menjaga jarak sosial, menurut pihak pengurus masjid.  Buah-buahan, teh panas, dan naan disediakan untuk para jemaah setelah salat Maghrib, kata Mamatimin Rexit, imam dari sebuah masjid di Kota Kashgar. Ramadan juga diperingati di sejumlah wilayah lain di negara itu seperti Beijing, Gansu, dan Ningxia.  (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/-dUhCWipqig  &nbsp;

Umat Muslim di Xinjiang Mulai Menjalankan Puasa Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Produk-barat-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok benar-benar total dalam membalas. Mereka merealisasikan ancamannya untuk memboikot brand yang mendukung warga minoritas muslim Uighur. Saat ini mayoritas stasiun televisi mengaburkan logo merek yang masuk daftar hitam. Misalnya, Nike, Adidas, serta H&amp;M.  Dilansir Insider, dalam salah satu acara kompetisi menyanyi Youth with You tampak para kontestan berlatih menari. Saat sesi latihan tersebut, mereka memakai kaus dengan logo milik Adidas Neo, sepatu Adidas Shell Toe, serta celana dengan merek yang sama. Di awal-awal episode, semua normal. Namun, di episode belakangan ini semuanya diblur alias diburamkan.  Dalam reality show Listen to Me, sepatu yang dipakai artis Tiongkok Zhang Lanxin juga diburamkan. Dia diduga memakai Nike Air Jordan 1s. Para artis di variety show Sisters Who Make Waves juga terlihat seperti berjalan di atas awan gara-gara semua sepatunya diburamkan.  Adidas, Nike, H&amp;M, GAP, Fila, New Balance, Zara, Under Armour, serta beberapa brand lainnya menghadapi reaksi keras dari Tiongkok. Produk-produk global itu mengungkapkan keprihatinan atas kerja paksa di Provinsi Xinjiang. Penduduk Uighur dikabarkan menjalani kerja paksa di perkebunan kapas dan beberapa pabrik. Tak cukup sampai di situ, kamp detensi bagi penduduk Uighur juga memperparah situasi. Itulah yang memicu kecaman. AS bahkan menyebut tindakan Tiongkok kepada penduduk Uighur sebagai genosida.  Pemerintah dan mayoritas penduduk Tiongkok tidak terima. Mereka membalas dengan memboikot produk-produk luar. Barang-barang milik H&amp;M ditarik dari platform belanja online seperti Taobao, Alibaba, dan Pinduoduo. Perusahaan pemilik brand-brand yang masuk daftar hitam tersebut benar-benar terpukul. Dengan perekonomian yang membaik dan penduduk yang banyak, Tiongkok adalah pasar yang empuk untuk berdagang. Mungkin karena itulah beberapa brand menyatakan berkomitmen mendapatkan lagi kepercayaan penduduk Tiongkok.  Beberapa netizen membuat lelucon atas situasi saat ini. Terutama terkait dengan kerja keras yang harus dilakukan editor stasiun televisi. ’’Mereka pasti bekerja sangat keras. Saya rasa mereka tidak bisa tidur beberapa hari,’’ kata salah seorang netizen di Weibo.

Soal Tuduhan Kerja Paksa Penduduk Uighur, Tiongkok Boikot Produk Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Guterres-Time.jpg" alt="Time Magazine" width="100%">
<figcaption>Time Magazine</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PBB sedang bernegosiasi dengan pemerintah Tiongkok. Lembaga yang dipimpin Antonio Guterres itu ingin berkunjung ke Xinjiang dan melihat secara langsung apa yang dialami warga Uighur. Namun, dengan catatan, kunjungan tersebut harus bebas tanpa batasan.  ’’Saya harap segera tercapai kesepakatan untuk mendapatkan izin kunjungan tanpa batasan,’’ tegas Guterres seperti dikutip Agence France-Presse.  Negosiasi dilakukan Kantor Komisioner HAM PBB dengan otoritas Tiongkok. Dia menegaskan bahwa Tiongkok beberapa kali meminta dan ingin misi kunjungan ke Xinjiang itu berlangsung.  Tiongkok memang ingin membersihkan namanya sebagai pelanggar HAM. Berbagai laporan dan kesaksian menunjukkan tekanan yang dialami minoritas muslim Uighur di Xinjiang. Salah satunya adalah foto satelit yang menunjukkan penghancuran total puluhan masjid.  Setidaknya satu juta penduduk Uighur dan minoritas muslim lainnya diduga ditahan di kamp detensi. Mereka diperlakukan dengan buruk. Para perempuan disterilkan untuk mencegah kehamilan dan anak-anak dipisahkan dari orang tuanya. Mereka juga diminta menjadi buruh kerja paksa. Berbagai video dan kesaksian bocor ke jejaring sosial dan dunia maya.  Imbasnya, Tiongkok menuai kecaman dari berbagai pihak. Beberapa perusahaan dan brand kenamaan juga mengkritik tindakan Negeri Panda. Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Inggris juga sudah menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat Tiongkok.  Beijing berkali-kali menampik tuduhan. Mereka juga membalas langsung perlakuan negara-negara barat. Pada Sabtu (27/3), Tiongkok langsung membalas perlakuan tersebut dengan menjatuhkan sanksi kepada tiga orang dan satu lembaga. Yakni, anggota Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS Gayle Manchin dan Tony Perkins, anggota parlemen Kanada Michael Chong, serta Komite HAM Parlemen Kanada. Mereka dilarang masuk ke pulau utama Tiongkok, Hongkong, dan Makau.  Tak cukup sampai di situ. Saat ini di Tiongkok gencar kampanye memboikot produk-produk asing yang ikut menyuarakan keprihatinannya kepada penduduk Uighur. Brand H&amp;M dari Swedia, Nike dari AS, Adidas dari Jerman, dan Uniqlo dari Jepang ikut menjadi korban. Beberapa gerai mereka di Tiongkok ditutup pemilik lahan. Artis dan berbagai perusahaan di Tiongkok juga ramai-ramai memboikot dan memutus hubungan kerja dengan brand-brand tersebut.

PBB Minta kepada Tiongkok Tak Ada Batasan saat Kunjungi Xinjiang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/turki-minta-tiongkok-tutup-kamp-konsentrasi-muslim-uighur_c_282676.jpg" alt="Turki mengutuk perlakuan Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur. Mereka mengatakan, ini memalukan bagi umat manusia. Turki juga memintanya untuk menutup kamp konsentrasi" width="100%">
<figcaption>Turki mengutuk perlakuan Tiongkok terhadap etnis Muslim Uighur. Mereka mengatakan, ini memalukan bagi umat manusia. Turki juga memintanya untuk menutup kamp konsentrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Parlemen Belanda pada Kamis mengeluarkan mosi tidak mengikat yang mengatakan perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uighur di Tiongkok sama dengan genosida, langkah pertama yang dilakukan oleh sebuah negara Eropa.  Aktivis dan pakar hak asasi manusia mengatakan setidaknya satu juta Muslim ditahan di kamp-kamp di wilayah barat terpencil Xinjiang.  Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh Tiongkok menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi. Sebelumnya, Kanada awal pekan ini mengeluarkan resolusi yang menyebut perlakuan Tiongkok terhadap Uighur sebagai genosida.  Namun, Tiongkok menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengatakan kamp-kampnya menyediakan pelatihan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstremisme. ’’Sebuah genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di Tiongok,’’ kata mosi dari Parlemen Belanda, yang tidak secara langsung mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok bertanggung jawab, seperti dikutip Antara dari Reuters.  Kedutaan Besar Tiongkok di Den Haag, Belanda, mengatakan pada Kamis (25/2) bahwa setiap tuduhan tentang genosida di Xinjiang adalah "kebohongan langsung" dan parlemen Belanda "dengan sengaja mencoreng Tiongkok dan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok."  Mosi parlemen Belanda itu mengatakan bahwa tindakan pemerintah Tiongkok seperti "tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran" dan "kamp hukuman" berada di bawah Resolusi PBB 260, yang umumnya dikenal sebagai konvensi genosida.  Di sisi lain, Partai konservatif VVD Perdana Menteri Mark Rutte menentang resolusi tersebut. Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok mengatakan pemerintah Belanda tidak mau menggunakan istilah genosida, karena situasinya belum diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pengadilan internasional.  ’’Situasi warga Uighur sangat memprihatinkan,’’ kata Blok kepada wartawan setelah mosi itu disahkan, seraya menambahkan bahwa Belanda berharap untuk bekerja sama dengan negara lain mengenai masalah tersebut.  Penulis mosi tersebut, anggota parlemen Sjoerd Sjoerdsma dari Partai D-66, telah secara terpisah mengusulkan untuk melobi Komite Olimpiade Internasional untuk memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing.  ’’Mengakui kekejaman yang terjadi terhadap orang Uighur di China apa adanya, yaitu genosida, mencegah dunia untuk melihat ke arah lain dan memaksa kami untuk bertindak," katanya kepada Reuters.  Dalam pernyataan di situs webnya, Kedutaan Besar Tiongkok di Den Haag mengatakan populasi Uighur di Xinjiang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menikmati standar hidup yang lebih tinggi, dan harapan hidup yang lebih lama.  ’’Bagaimana Anda bisa menyebut ini genosida? Masalah yang berhubungan dengan Xinjiang tidak pernah tentang hak asasi manusia, etnis atau agama, tetapi tentang memerangi terorisme kekerasan,’’ balas Kedubes Tiongkok. Duta Besar Tiongkok untuk PBB di Jenewa pada Rabu (24/2) menuduh kekuatan Barat menggunakan masalah Uighur untuk mencampuri urusan dalam negeri negaranya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CiHEEWoAy5A

Parlemen Belanda: Perlakuan Tiongkok kepada Uighur Adalah Genosida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Wang-Yi-Time-Magazine.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Beijing terbuka untuk berdamai. (Time Magazine)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Beijing terbuka untuk berdamai. (Time Magazine)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok menolak tuduhan dari Amerika Serikat dan Eropa tentang kondisi Muslim Uighur yang tinggal di Xinjiang. Eropa dan Turki ikut menyuarakan keprihatinan dan menyerukan isu tersebut ke PBB. Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan bahwa setidaknya 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.  Menanggapi ini, Tiongkok menyangkal adanya pelanggaran. Tiongkok mengatakan kamp-kampnya memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.  Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa mereka mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum. Dia mengklaim bahwa Xinjiang justru kini memiliki stabilitas sosial dan pembangunan setelah empat tahun tanpa kasus teroris.  "Ada 24 ribu masjid di Xinjiang, di mana orang-orang dari semua kelompok etnis juga menikmati hak-hak buruh," kata Wang seperti dilansir dari <a href="https://www.reuters.com/article/us-china-rights-idUSKBN2AM1UX">Reuters</a>, Rabu (24/2).  “Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang,” kata Wang. "Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat dari ketidaktahuan dan prasangka," tambah Wang.  Wang mengundang PBB dan mempersilakan untuk datang dan menyelidiki Xinjiang. "Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. Tiongkok juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang," kata Wang.  Presiden AS, Joe Biden, mendukung pemerintahan era Donald Trump bahwa Tiongkok telah melakukan genosida di Xinjiang. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengecam penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi yang menurutnya terjadi terhadap etnis Uighur dalam skala industri di Xinjiang.  Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras Tiongkok terhadap kebebasan sipil di Hongkong membutuhkan perhatian.  Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pihaknya mengharapkan transparansi dari Tiongkok tentang masalah tersebut dan menyerukan untuk melindungi hak-hak orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.

Dituduh Lakukan Genosida, Tiongkok Izinkan PBB Selidiki Xinjiang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uighur

Berita Terkini