<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/ai-ue-1629581783.jpg" alt="Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence perlu diatur keberadaannya." width="100%">
<figcaption>Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence perlu diatur keberadaannya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Uni Eropa (UE) dikenal galak dengan beberapa aturan terkait digital. Berorientasi pada keselamatan masyarakat, UE salah satunya memiliki General Data Protection Regulations atau GDPR yang sejauh ini jadi "kiblat" banyak negara terkait aturan ekosistem digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baru lagi, UE resmi jadi wilayah negara pertama di dunia yang mengesahkan aturan terkait kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi kecerdasan buatan sendiri semakin populer setiap hari, tak heran, melihat potensi dan dampak negatifnya yang mungkin ditimbulkan, saat ini banyak negara di dunia sedang berusaha membentuk aturan baru terkait AI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hampir setiap produk, aplikasi, dan layanan yang kita gunakan saat ini memiliki integrasi AI atau sedang dalam proses memperolehnya. Namun, situasi ini membawa tantangan tertentu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Regulator di seluruh dunia mendesak agar perkembangan AI yang pesat harus dipantau dan mematuhi peraturan tertentu.&nbsp; Uni Eropa menyetujui versi final Undang-undang Kecerdasan Buatan, yang merupakan sebuah langkah terobosan dalam dunia regulasi AI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uni Eropa telah mengeluarkan Undang-undang ekstensif pertamanya yang mengawasi kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk menjamin kemajuan dan penerapan AI yang aman, etis, dan sadar hak asasi manusia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan menggunakan strategi berbasis risiko, Undang-undang ini menerapkan aturan yang lebih ketat untuk sistem berisiko tinggi. Perjanjian ini juga melarang praktik-praktik tertentu yang tidak etis, mewajibkan transparansi, dan menuntut penjelasan dalam sistem AI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harapannya adalah bahwa undang-undang ini akan berkontribusi pada pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab, menjadikannya alat yang berharga bagi masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pokok-pokok dari undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Pendekatan Berorientasi Risiko: Sistem kecerdasan buatan akan dikategorikan berdasarkan potensi tingkat bahaya. Sistem berisiko tinggi, seperti pengenalan wajah atau penilaian kredit, akan tunduk pada peraturan yang lebih ketat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Penerapan yang Dilarang: Praktik yang tidak etis, seperti menggunakan teknik tersembunyi atau memanipulasi emosi orang, akan dilarang dalam sistem kecerdasan buatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Transparansi dan Penjelasan: Sistem kecerdasan buatan wajib memberikan informasi tentang cara mereka beroperasi dan mengambil keputusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Diskriminasi, Bias, dan Ketidakadilan: Langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi, bias, dan ketidakadilan dalam sistem kecerdasan buatan juga telah dimasukkan dalam Undang-undang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti sudah disinggung di atas, Undang-undang Kecerdasan Buatan menandai langkah penting bagi masa depan AI. Undang-undang ini bertujuan untuk mendukung pengembangan dan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan etis di UE dan sekitarnya, serta mendorong transformasi AI menjadi alat yang bermanfaat bagi masyarakat.</div>

UE resmi jadi wilayah negara pertama di dunia yang mengesahkan aturan terkait kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Sah! Uni Eropa jadi Wilayah Negara Pertama yang Resmikan Undang-undang AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/01/images-15-1383272822.jpeg" alt="Ilustrasi: USB Type-C, standar pengisian daya paling modern saat ini. (PCMag)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: USB Type-C, standar pengisian daya paling modern saat ini. (PCMag).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Uni Eropa (UE) diketahui selalu menginginkan semua perangkat elektronik di pasarnya memiliki solusi pengisian daya tunggal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen supaya tidak memiliki terlalu banyak perangkat pengisian daya berbeda yang merepotkan.</p> <div dir="auto">Awal tahun ini, mereka mengesahkan undang-undang yang mendukung penggunaan antarmuka USB Type-C pada daftar perangkat termasuk ponsel dan tablet. Undang-undang ini memaksa iPhone 15 untuk beralih dari Lightning Port biasa ke port USB Type-C.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kini, Komisi Eropa mengumumkan sore ini bahwa USB Type-C akan menjadi standar umum untuk perangkat elektronik di UE mulai tahun 2024. Dalam posting-an terbarunya di X (sebelumnya Twitter), komisi tersebut mengatakan 'penantiannya akhirnya berakhir'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013685015/jangan-panik-saat-tersesat-di-tanah-suci-berikut-tips-bagi-jamaah-haji-yang-nyasar-saat-melaksanakan-rangkaian-ibadah">Jangan Panik Saat Tersesat di Tanah Suci, Berikut Tips Bagi Jamaah Haji yang Nyasar saat Melaksanakan Rangkaian Ibadah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai tahun 2024, USB-C akan menjadi standar umum untuk perangkat elektronik di UE. Ini berarti teknologi pengisian daya yang lebih baik, pengurangan limbah elektronik, dan lebih sedikit kerumitan dalam menemukan pengisi daya yang Anda perlukan," jelas Komisi Eropa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi Eropa mengumumkan dalam siaran persnya bahwa langkah ini mendukung peningkatan inovasi teknologi di bidang pengisian daya perangkat elektronik dan menghindari fragmentasi pasar. Menurut UE, solusi &ldquo;pengisian daya universal&rdquo; menggunakan USB Type-C akan tersedia untuk perangkat berikut pada tahun 2024:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013684999/soal-polemik-pembangunan-beach-club-raffi-ahmad-pengamat-kebijakan-publik-pertanyakan-kajian-amdal">Soal Polemik Pembangunan Beach Club Raffi Ahmad, Pengamat Kebijakan publik Pertanyakan Kajian Amdal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Smartphone&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Tablet</div> <div dir="auto">3. Kamera digital</div> <div dir="auto">4. Headphone</div> <div dir="auto">5. Headset</div> <div dir="auto">6. Speaker portabel</div> <div dir="auto">7. Konsol permainan genggam</div> <div dir="auto">8. E-Book reader</div> <div dir="auto">9. Earbud</div> <div dir="auto">10. Keyboard&nbsp;</div> <div dir="auto">11. Mouse</div> <div dir="auto">12. Sistem navigasi portabel</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013685003/apakah-resolusi-tahun-baru-masih-penting-begini-kata-psikolog">Apakah Resolusi Tahun Baru Masih Penting? Begini Kata Psikolog</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak berwenang juga mengatakan bahwa pada tahun 2026, semua laptop yang dijual di Pasar Eropa akan hadir dengan port USB Type-C. UE juga akan memberikan &ldquo;masa transisi&rdquo; bagi industri untuk memberikan waktu yang cukup bagi produsen untuk beradaptasi dengan peraturan baru.</div>

Uni Eropa (UE) diketahui selalu menginginkan semua perangkat elektronik di pasarnya memiliki solusi pengisian daya tunggal.

Tahun Baru Aturan Baru, Uni Eropa Segera Seragamkan Perangkat Pengisian Daya dengan USB Type-C

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/ai-944184443.jpg" alt="Teknologi AI mulai tren belakangan ini." width="100%">
<figcaption>Teknologi AI mulai tren belakangan ini.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Banyak negara tampaknya mulai resah dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang selain banyak manfaatnya, juga tak kalah banyak mudaratnya bagi kehidupan manusia saat ini. Dengan AI, beragam jenis kejahatan baru saat ini juga bermunculan, oleh karenanya, beberapa negara maju mulai mengambil langkah antisipatif untuk membuat aturan AI supaya bisa digunakan dengan penuh tanggung jawab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebuah dokumen bersama yang ditemukan oleh <em>Reuters</em> mengungkapkan bahwa Jerman, Prancis, dan Italia telah mencapai kesepakatan tentang cara mengatur AI di masa depan. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mempercepat perundingan di tingkat Eropa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga negara tersebut sepakat untuk membuat komitmen sukarela yang mengikat kepada penyedia AI besar/kecil di Uni Eropa (UE). Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa saat ini sedang merundingkan bagaimana UE dapat menemukan tempatnya di bidang baru ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Parlemen Uni Eropa mengusulkan &ldquo;RUU AI&rdquo; pada bulan Juni. RUU ini bertujuan untuk menghindari risiko keamanan yang ditimbulkan oleh aplikasi AI dan menghindari dampak diskriminatif. Namun, pihaknya tidak ingin memperlambat kekuatan inovatif teknologi baru ini di Eropa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama diskusi, Parlemen Eropa mengusulkan agar kode etik tersebut pertama-tama hanya mengikat penyedia AI besar, terutama dari Amerika Serikat.</div> <div dir="auto">Namun, tiga pemerintah Uni Eropa telah memperingatkan mengenai keunggulan kompetitif yang terlihat dari pemasok kecil di Eropa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari Gizchina, mereka mengatakan hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap keamanan penyedia yang lebih kecil ini, sehingga menyebabkan lebih sedikit pelanggan. Oleh karena itu, mereka akhirnya sepakat bahwa &ldquo;aturan perilaku dan transparansi harus mengikat semua orang.&rdquo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Ekonomi Jerman, yang bersama-sama bertanggung jawab atas topik ini dengan Kementerian Urusan Digital, mengatakan bahwa undang-undang dan kontrol negara seharusnya tidak mengatur AI itu sendiri, namun penggunaannya. Pengembangan model AI yang belum digunakan atau dipasarkan tidak boleh diatur oleh negara saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Poin-Poin Penting Perjanjian</div> <div dir="auto">Makalah bersama yang dilihat oleh Reuters menguraikan poin-poin penting dari perjanjian tersebut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Komitmen Sukarela yang Mengikat: Ketiga negara mendukung komitmen sukarela yang mengikat untuk semua penyedia AI di UE, terlepas dari ukuran atau asal mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Mengatur Penerapan, Bukan Teknologi: Fokus peraturan ini adalah mengatur penerapan AI, bukan pada teknologi itu sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang AI sekaligus membatasi risiko terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Otoritas Pemantauan Kepatuhan Eropa: Perjanjian tersebut mengusulkan pembentukan otoritas Eropa untuk memantau kepatuhan terhadap standar regulasi AI di UE.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Perdebatan Institusi UE mengenai UU AI: Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan UE saat ini sedang merundingkan posisi UE di bidang AI. Parlemen memperkenalkan &ldquo;Undang-undang AI&rdquo; pada bulan Juni, yang bertujuan untuk menghindari risiko keselamatan dari penerapan AI dan menghindari dampak diskriminatif tanpa menghambat kekuatan inovatif teknologi di Eropa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Perekonomian Jerman, yang bertanggung jawab atas masalah ini bersama dengan Kementerian Urusan Digital, menekankan bahwa negara tidak boleh mengatur AI itu sendiri, melainkan penggunaannya. Strategi AI Nasional Pemerintah Federal Jerman bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta mendanai penerapan AI agar bermanfaat bagi masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan ini sejalan dengan kesepakatan bersama yang dicapai Jerman, Prancis, dan Italia. Hal ini juga mendukung komitmen sukarela yang mengikat bagi penyedia AI besar dan kecil di Uni Eropa. Strategi Jerman mengusulkan beberapa reformasi kebijakan dan inisiatif untuk pelatihan dan pendidikan formal, dengan fokus khusus pada pembentukan pendidik, pelatih, dan masyarakat umum untuk memastikan tingkat pendidikan AI yang berkualitas tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Jerman juga berkontribusi pada upaya OECD mengenai AI dan mendukung Prinsip OECD tentang AI, yang bertujuan membantu pembuat kebijakan menerapkan prinsip-prinsip ini. Perancis juga telah secara aktif mengadvokasi peraturan skala global untuk kecerdasan buatan (AI) dan mengakui Amerika Serikat sebagai mitra penting dalam upaya ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Perancis Macron mengusulkan agar platform seperti G7 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) cocok untuk menetapkan peraturan global untuk AI pada akhir tahun 2023. Politisi Perancis menekankan pentingnya memastikan keselamatan, meminimalkan bias, dan mendorong transparansi dalam sistem AI, sekaligus mendorong fleksibilitas untuk mendorong inovasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perancis bertujuan untuk memposisikan dirinya sebagai pusat pengembangan AI dan bekerja sama dengan Undang-Undang AI yang inovatif dari UE sambil mengadvokasi peraturan global. Selain itu, Presiden Perancis Macron telah memperingatkan terhadap peraturan AI yang terlalu membatasi dan menghukum, dengan menekankan perlunya mengatur penggunaan AI dibandingkan teknologi itu sendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pendirian Italia terhadap peraturan AI difokuskan pada pembentukan kerangka peraturan etis untuk AI yang berkelanjutan dan dapat dipercaya. Kementerian Pembangunan Ekonomi Italia merilis versi rancangan strategi AI Nasional pada bulan Oktober 2020, yang menyoroti pentingnya memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan sistem AI untuk merangsang kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam ekosistem AI yang berkembang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Strategi Italia juga menekankan perlunya mendorong penelitian dan inovasi AI untuk meningkatkan daya saing kewirausahaan, mendukung jaringan dan kemitraan internasional, mengembangkan infrastruktur data untuk aplikasi AI, dan meningkatkan layanan publik melalui adopsi dan penggunaan sistem AI yang lebih luas.</div>

Ketiga negara tersebut sepakat untuk membuat komitmen sukarela yang mengikat kepada penyedia AI besar/kecil di Uni Eropa (UE).

Resah dengan Teknologi AI, Jerman Bersama Perancis dan Italia Sepakat Kolaborasi Bikin Aturan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/tiktok-1632071119.jpg" alt="Ilustrasi &ndash; Logo TikTok." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi &ndash; Logo TikTok.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Pekan ini CEO TikTok, Shou Zi Chew, akan bertemu dengan beberapa pimpinan Uni Eropa.</p> <p>Shou Zi Chew disebutkan akan bertemu dengan kepala industri Uni Eropa Thierry Breton, kepala digital Uni Eropa Vera Jourova, dan kepala antimonopoli Uni Eropa Didier Reynders di Brussels, Belgia.</p> <p>Dilansir dari Antara, Senin (6/11), kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Zi Chew ke Brussels di tengah peningkatan pengawasan regulasi terhadap peran TikTok dalam penyebaran disinformasi setelah serangan Hamas terhadap Israel bulan lalu dan perang Israel-Hamas di Gaza.</p> <p>Rencananya, Bos TikTok tersebut akan bertemu dengan kepala industri UE pada tanggal 6 November.</p> <p>Sedangkan pertemuan dengan kepala digital UE dan kepala antimonopoli UE akan dilaksanakan pada tanggal 7 November.</p> <p>Menurut juru bicara TikTok, platformnya akan memberikan komisioner-komisioner pembaruan tentang rezim keamanan data TikTok yang disebut&nbsp;&ldquo;Projek Clover&rdquo; yang mulai menyimpan data pengguna Eropa secara lokal tahun ini.</p> <p>TikTok sendiri telah memiliki pusat data di Dublin, Irlandia dan saat ini sedang membangun dua pusat data lagi di Irlandia dan Norwegia.</p> <p>Zi Chew juga menambahkan bahwa akan memberi informasi tentang kepatuhan perusahaan terhadap peraturan konten daring Uni Eropa yang baru dikenal sebagai Digital Services Act.</p> <p>Digital Service Act disebut mewajibkan Big Tech untuk melakukan lebih banyak hal dalam melawan konten daring ilegal dan berbahaya di platform mereka.</p> <p>Bulan lalu,&nbsp;kepala industri Uni Eropa, Breton memberi TikTok batas waktu hingga 25 Oktober untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah tanggap krisisnya.</p> <p>Breton juga memerintahkan perusahaan TikTok untuk memberikan rincian pada tanggal 8 November tentang bagaimana cara melindungi integritas pemilu dan minoritas secara daring di platformnya.</p> <p>Sebelumnya, Uni Eropa secara resmi telah membuka penyidikan terhadap perusahaan X atau yang dulu dikenal dengan Twitter.</p> <p class="class-paragraph">Penyelidikan UE tersebut dilakukan guna memastikan bahwa platform X mematuhi Digital Service Act (DSA) menyusul serangan Hamas ke Israel pada awal oktober dan serangan udara Israel ke Gaza.</p> <p>Permintaan penyidikan itu dilakukan setelah adanya indikasi yang diterima oleh layanan komisi UE mengenai dugaan penyebaran konten ilegal dan disinformasi, khususnya penyebaran konten terorisme, dan kekerasan serta ujaran kebencian.</p> <p>***</p>

CEO TikTok, Shou Zi Chew, dijadwalkan segera bertemu dengan beberapa pimpinan Uni Eropa, berkaian dengan disinformasi Israel-Hamas.

CEO TikTok Akan Temui Pimpinan Tertinggi Uni Eropa, Berkaitan Penyebaran Disinformasi Israel-Hamas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/Amazon-2133446910.jpg" alt="Negara-negara Uni Eropa memiliki komitmen untuk melindungi hutan hujan Amazon di Manaus, Brasil. (Sumber: REUTERS/Bruno Kelly)" width="100%">
<figcaption>Negara-negara Uni Eropa memiliki komitmen untuk melindungi hutan hujan Amazon di Manaus, Brasil. (Sumber: REUTERS/Bruno Kelly)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Uni Eropa (UE) pada Jumat (15/9) mendukung rencana untuk melindungi hutan hujan Amazon.&nbsp;Uni Eropa berjanji untuk mengoordinasikan kontribusi keuangan dari anggotanya untuk memastikan uang tersebut dibelanjakan sebagaimana dimaksud dalam skema investasi Global Gateway-nya.</p> <div>Tim Eropa, yang mencakup negara-negara anggota UE dan lembaga-lembaga seperti Bank Investasi Eropa, akan mengoordinasikan dana sebesar 260 juta Euro atau setara dengan Rp 4 triliun yang telah dijanjikan oleh Spanyol, Italia, Swedia, Prancis, Jerman, dan Belanda untuk mengekang deforestasi di Amazon.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, UE akan menambahkan jumlah yang tidak diungkapkan untuk melindungi hutan dari penebangan kayu dari skema investasi Global Gateway UE di Amerika Latin, di mana perlindungan hutan hujan Amazon adalah salah satu proyek utamanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Di bawah proyek Global Gateway, UE berjanji pada Juli untuk menginvestasikan 45 miliar Euro atau sekitar Rp 730 triliun di Amerika Latin pada 2027 dan skema ini akan dibahas lebih rinci pada Jumat (15/9) di antara para menteri keuangan UE dan Amerika Latin di Santiago de Compostela, Spanyol.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012707131/usung-misi-taklukkan-rekor-dunia-di-sungai-amazon-2-mantan-marinir-diserang-bajak-laut">Usung Misi Taklukkan Rekor Dunia di Sungai Amazon, 2 Mantan Marinir Diserang Bajak Laut</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Para menteri berupaya memastikan dana tersebut dikirimkan dan dibelanjakan sebagaimana mestinya, kata seorang sumber yang mengetahui langsung mengenai perundingan tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, dilansir dari Reuters.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Di masa lalu, komisi ini dikritik karena menjanjikan investasi dalam jumlah besar ke daerah-daerah berkembang tanpa adanya mekanisme untuk memverifikasi bahwa dana tersebut benar-benar dicairkan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kini komisi ini akan memimpin koordinasi aliran dana, mengintegrasikan sumbangan masing-masing negara ke dalam platform donor yang diluncurkan oleh&nbsp;<em>Inter-American Development Bank</em>&nbsp;(IDB) pada Jumat (15/9) di sela-sela pertemuan para menteri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Lebih dari separuh perusakan hutan hujan tropis tua secara global terjadi di Amazon dan hutan yang berbatasan sejak 2002.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hutan hujan, khususnya Amazon, menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar dan berperan penting dalam membentuk iklim bumi, sehingga menjadikannya penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berfungsi untuk mencegah perubahan iklim.<br /> <div>&nbsp;</div> <div>***</div> </div>

Negara-negara Uni Eropa sepakat akan memiliki komitmen untuk melindungi hutan hujan Amazon di Manaus, Brasil.

Negara-negara Uni Eropa Sepakat Tingkatkan Perlindungan Hutan Hujan Amazon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/lithium-769989232.jpg" alt="ILUSTRASI. Mulai 2027, UE wajibkan desain smartphone memiliki baterai yang mudah dibongkar dan dipasang sendiri oleh pengguna, desain yang kita kenal 10 tahun lalu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Mulai 2027, UE wajibkan desain smartphone memiliki baterai yang mudah dibongkar dan dipasang sendiri oleh pengguna, desain yang kita kenal 10 tahun lalu.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sepuluh tahun lalu, kita masih bisa menggunakan ponsel dengan baterai yang bisa dilepas atau diganti. Saat itu, baterai cadangan juga dijual di toko-toko sebagai aksesori atau <em>spare part</em> yang bisa diganti sendiri oleh pengguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dengan hadirnya iPhone, semuanya berubah. Apple menetapkan aturan yang benar-benar baru untuk segmen tersebut dengan membuat <em>smartphone</em> dengan sistem baterai tanam atau dikenal dengan istilah <em>unibody</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Konsep ponsel pintar demikian membuat baterai jadi tidak bisa dilepas dengan mudah oleh pengguna. Jika terjadi kerusakan atau ada keperluan dengan sektor baterai, pengguna harus pergi ke pusat layanan untuk dibuka oleh teknisi khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini jelas merepotkan pengguna jika baterai mereka suatu saat bermasalah dan perlu dilakukan penggantian. Tidak bisa dilakukan seorang diri. Harus oleh teknisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kembalinya baterai yang dapat dilepas mungkin sedang dalam perjalanan. Hal ini setelah legislator Eropa mengerjakan regulasi di bidang produk teknologi, dan dikabarkan sukses dengan rencana baru mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bagian dari program hak perbaikan yang lebih luas, legislator di Uni Eropa (UE) akan memaksa produsen <em>smartphone</em> untuk mengembalikan ponsel dengan konsep baterai yang dapat diganti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, perangkat perlu dibangun sedemikian rupa sehingga tidak diperlukan alat atau keterampilan khusus untuk mengganti baterainya. Kabar baiknya lagi, keputusan ini hampir diterima dengan suara bulat di Parlemen Eropa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih tepatnya, itu adalah keputusan yang melarang penggunaan bahan perekat dalam menyambung komponen. Ini secara otomatis akan membuat perbaikan lebih mudah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain berdampak langsung kepada pengguna, hal ini tentunya akan berdampak pada lingkungan juga karena lebih sedikit perangkat yang akan dibuang hanya karena sumber energi yang habis. Namun aturan ini tampaknya akan mendapat tentangan dari para produsen <em>smartphone</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, tidak hanya untuk <em>smartphone</em>, aturan ini juga akan berkenaan dengan perangkat portable lainnya. Kamera dan tablet juga akan kena aturan ini dan diwajibkan untuk memiliki desain yang baterainya bisa dibongkar dan dipasang dengan mudah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Parlemen Eropa sangat mendukung aturan baru tersebut, dengan 587 suara mendukung, hanya sembilan menentang, dan 20 abstain. Adapun langkah selanjutnya, Dewan Eropa "sekarang harus secara resmi mendukung teks tersebut sebelum dipublikasikan di Jurnal Resmi UE segera setelah itu dan mulai berlaku."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Android Authority, Undang-undang tersebut mulai berlaku pada awal tahun 2027, tetapi UE dapat menundanya jika produsen menunjukkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mematuhinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengingat hanya UE yang membuat peraturan semacam ini, patut dipertanyakan bagaimana mereka akan menanggapi keputusan ini. Sebab mengembalikan teknologi produksi ke level 10 tahun lalu jelas akan sangat sulit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, untuk menyesuaikan rencana dan fasilitas produksi mereka dengan keputusan ini, tampaknya produsen akan punya cukup waktu.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, kita kemungkinan akan menggunakan ponsel seperti yang kita kenal dulu&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setidaknya untuk empat tahun lagi. Seperti apa tampilan ponsel pada masa depan, masih harus dilihat. Setelah tenggat waktu yang ditentukan, pabrikan harus menemukan cara untuk menghadapi tantangan ini.</div>

Legislator di Uni Eropa (UE) akan memaksa produsen smartphone untuk mengembalikan ponsel dengan konsep baterai yang dapat diganti.

Parlemen UE Sahkan Aturan Ponsel yang Dijual di Eropa Wajib Bisa Lepas Baterai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/META.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Meta disebut tengah mempersiapkan medsos lainnya untuk melawan Twitter. (Business Today)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Meta disebut tengah mempersiapkan medsos lainnya untuk melawan Twitter. (Business Today).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Meta, perusahaan induk Facebook baru saja menghadapi denda EUR 1,2 miliar atau berkisar Rp 19,2 triliun lebih oleh Uni Eropa (UE). Meta dianggap melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) atau General Data Protection Regulation.</p> <p>Denda tersebut datang sebagai akibat dari kegagalan Meta untuk melindungi data pribadi pengguna di Eropa dari aktivitas pengawasan layanan keamanan Amerika. Dengan GDPR, wilayah UE memang diketahui memiliki aturan yang sakti terkait perlindungan data masyarakat.</p> <p>Dilansir dari European Data Protection Board, Komisi Perlindungan Data Irlandia, yang membuat keputusan tersebut, menyatakan bahwa transfer data Meta ke Amerika Serikat (AS) tidak cukup mengatasi risiko terhadap hak dan kebebasan dasar individu.</p> <p>Perusahaan menggunakan klausul kontrak standar (SCC) untuk mentransfer data ke AS. Meski demikian, mengacu pada aturan setempat, tindakan ini dianggap tidak memadai setelah keputusan pengadilan tertinggi UE.</p> <p>Selain denda yang memecahkan rekor tertinggi bagi Meta, perusahaan teknologi ini juga diberikan tenggat waktu lima bulan untuk menghentikan transfer data pribadi ke AS. Dan, tenggat waktu enam bulan untuk menghentikan pemrosesan dan penyimpanan data pribadi yang ditransfer secara tidak sah dari UE di AS.</p> <p>Keputusan ini merupakan bagian dari perselisihan yang sedang berlangsung yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Facebook dan perusahaan lain. Pengadilan tertinggi UE membatalkan perjanjian UE-AS yang mengatur transfer data pada tahun 2020 karena kekhawatiran tentang perlindungan data di AS.</p> <p>Selanjutnya, otoritas memerintahkan Facebook untuk berhenti mentransfer data ke AS menggunakan mekanisme alternatif seperti klausul kontrak.</p> <p>Upaya telah dilakukan untuk membuat perjanjian aliran data UE-AS yang baru, dan pengganti untuk perjanjian Privacy Shield yang sudah tidak berlaku diusulkan pada Desember 2022. Denda yang dikenakan pada Meta bertepatan dengan ulang tahun kelima GDPR, yang dianggap sebagai standar global untuk perlindungan privasi.</p> <p>Meta bermaksud untuk menentang keputusan dan denda tersebut serta menekankan potensi kerugian bagi jutaan orang yang menggunakan Facebook setiap hari. Perusahaan memperingatkan bahwa jika terpaksa berhenti menggunakan klausul kontrak tanpa alternatif yang sesuai, mungkin harus menutup layanan seperti Facebook dan Instagram di Eropa.</p> <p>Di bawah GDPR, regulator UE memiliki wewenang untuk mengenakan denda hingga empat persen dari pendapatan tahunan perusahaan untuk pelanggaran berat. Komisi Perlindungan Data Irlandia juga telah menjadi regulator privasi terkemuka untuk perusahaan teknologi besar yang hadir di UE, termasuk Meta dan Apple.</p>

Meta, perusahaan induk Facebook baru saja menghadapi denda EUR 1,2 miliar atau berkisar Rp 19,2 triliun lebih oleh Uni Eropa (UE).

Dituding Salah Gunakan Data Pengguna, Meta Didenda Rp 19 Triliun oleh Uni Eropa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/images-2023-04-06T235808590-3655899837.jpg" alt="Ilustrasi: UE siap mengambil langkah penting di industri semikonduktor untuk mengurangi ketergantungan dri AS dan Asia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: UE siap mengambil langkah penting di industri semikonduktor untuk mengurangi ketergantungan dri AS dan Asia.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Uni Eropa (UE) bersiap mengambil langkah signifikan untuk memperkuat industri semikonduktor. Ini sekaligus bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok Amerika Serikat (AS) dan Asia di tengah gangguan rantai pasokan global.</p> <p>Dengan Undang-Undang Chip UE, rencana senilai EUR 43 miliar atau berkisar Rp 701 triliun lebih, berambisi untuk bisa menggandakan bagiannya dari produksi chip global menjadi 20 persen dalam satu dekade. Saat negara-negara UE dan anggota parlemen bersiap untuk bertemu pada 18 April untuk menyelesaikan rincian pendanaan, persetujuan atas "Chips Act" tampaknya sudah dekat.</p> <p>Undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkuat industri semikonduktor Eropa dan mengurangi ketergantungan pada AS dan Chip Asia, mengikuti masalah rantai pasokan global yang melanda bisnis Eropa di berbagai sektor.</p> <p>Tujuan utama undang-undang tersebut adalah untuk menggandakan bagian UE dari output chip global menjadi 20 persen dalam satu dekade. Pengumuman tersebut menyusul AS memperkenalkan "Chips for America Act" miliknya sendiri untuk bersaing dengan sektor teknologi Tiongkok.</p> <p>Negara-negara Uni Eropa dan anggota parlemen akan bertemu di sesi Parlemen Eropa di Strasbourg pada 18 April, di mana mereka diharapkan menyepakati rincian pendanaan untuk Undang-Undang tersebut.</p> <p>Awalnya, Komisi Eropa menyarankan pendanaan hanya untuk pabrik chip tingkat lanjut. Namun, pemerintah dan pembuat Undang-undang UE kini telah memperluas cakupan untuk mencakup seluruh rantai nilai, seperti chip lama dan fasilitas penelitian dan desain.</p> <p>Dilansir via <em>South China Morning Post</em>, salah satu pendorong utama ekspansi ini adalah IMEC yang berbasis di Belgia, pusat inovasi terkemuka dalam nanoelektronika dan teknologi digital, dengan lebih dari 600 pemain industri utama. Anggota parlemen melihat IMEC sebagai alasan penting untuk berinvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan UE.</p> <p>Keputusan untuk mendukung seluruh rantai nilai juga meredakan kekhawatiran dari negara-negara UE yang lebih kecil tentang ketertinggalan. Misalnya, Intel tertarik dengan "Chips Act" dan memilih Jerman untuk kompleks manufaktur mega chip barunya. Demikian pula, perusahaan Prancis-Italia STMicroelectronics telah bermitra dengan GlobalFoundries untuk membangun pabrik chip senilai EUR 6,7 miliar di Prancis, yang didukung oleh pemerintah Prancis.</p> <p>Ketika Undang-Undang Chips UE semakin mendekati persetujuan, Uni Eropa mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan industri semikonduktornya dan mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal. Keberhasilan prakarsa ini akan sangat penting dalam mengamankan posisi UE dalam lanskap teknologi global dan mengatasi krisis rantai pasokan semikonduktor yang sedang berlangsung.</p>

Ini sekaligus bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok Amerika Serikat (AS) dan Asia di tengah gangguan rantai pasokan global.

Kurangi Ketergantungan dari AS dan Asia, UE Pilih Matangkan Industri Semikonduktor Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uni-eropa-akui-juan-guaido-presiden-interim-venezuela_c_279938.jpg" alt="Parlemen Uni Eropa (UE) mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Interima Venezuela secara de facto pada hari Kamis (31/1)" width="100%">
<figcaption>Parlemen Uni Eropa (UE) mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Interima Venezuela secara de facto pada hari Kamis (31/1)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Uni Eropa (UE) akan menetapkan target produksi setidaknya 40 persen dari permintaan teknologi bersih pada tahun 2030, kata presiden badan eksekutif UE, Rabu.<br /> <br /> Berbicara pada sesi pleno Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa komisi tersebut akan mengajukan dua rancangan hukum minggu ini, Undang-Undang Industri Nol Bersih (Net-Zero Industry Act) dan Undang-Undang Bahan Baku Kritis (Critical Raw Materials Act) untuk mendukung modernisasi dan kemandirian industri Eropa.<br /> <br /> ’’Dengan Net-Zero Industry Act, kami menetapkan ambisi. Pada tahun 2030, kami ingin dapat menghasilkan setidaknya 40% dari teknologi bersih yang dibutuhkan,” ujarnya merujuk pada proses pengurangan dampak negatif lingkungan melalui peningkatan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.<br /> <br /> Dia menekankan bahwa "perlombaan sedang berlangsung" dalam industri teknologi bersih global yang mencapai omzet lebih dari 1 triliun dolar tahun lalu dan diperkirakan akan melipatgandakan pasarnya pada 2030.<br /> <br /> Proposal UE yang baru akan memberikan "kecepatan, penyederhanaan, plus pendanaan" untuk teknologi bersih UE, tegas von der Leyen.<br /> <br /> Rancangan lainnya, Undang-Undang Bahan Baku Kritis akan mengusulkan untuk mengurangi ketergantungan blok pada Tiongkok sebagai pemasok, dengan mengamankan mitra dagang baru, seperti Kanada atau AS, mempercepat ekstraksi bahan tanah langka dan daur ulang di Eropa, ia melanjutkan.<br /> <br /> Charles Michel, presiden Dewan Eropa menekankan bahwa "Tiongkok dan AS tidak berjarak sama dari kita. Kami adalah mitra AS yang setia dan ingin fokus pada hubungan bersejarah, fokus pada nilai dan kebijakan ekonomi, yang juga penting untuk keamanan kami," tegasnya lebih lanjut.<br /> <br /> Mengakui bahwa UE harus "terlibat dengan Tiongkok dalam isu-isu global," seperti aksi iklim, Michel mendesak "untuk menyeimbangkan kembali hubungan ekonomi dengan Tiongkok, terutama dalam hal poin strategis untuk kemakmuran Eropa di masa depan."<br /> <br /> Dia juga menyatakan bahwa UE harus “terlibat untuk mencoba mengurangi ketergantungan yang bisa sangat mahal” sebagai pelajaran dari perdagangan energi dengan Rusia. <strong>(ANADOLU/ANTARA)</strong>

Kurangi Ketergantungan kepada Tiongkok, UE Dukung Teknologi Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/images-57.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Uni Eropa (UE) pada tahun lalu mengesahkan Undang-undang yang mengatakan setiap ponsel yang diluncurkan di dalam territory UE wajib menggunakan port pengisian daya USB Type-C. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-undang UE, Apple berencana menambahkan port USB-C di tiap produk teknologi mereka, terutama iPhone.<br /> <br /> Dengan UU tersebut di UE, tidak akan ada lagi port Lightning di perangkat iPhone termasuk untuk memastikan pengisi daya yang sama untuk semua ponsel. Sementara iPhone sendiri memiliki konektor yang sama, tetapi tidak dikatakan bahwa itu akan tersedia untuk setiap pengisi daya atau aksesori.<br /> <br /> Apple tetaplah Apple. Ingin beda sendiri, agak sulit diatur. Kendati sudah menuruti aturan untuk menggunakan USB Type-C, port USB-C di iPhone yang kabarnya akan hadir pertama di iPhone 15 Apple akan terbatas untuk aksesori tertentu saja.<br /> <br /> Apple dilaporkan telah mengembangkan papan sirkuit terintegrasi yang kompatibel dengan Lightning dan akan bekerja berdampingan dengan Port USB-C di iPhone. Mempertimbangkan hal ini, firmware atau chip semikonduktor memegang kendali paling besar.<br /> <br /> Itu artinya akan membatasi port USB iPhone pada interaksinya dengan aksesori yang akan dipasang pengguna. Fitur ini pada dasarnya adalah chip autentikator seperti Lightning yang tidak akan membiarkan aksesori yang tidak disetujui melakukan tindakan pada perangkat tersebut dengan antarmuka sirkuit terpadu.<br /> <br /> Alat tersebut adalah chip semikonduktor untuk berbagi informasi antar perangkat. Chip ini diluncurkan kembali pada tahun 2012. Awalnya, port dan konektor Lightning bersertifikasi MFI memiliki IC kecil untuk autentikasi. Chip ini menunjukkan peringatan "Aksesori ini tidak didukung" untuk perangkat yang tidak sah.<br /> <br /> Hal ini mengarah pada sesuatu yang baru, “Made for iPhone Lightning Ecosystem”, meskipun bentuk konektornya telah berubah. Sementara itu, port USB C untuk iPhone, iPad , remote Apple TV, atau port Thunderbolt di beberapa perangkat Apple tidak hanya terbatas pada aksesori yang disertifikasi oleh Apple.<br /> <br /> Dengan kata lain, pengguna akan mendapatkan kecepatan pengisian normal dengan kabel USB-C standar apa pun. Namun, fitur tambahan seperti pengisian daya berkecepatan tinggi dan transfer data hanya akan tersedia untuk aksesori bersertifikasi Apple saja.<br /> <br /> Papan sirkuit Lightning akan menjadi rencana cadangan, memungkinkan aksesori Lightning yang tak terhitung jumlahnya untuk bekerja dengan iPhone, bahkan dengan port USB C.

Ikuti Aturan Pakai Type-C untuk IPhone, Apple Tetap Terapkan Batasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ue

Berita Terkini