<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/N3ZA53POh06JHIrdj6HCnSqcYepYjx7hsqyorh7o-1737954342.jpg" alt="Dishub Kabupaten Gresik mengklarifikasi juru parkir terkait layanan parkir di Jalan Panglima Sudirman Gresik. (Dishub Kabupaten Gresik)" width="100%">
<figcaption>Dishub Kabupaten Gresik mengklarifikasi juru parkir terkait layanan parkir di Jalan Panglima Sudirman Gresik. (Dishub Kabupaten Gresik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Layanan parkir di Kabupaten Gresik kembali mendapat keluhan pengguna jalan. Seperti Hafidz yang diberikan karcis parkir saat belanja di toko modern Jalan Panglima Sudirman Gresik. Pengendara roda empat itu pada Rabu (30/7) lalu hendak belanja di toko modern tersebut. Juru parkirnya pun melihat ke mana Hafidz melangkah. "Terus dimintai uang parkir sembari diberi karcis," ucapnya. Dirinya kecewa dengan insiden tersebut. Mengingat hanya belanja sedikit dan tidak butuh waktu lama. Memang, kendaraannya memang tidak parkir di area toko modern, melainkan terparkir di area parkir tepi jalan umum. Atas aduan tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik langsung menerjunkan petugas ke lokasi, Kamis (31/7). Kasi Tata Kelola Prasarana Perhubungan dan Sarana Perparkiran Muhammad Dishub Gresik Masyhur Arif mengatakan bahwa penarikan retribusi tersebut karena memang kendaraan parkir di area retribusi TJU. Sehingga jukir yang ada spontan memberikan karcis. "Sudah kami klarifikasi ke jukirnya. Memang posisi kendaraan terparkir di zona retribusi parkir TJU," ucapnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan bahwa persoalan parkir di toko modern ini perlu diperjelas. Misalnya toko modern yang tidak memungkinkan mobil masuk ke area parkir toko. "Kaya di pangsud itu, mobil tidak bisa parkir di halaman toko. Karena harus naik ke trotoar. Maka kendaraan pasti parkir di tepi jalan. Ini perlu diperjelas lagi," ujarnya.

Keluhan pengguna jalan terkait layanan parkir di Kabupaten Gresik, Karena belanja sedikit di toko modern dimintai uang parkir.

Warga Gresik Mengeluh Belanja di Toko Modern Dimintai Uang Parkir, Dishub: Kendaraan Masuk Layanan Parkir Tepi Jalan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/3tu9cj1gTsXiXWACr6UIDAMggbEsOas0MQA6qP1l-2298833219.jpg" alt="Potret minimarket di Surabaya yang parkirannya masih dijaga juru parkir liar dan minta uang ke konsumen. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Potret minimarket di Surabaya yang parkirannya masih dijaga juru parkir liar dan minta uang ke konsumen. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menertibkan juru parkir (jukir) liar dengan menyegel sejumlah minimarket yang tidak patuh pada Selasa (10/6), tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Langkah ini menuai berbagai reaksi. Ada yang mendukung karena dinilai tegas, tetapi ada juga yang melontarkan kritik dan menyebut tindakan Eri melenceng dari tujuan utama, yakni memberantas keberadaan jukir liar. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, pantauan JawaPos.com di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sejumlah minimarket yang parkirannya dijaga oleh jukir liar. Seperti di minimarket Jalan Pasar Kembang. JawaPos.com mendapati juru parkir yang tidak mengenakan rompi resmi. "Prittt," peluit dibunyikan si jukir saat ada pelanggan datang dan memarkirkan kendaraannya di halaman minimarket. Ketika pelanggan selesai berbelanja dan hendak meninggalkan lokasi, si jukir kembali membunyikan peluit dan menghampiri pelanggan. Beberapa pelanggan memberikan uang parkir kepadanya. Namun, beberapa pelanggan lain tampak cuek dan langsung tancap gas meninggalkan si jukir. Begitu pula saat JawaPos.com hendak meninggalkan minimarket, entah dari mana, si jukir tiba-tiba sudah berada di belakang kendaraan. "Sudah mbak" tanya si jukir sambil membantu memundurkan sepeda motor. "Sudah Pak," sahut Wartawan JawaPos.com lalu tersenyum tipis. Alih-alih pergi, si jukir tetap berada di dekat 'korbannya'. Merasa dibuntuti, Wartawan JawaPos.com pun melontarkan pertanyaan untuk memastikan. "Gratis toh?" &nbsp; "Sukarela mbak," tutur si Jukir dengan ekspresi getir. Setelah itu, ia pun merelakan JawaPos.com meninggalkan minimarket tersebut. Bergeser ke Surabaya Selatan, JawaPos.com juga mendapati jukir liar yang berjaga di halaman parkir sebuah minimarket di daerah Putat Jaya. Sama seperti temuan sebelumnya, jukir tak mengenakan rompi resmi. Ia hanya mengenakan kaos biru navy, bertopi, dan mengalungkan peluit. "Prittt," bunyi peluit si jukir ketika ada pelanggan yang datang. Di minimarket ini, jukir kerap membuntuti pelanggan yang hendak meninggalkan lokasi. Di sela-sela waktu, ia juga tampak merapikan kendaraan pelanggan yang terparkir di halaman minimarket. Untuk memastikan status jukir, JawaPos.com mencoba bertanya langsung kepada karyawan yang berjaga di kasir. "Kalau diminta, nggak dikasih, nggak apa-apa mbak," sahutnya sambil tersenyum. Namun, akhirnya karyawan tersebut mengakui bahwa jukir yang berada di halaman minimarket itu liar. "Sudah didatangi Satpol PP untuk menyediakan jukir resmi, tetapi memang belum ada seragamnya kak," tutur karyawan dengan ramah. Saat JawaPos.com selesai berbelanja dan hendak meninggalkan minimarket, si jukir tak membuntuti, seperti yang dilakukan di tempat sebelumnya. Kebetulan saat itu suasananya cukup ramai, sehingga si jukir tampak sibuk membantu pengendara mobil. Dari pantauan, respons pelanggan ukup beragam. ada yang cuek, ada juga yang tetap memberikan uang parkir. Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa minimarket di Jalan Dharmahusada, Selasa (10/6). Dari sidak tersebut, dua minimarket didapati tidak menyediakan juru parkir resmi dan berseragam, sebagaimana instruksi dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025.&nbsp; "Yang hari ini saya tutup adalah tempat parkirnya karena tidak ada jukir resmi. Kalau tidak ada tempat parkir, pembeli mau parkir dimana. Maka teman-teman toko modern ini juga menutup tokonya,&rdquo; tutur Eri. Wali Kota Surabaya dua periode itu mempersilakan minimarket yang disegel untuk dibuka kembali. Dengan catatan, sudah ada juru parkir resmi dengan rompi khusus dan tidak menggunakan tepi jalan raya untuk parkir. "Karena sudah tahu kalau itu gratis ya. Jadi nanti mau dibuka lagi terserah kamu (pihak minimarket), tetapi harus ada juru parkir yang resmi dan mengenakan rompi khusus. Ojo gawe gaduh (jangan buat gaduh) Surabaya," jelasnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menertibkan juru parkir liar di minimarket, namun masih ada yang bandel. Simak laporan lengkapnya.

Sudah Dilarang Eri Cahyadi, Masih Ada Jukir Liar Minimarket di Surabaya yang Tagih Uang Parkir ke Konsumen: Sukarela Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/parkir-sby-3780478950.png" alt="Ilustrasi mesin parkir." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mesin parkir.</figcaption>
</figure> Jukir liar di Surabaya kerap dikeluhkan oleh warga. Berbekal peluit, jukir itu tiba-tiba muncul menarik uang parkir. Dinas perhubungan (dishub) pun harus kucing-kucingan memburu jukir nakal tersebut. --- Juru parkir (jukir) liar di Kota Pahlawan tersebar di sejumlah titik. Mereka berada di minimarket, pertokoan, pasar, restoran, hingga kawasan yang banyak terdapat pedagang kaki lima (PKL). Misalnya, di kawasan Jalan Mulyosari. &rsquo;&rsquo;Jagang sepedah tuku jus karo pentol ae lho ditarik. Opo maneh gowo mobil,&rsquo;&rsquo; keluh Susilo, salah seorang pengendara yang dimintai uang parkir di Jalan Mulyosari. Jukir itu tidak mengenakan rompi dari dishub. Hanya berbekal peluit. Saat parkir, keberadaannya tak terlihat. Namun, apabila pengendara hendak keluar dari titik parkir, peluitnya dibunyikan sembari meminta uang parkir. Susilo punya pengalaman tak enak dengan jukir liar. Beberapa waktu lalu, selepas membayar parkir, dia meminta karcis parkir. Bukannya lem&shy;b&shy;aran kertas karcis yang didapatkan, justru omelan yang dia peroleh. &rsquo;&rsquo;Ini perlu pe&shy;nga&shy;w&shy;asan dari dishub,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Di kawasan Rungkut, jukir liar kerap ditemui. Mereka nyang&shy;gong di depan minimarket. Se&shy;tiap pengendara yang habis parkir ditarik uang parkir. Padahal, di tembok toko modern itu jelas tertulis parkir gratis. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir Dishub Surabaya Pradana Affan Abdillah me&shy;nga&shy;ku&shy;i adanya jukir nakal. Itu terbukti dari laporan warga. Pada Kamis (10/8) hingga pukul 16.00 WIB, tercatat 32 aduan yang masuk. Sebanyak 28 aduan melalui hotline, 1 aduan melalui aplikasi Wargaku, dan 3 aduan melalui CC 112. UPT Parkir menerjunkan tim pengawasan jukir. Tim itu turun ke wilayah untuk memelototi jukir. &rsquo;&rsquo;Tim kami bagi tiga sif. Kami awasi 24 jam,&rdquo; tutur Affan. Sif pertama akan bertugas mulai pukul 05.30&ndash;14.00, kemudian kedua pukul 14.00&ndash;22.00 sedangkan sif ketiga 22.00&ndash;05.30. Dalam bertugas, tim itu dibekali dengan 5 kendaraan yang terdiri atas 3 mobil dan 2 sepeda motor.&nbsp;(gal/fur/c6/aph) <div class="box-header bg-blue-active bs-example"> <h3>Perbanyak Parkir TJU Nontunai</h3> </div> <div class="box-body">Pendapatan&nbsp;dari sektor parkir tahun lalu melorot tajam. Dari target Rp 35 miliar, pemkot hanya mampu meraup pemasukan Rp 18 miliar. Selain karena faktor pandemi, minimnya setoran parkir itu disebabkan jukir nakal. Saat pandemi, titik-titik parkir yang dikelola dishub berkurang. Semula sekitar 1.800-an titik. Kini yang tersisa tinggal 1.300-an titik. Sebab, banyak toko atau pusat keramaian yang tutup. Jukir nakal menambah seret pemasukan. Jukir itu dikelola dishub. Memakai rompi saat bertugas. Mereka mengutip uang parkir, namun warga tidak diberi karcis parkir. Apabila tidak diberi karcis parkir, uang tersebut masuk ke kantong pribadi jukir. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Tundjung Iswandaru mengimbau agar warga berani meminta karcis parkir. Jika jukir tak mau memberi, warga diminta melapor. &rsquo;&rsquo;Sertakan foto jukir dan lokasi. Kami akan tindak,&rsquo;&rsquo; paparnya. Anggota Komisi B DPRD&nbsp; Surabaya Zuhrotul Mar&rsquo;ah menyatakan, jukir liar tersebar di sejumlah titik. Mulai taman-taman kota hingga sentra wisata kuliner. &rsquo;&rsquo;Warga yang parkir sebagian besar tidak diberi karcis parkir,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dia meminta dishub membenahi sistem parkir. Misalnya, parkir tepi jalan umum (TJU) dikonsep nontunai. Warga yang hendak membayar retribusi tinggal scan barcode. Penindakan jukir nakal juga wajib dilakukan. Tundjung mengatakan, sudah ada dua jukir nakal yang dicopot. Menurut Zuhrotul, sanksi tegas harus diberlakukan kepada jukir yang melanggar aturan. &rsquo;&rsquo;Agar warga yang parkir tidak dirugikan,&rsquo;&rsquo; tegas politikus PAN itu.&nbsp;(omy/mar/c6/aph) </div> JANGAN RAGU LAPORKAN JUKIR NAKAL - Lewat aplikasi Wargaku - Command Center 112 - Via hotline 081802626112 - Sertakan foto jukir dan lokasi Hal yang bisa dilaporkan warga: - Jukir tidak memberikan karcis. - Tarif parkir tidak sesuai, yakni R2 Rp 2 ribu dan R4 Rp 5 ribu. - Karcis yang diberikan tidak sesuai atau kedaluwarsa. - Keberadaan parkir liar. Sumber: Dishub Surabaya

Jukir liar di Surabaya kerap dikeluhkan oleh warga. Berbekal peluit, jukir itu tiba-tiba muncul menarik uang parkir.

Praktik Jukir Liar di Surabaya: Berbekal Peluit, Jukir Liar Minta Uang Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/setoran-uang-parkir-dki-jakarta-diduga-banyak-kebocoran_m_156997.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) oknum petugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kini menjadi sorotan. Ternyata pemberantasan pungli yang selama ini digembar-gemborkan oleh Pemprov DKI belum sepenuhnya berhasil. "Buktinya masih ada aksi main tilep oleh petugas parkir di lapangan," ujar Ketua Lembaga Kontrol Korupsi (LKK) Agus Taufiqurohman, Selasa (12/9). Agus menduga, pungli pendapatan daerah dari sektor parkir mengalami kebocoran yang besar. meurutnya, dugaan ada oknum-oknum di UPT Parkir Dishub yang diuntungkan. Untuk itu, Agus mendesak aparat penegak hukum menelusuri adanya keterlibatan oknum teraebut, serta menindak tegas karena hal itu sama saja dengan praktik korupsi. "Kebocoran parkir di Jakarta diduga mencapai puluhan miliar rupiah, dan itu jumlah bukanlah jumlah yang sedikit sehingga harus ditelusuri," tegas dia dilansir Indopos (Jawa Pos Group). Sementara itu, Kepala Humas UPT Parkir Dishub Ivan Tupanwael mengakui adanya kemungkinan aksi pungutan liar oleh petugas parkir di lapangan. Uangnya tidak masuk ke daerah, melainkan ke kantong pribadi. Bahkan kemungkinan bukan hanya di parkir Pasar Pramuka, namun juga di lokasi lain di ibu kota. "Tidak menutup kemungkinan pungutan tidak resmi ini bukan hanya terjadi di Pasar Pramuka, tapi juga wilayah lain," tutur Ivan. Meski demikian, pihaknya mengaku tidak tinggal diam. Pemberian sanksi kepada petugas yang menyimpang telah dilakukan. "Kami sudah beri teguran dan kalau masih mengulang akan kami sanksi secara tegas," tutur dia. Seperti diketahui, aksi main tilep uang parkir oleh petugas di Jakarta masih saja terjadi. Seperti biasa, mereka tidak memberikan bukti atau karcis ke pemilik kendaraan sehingga uangnya tidak terdata. Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menceritakan pengalamannya memarkirkan mobil di pasar Pramuka, Jakarta Timur. "Kemarin saya mau parkir di depan Pasar Obat Pramuka, Jakarta Timur. Saat saya mau keluar mobil si petugas dengan baju seragam Dishub katakan pada saya bahwa saya jangan lama-lama parkirnya, karena takut diderek," kata Tigor. Mendengar peringatan dari petugas dia pun terkaget-kaget dan balik bertanya, &ldquo;Di sini boleh parkir atau tidak? Ada izin kalian berseragam Dishub kok parkir liar?" Si petugas lalu menjawab bahwa parkir yang resmi hanya dengan posisi serong. &ldquo;Memang di samping serong, para petugas parkir Dishub terang-terangan melanggar parkir dengan posisi berbaris di samping parkir serong. Jelas ini sebuah pelanggaran parkir yang dilakukan oleh aparat Dishub di sana," tuturnya. Saat hendak pergi dengan mobilnya, Tigor memberikan uang tunai sebesar Rp 3.000 kepada petugas parkir berseragam Dishub itu. Tapi si petugas menolaknya dengan alasan kurang. "Rp 4.000 Pak", kata Azas menirukan omongan si petugas. Dia lalu memberikan Rp 4.000 dan meminta tanda bayar parkir. Sebab, ia melihat terdapat mesin Meter Parking di lokasi. Si petugas kemudian menjawab jika ingin mendapatkan bukti parkir harus bayar Rp 5.000. &ldquo;Kemudian saya berikan uang Rp 5.000 dan si petugas menuju ke mesin Meter Parking, memberi saya bukti bayar parkirnya," katanya. Belajar dari kisah tersebut, Tigor berkesimpulan bahwa masih ada petugas yang berusaha berperilaku koruptif dari pendapatan negara di sektor parkir. "Jika saya tidak minta bukti bayar maka uang parkir akan masuk kantong si petugas parkir. Saya melihat banyak pemilik mobil yang parkir hanya memberi uang dan uangnya dikantongi si petugas, tidak dimasukkan mesin Meter Parking," tandas dia.

Setoran Uang Parkir DKI Jakarta Diduga Banyak Kebocoran

uang parkir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang parkir

Berita Terkini

Warga Gresik Mengeluh Belanja di Toko Modern Dimintai Uang Parkir, Dishub: Kendaraan Masuk Layanan Parkir Tepi Jalan Umum

Sudah Dilarang Eri Cahyadi, Masih Ada Jukir Liar Minimarket di Surabaya yang Tagih Uang Parkir ke Konsumen: Sukarela Saja

Praktik Jukir Liar di Surabaya: Berbekal Peluit, Jukir Liar Minta Uang Parkir

Setoran Uang Parkir DKI Jakarta Diduga Banyak Kebocoran

Download Aplikasi JawaPos.com