<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/QXseJWZXgsuRCr4qTW9BkM7t7AObr35zCMY4T6wI-3352719490.jpg" alt="Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu menyampaikan permintaan maaf. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu menyampaikan permintaan maaf. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu, menjadi sorotan publik usai sebuah video dirinya viral di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, Wahyudin dianggap melontarkan pernyataan yang tidak pantas dan menyinggung masyarakat.&nbsp; Wahyudin dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat sedang mengemudikan mobil bersama seorang perempuan. Sambil tertawa, ia melontarkan pernyataan akan merampok uang negara sampai miskin. "Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini, kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin," kata Wahyudin dalam video yang viral. Menyadari hal tersebut, Wahyudin menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permintaan maaf itu dilontarkan setelah video tersebut viral di media sosial. &ldquo;Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, bersama ini saya didampingi oleh istri saya, dengan ini atas nama pribadi, saya memohon maaf atas video yang diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu,&rdquo; ucap Wahyudin&nbsp;dalam media sosial Instagram, Jumat (19/9). Ia menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo. Menurutnya, apa yang terjadi murni merupakan kesalahan pribadi dan bukan bagian dari sikap resmi partai maupun lembaga DPRD. &ldquo;Sesungguhnya bapak dan ibu sekalian. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili, semua ini murni kesalahan saya bapak dan ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya memohonkan maaf kepada bapak dan ibu sekalian,&rdquo; ungkapnya. Wahyudin merasa menyesal dan memahami kekecewaan publik akibat video tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa keluarganya turut terdampak dari polemik yang berkembang di masyarakat. &ldquo;Selanjutnya bapak dan ibu sekalian, apapun yang ditimbulkan atas video ini. Saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan itu, Wahyudin juga menegaskan kesiapannya untuk menghadapi segala risiko dan konsekuensi dari ucapan yang sudah terlanjur beredar luas.&nbsp; &ldquo;Saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini,&rdquo; pungkasnya.

Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo, viral karena pernyataan kontroversialnya di media sosial. Ia meminta maaf.

Viral Anggota DPRD Gorontalo Fraksi PDIP Mau Rampok Uang Negara, Wahyudin Moridu: Saya Memohon Maaf, Siap Menanggung Konsekuensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/WhatsApp-Image-2024-01-27-at-215803-2-788794863.jpeg" alt="Capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo-Gibran, Menjemput Kemenangan Indonesia Maju di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo-Gibran, Menjemput Kemenangan Indonesia Maju di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan pentingnya memberantas korupsi. Sebab, tindak pidana itu begitu merugikan rakyat dan berpotensi menghambat Indonesia menjadi negara maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat menerima dukungan dari Relawan Bakti untuk Rakyat di kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1) malam. Relawan Bakti untuk Rakyat merupakan komunitas yang dibangun sebagai gerakan akar rumput mendukung Prabowo dalam Pemilu 2024. Mantan Danjen Kopassus itu merasa terhormat menerima dukungan dari para relawan. "Malam hari ini saya merasa sangat terhormat, gembira, saya didatangi oleh saudara dari Bakti Untuk Rakyat. Saya dapat laporan bahwa komunitas ini sudah punya anggota cukup banyak, 500 ribu anggota dalam setahun sejak didirikan," kata Prabowo. Dengan berbekal jaringan luas di masyarakat, Prabowo mengajak para relawan yang datang untuk bergerak bersama memenangkan paslon nomor urut 2 dalam pemilu satu putaran. Salah satu caranya dengan mengajak orang-orang terdekat mereka untuk datang ke TPS pada 14 Februari mendatang untuk mencoblos Prabowo-Gibran. "Kalau 500 ribu meyakinkan di hari-hari ini satu orang satu hari, berarti tambah 14 kali 500 ribu. Lumayan itu, tambahan tujuh juta suara. Setiap hari yakinkan satu orang, saudaramu, iparmu, besanmu, pamanmu semua keluargamu ya," imbuhnya. Prabowo mengatakan paslon nomor urut 2 membutuhkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia. Menjadi pemimpin yang bekerja mengelola kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila mendapatkan mandat dari rakyat pada 14 Februari nanti, Prabowo memastikan akan mensejahterakan rakyat dan menghapus budaya korupsi di Indonesia. "Terus terang saja, saya sudah berkali-kali mau mati. Sudah berkali-kali saya berpikir saya sudah tidak bisa lanjut lagi. Tapi Yang Maha Kuasa masih selamatkan saya berkali-kali dan sekarang sisa hidup saya saya akan berjuang untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo. "Dan saya tidak rela melihat rakyat saya masih ada yang susah hidupnya. Saya tidak rela koruptor-koruptor itu terus-menerus mencuri uang rakyat. Saya butuh dukungan saudara, saya butuh mandat dari rakyat Indonesia. 14 Februari berikanlah mandat kepada Prabowo Gibran," pungkasnya.

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan pentingnya memberantas korupsi. Sebab, tindak pidana itu begitu merugikan rakyat.

Prabowo Tak Rela Koruptor Terus Curi Uang Negara

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/ok-kajati-anev-456558806-1-874972539.jpg" alt="potret Kepala Kejati Jatim Mia Amiati." width="100%">
<figcaption>potret Kepala Kejati Jatim Mia Amiati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Mengakhiri periode kerja tahun 2023, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur berhasil menorehkan angka fantastis terkait penyelamatan uang negara di wilayahnya. Diketahui, besaran nilai uang negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejati Jawa Timur itu sebesar Rp 8,6 triliun. Selain itu, Kejati juga menghentikan penuntutan 299 perkara berdasarkan keadilan restoratif. Kepala Kejati Jawa Timur Mia Amiati mengungkapkan, dari jumlah capaian kinerja Kejati Jatim tersebut, dapat dilihat bahwa pihak kejaksaan telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Mia juga mengatakan bahwa pihaknya bakal berupaya semaksimal mungkin agar kinerja Kejati Jatim ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh negara. &ldquo;Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Tentu dengan kerja keras dan dukungan berbagai pihak,&rdquo; kata Mia, seperti yang dikutip Radar Surabaya (JawaPos Grup). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013603473/berkas-perkara-firli-bahuri-kini-dilimpahkan-ke-kejati-dki-jakarta">Berkas Perkara Firli Bahuri Kini Dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta</a> Jumlah uang negara yang diselamatkan Kejati Jatim itu diketahui berasal dari beberapa bidang perkara yang telah diselesaikan, diantaranya di bidang tindak pidana umum, restorative justice, dan tindak pidana khusus seperti korupsi. Lebih lanjut, Mia pun merincikan jumlah perkara dari masing-masing bidang tindak pidana tersebut selama tahun 2023 lalu. Untuk restorative justice, ada sebanyak 36 perkara. &ldquo;Rumah RJ 1.739 unit dan Balai Rehabilitasi Mitra Adhyaksa 25 unit,&rdquo; ujarnya. Lalu, di bidang tindak pidana umum, menurut Mia, pra penuntutan berjumlah 16.986 perkara, penuntutan 13.064 perkara, upaya hukum 954 perkara, dan eksekusi 12.462 perkara. Termasuk sebanyak 299 perkara terkait narkotika diselesaikan oleh Kejati Jatim melalui rehabilitasi. Sementara itu, di bidang tindak pidana khusus, Kejati Jatim menangani sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi atas aset Pemerintah Kota Surabaya berupa dokumen persil 39 di Kelurahan Babatan. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai Rp 11 miliar, namun berhasil diselamatkan. Tindak pidana korupsi terhadap pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Gresik kepada PT Janur Kuning Sejahtera juga menorehkan kerugian terhadap uang negara sekitar Rp 65 miliar. Kemudian yang terakhir, terdapat juga perkara soal pengadaan tanah di Politeknik Negeri Malang (Polinema), yang menimbulkan kerugian uang negara senilai Rp 22,6 miliar. ***

Kejati Jawa Timur berhasil menorehkan angka fantastis terkait penyelamatan uang negara di wilayahnya sebesar Rp 8,6 triliun.

Kejati Jatim Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 8,6 Triliun, Berikut Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/JKT-1-MENSOS-KEKERINGAN-PAPUA-FED3-509312696.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Sosial (Kemensos) mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 523 miliar setelah memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos). Setidaknya ada 2.284.992 keluarga penerima manfaat (KPM) yang di-kick dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemensos bersama pemda juga berhasil memperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru. Dengan perincian, yang sudah mendapatkan bansos sebanyak 15.294.921 jiwa dan yang diusulkan masuk DTKS 4.473.332 jiwa. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, DTKS tahun 2020 banyak mendapat catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Ada potensi kerugian ratusan miliar karena sebagian data bermasalah. &rdquo;Sejak awal menjabat sebagai menteri sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP, atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,&rdquo; paparnya. Bersih-bersih data ini ternyata juga sukses menggagalkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bansos. Aksi penyelamatan itu berhasil dilakukan berkat kerja sama KPK, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara, serta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui sinkronisasi data, diketahui ada 493.137 penerima bansos yang gajinya di atas UMK. Kemudian, ada 23.879 ASN yang menerima bansos dan 13.369 dobel data yang terdaftar pada Ditjen AHU. Seluruhnya sudah dikembalikan ke daerah untuk verifikasi ulang. &rdquo;Sehingga per Agustus 2023 sebanyak 68. 211.528 data sudah ditidurkan atau di-nonops-kan,&rdquo; katanya. Risma menilai, pembaruan data selama dua tahun sesuai ketentuan UU atau bahkan enam bulan sekali masih sangat lambat. Padahal, data kependudukan berubah cepat. Sebab, ada penduduk yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya. Karena itu, dia mengusulkan pembaruan data sebulan sekali. &rdquo;Pada 2021, kami sudah mencoba evaluasi tiap enam bulan, itu data sudah tidak update. Karena itu, deviasinya terlalu tinggi jika kami melakukan pembaruan dua tahun sekali. Risiko ketidakakuratan data sangat tinggi. Akhirnya, saya usulkan agar memperbarui data tiap bulan,&rdquo; jelasnya. Mensos juga menyinggung peran penting pemda. Sesuai UU No 13/2011, kewajiban pengusulan data dimulai dari tingkat desa/kelurahan dan naik secara berjenjang. Penetapan itulah yang menjadi dasar pemerintah atau pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Menteri sosial tidak berwenang untuk mengubah data. Pihaknya hanya berwenang menetapkan. Bukan mengubah atau mengusulkan data. (mia/c18/oni)

Kemensos mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 523 miliar setelah memperbaiki data penerima bansos.

Kemensos Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 523 M setelah Benahi Data Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/index1-1.jpg" alt="Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan para kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, benar-benar mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Menurut dia, dana desa merupakan uang negara yang penggunaannya harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Misbakhun menyatakan hal itu saat hadir sebagai pembicara Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (16/12). Sebanyak 326 kades hadir pada kegiatan kerja sama DPR, BPK, dan Pemkab Probolinggo itu.  ”Jangan sampai di kemudian hari pengelolaan dana desa ini menimbulkan masalah. Kalau kepala desa dibimbing dan diberi tahu, mereka akan mengikuti dengan baik,” ujar Misbakhun pada acara yang juga dihadiri Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman dan Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono itu.  Misbakhun yang menjadi narasumber utama bersama Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur (Jatim) Karyadi menjelaskan, para kades di Kabupaten Probolinggo merupakan tokoh di desa masing-masing. Menurut politikus Partai Golkar itu, para kades dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung.  Namun, Misbakhun menegaskan, para kades tetap perlu dibimbing agar mampu menjalankan pemerintahan dan mengelola keuangan desa dengan baik.  ”Kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan. Tanggung jawab keuangan negara itu sudah melekat di pundak kepala desa,” tutur Misbakhun.  Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan, itu menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan dana desa dalam jumlah besar sejak 2015. Dia memerinci dana desa pada 2015 sebesar Rp 20,7 triliun.  Besaran dana desa itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 46,98 triliun. Setahun kemudian atau pada 2017, jumlah dana desa meningkat menjadi Rp 60 triliun. Jumlah itu berlanjut pada 2018.  Pada 2019, pagu dana desa meningkat menjadi Rp 70 triliun. Pagu dana desa bertambah menjadi Rp 71 triliun pada 2020. Pada 2021, pagu dana desa sebesar Rp 72 triliun. Adapun pada tahun ini, pagu dana desa mencapai Rp 68 triliun.  Oleh karena itu, Misbakhun mewanti-wanti para kades benar-benar amanah dalam mengelola dana desa. Dia tidak mau para kades yang juga konstituennya itu terjerat hukum gara-gara kesalahan dalam mengelola uang negara.  ”Kepala desa di Kabupaten Probolinggo ini perlu kita jaga supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Jangan sampai di akhir pengabdiannya ada masalah,” harap Misbakhun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.  Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman menyampaikan, dana desa harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  ”Kegiatan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami bersama mengawal pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, lebih transparan, dan memberikan kemakmuran kepada rakyat,” ujar Yudi.

Nasihat Misbakhun untuk Ratusan Kades Pengelola Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jaksa-Agung-S.T.-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Jaksa Agung S.T. Burhanuddin - Dery Ridwansah (10)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung S.T. Burhanuddin - Dery Ridwansah (10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan lembaga yang dipimpinnya telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 19.25 triliun dari persidangan kasus korupsi pada 2020.  "Penyelamatan keuangan negara sekitar Rp 19.25 triliun dan 76.7 ribu dolar AS, 71.5 ribu dolar Singapuran, 80 euro dan GBP (pound sterling) 305," ujar Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (26/1).  Burhanuddin menambahkan, kinerja tindak pidana khusus Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada 2020, telah menangani ribuan perkara.  "Jumlah penyelidikan 1.366 perkara, penyidikan 1.091 perkara, penuntutan 1.466 perkara, jumlah eksekusi mencapai 1.027 perkara," katanya.  Lebih lanjut Burhannudin menambahkan, satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, telah melakukan 520.569 persidangan tahap II secara online. "Ini dalam kurun waktu sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai 14 Januari 2021," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/jDHtn62oL5Q

Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp 19,25 Triliun dari Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Konpres-OTT-KPK-Bupati-Lampung-Utara-Dery-Ridwansah-3-.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers di Gedung KPK, Senin (7/10/2019. KPK menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan terkait proyek pemerintah kabu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers di Gedung KPK, Senin (7/10/2019. KPK menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan terkait proyek pemerintah kabu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengumpulkan uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 158,16 miliar dalam kurun waktu 4 tahun atau sejak 2016 hingga Oktober 2019. Uang Rp 158,16 miliar tersebut telah diserahkan KPK ke rekening negara.  "Dari tahun 2016 sampai dengan Oktober 2019, total gratifikasi dalam bentuk uang dan barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara adalah sejumlah Rp 158,16 Miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis (24/1).  Menurut Febri, uang tersebut berasal dari berbagai tindak pidana korupsi. Salah satu sumber uang yang cukup besar yakni dari pelaporan gratifikasi.  Gratifikasi dalam bentuk uang diserahkan langsung oleh KPK ke kas negara. Sedangkan gratifikasi dalam bentuk barang akan dilelang terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  ‎"Jadi sejak Tahun 2016 sampai dengan Oktober 2019 ini, KPK telah melakukan pengembalian keuangan negara cukup signifikan dari pelaporan gratifikasi," ucap Febri.  KPK berhasil mengumpulkan gratifikasi sebesar Rp 14,6 miliar dalam bentuk uang dan Rp 1,04 miliar dalam bentuk barang pada tahun 2016. Sedangkan pada 2017, KPK berhasil mengumpulkan uang hasil gratifikasi Rp 12,5 miliar dan Rp 109 miliar dalam bentuk barang.  Sementara pada 2018, uang yang dikumpulkan dari gratifikasi sebesar Rp 7,01 miliar serta Rp 2,3 miliar dalam bentuk barang. Terakhir, hingga Oktober 2019, KPK sudah mengumpulkan Rp 1,8 miliar dalam bentuk uang dan Rp 9,01 miliar dalam bentuk barang.  Total keseluruhan yang berhasil dikumpulkan KPK dan telah diserahkan ke negara dari hasil gratifikasi yakni sebesar Rp 158.160.161.700 atau Rp158,16 miliar.

KPK Kembalikan Uang Hasil Korupsi ke Negara Senilai Rp 158 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelapor-korupsi-dapat-rp-200-juta-fahri-habisin-saja-duit-negara-ini_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai jalan berpikir pemerintah sudah keliru dan tidak menyelesaikan masalah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai jalan berpikir pemerintah sudah keliru dan tidak menyelesaikan masalah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu isinya, si pelapor kasus korupsi akan diberikan hadiah&nbsp;Rp 200 juta.&nbsp; Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menilai, sejatinya hadiah tak hanya diberikan bagi pelapor korupsi. Menurut Fahri, kasus-kasus pidana lainnya juga harus mendapatkan hadiah serupa.&nbsp; "Kenapa tidak Rp 300 juta untuk laporkan narkoba, Rp 400 juta untuk laporkan terorisme, Rp 1 M untuk pengerusakan lingkungan, sekian juta untuk KDRT, untuk trafficking. Ya sudah, habisin saja duit negara, biar sekalian bangkrut gitu loh," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/10). Dia juga menjelaskan, saat ini ada kesalahan cara berpikir yang dilakukan pemerintah. Menurut Fahri, metode yang dibuat pemerintah agar masyarakat bisa saling lapor dinilai tak akan menyelesaikan masalah.&nbsp; "Ini mazhab berpikir yang salah. Pemerintah mikirnya kalau rakyat bisa saling lapor, maka masalah selesai (itu salah)," ujarnya.&nbsp; Lebih lanjut, Fahri menuturkan, persoalan tindak pindana korupsi sudah ada mitigasi dalam sistem demokrasi. Mulai dari sistem pelaporan dan lainnya itu sudah sangat detail. Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi segera membatalkan PP No 43/2018 yang sudah dikeluarkan. "Sudahlah, ngapain orang disuruh saling ngelapor seperti ini. Nanti yang dilaporin korupsi 10 juta orang itu dapat 200 juta enak betul. Jadi tolong Pak Jokowi batalkan itu PP. Kembalikan fungsi audit. Hormati BPK. Tolong hentikanlah cara kerja seperti ini," jelasnya.

Pelapor Korupsi Dapat Rp 200 Juta, Fahri: Habisin Saja Duit Negara ini

uang negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang negara

Berita Terkini