<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bukan hanya sembako, biaya pendidikan rencananya juga dikenai PPN. Dalam pasal 4A ayat (3) draf perubahan UU KUP, pemerintah menghapus jasa pendidikan dari daftar objek non-jasa kena pajak (JKP). Sebelumnya, mengacu UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sekolah dikecualikan dari daftar objek PPN.  Sebagai catatan, Indonesia saat ini masih menganut sistem PPN single tariff sebesar 10 persen. Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen.  Sistem single tariff pun rencananya diubah menjadi multitarif. Artinya, tarif PPN berdasar barang reguler dan barang mewah. Pertama, tarif sebesar 5 persen untuk jasa yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.  Kedua, tarif sebesar 25 persen bagi jasa tergolong mewah.  Sekolah yang tergolong mahal bakal dibanderol PPN dengan tarif normal, yakni 12 persen. Sedangkan sekolah negeri, misalnya, dikenai tarif 5 persen. Perincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan berdasar jenisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) bila beleid perubahan UU KUP jadi disahkan.  Saat raker dengan Komisi XI DPR RI kemarin (10/6), Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendapat sejumlah sorotan dari anggota dewan perihal PPN tersebut. ’’Bahwa dalam situasi seperti ini kok pemerintah melakukan hal yang tidak justru memberikan kenyamanan bagi mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," cetus anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo.  Menjawab sorotan anggota dewan, Sri Mulyani menegaskan bahwa draf tersebut akan dibahas pemerintah dan DPR. Dia menyayangkan beredar luasnya draf itu sebelum ada pembahasan. Akibatnya, banyak pihak yang tak memahami secara menyeluruh. ’’Yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di-blow up menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal, hari ini fokus kita adalah pemulihan ekonomi,” ungkap dia.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, mengimbau seluruh pihak sabar dan menahan diri. Sebab, harus ada pembahasan antara pemerintah dan DPR sesuai etika politik yang berlaku. ’’Itu semua kita presentasikan secara lengkap, by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita mengusulkan pasal ini, landasannya apa, dan kalaupun itu adalah arah yang benar apakah harus sekarang, apakah harus enam bulan, apakah harus tahun depan. Itu semuanya nanti kita ingin membahas secara penuh dengan komisi XI,’’ jelas bendahara negara tersebut.  Sementara itu, pemerhati pendidikan Indra Charismiadji menyayangkan rencana pengenaan PPN di sektor pendidikan. Dampak terdekat penerapan kebijakan itu ialah kenaikan biaya pendidikan. Orang tua bakal diminta menambah biaya untuk PPN. ”Dampaknya kalau SPP naik apa? Banyak anak putus sekolah dong,” ujarnya. Mengingat, kondisi ekonomi saat ini sedang berat. Banyak orang tua yang terkena PHK.  Di sisi lain, pemerintah dinilai belum melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Artinya, siswa SD dan SMP wajib dibiayai pemerintah sehingga angka partisipasi murni di tingkat tersebut 100 persen.  Sayang, masih ada 20 persen anak usia SMP yang belum bersekolah. Sementara itu, untuk anak usia SD, masih ada 2 persen yang tidak mengenyam pendidikan. ”Sekarang faktanya kalau belum dilaksanakan, tapi akses mau ditutup, dipersulit lagi, ya berarti pemerintahnya inkonstitusional,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/07/2019/kuliah-di-unmul-ada-uang-pangkal-hingga-rp-250-juta/">Kuliah di Unmul, Ada Uang Pangkal Hingga Rp 250 Juta</a>  Berbeda halnya bila pemerintah menyiapkan sekolah negeri dengan daya tampung seluruh siswa. Jika itu terjadi, wajar saja pemerintah menarik PPN ke sekolah swasta. Sebab, masuk sekolah swasta merupakan pilihan. Bukan keterpaksaan karena daya tampung di sekolah negeri tak mencukupi.

PPN Biaya Pendidikan 5 sampai 12 Persen, SPP Bisa Naik Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/478985-pendaftar-snmptn-tinggal-tunggu-hasil-kelulusan-23-maret_c_285251.jpg" alt="Ilustrasi suasana kuliah masuk PTN. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana kuliah masuk PTN. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Diskon <a href="https://www.jawapos.com/tag/uang-kuliah/">uang kuliah</a> tunggal (UKT) dipastikan berlaku untuk semester genap tahun akademik 2020–2021. Baik perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  "Sudah diputuskan (perpanjangan diskon UKT, Red). Revisi KMA-nya sudah diproses di Biro Hukum Kemenag," kata Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag Suyitno kemarin (12/1). Diskon UKT di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) untuk semester ganjil 2020–2021 tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) 515/2020.  Nah, Kemenag perlu merevisi KMA itu untuk kembali menerapkan diskon UKT. Sebab, saat ini masuk semester genap tahun akademik 2020–2021.  Suyitno menjelaskan, semester genap memang sudah berjalan beberapa hari. Pada umumnya, mahasiswa belum membayar UKT semester genap. Namun, ada juga mahasiswa yang telanjur membayar UKT. ’’Jika telanjur membayar (UKT, Red) akan dikembalikan ke mahasiswa,’’ katanya.  Mekanisme pengajuan keringanan UKT sama seperti semester ganjil. Yaitu, mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 mengajukan keringanan UKT ke kampus. Rektor akan menetapkan skema keringanan UKT untuk tiap mahasiswa.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/07/2020/kampus-bantu-mahasiswa-perpanjangan-semester-sampai-keringanan-ukt/">Kampus Bantu Mahasiswa, Perpanjangan Semester sampai Keringanan UKT</a>  Ada tiga skema yang diterapkan Kemenag. Yaitu, penurunan tarif UKT setingkat lebih rendah. Kemudian, diskon atau potongan UKT dengan besaran bervariasi mulai 10–100 persen. Ada juga keringanan berupa diperbolehkan mengangsur UKT. Tidak kurang dari 51 ribu mahasiswa di PTKIN memperoleh keringanan UKT.  Kebijakan serupa berlaku bagi perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 dan SE Dirjen Dikti tentang UKT masih berlaku. ’’Kemendikbud tetap menyediakan bantuan UKT untuk semester ini, melanjutkan semester lalu,’’ ujarnya kemarin.  Melalui kebijakan tersebut, ada empat keringanan yang akan diperoleh mahasiswa. Di antaranya, cicilan UKT, penundaan UKT, dan penurunan UKT. ’’Mahasiswa yang mengalami kesulitan pembayaran dapat mengajukan keringanan ke kampus,’’ katanya. Implementasinya diserahkan kepada tiap PTN sesuai dengan skema dan prosedur yang ada.  Selain itu, Kemendikbud menyediakan bantuan untuk mahasiswa yang terdampak pandemi korona dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kartu-indonesia-pintar/">kartu Indonesia pintar</a> (KIP) kuliah. KIP kuliah ditujukan bagi mahasiswa PTN maupun PTS. Diharapkan, bantuan itu bisa dimanfaatkan lebih banyak mahasiswa ketimbang tahun lalu. Dengan begitu, tak ada alasan untuk tidak bisa melanjutkan perkuliahan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/4W4BAgQPgh8

Kemenag-Kemendikbud Perpanjang Diskon Uang Kuliah Tunggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wisuda-toga-sarjana-pixbay.jpg" alt="Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Iluswtraswi: wisuda. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah keringanan diberikan kepada mahasiswa untuk menghindari putus kuliah (drop out/DO) imbas pandemi Covid-19. Misalnya kebijakan perpanjangan semester. Perpanjangan dikhususkan bagi mahasiswa tingkat akhir yang terancam DO karena sudah memasuki tahun ketujuh.  Misalnya mahasiswa S-1 angkatan 2013–2014 yang berakhir masa studinya di semester lalu. Mereka diberi kebijakan perpanjangan (masa studi) satu semester. ”Jadi, semester depan ini merupakan semester perpanjangan bagi mahasiswa yang sudah melewati batas studinya,” ucap Nizam.  Seluruh mahasiswa tersebut akan didorong untuk bisa segera lulus dalam enam bulan ke depan. Pihaknya telah meminta perguruan tinggi (PT) membantu kelancaran studi mahasiswa tingkat akhir itu. Terkait data, misalnya, jika dalam penelitiannya mengharuskan pengumpulan data primer, bisa dialihkan ke penggunaan data sekunder, studi kasus, kajian aktual terkait pandemi Covid-19, dan lainnya.  Di sisi lain, Nizam juga menekankan kembali soal keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa. Yang berada di semester akhir, dengan enam SKS tersisa, diberi kebijakan pembayaran 50 persen. Selain itu, UKT dapat disesuaikan bagi mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial dampak pandemi Covid-19. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali juga tidak diwajibkan membayar UKT. Seluruhnya diatur jelas melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.  Bukan hanya itu, untuk anggaran kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah, pemerintah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan untuk membayar UKT/SPP bagi 419.000 mahasiswa semester III, V, dan VII. Sebanyak 60 persen bantuan biaya pendidikan tersebut digunakan untuk membantu mahasiswa di PTS dan 40 persen dialokasikan untuk mahasiswa PTN.  Mahasiswa akan memperoleh bantuan biaya UKT/SPP sebesar Rp 2,4 juta per orang selama satu semester, yakni semester gasal 2020–2021. Untuk itu, Kemendikbud mendorong pimpinan PTN dan PTS segera melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang membutuhkan bantuan UKT/SPP tersebut dan mengusulkannya ke Kemendikbud agar mahasiswa segera memperoleh kepastian pembayaran UKT atau SPP-nya di semester gasal tahun ini.  Di bagian lain, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII tahun ini mendapatkan kuota KIP kuliah lebih banyak daripada tahun lalu, yakni 6.891 kuota. Meningkat 540 persen dari tahun lalu. ”Tahun lalu kuota KIP kuliah atau yang dulu disebut bidikmisi 1.277 orang saja,” kata Ketua LLDikti Wilayah VII Prof Suprapto.  Kuota tersebut akan disebar ke PTS di bawah naungan LLDikti Wilayah VII. Bukan hanya itu, LLDikti Wilayah VII juga mendapatkan bantuan keringanan UKT atau SPP dari Kemendikbud. Perinciannya, sebanyak 5.421 kuota untuk mahasiswa semester III, 8.490 kuota bagi mahasiswa semester V, dan 12.849 kuota untuk mahasiswa semester VII. ”Jadi, bantuan tersebut merata, mulai untuk mahasiswa baru dengan KIP kuliah sampai bantuan UKT/SPP untuk mahasiswa semester III, V, dan VII,” ujarnya.  Suprapto menambahkan, penerima KIP kuliah dan bantuan UKT/SPP harus melalui proses verifikasi dari PTS masing-masing. Setiap PTS bisa mengajukan ke LLDikti. Dia menjelaskan, komponen bantuan yang diberikan untuk KIP kuliah, antara lain, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk PT, pembebasan biaya kuliah maksimal Rp 2,4 juta, dan bantuan hidup senilai Rp 700 ribu per bulan. Sementara itu, penerima bantuan UKT/SPP akan mendapatkan pembebasan biaya kuliah senilai maksimal Rp 2,4 juta dan sisanya tidak diperkenankan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.  Sementara itu, keringanan juga diberikan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Rektor Unair Prof Mohammad Nasih mengatakan, Unair telah menyiapkan beberapa langkah untuk membantu kesulitan mahasiswa akibat pandemi Covid-19. Di antaranya, lebih dari 2.250 mahasiswa yang menempuh studi di semester III, V, dan VII diusulkan untuk mendapatkan pembebasan UKT melalui skema KIP kuliah dari Kemendikbud. ”Hingga saat ini Unair telah menyetujui permohonan keringanan atau penurunan UKT terhadap 1.750 mahasiswa,” katanya.  Nasih menambahkan, jumlah yang diusulkan mungkin dapat bertambah. Keringanan UKT tersebut dapat berupa penurunan golongan UKT serta penangguhan dan pengangsuran atau cicilan pembayaran UKT. ”Mahasiswa juga akan diberi kesempatan cuti khusus. Ini berlaku untuk mereka yang terkendala dalam proses pembelajaran akibat Covid-19 dan tidak akan dikenai biaya UKT selama masa cuti di semester gasal 2020–2021,” jelasnya.  Unair juga membuat kebijakan khusus dengan memberikan keringanan 50 persen UKT bagi mahasiswa yang tinggal menyelesaikan tugas akhir. Yakni mahasiswa semester IX untuk program S-1, baik jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) maupun seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). ”Keringanan ini juga berlaku untuk mahasiswa semester VII dan bagi mahasiswa program D-3,” katanya.  Sementara itu, sistem pembelajaran yang berubah total di masa pandemi Covid-19, termasuk di level pendidikan tinggi, menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya penurunan grade dalam penilaian akreditasi PT.  Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prof T. Basaruddin menuturkan, secara teoretis, kemungkinan penurunan itu ada. Sejak dulu ada saja PT yang akreditasinya turun setiap tahun. ”Walau tidak banyak,” katanya kemarin (25/7).  Untuk saat ini, terang Basaruddin, terlalu dini mengatakan bahwa penurunan disebabkan pandemi. Sebab, hingga kini belum ada asesmen atau evaluasi. Proses akreditasi yang dilakukan BAN-PT saat ini masih terkait dengan proses pembelajaran sebelum Covid-19. Dokumen usulan akreditasi juga disusun sebelum pandemi. ”Jadi, kalaupun ada kasus penurunan grade di tahun ini, pasti bukan karena Covid-19,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DyZ9uyYqemM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tu6vmV3UU04  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T7XPSO_aL3k

Kampus Bantu Mahasiswa, Perpanjangan Semester sampai Keringanan UKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resmi-ri-stop-program-kuliah-sambil-magang-di-taiwan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengiriman mahasiswa program kuliah sambil kerja ke Taiwan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengiriman mahasiswa program kuliah sambil kerja ke Taiwan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di tengah tekanan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, kenaikan biaya pendidikan menjadi isu sensitif. Misalnya, yang terjadi di Universitas Diponegoro (Undip). Mahasiswa memprotes keputusan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP.  Aksi protes mahasiswa itu diwujudkan dalam tagar #UndipKokJahatSih. Masifnya gelombang protes membuat tagar tersebut sempat masuk trending topic pada Sabtu (2/5). Mahasiswa menilai keputusan menaikkan UKT tidak tepat.  Kenaikan UKT itu tertuang dalam SK Rektor Nomor 149/UN7.P/HK/2020 tertanggal 26 Februari 2020. Atau, sekitar sepekan sebelum Presiden Joko Widodo bersama Menkes Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret.  Kenaikan UKT berlaku untuk semua program studi (prodi). Di prodi kedokteran, UKT tahun akademik 2019–2020 paling mahal ditetapkan Rp 19 juta. Sekarang naik menjadi Rp 22 juta. Kemudian, UKT termahal prodi kedokteran gigi naik dari Rp 17 juta menjadi Rp 20 juta.  UKT termahal untuk prodi hukum naik dari Rp 6,5 juta menjadi Rp 8,5 juta. Kemudian, UKT termahal untuk prodi teknik mesin naik dari Rp 7,5 juta menjadi Rp 9,5 juta. Selain menaikkan besaran UKT, Undip memodifikasi kelompok atau golongan UKT, dari sebelumnya hanya terdiri atas 7 golongan menjadi 8 golongan.  Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam tidak langsung menanggapi hal tersebut saat dikonfirmasi kemarin (3/5). ’’Saya tabayun dulu sama Pak Rektor (Undip, Red),’’ ujarnya.  Beberapa saat kemudian, Nizam menyampaikan hasil komunikasinya dengan Rektor Undip Yos Johan Utama. ’’Mahasiswa lama tidak ada kenaikan UKT. Untuk mahasiswa baru (tahun akademik 2020–2021, Red), kenaikan UKT sudah lama ditetapkan,’’ kata guru besar UGM Jogjakarta itu.  Nizam menuturkan, keputusan kenaikan UKT di Undip dikeluarkan sebelum ada pandemi. Dia juga menjelaskan bahwa pembayaran UKT mahasiswa pasti disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Selain itu, Undip menyiapkan beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu.  Sementara itu, Kasubbag UPT Humas dan Media Undip Utami Setyowati menyatakan, yang terjadi di Undip bukan kenaikan UKT, melainkan penyesuaian UKT. ’’Bukan naik, tetapi penyesuaian dengan standar pendidikan,’’ katanya.  Dia mengatakan, perubahan UKT itu juga sudah dibahas dengan BEM masing-masing fakultas pada 2019. Kemudian diputuskan pada Februari 2020 sebelum wabah Covid-19 terjadi di Indonesia.  Kenaikan UKT Undip ditetapkan pada 26 Februari. Hal itu baru ramai saat ini lantaran jadwal rangkaian pendaftaran mahasiswa baru jalur SNMPTN yang dibuat Undip sendiri. Berdasar dokumen pengumuman registrasi administratif tertanggal 7 April, besaran UKT yang harus dibayarkan mahasiswa baru bisa dilihat pada 24 April 2020.  Besaran UKT setiap mahasiswa baru berbeda-beda berdasar golongan yang ditetapkan kampus. Pembayaran UKT mahasiswa baru jalur SNMPTN dilaksanakan pada 27–30 April.  Sementara itu, Universitas Airlangga (Unair) tidak menaikkan UKT. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Rektor Unair M. Nasih.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BQt8X2XOK7w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BrZgEOLmwYA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HUlrl5a3Tjc

SPP Undip Diprotes, Prodi Kedokteran Rp 22 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WFH-2.jpg" alt="ILUSTRASI WFH" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI WFH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat edaran dari pusat sudah dirilis tiga pekan lalu. Plt Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam juga mengeklaim ”berdasarkan pantauan sudah berjalan semua”.  Tapi, ternyata keluhan tentang bantuan pulsa untuk mahasiswa buat pelaksanaan pembelajaran secara online alias daring masih bermunculan.  Misalnya, yang terjadi di Universitas Brawijaya (UB) Malang lewat gelombang protes memakai tagar #AmarahBrawijaya di Twitter.  Tagar tersebut sempat bertahan lama di jajaran trending topic, mulai Selasa malam (28/4) sampai Rabu siang (29/4). Beragam keluhan disampaikan para pengusung tagar. Terutama tentang terogohnya kocek para mahasiswa untuk menyediakan kuota internet dan ketidakpekaan rektorat UB.  Menanggapi keluhan yang disampaikan lewat #AmarahBrawijaya itu, Rektor UB Nuhfil Hanani menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan operator untuk layanan gratis pulsa bagi seluruh mahasiswa. ”Dengan (kuota internet, Red) 30 GB (gigabyte),” katanya kemarin.  Sementara itu, mahasiswa yang tidak mampu diberi subsidi pulsa Rp 100 ribu. Namun, uang terebut tidak diberikan ke mahasiswanya. Tetapi, diberikan kepada operator. ”Diprioritaskan mahasiswa bidikmisi dan mahasiswa UKT (uang kuliah tunggal) kategori 1,” katanya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin.  Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam pada 6 April lalu mengeluarkan surat terkait pelaksanaan pembelajaran online. Salah satunya tentang pemberian bantuan pulsa kepada mahasiswa. Setiap rektor diminta membuat surat keputusan untuk menjalankannya. Anggarannya diambilkan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kampus masing-masing.  Ketika dikonfirmasi secara terpisah kemarin, Nizam mengatakan sudah memantau di lapangan. Mantan dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, sebagian besar persoalan biaya internet untuk mahasiswa sudah teratasi. ”Hampir semua perguruan tinggi sudah memberikan bantuan data untuk mahasiswa yang membutuhkan,” katanya.  Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB Abdul Hakim menambahkan, saat ini sedang diproses pemberian paket data untuk sekitar 7.000 mahasiswa program bidikmisi dan kategori UKT 1 atau SPP paling rendah. Terkait pelaksanaan kuliah daring, UB meminta pelaksanaannya yang mudah sehingga tidak menyulitkan mahasiswa. Saat ini dia memperkirakan 60 persen sampai 70 persen mahasiswa UB telah kembali ke rumah masing-masing.  Nuhfil juga menyebut UB telah memberikan sembako senilai Rp 200 ribu kepada mahasiswa yang tidak mampu dan tinggal di Malang. ”Ada layanan makan gratis juga khusus makan malam kepada mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa,” katanya.  Menurut Nizam, kondisi di setiap PTN (perguruan tinggi negeri) berbeda-beda. Dia mencontohkan di PTN yang kategori satuan kerja (satker) yang sempat ada kendala pengalihan dana. Sebagai satker, mereka sulit mengalihkan dana dari satu peruntukan ke peruntukan lainnya.  Sedangkan untuk PTN badan hukum (PTN-BH) sejak awal sudah aktif memberikan dukungan untuk para mahasiswa. Sebab, penggunaan dana di PTN-BH lebih fleksibel.  Di bagian lain jagat Twitter kemarin juga diramaikan tagar #kemenagprank. Tagar tersebut dipicu kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang membatalkan rencana penerapan diskon UKT untuk mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di bawah Kemenag.  Menag Fachrul Razi menjelaskan, kebijakan diskon UKT dibatalkan karena anggaran mereka dipotong Rp 2,6 triliun. Namun, Fachrul mengatakan, jajaran Kemenag akan membahas kembali rencana diskon UKT tersebut.  Dia mengatakan, semua pihak harus fair. Saat ini mahasiswa sudah tidak datang lagi ke kampus. Dengan demikian, mahasiswa menerima pelajaran tidak sebanyak kondisi normal. ’’Sehingga kalau dia mestinya bayarnya sekian, lalu hanya menerima sebagian (perkuliahan, Red), mestinya tidak sebesar itu bayarannya,’’ jelasnya.  Apalagi, mahasiswa juga harus mengeluarkan uang untuk mengikuti proses pembelajaran secara online. Di sisi lain, dia tidak memungkiri bahwa ada orang tua mahasiswa yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. ”Kami juga akan mohon petunjuk ke Kemenkeu. Apa langkah lain yang bisa dilakukan bersama,” jelasnya.  Sementara itu, DPR menyoroti kondisi PTS (perguruan tinggi swasta) yang mengalami kesulitan keuangan. Sebab, para mahasiswanya kesulitan untuk membayar SPP.  Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan, pembelajaran jarak jauh selama pandemi membuat PTS harus menyediakan berbagai perangkat pembelajaran online seperti bandwidth internet dalam jumlah besar, e-book, video, hingga aplikasi diskusi online berbayar.  ”Biaya tidak sedikit sehingga manajemen PTS terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk penyelenggaraannya,” ujarnya.  Karena itu, Huda mendesak Kemendikbud agar merumuskan skema bantuan untuk PTS-PTS yang mengalami kesulitan finansial selama pandemi Covid-19. Diakui, selama ini pemerintah memang telah memiliki program bantuan bagi PTS melalui skema program pembinaan-perguruan tinggi swasta (PP-PTS).  ”Namun, dalam kondisi saat ini, dia berpendapat bahwa skema ini perlu diperluas dengan mengakomodasi PTS-PTS terdampak wabah Covid-19 sebagai salah satu objek sasaran program,” katanya.  Huda juga meminta syarat PP-PTS yang selama ini bertumpu pada capaian akademik seperti penyelesaian program akademik tepat waktu, masa studi sesuai kurikulum, minimnya jumlah mahasiswa yang drop out, dan lainnya diperingan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NDOZMPcukn4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Qp5QYWDuYsQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=v2U7yW4jVbw

Dikti Klaim Persoalan Biaya Internet Mahasiswa Teratasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resmi-ri-stop-program-kuliah-sambil-magang-di-taiwan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengiriman mahasiswa program kuliah sambil kerja ke Taiwan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengiriman mahasiswa program kuliah sambil kerja ke Taiwan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) kesulitan untuk membayar gaji dosen. Penyebabnya, banyak mahasiswa yang tidak sanggup membayar SPP karena terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.  Kabar tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Sudjatmiko. Dia menuturkan, dari 4 ribu lebih PTS di Indonesia, 75 persennya memiliki mahasiswa maksimal 2.500 orang. ’’Kampus seperti ini tidak punya saving atau tabungan,’’ kata dia kemarin (27/4).  Budi menuturkan, sekitar 50 persen mahasiswa di PTS-PTS yang memiliki mahasiswa sedikit itu kesulitan untuk membayar SPP. Akibatnya, saat ini banyak kampus yang mengalami kesulitan untuk menggaji dosen. Kondisi itu dialami PTS-PTS kecil sampai sedang di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim.  Kondisi di PTS tersebut sangat beragam. Ada yang memiliki mahasiswa banyak dengan biaya SPP mencapai Rp 20 juta/semester atau lebih. Sebaliknya, banyak PTS dengan mahasiswa kurang dari seribu orang yang memungut SPP sekitar Rp 1,5 juta/bulan.  Dia berharap pemerintah membantu PTS yang mengalami kesulitan keuangan itu. ’’Pemerintah semestinya mengulurkan bantuan ke PTS-PTS yang kesulitan keuangan akibat Covid-19 itu,’’ jelasnya.  Bukan sebaliknya, membantu PTN yang relatif sudah mapan dari sisi keuangan. Dia berharap jangan sampai kampus yang kaya menerima bantuan, sedangkan yang kesusahan keuangan tidak dibantu.  Untuk itu, dia berharap pemerintah mengucurkan banyak program beasiswa kepada PTS.  Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Saefuddin mengatakan, uang SPP yang disetor mahasiswa begitu krusial bagi PTS. Sebab, 90 persen sumber pendapatan PTS dari SPP mahasiswa. Dia mengakui, di tengah wabah Covid-19, banyak pekerja yang kena PHK, UKM lesu, sehingga berdampak pada penghasilan orang tua mahasiswa. Juga, kepada mahasiswa yang sebelumnya berstatus pegawai.  ’’Kegiatan pembelajaran yang basisnya digital juga menyedot biaya pulsa cukup besar,’’ kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu. Dengan demikian, mahasiswa tersebut mengalami kesulitan atau tidak mampu membayar SPP. Di satu sisi, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud berharap perguruan tinggi memberikan subsidi pulsa kepada mahasiswa. Tentu permintaan tersebut tidak bisa dijalankan semua PTS.  Dia berharap pemerintah bisa memberikan bantuan langsung atau hibah kepada PTS yang benar-benar kesulitan finansial.  Plt Dirjen Dikti Kemendikbud Nizar mengatakan, sejak beberapa tahun lalu pemerintah mendorong PTS kecil untuk bergabung atau merger. Agar lebih besar, kuat, dan maju kualitasnya. Terkait tudingan pemerintah hanya memberikan bantuan kepada PTN, Nizam menampiknya. Dia menegaskan, bantuan diberikan kepada mahasiswanya. Baik itu di PTS maupun PTN.  Dia mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan 400 ribu kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah. Jumlah tersebut di luar alokasi beasiswa bidikmisi yang sudah rutin dijalankan pemerintah setiap tahun. Nizam mengeklaim, sekitar separo kuota KIP kuliah itu dialokasikan untuk PTS.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cLM3H6qlIWM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9TIxBLIidKE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=381__fOa4Tk

Separo Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Keberatan Bayar SPP

uang spp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang spp