<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Bantuan-bebas-UKT-1396045924.jpg" alt="Beri bantuan: Rektor UI Heri Hermansyah menyerahkan bantuan kepada mahasiswa yang terdampak bencana Sumatra. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Beri bantuan: Rektor UI Heri Hermansyah menyerahkan bantuan kepada mahasiswa yang terdampak bencana Sumatra. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Universitas Indonesia (UI) menyalurkan paket bantuan kepada 32 mahasiswa yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Bantuan tersebut mencakup pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama satu semester hingga bantuan biaya hidup, sebagai upaya memastikan keberlanjutan studi para mahasiswa di tengah tekanan ekonomi pascabencana. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Gedung Rektorat UI, Rabu (17/12). Acara ini dihadiri Rektor UI Heri Hermansyah, jajaran pimpinan universitas, serta perwakilan 11 mahasiswa penerima bantuan. Rektor UI Heri Hermansyah menjelaskan, program bantuan ini merupakan bentuk kepedulian institusi dan alumni UI kepada mahasiswa yang keluarganya terdampak langsung bencana, terutama saat proses pemulihan ekonomi masih berlangsung. &ldquo;Sebelumnya kita menginfokan ada 29 orang dan hari ini bertambah jadi 32 mahasiswa yang terdampak dan perlu kita berikan bantuan. Dari 32 orang itu, empat di antaranya adalah penerima beasiswa KIPK,&rdquo; ucap Heri. Dari total penerima bantuan, sebanyak 28 mahasiswa memperoleh pembebasan UKT untuk semester berikutnya. Sementara itu, empat mahasiswa lainnya telah lebih dulu mendapatkan dukungan pembiayaan pendidikan melalui skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Tak hanya meringankan beban biaya pendidikan, UI juga memberikan bantuan biaya hidup berupa uang bulanan sebesar Rp 3 juta selama enam bulan. Mahasiswa terdampak juga memperoleh kupon makan gratis serta pembebasan biaya sewa asrama bagi mereka yang tinggal di lingkungan kampus. &ldquo;Kedua dan ketiga ada support untuk biaya tempat tinggal atau sewa yang tinggal di asrama, itu dibebaskan. Kemudian yang terakhir, ada bantuan natura berupa makanan,&rdquo; ujar Heri. Pihak universitas memastikan, seluruh bantuan bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala. Peninjauan akan dilakukan minimal tiga bulan ke depan untuk menyesuaikan bantuan dengan kondisi pemulihan masing-masing mahasiswa. Lebih lanjut, Heri menyampaikan, jumlah penerima bantuan masih berpotensi bertambah, mengingat proses pendataan mahasiswa terdampak bencana masih terus dilakukan oleh pihak kampus. &ldquo;Sampai hari ini yang terdata ada 32 orang, kalau bertambah lagi ya kita akan support dengan bantuan serupa,&rdquo; jelas Heri.(bry)

Universitas Indonesia memberikan bantuan bebas UKT kepada 32 mahasiswa yang terdampak bencana alam di Sumatera.

UI Bebaskan UKT dan Salurkan Bantuan bagi 32 Mahasiswa Korban Bencana Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/IMG_3994-814404074.jpg" alt="Pengamat pendidikan Indra Charismiadji bicara soal UKT. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamat pendidikan Indra Charismiadji bicara soal UKT. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Polemik soal besaran uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) masih jadi polemik. Sebab, ancaman kenaikan UKT yang ugal-ugalan diprediksi masih akan terjadi nantinya. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, pembatalan kenaikan UKT di tahun ini tidak permanen. Tahun depan, masih dimungkinkan kasus yang sama bakal terjadi lagi. Apalagi, jika salah kelolah dana pendidikan yang terjadi saat ini tak juga dibenahi. &rdquo;Ini bukan distop, ini hanya ditunda. Jadi ya seperti diprank,&rdquo; ujarnya dalam diskusi pendidikan, di Jakarta, Rabu (30/5). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014707791/versi-keluarga-vina-pegi-bukan-pelaku-hotman-minta-penyidikan-polisi-diteliti-ulang">Versi Keluarga Vina, Pegi Bukan Pelaku, Hotman Minta Penyidikan Polisi Diteliti Ulang</a> Pemerintah saat ini pun seolah cuci tangan karena tak ada kebijakan jelas mengenai UKT ini. Sehingga nantinya, urusan UKT ini akan diserahkan ke presiden selanjutnya. Menurutnya, persoalan UKT hingga transformasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menunjukkan adanya salah kelola secara sistemik. Hal ini membuat pendidikan tinggi akhirnya dikomersialisasi.&nbsp;&rdquo;Cara mengelolanya sudah bukan sebagai institusi pendidikan yang seharusnya nirlaba. Tapi untuk&nbsp;mencari uang. Wajar kalau satuan pendidikan jadi market place, jualan buku, seragam, wisuda, dan lainnya,&rdquo; keluhnya. Diakuinya, satuan pendidikan memang membutuhkan dana untuk bisa berkembang. Namun, tidak berarti mendorong komersialisasi terhadap mahasiswanya. Biaya pendidikan yang semakin tinggi ini pun akhirnya menimbulkan tekanan ekonomi yang tidak mudah bagi orang tua maupun mahasiswa. Mereka yang paling terdampak justru bukan dari keluarga dengan ekonomi rendah, tapi keluarga dengan ekonomi menengah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014707804/terus-perkuat-implementasi-kompetensi-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-sebagai-srana-komunikasi-dan-edukasi">Terus Perkuat Implementasi Kompetensi K3 di Tempat Kerja, Kemnaker: Sebagai Srana Komunikasi dan Edukasi</a> Harusnya, kata dia, pemerintah harus mulai merubah mindsetnya. Kampus harus mulai fokus pada riset. Tidak hanya pembelajaran saja, tapi juga pengembangan-pengembangan inovasi. Senada, Sudirman Said mengatakan, bahwa&nbsp;pendidikan harusnya bukan tempat nyari uang. Tapi, justru tempat untuk mengeluarkan uang dalam pembiayaan pendidikan. &rdquo;Kita memahami biaya pendidikan itu tinggi tapi itu fungsi negara untuk turun tangan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;Sebab, pendidikan tinggi ini yang bakal jadi penyelamat bukan hanya negara tapi juga sebuah keluarga untuk bisa keluar dari jeratan kemiskinan. &nbsp; Seperti diketahui, Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah memerintahkan untuk menghentikan dan mencabut aturan soal kenaikan UKT. Para rektor PTN pun diminta kembali mengajukan besaran UKT-nya pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Abdul Haris maksimal 6 Juni 2024.

”Ini bukan distop, ini hanya ditunda. Jadi ya seperti diprank,” ujarnya dalam diskusi pendidikan, di Jakarta, Rabu (30/5).

Pengamat: Stop Kenaikan UKT Hanya Prank!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/perluas-pasar-bfi-serius-garap-pembiayaan-sektor-pendidikan_m_-3277925891.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa mengikuti perkuliahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa mengikuti perkuliahan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto mendukung dan mengapresiasi penuh presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengkaji biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang sedang dikeluhkan karena dianggap terlalu tinggi bagi mahasiswa baru. Tidak hanya UKT, Toto juga mendukung komitmen Prabowo yang akan membuat uang pendidikan jauh lebih murah khususnya bagi siswa atau mahasiswa kalangan menengah ke bawah. &ldquo;Semoga Pak Prabowo memenuhi janjinya, lebih bagus kalau gratis buat mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah,&rdquo; kata Totok Amin Soefijanto, Rabu (29/05/2024). Menurut pengajar di Universitas Paramadina itu, bangsa Indonesia masih membutuhkan banyak sarjana ke depan, apalagi angka partisipasi pendidikan tinggi saat ini hanya 30 persen. Untuk itu, Totok mengatakan negara masih membutuhkan peningkatan pendidikan berkelanjutan dan janji Prabowo untuk menurunkan atau menggratiskan UKT patut diapresiasi. &ldquo;Kita perlu lebih banyak sarjana dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi yang sekarang hanya sekitar 30%. Syukur kalau bisa 50% dalam 2-3 tahun ke depan,&rdquo; ucapnya. Kehadiran Prabowo di tengah-tengah kekisruhan UKT menjadi harapan besar bagi para calon mahasiswa baru di seluruh tanah air. Apalagi Prabowo dinilai memiliki komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan. Meski diwacanakan isu kenaikan UKT akan terjadi tahun depan, yang artinya di bawah kepemimpinan Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden, Totok berharap Prabowo &ndash; Gibran tidak membebani masyarakat di sektor pendidikan ini dengan cara meringankan bahkan gratis UKT di PTN. &ldquo;Kalau pemerintah tidak ingin membebani rakyat, sebaiknya UKT diturunkan bahkan gratis,&rdquo; jelasnya. Totok pun menyarankan agar pemerintah baru nanti bisa memperbaiki politik anggaran di sektor pendidikan, karena mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas negara dalam hal ini pemerintah, dan itu sudah diatur dalam konstitusi. &ldquo;Perbaiki politik anggaran kita untuk sektor pendidikan agar tidak anomali. Amanah konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu di dalamnya termasuk hak dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi,&rdquo; ungkapnya. Dikatakan Totok, pendidikan sudah selayaknya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang mampu saja, melainkan merata agar mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memajukan bangsa. &ldquo;Jangan sampai hanya anak dari keluarga kaya saja yang bisa kuliah. Buka kesempatan untuk kuliah buat siapa saja, agar Indonesia memiliki manusia berkualitas dan kompeten untuk bekerja memajukan bangsanya,&rdquo; pungkas Totok. Sebelumnya, Prabowo Subianto memberikan pendapatnya mengenai polemik uang kuliah tunggal (UKT) yang naik di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) tanah air. Ketua umum Gerindra itu menyebut akan bertekad untuk meringankan UKT PTN. Pada kepemimpinannya yang akan datang, Prabowo mengatakan akan bekerja keras mewujudkan hal ini. "Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu," ujar Prabowo. Di masa kepemimpinannya mendatang, Prabowo mengaku akan berusaha meningkatkan perbaikan pendidikan Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menggiatkan hilirisasi guna menambah penghasilan negara. "Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita," ungkapnya.

Rakyat menunggu komitmen Prabowo yang akan membuat uang pendidikan jauh lebih murah khususnya bagi siswa atau mahasiswa tak mampu.

Kalangan Pakar Dukung Prabowo Kaji UKT PTN dan Biaya Pendidikan Lebih Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/jokowi-234-1182281918.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (YouTube Kemenkes)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (YouTube Kemenkes)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri (PTN) berakhir sudah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memutuskan membatalkan rencana tersebut. Sikap Nadiem itu pun diperkuat dengan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan gubernur DKI Jakarta itu memastikan kenaikan UKT akan dikaji terlebih dahulu, sehingga tidak menjadi polemik saat ini. "Nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi, ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5). Jokowi mengatakan, dirinya sudah memberikan pandangan kepada Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Hasilnya, sepakat diputuskan kenaikan UKT dibatalkan. "Sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan, nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud, tetapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud," jelasnya. Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memutuskan membatalkan kenaikan UKT tahun ajaran 2024/2025. Keputusan ini dipastikan Nadiem usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT. Dalam waktu dekat Kemendikbudristek akan mereevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN," kata Nadiem di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (27/5). "Saya bertemu Bapak Presiden untuk membahas berbagai hal di bidang pendidikan, salah satunya adalah perihal UKT. Saya mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Terkait implementasi Permendikbudristek, Dirjen Diktiristek akan mengumumkan detil teknisnya," lanjutnya. Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas. Sebenarnya, Permendikbudristek tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat.

Polemik soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri (PTN) berakhir sudah. Presiden meminta kenaikan UKT dikaji dulu.

Sempat Berpolemik dan Dibatalkan, Jokowi Minta Kenaikan UKT Dikaji Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/nadiem-1096561315.jpg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim memutuskan membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025. Keputusan ini dipastikan Nadiem usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT. Dalam waktu dekat Kemendikbudristek akan mereevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN," kata Nadiem di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (27/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bertemu Bapak Presiden untuk membahas berbagai hal di bidang pendidikan, salah satunya adalah perihal UKT. Saya mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Terkait implementasi Permendikbudristek, Dirjen Diktiristek akan mengumumkan detil teknisnya," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai latar belakang, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyesuaian SSBOPT juga mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran, mengingat perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya, sementara SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebenarnya, Permendikbudristek tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan UKT dirasa tidak wajar. Serta ada kesalahpahaman bahwa kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Padahal secara keseluruhan, hanya 3,7 persenbmahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi.</div>

Menurutnya, Ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga harus naik.

Usai Bikin Gaduh, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/Rakernas-PAN-Dery-Ridwansah-6-1306667223.jpeg" alt="Calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para petinggi PAN lainnya." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para petinggi PAN lainnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi protes atas kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) memantik reaksi dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia menegaskan, setelah dilantik nanti, dirinya bertekad untuk berupaya meringankan biaya UKT. Khususnya pada perguruan tinggi negeri yang mendapat kucuran dana dari APBN. &rsquo;&rsquo;Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (APBN, Red) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,&rdquo; kata Prabowo dalam keterangan tertulis kemarin. Prabowo meyakini, pendidikan terjangkau bisa dilakukan. Sebab, Indonesia pernah melakukannya di era Orde Baru. Kala itu, orang miskin sanggup melahirkan anak berpendidikan tinggi. Dia justru menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah secara drastis pasca-Orde Baru. Prabowo menilai, dunia pendidikan telah menjadi industri yang menganut nilai kapitalisme. &rsquo;&rsquo;Jadi, berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi negara,&rsquo;&rsquo; tegas Prabowo. Untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang terjangkau, salah satu strateginya adalah meningkatkan pendapatan negara. Jika pendapatan negara naik, kucuran dana APBN untuk kampus juga akan naik. Salah satu program andalan yang diharapkan menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini. &rsquo;&rsquo;Tentunya kita harus hilirisasi untuk dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,&rdquo; ungkap ketua umum Partai Gerindra itu.&nbsp;(far/mia/wan/c17/oni)

Aksi protes atas kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) memantik reaksi dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

UKT Naik dan Mahal, Pendidikan Kini Jadi Industri, Prabowo Bertekad Turunkan Uang Kuliah PTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/JKT_Raker-Komisi-X-Bersama-Mendikbud-Ristek_Miftahul-Hayat-04-3658455906.jpeg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Buntut kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang tidak wajar, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan jajarannya dibombardir kritik anggota Komisi X DPR. Dalam forum rapat kerja kemarin (21/5), satu per satu anggota dewan menanggapi polemik yang terjadi. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengkritik langkah Nadiem yang lamban dalam mengatasi polemik UKT mahal. Menurut dia, Kemendikbudristek baru bertindak setelah gelombang UKT mahal gencar disuarakan mahasiswa di kampus-kampus. Bahkan, jika pekan lalu pihaknya tidak bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk menampung aspirasi mereka, Kemendikbudristek mungkin belum tentu mengambil tindakan. &rdquo;Kalau itu tidak masuk ke komisi X, mungkin tidak ada hari ini,&rdquo; katanya dalam raker di kompleks parlemen. Dede mendesak Kemendikbudristek segera mengevaluasi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lingkungan Kemendikbudristek. Aturan tersebut dinilai memberikan ruang bagi PTN untuk menaikkan UKT serta iuran pengembangan institusi (IPI) secara serampangan. Kemendikbudristek juga diminta mencabut UKT golongan atas yang melonjak drastis. Termasuk memberikan ruang dan jaminan bagi mahasiswa baru untuk dapat mengajukan peninjauan ulang UKT-nya sesuai dengan perekonomian keluarga. &rdquo;Jadi, hari ini (kemarin, Red) kami mendesak segera agar dalam satu minggu ke depan, sebelum penerimaan mahasiswa baru, itu sudah dievaluasi,&rdquo; tegasnya. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi X DPR Nuroji menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan salah seorang pejabat Kemendikbudristek yang menyebut pendidikan tinggi bersifat tersier. Dia menegaskan bahwa pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang perlu diperjuangkan untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. &rdquo;Saya rasa pernyataan tersebut sangat kurang mendidik bagi masyarakat. Seolah-olah kuliah itu tidak penting,&rdquo; ungkapnya. Seharusnya, kata dia, negara wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan tinggi. Apalagi, bidang pendidikan telah diberi mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN. Sebagaimana diketahui, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia saat ini masih rendah. Yakni, di angka 30&ndash;35 persen. Bahkan, kenaikan signifikan itu masih ditopang peran perguruan tinggi swasta, yaitu sebesar 70 persen. Senada, anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru menilai polemik kenaikan UKT sebagai sebuah ironi. Apalagi ditambah pernyataan pejabat Kemendikbudristek yang menyebut pendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib. Padahal, pemerintah sering menyuarakan ambisinya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. &rdquo;Jika akses ke pendidikan tinggi dibatasi faktor ekonomi, bagaimana mungkin kita dapat mencapai cita-cita tersebut?,&rdquo; cetusnya. Seperti anggota lainnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 direvisi. Sebab, aturan itu dimaknai kampus sebagai peluang untuk menaikkan UKT. Huda menekankan komitmen Nadiem untuk melakukan peninjauan ulang. Sebab, kenaikan UKT yang tidak wajar sudah menjadi persoalan yang luar biasa. (mia/c14/fal)

Buntut kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang tidak wajar, Mendikbudristek Nadiem Makarim dibombardir anggota Komisi X DPR.

DPR Nilai Protes Biaya UKT Mahal Lambat Direspons Kemendikbudristek 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/ukt-naik-177767681.jpg" alt="TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto." width="100%">
<figcaption>TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) disebut bukan hanya tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN). Tetapi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga memiliki peran. Pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan mengatakan, kenaikan UKT merupakan tanggung jawab Kemendikbudristek. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik dan mahasiswa. &rdquo;Mahasiswa demo di mana-mana ya pemerintahnya diam saja. Yang suruh maju pimpinan perguruan tingginya, terus ke mana pemerintahnya?&rdquo; cetus dia dalam diskusi bertajuk Nanti Kita Cerita tentang UKT Hari Ini di Jakarta kemarin (18/5). Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu menilai alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 belum mencukupi. Pasalnya, anggaran tersebut harus dialokasikan untuk berbagai macam keperluan pendidikan. &rdquo;Saya lihat redistribusinya enggak bagus. Kenapa? Kalau hitungan anggaran untuk investasi dan operasional perguruan tinggi saja, itu masih kurang 10 persen. Apalagi kalau dibagi dengan anggaran di Kemendikbudristek,&rdquo; ungkapnya. Angka tersebut bila dibandingkan dengan bantuan sosial (bansos) Rp 400 triliun masih terbilang kurang. &rdquo;Bansos saja Rp 400 triliunan lebih. Ini hanya puluhan triliun untuk perguruan tinggi yang sekian banyak,&rdquo; sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk meringankan beban kampus dan mahasiswa. Mengingat, kenaikan UKT di sejumlah kampus sampai mengakibatkan mahasiswa kesulitan untuk kuliah. Padahal, kata Fikri, berdasar data BPS pada Maret 2023, hanya ada 10,15 persen penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Kenaikan UKT yang mencekik itu justru dinilainya akan memperkecil ruang sejumlah kelompok mengakses pendidikan tinggi. &rdquo;Tidak semua anak Indonesia mengenyam pendidikan tinggi. Kalau begitu, ya sudah enggak ada diskriminasi, mereka diringankan. Bagaimana caranya supaya APBN 20 persen itu untuk meringankan mereka,&rdquo; paparnya. Fikri meminta pemerintah tak lepas tangan atas isu UKT, terutama pada sejumlah kampus berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH). Meski telah memiliki hak otonom untuk mengelola anggarannya, bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan sepenuhnya. &rdquo;Jangan bebankan kepada perguruan tinggi dengan alasan PTNBH, lalu tujuannya komersialisasi,&rdquo; tegasnya. Komisi X DPR RI segera memanggil Mendikbudristek untuk membahas kenaikan UKT. Mengingat, dalam Peraturan Mendikbud Nomor 2 Tahun 2024 disebutkan, penentuan UKT harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Kemendikbudristek. Sementara itu, Koordinator Aliansi Mahasiswa Menggugat Najib Abdul Mugni Jayakarta mengungkapkan, para mahasiswa berencana kembali turun ke jalan untuk menuntut penurunan besaran UKT. Aksi digelar sebagai buntut kenaikan UKT hingga 50 persen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014664939/dampak-kenaikan-ukt-di-ptn-panja-biaya-pendidikan-bakal-panggil-kemendikbudristek-kemenkeu">Dampak Kenaikan UKT di PTN, Panja Biaya Pendidikan Bakal Panggil Kemendikbudristek-Kemenkeu</a> Menurut Najib, aksi lanjutan itu dilakukan lantaran rektor UIN Jakarta hingga kini enggan melakukan audiensi dengan para mahasiswa. &rdquo;Sehingga kami akan ada aksi lanjutan untuk menuntut (pembatalan, Red) kenaikan UKT itu,&rdquo; katanya. Kenaikan tersebut, terang Najib, mendapat banyak protes lantaran terlalu tiba-tiba. Apalagi, kenaikannya terbilang cukup besar, yakni 30&ndash;50 persen. &rdquo;Mungkin mereka (mahasiswa baru, Red) juga merasa seperti kaget atau dijebak karena mereka tahunya pasti nominal UKT di tahun sebelumnya,&rdquo; jelas dia. Najib menuding pihak kampus dan pemerintah berperan besar atas kenaikan UKT. Hal itu tentu menyedihkan karena pendidikan yang sangat penting malah dinomorduakan. Seperti diketahui, kenaikan besaran UKT terjadi di berbagai kampus dan memicu gelombang protes. Diawali dengan kasus di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang mendapat penolakan tegas lantaran UKT naik hingga lima kali lipat. Ada pula kasus uang pangkal Universitas Indonesia (UI) yang mencapai Rp 161 juta untuk mahasiswa sarjana dan vokasi jalur seleksi mandiri pendidikan kedokteran. Di sisi lain, mahasiswa jalur seleksi mandiri juga membayar biaya iuran pengembangan institusi (IPI) yang terbagi menjadi empat kelompok pada tahun akademik 2024&ndash;2025. Sebaliknya, hanya ada satu kelompok IPI pada periode sebelumnya. Kasus lainnya terjadi di Universitas Negeri Riau (Unri). Mahasiswa yang berdemo kenaikan besaran UKT malah dilaporkan ke polisi oleh rektor. (mia/c9/fal)

Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) disebut bukan hanya tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN).

Kemendikbud Diminta Tidak Lepas Tangan dalam Polemik Kenaikan UKT, Perlu Redistribusi Anggaran Pendidikan 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/1715815573294-2366842846.jpg" alt="Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Tjitjit Sri Tjahjandarie (tengah) menjelaskan soal polemik UKT di Jakarta (16/5). Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Tjitjit Sri Tjahjandarie (tengah) menjelaskan soal polemik UKT di Jakarta (16/5). Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kemendikbudristek menganggap wajar kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). Apalagi, kenaikan hanya untuk UKT golongan teratas. Alasannya banyak. Mulai dari model perkuliahan yang semakin beragam, kebutuhan praktikum, hingga faktor ekonomi masyarakat. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa alokasi 20 persen untuk mahasiswa miskin tidak boleh dilanggar. Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Tjitjit Sri Tjahjandarie di Jakarta kemarin (15/5) mengatakan, standar biaya perguruan tinggi di-review secara berkala. &rdquo;Tujuannya untuk memenuhi standar mutu minimal,&rdquo; ujarnya. Dia menegaskan, tidak mungkin dinamika perguruan tinggi stagnan begitu saja. Tjitjit menyatakan, saat ini perkuliahan dilakukan dengan semangat inovatif dan kolaboratif. Tidak cukup dosen hanya ceramah di hadapan mahasiswa. Adakalanya perkuliahan digelar dengan diskusi sampai membutuhkan alat peraga. Selain itu, lanjut Tjitjit, perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya semakin membaik. Banyak orang bisa membeli mobil dengan gampang. Masyarakat juga banyak yang menyekolahkan anaknya di TK dan SD dengan biaya yang relatif mahal. Tetapi, saat masuk kuliah, ingin mendapatkan UKT kelompok paling kecil. Saat ini, pada umumnya UKT yang mengalami kenaikan di golongan terakhir. Sedangkan UKT golongan pertama tetap Rp 500 ribu/semester. Kemudian UKT golongan kedua Rp 1 juta/tahun. Tjitjit mengatakan, banyak masyarakat yang mendapat kelompok UKT golongan I dan II. Apalagi, undang-undang tentang pendidikan tinggi mengamanatkan minimal 20 persen kuota mahasiswa baru di PTN diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Tjitjit menjelaskan, setiap PTN memiliki skema dalam menetapkan besaran UKT. Termasuk melihat pendapatan keluarga hingga tanggungan anak-anaknya yang lain. Ketentuan besaran UKT tersebut tetap berdasar asas keadilan. Pada bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kampus lebih bijaksana dalam penentuan UKT. Jika memang ada kenaikan, harus ada pemberitahuan sejak awal. Bahkan ada kontrak perjanjian dengan mahasiswa dan orang tua. &rdquo;Kalau perlu, nilai kenaikannya juga harus ditetapkan. Jangan tiba-tiba di tengah jalan menaikkan UKT, itu saya kira langkah yang sembrono,&rdquo; tegasnya. Langkah itu, imbuh dia, seolah kampus tidak punya perencanaan manajemen keuangan yang bagus. Dengan begitu, orang tua tidak gelagapan ketika ada pemberitahuan kenaikan UKT. Terlebih bila kenaikan tersebut sangat drastis. Menurut mantan Mendikbud tersebut, kenaikan UKT tersebut tak jadi soal. Asal ada kesepakatan besaran. (wan/mia/c17/oni)

Kemendikbudristek menganggap kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) adalah sebuah kewajaran. Alasannya model kuliah beragam dan butuh biaya.

Kemendikbudristek Ungkap Alasan Kenaikan UKT di PTN, Model Kuliah Beragam, Butuh Biaya Tambahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/IMG_20240508_173741-1711451544.jpg" alt="Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi. Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi." width="100%">
<figcaption>Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi. Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaporan akun YouTube Aliansi Mahasiswa Menggugat oleh Rektor Universitas Riau (Unri) Sri Indarti sempat membuat Khariq Anhar, salah seorang mahasiswa kampus tersebut, dipanggil ke Polda Riau. Tapi, kemarin (9/5) Unri memastikan tidak akan melanjutkan kasus tersebut. &rdquo;Dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa, tetapi yang dilaporkan akun atas nama Aliansi Mahasiswa Menggugat,&rdquo; kata Rektor Universitas Riau Sri Indarti melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hermandra sebagaimana dikutip Riau Pos kemarin . Karena hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akunnya mahasiswa Universitas Riau atas nama Khariq Anhar, lanjut dia, persoalan itu tidak dilanjutkan dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Masalah itu bermula dari unggahan konten di akun YouTube Aliansi Mahasiswa Menggugat yang memprotes uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal alias iuran pengembangan institusi (PI). Hermandra mengklaim rektor tidak tahu siapa yang menjadi subjek dalam konten tersebut saat membuat laporan ke polisi. Khariq adalah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Unri. Meski kasusnya di polisi tak berlanjut, Khariq memastikan bahwa dirinya dan kawan-kawan tetap memperjuangkan persoalan UKT dan IPI. Para mahasiswa berharap bisa duduk bersama membahas persoalan tersebut. Khariq juga mengatakan, dirinya secara pribadi belum mendapat kepastian apa-apa pasca pertemuan antara yang mewakili dirinya dan rektor kemarin pagi. Dia terpaksa absen karena sakit. &rdquo;Apakah berhentinya proses di kepolisian ini juga diikuti tidak dilanjutkannya pada proses etik kemahasiswaan, belum tahu. Yang jelas, perjuangan kami agar biaya kuliah tidak naik belum berakhir,&rdquo; kata Khariq yang dipanggil ke Polda Riau Rabu (8/5) lalu. Para mahasiswa yang melakukan aksi penolakan tetap menginginkan ada perubahan kebijakan aturan kenaikan UKT dan penerapan IPI di Unri. Khariq memenuhi panggilan Polda Riau pada Rabu. Pemanggilan itu terkait aduan dugaan UU ITE oleh Rektor Unri Sri Indarti atas status yang berkaitan dengan aksi protes kenaikan UKT dan PI di salah satu akun media sosial. Aduan itu baru diketahui Khariq dan kawan-kawan pada akhir April 2024. Padahal diadukan sejak Maret 2024 ke Polda Riau. Selain tidak dilibatkan dalam kebijakan kenaikan UKT dan penerapan IPI untuk mahasiswa baru Unri, mereka tidak pernah ditegur rektorat. Atau menerima somasi terkait kritik di status media sosial yang mengarah ke rektor Unri tersebut. (hen/c19/ttg)

Hasil penyelidikan di Polda Riau sudah diketahui pemilik akun Youtube itu adalah mahasiswa Universitas Riau atas nama Khariq Anhar.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang kuliah tunggal

Berita Terkini