<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/taspenn-3218342222.jpg" alt="PT Taspen menyerahkan manfaat pensiun dan THT kepada Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan, sebagai apresiasi atas dedikasinya. (Instagram PT Taspen)" width="100%">
<figcaption>PT Taspen menyerahkan manfaat pensiun dan THT kepada Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan, sebagai apresiasi atas dedikasinya. (Instagram PT Taspen)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT Taspen (Persero) secara resmi telah menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada mantan Menteri Keuangan periode 2024-2025 Sri Mulyani Indrawati.</p> <p>Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto, Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja, dan Plt. Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama.</p> <p>Melalui akun Instagram PT Taspen, pihaknya menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan.</p> <p>"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2024 - 2025, Ibu Sri Mulyani Indrawati," bunyi keterangan dalam akun Instagram resmi PT Taspen, dikutip Senin (29/9).</p> <p>Pihaknya memastikan, penyerahan manfaat program Pensiun dan THT dilakukan langsung sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, integritas, serta kontribusi luar biasa Ibu Sri Mulyani Indrawati selama menjabat dalam membangun fondasi keuangan negara yang kuat dan berkelanjutan.</p> <p>Sementara itu, kebijakan tentang tunjangan pensiun bagi menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa menteri yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun.</p> <p>Kemudian, pensiun yang diterima tergantung masa jabatan dengan besaran minimal enam persen dan maksimal 75 persen dari dasar pensiun. Sedangkan untuk gaji pokok berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000 ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan.</p> <p>Tak hanya itu, mantan menteri juga berhak atas THT dengan besaran 3,25 kali gaji pokok. Tak disebutkan oleh PT Taspen berapa besaran uang pensiun dan THT yang diterima oleh Sri Mulyani.</p> <p>Namun, berkaca pada pengalaman Mantan Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki bahwa uang pensiun sebesar Rp 27 juta. Selain itu, Teten mengaku akan menerima uang tunjangan pensiun sebesar Rp 3 juta per bulan.</p> <p>Tak hanya pensiunan dan THT, mantan menteri di bawah 60 tahun ketika selesai menjabat akan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan selama dua kali masa jabatan. Sedangkan untuk menteri yang berusia di atas 60 tahun saat selesai menjabat akan diberikan jaminan sepanjang seumur hidup.</p>

PT Taspen menyerahkan manfaat pensiun dan THT kepada Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan, sebagai apresiasi atas dedikasinya.

PT Taspen Serahkan Uang Pensiun dan Tabungan Hari Tua untuk Sri Mulyani

<div id="m#msg-f:1815147457466576626" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/01/Screenshot_2024-11-01-18-10-45-217_comandroidchrome-edit-84411969.jpg" alt="Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024). ANTARA/Aris Wasita" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024). ANTARA/Aris Wasita</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1815147457466576626-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau TASPEN secara resmi telah menyerahkan manfaat program pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Kota Surakarta, Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015290590/gjaw-2024-siap-digelar-ini-daftar-brand-yang-akan-hadir-tapi-hyundai-volvo-gwm-dan-dfsk-pastikan-absen">GJAW 2024 Siap Digelar, Ini Daftar Brand yang akan Hadir, Tapi Hyundai, Volvo, GWM, dan DFSK Pastikan Absen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini ditandai dengan penyerahan oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance &amp; Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara, pada Rabu (6/11) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TASPEN memastikan, besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN," kata Ariyandi dalam keterangan resmi, Jumat (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, berapa besaran uang pensiun yang diterima Jokowi?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Gaji Pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk hak pensiunnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa besarnya pensiun pokok Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020, ditetapkan bahwa gaji pejabat negara seperti Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA sebesar Rp5.040.000 per bulan. Jika mengacu gaji pokok tersebut, itu artinya gaji pokok Jokowi setiap bulannya saat menjabat sebagai Presiden mencapai Rp30.240.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, besaran uang pensiun atau manfaat pensiun yang diterima Jokowi yang ditetapkan 100 persen dari gaji pokok terakhir, yakni sebesar Rp30.240.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai tersebut, belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Lalu, biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Serta seluruh biaya perawatan kesehatan serta keluarganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya juga diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Serta disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

TASPEN secara resmi telah menyerahkan manfaat program pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Kota Solo

Jokowi akan Dapat Uang Pensiun sebagai Presiden Rp 30,2 Juta per Bulan Seumur Hidup

<div id="m#msg-f:1811784069206053259" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/Screenshot_20240929_181248_YouTube-2457556729.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menyaksikan ajang balap MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (29/9).  (IST)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menyaksikan ajang balap MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (29/9).  (IST)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>-Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan resmi berakhir kurang dari satu bulan, tepatnya pada 20 Oktober 2024. Presiden Jokowi akan menikmati uang pensiun senilai Rp 62.740.000 per bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015152617/kampus-pemberi-gelar-honoris-cause-kepada-raffi-ahmad-diduga-catut-nama-youtuber-gita-savitri-devi">Kampus Pemberi Gelar Honoris Cause kepada Raffi Ahmad Diduga Catut Nama YouTuber Gita Savitri Devi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uang pensiun puluhan juta itu akan diterima seumur hidupnya, setelah menjabat kepala negara selama 10 tahun atau dua periode pemerintahan, pada 2014-2019 dan 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan itu, Jokowi tetap akan menerima 100 persen gaji pokok sebagaimana biasa diterimanya sebagai kepala negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pasal 2 UU tersebut, besaran gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Adapun gaji presiden saat ini tercatat mencapai Rp 30.240.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Jokowi juga berhak menerima sejumlah tunjangan, di antaranya mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan pokok lain yang diterima oleh PNS (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan makan/beras).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran tunjangan jabatan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa tunjangan presiden adalah sebesar Rp 32.500.000. Sehingga, total gaji dan tunjangan yang diterima presiden Indonesia usai pensiun sebesar Rp 62.740.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya uang pensiun, Jokowi juga akan mendapatkan jatah rumah. Negara memberikan rumah pensiun untuk Jokowi di lahan seluas 12 ribu meter persegi di daerah Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberian itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Setiap presiden dan wakil presiden yang sudah menuntaskan tugasnya berhak diberi rumah. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><br /><br /></div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan resmi berakhir kurang dari satu bulan, tepatnya pada 20 Oktober 2024.

Jokowi Akan Terima Uang Pensiun Rp 62,7 Juta per Bulan selama Seumur Hidup dan Rumah Pensiun di Tanah Seluas 12 Hektare Karanganyar

<div id="m#msg-f:1811076393457158744" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/WhatsApp-Image-2024-09-23-at-181548-1774502640.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan keterangan usai meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Provinsi Jawa Timur. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan keterangan usai meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Provinsi Jawa Timur. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan resmi berakhir kurang dari satu bulan, tepatnya pada 20 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjabat selama 10 tahun atau dua periode pemerintahan, pada 2014-2019 dan 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015123462/cocok-buat-bahan-custom-berbagai-aliran-harga-motor-bekas-kawasaki-w175-karburator-cuma-segini">Cocok buat Bahan Custom Berbagai Aliran, Harga Motor Bekas Kawasaki W175 Karburator Cuma Segini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas berapa uang pensiun yang akan diterima Presiden Jokowi? Ketentuan terkait dana pensiun dan tunjangan bagi presiden dan wakil presiden Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan itu, Jokowi tetap akan menerima 100 persen gaji pokok sebagaimana biasa diterimanya sebagai kepala negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pasal 2 UU tersebut, besaran gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Adapun gaji presiden saat ini tercatat mencapai Rp 30.240.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Jokowi juga berhak menerima sejumlah tunjangan, di antaranya mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan pokok lain yang diterima oleh PNS (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan makan/beras).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran tunjangan jabatan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa tunjangan presiden adalah sebesar Rp 32.500.000. Sehingga, total gaji dan tunjangan yang diterima presiden Indonesia usai pensiun sebesar Rp 62.740.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya uang pensiun, Jokowi juga akan mendapatkan jatah rumah. Negara memberikan rumah pensiun untuk Jokowi di lahan seluas 12 ribu meter persegi di daerah Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberian itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Setiap presiden dan wakil presiden yang sudah menuntaskan tugasnya berhak diberi rumah. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <h3 class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</h3> </div>

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan resmi berakhir kurang dari satu bulan, tepatnya pada 20 Oktober 2024

Presiden Jokowi segera Meletakkan Jabatan, Segini Uang Pensiun, Tunjungan serta Fasilitas yang akan Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/IMG-20231109-WA0010-4222280621.jpg" alt="Deputi Bidang sistem informasi kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang sistem informasi kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan dana pensiun dan jaminan hari tua. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait uang pensiun PPPK, hingga saat ini belum ada skema dan hitungan spesifik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hanya saja, ada salah satu daerah, yakni Jawa Tengah sudah meminta izin kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan uang pensiun PPPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang sistem informasi kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan uang pensiun PPPK dikumpulkan dengan memotong gaji pegawai sebesar Rp 500 ribu per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013266115/h-faisal-pastikan-hubungan-fuji-dengan-thariq-halilintar-tak-ada-masalah">H. Faisal Pastikan Hubungan Fuji dengan Thariq Halilintar Tak Ada Masalah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa instansi sekarang sudah menerapkan. Jawa Tengah itu sudah menerapkan uraian per bulannya itu sekitar Rp 500.000," kata Suharmen saat ditemui di Kantor BKN Pusat Jakarta, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suharmen menjelaskan, belum ada ketetapan spesifik yang diatur pemerintah untuk uang pensiun PPPK. Pasalnya, sejak UU ASN diteken Presiden Joko Widodo, pihaknya masih mematangkan isi Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi aturan turunan dari undang-undang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun nantinya, soal uang pensiun PPPK akan dibahas di dalam PP yang segera diterbitkan. "Untuk jelasnya nanti diatur di PP turunan UU ASN baru," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Suharmen mengungkapkan bahwa nilai iuran pensiun PPPK di Jawa Tengah ditetapkan berdasar pada kesepakatan antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan para pegawai PPPK di daerah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu (iuran uang pensiun PPPK) kesepakatan dengan PPPK-nya, jadi kepala BKD-nya itu laporan ke saya, ingin mengimplementasikan. Mereka melaporkan kepada saya bahwa mereka sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPPK-nya," ungkap Suharmen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus terkait dengan uang pensiun disepakati secara bersama-sama kemudian dipotong oleh teman-teman di BKD," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya mengenai besaran uang pensiun PPPK yang akan didapat pada akhir masa jabatan, Suharmen tidak bisa memastikan. Pasalnya, besaran uang pensiun PPPK akan disesuaikan dengan lamanya masa kontrak masing-masing pegawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kontrak kerjanya 1 tahun, ya jumlah (uang pensiun PPPK) yang diterima juga akan sedikit, dibandingkan dengan (masa kerja dan iurannya) 5 tahun. Kayak pegawai negeri juga seperti itu (mengiur dan dipotong dari gaji)," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suharmen memastikan, semakin panjang masa kerja pegawai PPPK, maka peluang untuk mendapatkan uang pensiun bisa jadi lebih besar. Karena sejalan dengan banyaknya gaji yang dipotong untuk menjadi uang pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini kan juga sama, kalau misalnya dia di kontraknya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, hingga 15 tahun. Maka dia akan mendapatkan uang pensiun yang besar sekali," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Terkait uang pensiun PPPK, hingga saat ini belum ada skema dan hitungan spesifik yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Soal Uang Pensiun PPPK, BKN Sebut Pegawai di Jateng Tiap Bulan Dipotong Rp 500 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-121949-768062946.jpg" alt="Direktur PTPN X Tugu Bangun bersama keluarga besar P3RI Cabang PTPN X." width="100%">
<figcaption>Direktur PTPN X Tugu Bangun bersama keluarga besar P3RI Cabang PTPN X.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Laporan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PTPN X oleh 22 orang pensiunan, dibenarkan manajemen PTPN X. Pelaporan PKPU itu berkaitan dengan santunan hari tua (SHT) untuk para pensiunan, karena sedang dalam proses Pengadilan Niaga Surabaya.</p> <p>PTPN X menghargai dan berjanji bersikap kooperatif terhadap seluruh proses hukum yang berjalan. Direktur PTPN X Tugu Bangun mengatakan, PTPN X berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban dan memberikan hak kepada karyawan, termasuk kepada 22 orang pensiunan tersebut.</p> <p>Tugu menegaskan, dalam menjalankan proses bisnis, PTPN X&nbsp; senantiasa berorientasi kepada kesejahteraan <em>stakeholder</em>. Utamanya, karyawan dan pensiunan.</p> <p>&rdquo;Kesejahteraan karyawan senantiasa menjadi prioritas. Kami komit untuk menunaikan hak karyawan, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun,&rdquo; tegas Tugu Bangun.</p> <p>Hal senada disampaikan Sururi, kuasa hukum PTPN X terkait PKPU yang diajukan para pensiunan. Sebelumnya, sudah pernah digugat PKPU juga tapi ditolak. Gugatan mantan karyawan PTPN X itu bukan masalah gugatan utang piutang.</p> <p>&rdquo;Gugatan itu masalah pembayaran tunjangan hari tua perjanjian kerja bersama tiap tahun berubah menyesuaikan kondisi perusahaan, Tapi mereka sudah terima hak-haknya,&rdquo; terang Sururi.</p> <p>Sururi menambahkan, PTPN X tetap menjalin hubungan baik dengan pensiunan melalui beberapa kegiatan seperti silaturahmi dan halalbihalal. Harapannya, ke depan hubungan baik dan komunikasi dengan para pensiunan senantiasa terjalin dengan baik.</p>

PTPN X sebut penundaan kewajiban pembayaran utang terkait santunan hari tua untuk para pensiunan, karena proses Pengadilan Niaga Surabaya

Ada Laporan PKPU, PTPN X Tegaskan Bakal Selesaikan Semua Proses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ronny-p-sasmita.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>SECARA</strong> teknis, sistem pengelolaan dana pensiun memang rumit. Apalagi, pengelolaan tersebut melibatkan distribusi dan redistribusi dana iuran pensiun lintas generasi. Karena memang tak cukup dana pensiun yang diterima secara bulanan oleh para pensiunan jika diambil dari potongan bulanan yang mereka bayar selama bekerja. Misalnya, di Indonesia, potongan bulanan sebesar 8 persen dari gaji pokok tak akan cukup menutupi dana pensiun bulanan para pensiunan yang berkisar 80 persen gaji pokok.<br /> <br /> Itu pun belum dibagi dengan dana jaminan hari tua (JHT) yang biasanya diterima di saat mulai pensiun dengan jumlah yang besar. Dana JHT PNS tersebut diambil dari potongan iuran pensiun PNS bulanan. Jadi, dari 8 persen potongan, sekitar 3 koma sekian persen lari ke Taspen untuk pembayaran JHT PNS (disebut sistem lumsum biasanya). Nah, yang ikut ditanggung negara adalah dana pensiun yang diterima para pensiunan setiap bulan ditambah dengan dana kelolaan 4 koma sekian persen dari sisa potongan tadi.<br /> <br /> Karena itu, dibutuhkan skema pengelolaan yang baik agar pembayaran dana pensiun untuk para PNS yang sudah tidak produktif bisa tetap terbayarkan. Jadi, di sinilah kita akan bertemu skema pay as you go (PAYGO), ingat ya bukan GOPAY, atau full funded yang sedang ramai itu. Pendeknya, secara tidak langsung sebenarnya memigrasikan skema PAYGO ke full funded setara dengan privatisasi halus pengelolaan dana pensiun. Nah, jika setara dengan privatisasi, walaupun Sri Mulyani dan stafsusnya enggan menyebut kata itu, risikonya sebagaimana perbedaan swasta dan negeri, nominal potongan atau iuran pensiun setiap bulan dari PNS aktif perlu dinaikkan.<br /> <br /> Mengapa? Pertama, biaya operasional pengelolaan dana pensiun lebih mahal karena melibatkan pihak ketiga. Dan kedua, sebagaimana logika di pasar finansial, semakin besar dana kelolaan akan semakin berpeluang mendapatkan return of investment (ROI) yang besar. Yang akan berimbas pada besaran dana pensiun yang diterima para calon pensiunan sekaligus memperbesar kocek perusahaan pengelola dana via potongan komisi dan berbagai pos potongan lainnya. Tapi, toh itu baru ilustrasi asumsi. Karena melibatkan pasar finansial, skema full funded juga lebih berisiko dibanding PAYGO. Investasi high return biasanya memang high risk.<br /> <br /> Namun, risikonya ditanggung APBN, jika ternyata di tahun-tahun tertentu performa pasar finansial lagi buruk atau pahit-pahitnya ”kolaps” karena krisis akut. Jadi pendeknya, perdebatan tentang skema dana pensiun PNS apakah tetap menggunakan skema pay as you go (PAYGO) atau full funded adalah perdebatan soal seberapa besar negara ingin terlibat dalam menanggung dana pensiun para pensiunan. Dengan skema PAYGO seperti hari ini, negara akan tetap terlibat dalam menanggung sebagian besar kontribusi untuk dana pensiun yang diterima setiap bulan oleh para pensiunan PNS.<br /> <br /> Nah, pemerintah mengamuflasekan niat peningkatan iuran tersebut dengan istilah pemotongan berdasar ”take-home pay” sebagai ganti dari ”gaji pokok.” Dengan kata lain, pemerintah menginginkan basis perhitungan dari potongan dana pensiun PNS lebih besar karena take-home pay biasanya jauh lebih besar daripada gaji pokok PNS. Arti lainnya, pemerintah menginginkan kenaikan potongan dana pensiun agar beban yang selama ini ditanggung APBN bisa dipindahkan ke pundak PNS sendiri, di mana akumulasi dananya dikelola secara profesional alias gaya perusahaan investasi swasta.<br /> <br /> Memang isu semacam ini jamak di negara-negara yang mulai kewalahan dengan beban utang yang tinggi yang menggerogoti anggaran negara. Sehingga mencari-cari cara untuk melepaskan beberapa pos tanggungan negara. Kebijakan semacam ini biasa dikenal dengan kebijakan austerity atau penghematan. Yunani saat dihantam krisis utang beberapa tahun lalu dituntut untuk melepaskan peran negara dalam menanggung dana pensiun. Negara-negara Eropa sebagai kreditur utama Yunani meminta Yunani untuk melakukan penyesuaian struktural secara ketat. Terutama mengubah skema dana pensiun dari pay as you go ke full funded, selain meminta negara itu melepaskan semua subsidi atas barang publik sebelum dana talangan dari Eropa digelontorkan.<br /> <br /> Dan kebetulan sekali saat ini isu perubahan skema dana pensiun tersebut berbarengan dengan isu rencana pelepasan subsidi negara atas BBM. Pemerintah memang sedang gencar melakukan penyesuaian struktural (structural adjustment), bahasa lainnya liberalisasi ekonomi, agar semuanya sesuai dengan harga pasar. Isu lanjutannya biasanya privatisasi, di mana berbagai perusahaan negara nanti berlomba-lomba menyatakan punya tumpukan utang atau tumpukan rugi, sehingga opsi privatisasi akan muncul dengan sendirinya.<br /> <br /> Singkat kata, Sri Mulyani sebenarnya bersuara sesuai dengan ideologi ekonomi yang selama ini beliau anut. Rizal Ramli melabeli beliau dengan sebutan sales Bank Dunia. Jadi sangat wajar Sri Mulyani meng-endorse skema full funded. Karena akan mengurangi beban negara di satu sisi dan mengurangi kekhawatiran para kreditur di sisi lain. Semakin sehat anggaran negara, semakin cerah prospek surat utang negara di mata kreditur dan semakin lancar pembayaran cicilan serta bunga utang Indonesia kepada para kreditur.<br /> <br /> Kalau anggaran negara dianggap kurang sehat, terlalu banyak pengeluaran, tentu para kreditur khawatir nanti Indonesia tak bisa membayar cicilan dan bunga utang yang setahun bisa mencapai Rp 300–400 triliun. Dan saat ini APBN mulai tertekan, mulai kurang sehat, anggaran subsidi BBM besar, tanggungan dana pensiun besar, harus dilakukan penyesuaian struktural alias austerity agar para kreditur tidak cemas. Urusan rakyat tampaknya akan diletakkan di belakang. Urusan ideologi ekonomi Pancasila tampaknya juga sama. <strong>(*)</strong><br /> <br /> <hr /><br /> <br /> <em>*) <strong>RONNY P. SASMITA, </strong>Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution</em>

Dana Pensiun, PAYGO atau Full Funded?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tjahjo-Kumolo-Raka-Denny.jpg" alt="Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo mengklarifikasi berita yang menyebutkan dirinya mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dana pensiun Rp 1 miliar. Karena dalam berita yang dimuat di salah satu media online tersebut tak memuat lengkap penjelasannya<br /> <br /> Tjahjo mengaku tak pernah mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar ASN dapat dana pensiun 1 miliar. "Salah kutip," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima <em>JawaPos.com</em>, Rabu (19/2).<br /> <br /> Menurut Tjahjo yang benar ia sempat diskusi soal pengelolaan dana tabungan ASN dengan Ketua Umum Pegawai Republik Indonesia (Kopri), dan PT Taspen. Itu pun, bukan membicarakan usulan tentang ASN dapat dana pensiun 1 miliar. Namun yang dibicarakan adalah pengelolaan iuran bulanan ASN yang dikelola PT Taspen mulai dari jadi ASN (dari awal sampai akhir masa kerja). Ia hanya berharap, iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen.<br /> <br /> Sehingga nanti diharapkan ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah siginifikan kata Tjahjo, syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya sebesar Rp 1 miliar yang merupakan hasil dari iuran tabungan pegawai yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/1446-pns-terbukti-korupsi-tapi-masih-digaji-negara_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  ILUSTRASI: Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). (Dok JawaPos.com)<br /> <br /> "Hal ini pernah didiskusikan antara saya dengan Ketua Umum Korpri dan juga dengan pihak PT Taspen yang sekarang pada posisi sehat pengelolaan keuangannya. Jadi pembicaraan dengan PT Taspen tidak dengan Ibu Menteri Keuangan sebagaimana diberitakan media online," katanya.<br /> <br /> Karena PT Taspen, kata Tjahjo, kondisi manajemen keuangannya sedang sehat. Sehingga, pengelolaan iuran ASN bisa dilakukan dengan baik. Jadi bisa menghasilkan tabungan ASN secara maksimal saat pensiun nanti. Sebab jika dikelola dengan baik, iuran yang ditabungkan di PT Taspen, saat selesai masa kerjanya, ASN bersangkutan bisa menuai hasilnya dengan optimal.<br /> <br /> Tjahjo berharap, ASN yang menabung di PT Taspen dana pensiunnya bisa mencapai 1 milyar. Ia sendiri sebagai Menpan RB, dalam menjabarkan visi Presiden Jokowi khususnya terkait dengan reformasi birokrasi, tak sekedar memikirkan penyederhanaan birokrasi tapi juga memikirkan tunjangan serta tabungan ASN kelak saat pensiun nanti.<br /> <br /> "Ya ASN yang dari awal kerja sampai akhir masa kerja dengan maksimal kerja dan dengan iuran bulanan yang diperhitungkan yang dikelola oleh Taspen, bukan BTN sebagaimana pemberitaan di sebuah media online bisa dikeloka dengan baik, sehingga ASN mendapatkan dana tabungan pegawai yang diberikan Taspen secara maksimal syukur bisa mencapai 1 milyar," ujarnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, juga sempat menyinggung soal tunjangan hari tua ASN. Menurut Zudan, reformasi birokrasi tidak hanya dengan memotong struktural birokrasi. Namun, juga mulai membenahi kerangka regulasi, sistem karir, membenahi kesejahteraan, dan perlindungan hukum.<br /> <br /> "Misalnya kami, Korpri menginginkan tunjangan hari tua PNS tidak lagi hanya 70 juta, tetapi kita berharap ke depan tunjangan hari tua bisa mencapai 1 miliar dan seterusnya. Percayalah bila bersama Korpri taat dan menurut arahan pimpinan Korpri ke depan kita bisa mewujudkan itu," kata dia.<br /> <br /> Maka kata dia, untuk membantu para ASN agar punya tunjangan hari tua yang layak kata Zudan, pihaknya telah menggandeng PT Taspen (Persero) dan seluruh anak perusahaannya untuk bekerjasama. Sehingga nanti ASN bisa memulai mendesain sistem pensiun dengan cara sendiri-sendiri sesuai dengan besaran premi yang disetorkan saban bulan. "Sejak mulai menjadi pegawai, ASN harus mendesain sendiri kebahagiaannya jangan sampai terlambat," ungkapnya.

Menteri Tjahjo Klarifikasi Berita ASN Dapat Uang Pensiun Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/skemanya-lagi-dibahas-pensiunan-pns-bisa-terima-rp-20-juta-sebulan_m_223046.jpeg" alt="Ilustrasi pembayaran uang penisunan PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran uang penisunan PNS.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah tengah membahas sistem&nbsp;fully funded&nbsp;sebagai salah satu opsi model dana pensiun. Melalui skema itu, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa menerima Rp 20 juta sebulan.</p><br /> <p>Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, saat di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (26/6).</p><br /> <p>"Tadi ada beberapa model yang dibahas, nah salah satunya&nbsp;fully funded. Dengan sistem ini bisa lebih baik," ucapya.</p><br /> <p>Menteri yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, model baru dana pensiun selain akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga bakal memberikan manfaat lebih besar bagi pensiunan ASN.</p><br /> <p>Diketahui, dengan model sekarang yang dikelola PT Taspen, kata Menteri Asman, total dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk dana pensiun mencapai Rp 100 triliun lebih.&nbsp;</p><br /> <p>"Harapannya dengan sistem yang baru, (beban) APBN akan turun. Kemudian dana yang terhimpun inilah yang dipakai untuk bayar pensiun. Artinya gabungan dari dua (APBN dan iuran) ini yang bisa memenuhi dana pensiun," tuturnya.</p><br /> <p>Sebagai gambaran, Asman menyebutkan jumlah pensiun untuk eselon I saat ini sekitar Rp 4,5 juta sampai Rp 5 juta setiap bulan. Pasalnya pensiunnya dihitung dari gaji pokok saja.</p><br /> <p>"Nanti, setelah dengan sistem baru, dengan sistem kontribusi bersama pemerintah dan (iuran) ASN seperti yang di korporasi, bisa di atas Rp 20 juta (sebulan)," ungkap mantan anggota DPR itu.</p><br /> <p>Asman juga menambahkan, Presiden Joko Widodo pada prinsipnya berpesan agar skema baru pemberian pensiun tidak membebani APBN.</p><br /> <p>&ldquo;Kan kuncinya jangan membebani, dan fasilitas yang diterima (ASN) lebih bagus," pungkasnya.</p>

Skemanya Lagi Dibahas, Pensiunan PNS Bisa Terima Rp 20 Juta Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-uang-pensiun-seorang-anak-mumikan-ibu_m_203302.jpeg" alt="Seorang anak mumikan ibunya di lemari es" width="100%">
<figcaption>Seorang anak mumikan ibunya di lemari es</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Polisi di India telah menahan seorang pria yang membekukan tubuh ibunya di dalam lemari pendingin selama tiga tahun. Seperti dilansir BBC, tersangka yang bernama Subhabrata Majumdar itu rupanya telah memumikan tubuh ibunya dengan bahan kimia. Ini menurut polisi di Kolkata.</p><br /> <p>Majumdar tampaknya percaya kalau ibunya akan dilahirkan kembali jika tubuhnya diawetkan. "Kami telah menemukan beberapa jurnal tentang pengawetan mayat dan buku tentang kelahiran kembali," kata seorang perwira polisi kepada BBC.</p><br /> <p>Para pejabat mengatakan, mereka menggerebek rumah itu setelah mendapat laporan anonim lewat telepon pada hari Rabu.</p><br /> <p>"Kami menemukan tubuh wanita terbaring di dalam lemari pendingin besar. Itu diawetkan dengan beberapa bahan kimia," katanya.</p><br /> <p>Mereka juga menemukan botol berisi berbagai bagian tubuh. Tersangka bekerja sebagai teknolog kulit, yang memungkinkannya mengakses bahan kimia yang dibutuhkan untuk mumi tubuh.</p><br /> <p>Menurut laporan, setelah ibu Majumdar meninggal pada April 2015, keluarga tersebut memilih untuk tidak mengkremasinya, dan malah menyimpan tubuhnya dalam freezer besar yang biasa digunakan untuk menyimpan es krim.</p><br /> <p>"Kedua orangtua Majumdar telah pensiun dan menerima pensiun bulanan, yang tidak dapat diambil begitu seseorang meninggal. Tapi kami menemukan bahwa uang telah secara teratur diambil dari rekening pensiun wanita yang sudah meninggal sejak kematiannya," kata petugas Nilanjan Biswas.</p><br /> <p></p>

Demi Uang Pensiun, Seorang Anak Mumikan Ibu?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang pensiun

Berita Terkini