<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/1000553487-1-537688391.jpg" alt="Peresmian RSUD Eka Candrarini Surabaya, Rabu (18/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Peresmian RSUD Eka Candrarini Surabaya, Rabu (18/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan UHC Award tersebut diterima Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina, mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pemkot memastikan setiap warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu, tanpa hambatan finansial. Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya. Anggaran itu merupakan bentuk komitmen pemkot dalam menyediakan jaminan kesehatan warga Surabaya melalui program UHC. &rdquo;Jadi sejak April 2021 lalu, bagi warga ber-KTP Surabaya cukup menunjukkan KTP saja saat berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemkot, mereka sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Hingga saat ini, sudah ada 226 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Surabaya yang telah bekerja sama dengan pemkot dalam program UHC. Terdiri atas 45 rumah sakit, 14 klinik utama, 104 klinik pratama, 63 puskesmas. &rdquo;Jadi jangan ragu untuk berobat jika sakit, karena Pemkot Surabaya hadir untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi warganya,&rdquo; imbuh Eri. Wali Kota Eri berharap, derajat kesehatan masyarakat Surabaya lebih meningkat. Tak hanya itu, program tersebut diharapkan dapat meringankan kondisi finansial masyarakat Kota Pahlawan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2024 resmi ditetapkan sebesar Rp 10.984.338.989.794,00 atau Rp 10 triliun lebih. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, APBD 2024 memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Dalam bidang kesehatan, Pemkot Surabaya terus berbenah menyediakan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga. Mulai pelayanan kesehatan 24 jam dan juga pelayanan Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini sudah 100 persen. Pemkot Surabaya juga menambah rumah sakit miik daerah dengan membuka operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Eka Candrarini di Jalan Medokan Asri Tengah No. 2, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Rabu (18/12). Rumah sakit ini difokuskan untuk memberikan pelayanan unggulan bagi kesehatan ibu dan anak. RSUD Eka Candrarini Surabaya memiliki luas area masterplan mencapai sekitar 5,3 hektare. Sedangkan lahan pembangunan rumah sakit ini pada tahap awal mencapai 1,7 hektare. RSUD Eka Candrarini dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Mulai dari Pelayanan Medis, IGD, IRJ, Instalasi Bedah Sentral (IBS) hingga IRNA. Tak hanya itu, RSUD ini juga dilengkapi berbagai pelayanan penunjang medis lainnya. Seperti di antaranya, farmasi, laboratorium klinis dan bank darah serta radiologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan pada tahap awal, RSUD Eka Candrarini menyediakan 155 tempat tidur dari total kapasitas 327 unit. Selain itu, 16 poli juga telah beroperasi termasuk di antaranya adalah poli jantung, anak hingga obgyn. &rdquo;Kami berharap ada kenyamanan pasien. Dan ketika nyaman, psikologinya juga berjalan. Sehingga Insya Allah pasien lebih bahagia dan lebih cepat sembuh,&rdquo; jelas Eri. Tak hanya itu, Wali Kota Eri menyebut bahwa RSUD Eka Candrarini juga telah mengoperasikan Instalasi Rawat Jalan (IRJ) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Kedua layanan ini dapat diakses masyarakat menggunakan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Wali Kota Eri menargetkan akan tersedia dalam dua minggu ke depan. Ini setelah proses akreditasi dan sterilisasi RSUD Eka Candrarini rampung. Dengan beroperasinya RSUD Eka Candrarini, Wali Kota Eri berkomitmen untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya. &rdquo;Semoga rumah sakit ini memberikan manfaat untuk masyarakat Surabaya dan memberikan pelayanan unggulan untuk ibu dan anak,&rdquo; imbuh dia. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi atas beroperasinya RSUD Eka Candrarini. Pembangunan rumah sakit ini merupakan hasil kolaborasi eksekutif dan legislatif. &rdquo;Kami berharap layanan kesehatan di Surabaya semakin cepat, berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat,&rdquo; kata Adi. Adi juga mengungkap rencana Wali Kota Eri membangun RSUD di wilayah lain pada 2025. Yakni, di wilayah Surabaya Selatan dan dilanjutkan Utara untuk mendistribusikan pelayanan kesehatan secara merata.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pastikan warga dapat akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu, tanpa hambatan finansial

Kaleidoskop 2024: Pembangunan Sektor Kesehatan, Pemkot Surabaya Bangun Rumah Sakit Menuju Pemerataan Layanan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/PEMKO-MEDAN-02-1949164150.jpg" alt="Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan bahwa program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) yang telah berjalan sejak 1 Desember 2022 di Kota Medan merupakan bentuk keseriusan Pemko Medan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya. "Program UHC JKMB atau yang lebih dikenal masyarakat dengan program berobat gratis menggunakan KTP Kota Medan ini terwujud berkat keseriusan Pemko Medan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warganya. Faktanya, banyak warga Kota Medan yang telah merasakan manfaat dari program ini," ucap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT, Jumat (01/11/2024). Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Pusat telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, UHC hanya bisa terwujud bila Pemerintah Daerah (Pemda) mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota serius untuk menindaklanjuti program layanan kesehatan gratis yang digaungkan Pemerintah Pusat tersebut. "UHC JKMB ini adalah jawaban dari bentuk keseriusan Pemko Medan dalam menindaklanjuti program UHC yang digaungkan Pemerintah Pusat," ujarnya. Sebagai bukti nyata, terang Benny, program UHC JMKB baru terwujud di akhir tahun 2022. Padahal, Pemerintah Pusat telah sejak lama menggaungkan program UHC tersebut. Di masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution, Pemko Medan pun menyiapkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah agar program UHC JKMB tersebut bisa terwujud demi memberikan jaminan kesehatan gratis kepada warga Kota Medan. "Bukti bahwa UHC JKMB itu merupakan program Pemko Medan, tentu karena anggarannya ada di APBD Kota Medan. Bila UHC yang berlaku di Kota Medan itu adalah program Pemerintah Pusat secara penuh, tidak mungkin Pemko Medan bersama DPRD Medan mengesahkan anggaran untuk UHC JKMB," terangnya. Dirincikan Benny, pada tahun 2021 Pemko Medan menyiapkan anggaran hingga Rp161,6 Miliar agar jumlah masyarakat Kota Medan yang tercover BPJS meningkatkan signifikan. Sebab syarat agar sebuah wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota) bisa menerapkan UHC, adalah tingkat kepesertaan warganya sebagai peserta BPJS Kesehatan yang harus mencapai minimal 98,31 persen. Di tahun 2022, Pemko Medan kembali mengejar jumlah warganya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan menyiapkan anggaran lebih dari Rp197,2 Miliar. Hasilnya, tingkat kepesertaan minimal warga Kota Medan di BPJS Kesehatan untuk menerapkan UHC di Kota Medan telah tercapai dan program UHC di Kota Medan pun mulai berlaku sejak 1 Desember 2022. "Di tahun 2023, Pemko Medan menyiapkan anggaran lebih dari Rp243,1 Miliar untuk UHC. Kemudian di tahun 2024, kita kembali menyiapkan anggaran lebih dari Rp213,6 Miliar. Semua ini agar program UHC di Kota Medan bisa terus berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Medan," jelasnya. &nbsp;

Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) merupakan bentuk keseriusan Pemko Medan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya.

UHC di Medan Sukses, Bukti Keseriusan Pemko Medan Jamin Kesehatan Warganya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/0808-2024-Wapres-2544919143.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari BPJS Kesehatan. Pemkot memastikan setiap warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu, tanpa hambatan finansial. Penghargaan UHC Award tersebut diterima Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina, mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8). Acara UHC Award 2024 dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma&rsquo;ruf Amin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Wapres menyampaikan, berdasar data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 276 juta jiwa. Jumlah tersebut sama dengan sekitar 98 persen dari total penduduk Indonesia. &rdquo;Pencapaian ini tidak lepas dari peran, sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah (pemda),&rdquo; kata Wapres Ma&rsquo;ruf Amin. Wapres menerangkan, ada 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota penerima UHC Award 2024. Penghargaan imtu enunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi pemda dalam mewujudkan UHC dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95 persen dari total penduduk. &rdquo;Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh,&rdquo; tutur Ma&rsquo;ruf Amin. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, penghargaan UHC Award 2024 sebagai bentuk apresiasi bagi pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan UHC. Juga berkomitmen mendukung program JKN serta mendorong, memotivasi pemda provinsi dan kabupaten/kota lain untuk mencapai UHC. Ali Ghufron menyatakan, pada tahun ini, cakupan UHC Indonesia ditargetkan dapat mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia. Target UHC tersebut bisa dicapai sekarang. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya. Anggaran itu merupakan bentuk komitmen pemkot dalam menyediakan jaminan kesehatan warga Surabaya melalui program UHC. &rdquo;Jadi sejak April 2021 lalu, bagi warga ber-KTP Surabaya cukup menunjukkan KTP saja saat berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemkot, mereka sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Hingga saat ini, sudah ada 226 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Surabaya yang telah bekerja sama dengan pemkot dalam program UHC. Terdiri atas 45 rumah sakit, 14 klinik utama, 104 klinik pratama, 63 puskesmas. Wali Kota Eri berharap, derajat kesehatan masyarakat Surabaya lebih meningkat. Tak hanya itu, program tersebut diharapkan dapat meringankan kondisi finansial masyarakat Kota Pahlawan. &rdquo;Jadi jangan ragu untuk berobat jika sakit, karena Pemkot Surabaya hadir untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi warganya,&rdquo; tutur Eri.

Pemkot Surabaya menerima penghargaan UHC Award 2024 dari BPJS Kesehatan. Pemkot pastikan warga dapat pelayanan tanpa hambatan finansial

Pemkot Surabaya Raih Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan, Pemkot Anggarkan Rp 500 Miliar untuk Berobat Gratis Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/WhatsApp-Image-2024-08-05-at-154513-3476452097.jpg" alt="Program UHC di Sidoarjo memberikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. (Pemkab Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Program UHC di Sidoarjo memberikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. (Pemkab Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sidoarjo terbukti berhasil memberikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. &rdquo;Kami bersyukur dan bangga atas tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya program UHC akses Kesehatan masyarakat Sidoarjo lebih merata,&rdquo; ungkap Plt Bupati Sidoarjo Subandi setelah menyerahkan bantuan kursi roda di Kecamatan Sedati dan Gedangan, Senin (5/8). Saat ini jumlah penduduk Sidoarjo mencapai 1.996.825 jiwa. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 1.498.899 jiwa atau sekitar 75,06 persen telah menjadi peserta BPJS aktif. Termasuk di dalamnya kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bea Iuran Daerah (PBID) program UHC. Jumlah yang sudah tercover KIS PBID mencapai 155.843 jiwa per Juli 2024. &rdquo;Fasilitas Kesehatan di Sidoarjo sudah baik, dan jaminan Kesehatan bagi warga yang tidak mampu telah diberikan. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat dapat dilayani dengan sepenuh hati, dan jangan ada penolakan,&rdquo; ujar Subandi. Dengan tercapainya program UHC, masyarakat Sidoarjo dapat merasakan manfaat dari jaminan Kesehatan lebih baik lagi. Subandi mengungkapkan keinginan agar masyarakat Sidoarjo dapat mengakses layanan dengan mudah, cepat, dan setara. Lebih lanjut, Subandi menjelaskan, untuk aktivasi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Peserta (BP), cukup dengan foto kopi KTP saja, atau kartu keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa. Untuk mekanismenya bisa melalui aplikasi SiPraja.

Program Universal Health Coverage (UHC) di Sidoarjo memberikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat

Plt Bupati Sidoarjo Subandi Sebut 155.843 Jiwa Sudah Tercover Program UHC Sidoarjo KIS PBID

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/BPJS-KESEHATAN-24-1626855574.jpg" alt="Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun saat mengunjungi Desa Rimba Jaya pada Rabu (24/07). (Foto: Humas BPJS Kesehatan)" width="100%">
<figcaption>Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun saat mengunjungi Desa Rimba Jaya pada Rabu (24/07). (Foto: Humas BPJS Kesehatan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Predikat Universal Health Coverage (UHC) di tingkat nasional sebesar 98% sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tahun 2024 sudah di depan mata. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menyebut, Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) mengambil peran besar dalam upaya mencapai predikat tersebut. David mengungkapkan, capaian UHC yang didapat pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Merauke juga memiliki peranan yang besar dalam akselerasi kepesertaan JKN mencapai 98% di tingkat nasional. Per tanggal 1 Juli 2024, jumlah cakupan kepesertaan Program JKN di Kabupaten Merauke sejumlah 250.447 jiwa. Artinya, sudah hampir seluruh penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Merauke sudah terlindungi dengan Program JKN. &ldquo;Dengan Program PESIAR yang kami lakukan, kami juga melibatkan pemerintah daerah untuk mendukung dalam upaya percepatan cakupan kepesertaan JKN. Bukan hanya sekedar mencapai capaian UHC, namun kami melihat bagaimana seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke terlindungi ke dalam Program JKN,&rdquo; jelas David saat mengunjungi Desa Rimba Jaya pada Rabu (24/07). David mengatakan, dalam proses percepatan cakupan kepesertaan JKN melalui Program PESIAR, pemerintah daerah akan melibatkan kerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat, juga termasuk Agen PESIAR yang ditunjuk langsung oleh pemerintah desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa tertentu, penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa. Hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN. Ia menambahkan, Program PESIAR menjadi salah satu langkah strategis yang membawa Kabupaten Merauke dan sejumlah wilayah lainnya yang berada di Provinsi Papua Selatan meraih UHC. Bahkan, Kabupaten Merauke ini juga telah berhasil mendapat predikat UHC Non Cut Off. Artinya, penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dapat langsung menjadi peserta JKN aktif tanpa menunggu bulan berikutnya. &ldquo;Khusus di wilayah kerja Kantor BPJS Kesehatan Cabang Merauke, terdapat 10 jumlah desa, salah satunya termasuk Desa Rimba Jaya yang melibatkan satu Agen Pesiar di tiap-tiap desa. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang menunjukkan komitmennya untuk mendukung implementasi Program PESIAR. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang terlindungi ke dalam Program JKN dan akses terhadap pelayanan kesehatan juga semakin mudah,&rdquo; tambah David. David menambahkan, Program PESIAR yang menyasar masyarakat di tingkat desa ini juga bisa disinergikan dengan program pemerintah daerah untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dimulai di tingkat desa, seperti penyisiran ibu hamil yang belum terjamin Program JKN, pencegahan stunting hingga kemiskinan ekstrim akibat ketidakmampuan finansial dalam mengakses pelayanan kesehatan. &ldquo;Pemetaan data peserta JKN non-JKN serta upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk, khususnya di Desa Rimba Jaya yang belum terjamin kepesertaan JKN merupakan langkah penting untuk mewujudkan akses kesehatan yang mudah di wilayah tersebut. Dengan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, harapannya Program PESIAR dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,&rdquo; tambah David. Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan yang terus menghadirkan program strategis untuk memastikan masyarakat terlindungi ke dalam Program JKN hingga ke tingkat desa. Melalui Program PESIAR, menurutnya bisa menjadi salah satu upaya bersama yang dilakukan untuk memastikan masyarakat terdaftar ke dalam Program JKN dan bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah. &ldquo;Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Provinsi Papua Selatan hingga di Kabupaten Merauke juga harus bekerja sama dan menguatkan sinergi untuk menyampaikan data yang sebenarnya. Begitu juga Program PESIAR, nantinya Agen PESIAR yang ditunjuk bisa turun langsung ke lapangan dan harapannya bisa berkoordinasi dengan mudah agar data-data yang dimiliki bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga kepesertaan yang nantinya didaftarkan oleh pemerintah daerah bisa diberikan kepada masyarakat yang berhak,&rdquo; ungkap Agustinus. Dirinya menambahkan bahwa kehadiran Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan merupakan sebagai bentuk kehadiran negara untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Namun, hingga saat ini masih terdapat wilayah yang jumlah kepesertaan JKN belum optimal. &ldquo;Untuk itu, kami juga menciptakan Merauke sebagai kampung digital. Harapannya ini juga bisa diintegrasikan ke Program JKN sehingga akses masyarakat untuk mendaftarkan kepesertaan JKN bisa semakin mudah,&rdquo; tambah Agustinus. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Justina E. Sianturi mengapresiasi atas implementasi Program PESIAR yang dilaksanakan di tingkat desa untuk meningkatkan kepesertaan JKN. Menurutnya, Program PESIAR ini juga membantu pemanfaatan dana desa agar terciptanya kampung UHC, yaitu kampung yang sehat dan akses pelayanan kesehatan yang mudah diakses hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia menyebut, jumlah cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Merauke sudah berhasil mendapat predikat UHC dengan capaian di atas 99%. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke untuk meningkatkan derajat hidup dan kesehatan seluruh masyarakat. &ldquo;Di Kabupaten Merauke, terdapat 22 distrik. Khusus di distrik Merauke, terdapat 5 kampung dan 11 kelurahan. Harapannya, dengan sinergi yang dibangun dengan BPJS Kesehatan bisa terus dilakukan untuk memperluas cakupan kepesertaan dan bisa meningkatkan mutu layanan melalui kecepatan dan kepastian pelayanan agar seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah,&rdquo; kata Justina.

Program PESIAR BPJS Kesehatan menyasar masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dimulai di tingkat desa.

Program PESIAR, Kunci Utama Kabupaten Merauke Sukses Capai Predikat UHC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/WhatsApp-Image-2024-06-12-at-081452-1582233579.jpg" alt="RSUD Soewandhie Surabaya." width="100%">
<figcaption>RSUD Soewandhie Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya. Hal itu merupakan komitmen pemkot dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Surabaya melalui program universal health coverage (UHC). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program pelayanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP dan KK Surabaya itu sudah berjalan sejak April 2021. &rdquo;Jadi mulai April 2021 seluruh warga KTP Surabaya di manapun rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota, cukup dengan KTP sudah bisa dilayani kesehatannya,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014751068/curanmor-resahkan-warga-wali-kota-surabaya-eri-cahyadi-bahas-penanganan-bersama-forkopimda-dan-rtrw">Curanmor Resahkan Warga, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bahas Penanganan Bersama Forkopimda dan RT/RW</a> Wali Kota Eri berharap, program UHC dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Surabaya. Selain itu, memastikan warga Surabaya mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. &rdquo;Jadi jangan ragu untuk berobat jika sakit, karena Pemkot Surabaya hadir untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi warga,&rdquo; ujar Eri. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina menjelaskan, dengan program UHC, seluruh warga Kota Surabaya dapat memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan adil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014750992/kadin-surabaya-soroti-implementasi-sertifikasi-halal-belum-maksimal">Kadin Surabaya Soroti Implementasi Sertifikasi Halal Belum Maksimal</a> Nanik menjelaskan, skema pendaftaran program UHC, dilakukan Pemkot Surabaya ke BPJS Kesehatan. Sumber dana program, berasal dari APBD Surabaya, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), Pajak Rokok, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kesehatan. &rdquo;Dengan warga Kota Surabaya ter-cover dalam program UHC, akan mempermudah akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan status kesehatan,&rdquo; ujar Nanik Sukristina. Menurut dia, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun agar warga bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Besaran anggaran tersebut, mencukupi kebutuhan pembiayaan premi kepesertaan BPJS bagi seluruh warga Surabaya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014750788/indonesia-impor-sampah-australia-hingga-jepang-mahasiswa-3-universitas-dari-surabaya-gelar-aksi-teatrikal">Indonesia Impor Sampah Australia hingga Jepang, Mahasiswa 3 Universitas dari Surabaya Gelar Aksi Teatrikal</a> &rdquo;Untuk anggaran UHC 2024, Rp 527,980 miliar. Sedangkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 1.234.187 jiwa,&rdquo; ungkap Nanik Sukristina. Selain itu, Nanik menambahkan, program UHC mencakup semua fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yakni, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yakni Puskesmas dan Klinik Pratama. Kemudian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (KRTL), yang terdiri atas rumah sakit dan klinik utama. &rdquo;Layanan kesehatan pada program UHC sesuai dengan program layanan di BPJS Kesehatan,&rdquo; jelas Nanik. Sekarang ini, ada total 226 Fasyankes di Surabaya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam program UHC. Ratusan Fasyankes tersebut, terdiri atas 45 rumah sakit, 14 klinik utama, 104 klinik pratama, 63 puskesmas. Nanik menerangkan, pemkot juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program UHC. Hal itu dilakukan melalui rekonsiliasi data antara Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), dengan BPJS Kesehatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014750540/pemkot-surabaya-verifikasi-ulang-61750-kk-terancam-diblokir">Pemkot Surabaya Verifikasi Ulang 61.750 KK Terancam Diblokir</a> Selain monitoring, Nanik menyebut, pemkot juga melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan hanya warga ber-KTP dan domisili Surabaya yang mendapatkan manfaat program UHC. &rdquo;Kita lakukan pengecekan status kependudukan melalui DWH (Data Warehouse) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan status domisili warga,&rdquo; kata Nanik Sukristina. Menurut dia, warga yang tidak mampu dapat dioptimalkan masuk sebagai peserta PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan bagi warga yang mampu, dapat mendaftar sebagai peserta BPJS mandiri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014748672/korsleting-listrik-nenek-asal-surabaya-jadi-korban-kebakaran">Korsleting Listrik, Nenek Asal Surabaya Jadi Korban Kebakaran</a> &rdquo;Bagi warga pekerja dapat didaftarkan pemberi kerja,&rdquo; ucap Nanik Sukristina.

Pemkot Surabaya gelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya

Butuh Rp 500 Miliar Per Tahun untuk Program Berobat Gratis di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/bpjs_gratis-2918973411.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Dok. JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Dok. JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mengaktifkan program universal health coverage (UHC) tahun ini. Pemkab Sidoarjo akan men-cover BPJS Kesehatan gratis kepada 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo. Awal Januari, jaminan kesehatan itu mulai dapat dimanfaatkan warga Sidoarjo. Universal health coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Sidoarjo di-launching di Pendopo Delta Wibawa, Senin (29/1). Asdep Bidang Kepesertaan dan Mutu Pelayanan Kedeputian Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi didampingi Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita serta Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman hadir dalam kesempatan itu.&nbsp; Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo M. Ainur Rahman mengatakan, diaktifkannya kembali UHC menjadi bukti komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap perlindungan kesehatan masyarakat Sidoarjo. Kebijakan itu menjadi salah satu dari 17 program prioritas bupati dan wakil bupati Sidoarjo. &rdquo;Ini merupakan bentuk komitmen yang kuat Pemkab Sidoarjo bagaimana program UHC ini sebuah bentuk kebijakan untuk melindungi kesehatan seluruh warga Sidoarjo,&rdquo; ucap Ainur Rahman. Dia mengatakan, launching kembali UHC menjadi bentuk komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada warga Sidoarjo. Diharapkan kebijakan UHC tersebut akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. &rdquo;Dengan UHC ini diharapkan tingkat pelayanan kesehatan dan tingkat kesehatan masyarakat Sidoarjo semakin tinggi,&rdquo; ujar Ainur Rahman. Menurut dia, kesehatan menjadi urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kesehatan juga menjadi tolak ukur Indeks Pembangunan Manusia sebuah wilayah. Peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat harus terus dijaga. &rdquo;Pasca launching ini bukan berarti akhir dari segalanya, namun ini awal dari proses panjang kita bagaimana menjaga komitmen dan meningkatkan layanan kesehatan yang harus kita berikan kepada masyarakat,&rdquo; tutur Ainur Rahman. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita menjelaskan, 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo yang ter-cover BPJS Kesehatan gratis itu masuk dalam segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja pemerintah daerah. Mereka mendapatkan hak rawat kelas tiga di rumah sakit yang menerima pasien BPJS Kesehatan. &rdquo;Terdapat 25 rumah sakit di Sidoarjo yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada semester satu 2023 sejumlah 1.982.938 jiwa dengan peserta aktif sebanyak 1.500.935 jiwa sehingga untuk jumlah persentase peserta aktif pada saat ini adalah 75,69 persen,&rdquo; ungkap Yessy Novita. Sementara itu, Asdep Bidang Kepesertaan dan Mutu Pelayanan Kedeputian Wilayah VII BPJS Kesehatan Jatim Aryo Pambudi mengapresiasi capaian UHC yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Cakupan 75 persen peserta aktif BPJS Kesehatan warga Sidoarjo menjadikan Kabupaten Sidoarjo berstatus UHC privilege non cut off. &rdquo;Yang dimaksud non cut off itu, masyarakat yang memiliki KTP Sidoarjo dapat didaftarkan melalui mekanisme yang dilakukan Dinas Sosial dan kepesertaan bisa langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu,&rdquo; ucap Aryo Pambudi. Aryo Pambudi berharap, status UHC Kabupaten Sidoarjo dapat terus terjaga. Dengan begitu pelayanan kesehatan masyarakat Sidoarjo dapat terjaga. &rdquo;Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada bupati beserta wakil bupati, ketua DPRD, kepala OPD, camat, kepala desa dan seluruh pihak yang sudah berkomitmen bekerja keras sehingga Kabupaten Sidoarjo mencapai UHC,&rdquo; tutur Aryo Pambudi.

Pemkab Sidoarjo kembali aktifkan program UHC tahun ini, akan men-cover BPJS Kesehatan gratis warga Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo Kembali Aktifkan Program UHC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/WhatsApp-Image-2024-01-08-at-094923-2669209183.jpg" alt="Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita." width="100%">
<figcaption>Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Warga Sidoarjo penerima kesehatan gratis ada kabar bahagia. BPJS Kesehatan menegaskan jika penggunaan KTP untuk berobat bisa diaplikasikan sebagai pengganti kartu universal health coverage (UHC) di Sidoarjo. Saat ini, BPJS Kesehatan mulai mendata peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang bakal ditanggung Pemkab Sidoarjo. Mereka akan didaftarkan dalam program UHC. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo Yessy Novita menuturkan, telah menerima data yang akan didaftarkan dalam PBPU pada awal Januari. &rdquo;Mulai awal Januari, pemda telah memasukkan data-data para peserta PBPU. Minggu depan sudah bisa dikirim ke peserta,&rdquo; kata Yessy seperti dilansir dari Radar Sidoarjo Jawa Pos Group. Nah, data peserta PBPU Pemda dan BP yang didaftarkan Pemkab Sidoarjo mencapai 153.229 jiwa. Data tersebut diperbarui pada 18 Desember 2023. &rdquo;Ya, nanti jumlah peserta itu masih bisa bertambah atau berkurang. Karena menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,&rdquo; ungkap Yessy Novita. Dari data-data tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo tak berhenti memverifikasi berkas tujuan memastikan yang didaftarkan tersebut tidak ada kesalahan. Saat ini, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo tak lagi mencetak kartu lalu dikirim ke rumah-rumah peserta seperti awal peluncuran program UHC. Yessy menyampaikan, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo akan mengirim pemberitahuan bahwa warga penerima sudah terdaftar di PBPU Pemda dengan nomor kartu BPJS. &rdquo;Kalau mau dipakai berobat cukup menunjukkan KTP saja sudah bisa. Atau menggunakan Mobile JKN untuk mengetahui kartu BPJS secara virtual,&rdquo; terang Yessy Novita.

BPJS Kesehatan sebut penggunaan KTP untuk berobat bisa diaplikasikan gantikan kartu universal health coverage di Sidoarjo

Warga Sidoarjo Penerima Kesehatan Gratis Berobat Cukup Pakai KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BPJS-2.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Selasa (14/3)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Selasa (14/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memperluas  program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu dilakukan untuk mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.  “BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit)," ujarnya dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC), Selasa (14/3).  "BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” sambung Ghufron.  Sampai dengan 1 Maret 2023, ia mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sudah mencapai sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.  Oleh karena itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya UHC di Indonesia.  Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Ma'ruf Amin mengapresiasi komitmen pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Sementara itu, Ghufron mengungkapkan bahwa pihaknya terus-menerus berusaha agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS).  Hingga sejauh ini, ia mengaku bahwa penyelenggaraan program JKN-KIS sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem yang kuat dan andal. Oleh karena itu, pihaknya akan menjamin pelaksanaan kewajibannya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.  Ghufron memastikan dengan kondisi finansial BPJS yang sehat, tidak akan ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan di Indonesia.  "Bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit," ucapnya.  Dengan begitu, ia berharap fasilitas dan layanan yang lebih nyaman dapat diberikan  kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi.  "Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat," tegasnya.  "Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” pungkas Ghufron.

Lebih 90% Penduduk Terjamin JKN, BPJS Kesehatan Kawal UHC di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/UHC-SURABAYA-RAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Selangkah lagi, warga Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) yang terdaftar dalam program universal health coverage (UHC) bisa berobat secara gratis di lintas wilayah. Penerapannya tinggal menunggu MoU antara wali kota Surabaya, bupati Gresik, dan bupati Sidoarjo.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, Surabaya Raya sepakat menerapkan fasilitas berobat gratis lintas wilayah dengan dasar kepesertaan di BPJS Kesehatan. Tujuannya, memudahkan warga ketika hendak berobat. Misalnya, warga Surabaya yang rumahnya lebih dekat ke Sidoarjo bisa berobat di faskes Kota Delta. Begitu pula sebaliknya. ”Kami sudah berkomunikasi dengan Sidoarjo dan Gresik. Saat ini tinggal finalisasi,” ucap Nanik kemarin (25/12).  Menurut Nanik, beberapa waktu lalu, asisten tiga daerah yang membidangi UHC telah menggelar pertemuan. Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pun sudah menyiapkan teknis penerapan program tersebut. ”Ini MoU sudah disiapkan oleh bagian hukum. Tinggal menunggu tanda tangan kesepakatan tiga pimpinan daerah,” jelasnya.  Seluruh faskes di Surabaya dipastikan telah siap menjalankan kebijakan itu. Tinggal penyempurnaan agar bisa menampung pasien dari luar daerah. Nanik menegaskan, UHC lintas wilayah itu tidak akan mengganggu layanan kesehatan di Surabaya. ”Kami pastikan pelayanan di tempat kami selalu baik,” tegasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Surabaya, Pemkab Gresik, dan Pemkab Sidoarjo sepakat untuk saling membantu pelayanan kesehatan. Warga yang tinggal di tiga kota itu bisa berobat gratis lintas wilayah.  Gagasan tersebut muncul karena banyak warga Surabaya yang bekerja di Gresik dan Sidoarjo. Begitu pula sebaliknya. Dengan program itu, warga yang sakit saat bekerja bisa segera berobat. Tak perlu kembali ke kota asalnya.  Namun, program UHC tampaknya masih perlu disosialiasikan secara masif dan sejelas-jelasnya. Sebab, sejauh ini masih banyak warga yang tidak mengetahui prosedur pemanfaatan program UHC itu. Termasuk kepada pihak puskesmas, rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang telah bekerja dengan BPJS kesehatan.  Jika sosialiasi lemah, tentu sangat disayangkan. Sebab, program tersebut menguras anggaran sangat besar dari APBD masing-masing daerah. Totalnya ratusan miliar rupiah. Jangan sampai karena kurang sosialisasi, warga kurang mampu tetap mengeluarkan biaya, padahal sudah tercover UHC.

Minim Sosialisasi, Selangkah Lagi Program UHC di Surabaya Raya Dimulai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uhc

Berita Terkini