<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/_Ilustrasi-Sumber_-Image-by-Freepik-_-freepikcom-3036111748.jpg" alt="Ilustrasi. Sumber: (Image by Freepik / freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Sumber: (Image by Freepik / freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Hamas menggunakan jaringan pembiayaan global untuk menyalurkan dukungan dari badan amal dan negara-negara sahabat, termasuk dengan menggunakan mata uang kripto. Dilansir&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari&nbsp;NDTV&nbsp;pada Rabu (22/11), AS Menuduh Binance Melakukan Pencucian Uang Untuk Hamas, ISIS dan Al Qaeda. Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan denda yang cukup besar sebesar yakni $ 4,3 miliar atau setara dengan Rp 67 triliun lebih kepada Binance. Binance sendiri merupakan perusahaan pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, yang baru-baru ini telah dijatuhi denda sebesar $4,3 miliar karena melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi oleh Amerika Serikat. Kepala eksekutif perusahaan Changpeng Zhao juga mengundurkan diri dan mengaku bersalah atas tuduhan kriminal karena gagal melindungi dari pencucian uang. Platform perdagangan global ini juga berada di bawah pengawasan ketat atas tuduhan memfasilitasi pencucian uang untuk kelompok-kelompok seperti Hamas, Al Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), demikian dilaporkan Forbes. Binance gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dengan organisasi yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS. ''Pelanggaran tersebut termasuk kegagalan untuk menerapkan program untuk mencegah dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan teroris - termasuk Brigade Al-Qassam Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ), Al Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS),&rdquo; tulis Departemen Keuangan AS dalam sebuah siaran pers. Binance diduga "menutup mata terhadap kewajiban hukumnya untuk mengejar keuntungan," kata Menteri Departemen Keuangan Janet Yellen dalam sebuah pernyataan, yang memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku kekerasan terhadap anak melalui platformnya. Menurut&nbsp;Reuters, Hamas menggunakan jaringan pembiayaan global untuk menyalurkan dukungan dari badan amal dan negara-negara sahabat, termasuk dengan menggunakan mata uang kripto. Bulan lalu, peneliti Elliptic mengatakan Hamas menerima $ 93 juta dalam bentuk kripto antara Agustus 2021 dan Juni tahun ini. Perusahaan lain,&nbsp;BitOK, mengatakan dompet yang terkait dengan Hamas menerima sekitar $ 41 juta dalam periode waktu yang sama. Keterkaitan sektor kripto dengan pendanaan teror telah berada di bawah pengawasan baru setelah serangan Hamas ke Israel bulan lalu. Polisi Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 10 Oktober lalu bahwa mereka telah membekukan beberapa akun kripto yang digunakan untuk meminta sumbangan untuk Hamas. Reuters&nbsp;melaporkan pada bulan Mei tahun ini, bahwa Israel telah menyita sekitar 190 akun kripto di bursa kripto Binance sejak 2021, termasuk puluhan yang dikatakan dimiliki oleh perusahaan Palestina yang terhubung dengan Hamas. ***

Hamas menggunakan jaringan pembiayaan global untuk menyalurkan dukungan dari badan amal, termasuk dengan menggunakan mata uang kripto.

AS Menuduh Binance Melakukan Pencucian Uang Untuk Hamas, ISIS, dan Al Qaeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kripto.jpg" alt="TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Berbagai persoalan aktual dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Grand Sahid Jakarta kemarin. Total ada sembilan isu yang dibahas pada acara yang berlangsung selama dua hari itu.  Acara dibuka kemarin siang (25/9) oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga hadir secara virtual. Acara tersebut terbatas untuk 250 peserta yang terlebih dahulu diseleksi dan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi.  Sembilan isu yang dibahas dikelompokkan dalam tiga kategori. Yakni, isu aktual (waqiiyah) yang meliputi hukum zat gelatin. Zat itu makin banyak digunakan pada makanan dan minuman. Kemudian, hukum produksi dan konsumsi daging berbasis sel serta hukum mata uang kripto atau cryptocurrency.  Ada juga musyawarah dalam hal hukum (qonuniyah) yang membahas tiga regulasi utama. Yakni, UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta posisi pajak dan perdagangan karbon (carbon tax and carbon trading) kaitannya dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).  Sementara itu, musyawarah tematik (maudluiyyah) akan membahas moderatisme NU dalam berpolitik, tata cara pengambilan hukum istinbath maqashidi, serta pandangan Islam terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).  Terkait dengan UU Penodaan Agama, dalam keterangan resmi yang dirilis panitia munas, akan dibahas definisi dan maksud klausul-klausul penting dalam undang-undang tersebut. Di antaranya, penodaan agama, pokok-pokok agama, serta penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok agama.  Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mendorong pemerintah membenahi sistem kesehatan nasional dengan belajar dari berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi. Perbaikan sistem tersebut bisa berupa meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas), mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan.  ”Saat ini sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional,” ujarnya.  Muktamar Digelar 23–25 Desember 2021  Munas-konbes NU juga menyepakati jadwal pelaksanaan muktamar ke-34. Rencananya, forum tertinggi NU tersebut diselenggarakan pada 23–25 Desember 2021. Keputusan itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam sidang pleno munas-konbes NU tadi malam (25/9).  Sebelumnya Kiai Said melakukan musyawarah terbatas bersama Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Am PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini. Rapat tersebut membahas masukan dari sejumlah PWNU yang ingin muktamar dilaksanakan tahun ini.  Menurut Said, hal itu bertujuan untuk menjaga martabat NU serta keberlangsungan munas dan konbes secara tenang, damai, dan teduh. Namun, agenda tersebut bukan berarti tanpa syarat. Muktamar NU bisa diselenggarakan dengan catatan seluruh kegiatan muktamar akan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan satgas Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah.

Munas dan Konbes NU Bahas Hukum Gelatin hingga Uang Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mata-uang-kripto-dilarang-bi-ini-kata-bitcoin-indonesia_m_187326.jpeg" alt="Ilustrasi bitcoin." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bitcoin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Popularitas uang kripto akhir-akhir ini semakin meroket. Semakin banyak orang yang membicarakannya dan juga mencoba peruntungan dengan mulai investasi kripto lewat aplikasi yang menyediakan kemudahan investasi di berbagai produk, seperti Pluang contohnya. Siapa saja kini bisa berinvestasi uang kripto dengan mudah.  Namun sebagai orang baru di investasi ini, Anda jangan kaget jika ada banyak istilah-istilah yang terkesan asing namun sebenarnya sudah lazim digunakan di dalam perdagangan kripto. Contohnya <a href="https://pluang.com/produk/pluang-crypto">tambang bitcoin</a> yang seringkali salah dipahami oleh banyak orang.  Nah, agar rencana investasi kripto Anda berjalan lebih lancar, ketahui dulu yuk berbagai istilah yang sering dipakai dalam dunia investasi kripto berikut ini.  1. FOMO Istilah FOMO bukan hanya sering dikaitkan dengan investasi kripto namun juga bisa pada kegiatan sehari-hari. FOMO atau Fear of Missing Out adalah istilah yang ditujukan pada orang yang ikut-ikutan masuk ke dunia kripto karena sedang trend.  Orang-orang yang FOMO biasanya merasa kurang gaul jika tidak mengikuti apa yang dilakukan orang lain yang hype-nya sedang tinggi. Orang-orang ini lebih sering hanya ikut-ikutan karena takut harganya naik, bukan murni karena ingin investasi dengan cara yang benar.  Orang yang FOMO cenderung tidak rasional dalam menempatkan dananya untuk investasi uang kripto, misalnya menggunakan tabungan darurat atau bahkan ada yang menggunakan pinjaman online untuk membeli uang kripto. FOMO jika disertai dengan analisis dan perencanaan yang baik tentunya tidak masalah, namun jika FOMO tanpa ilmu dan hanya ikut-ikutan maka biasanya akan langsung panik jika tiba-tiba harga turun karena uang kripto itu sifatnya volatile alias mudah naik turun.  2. Tambang bitcoin Bitcoin adalah salah satu mata uang kripto yang popularitasnya terus menanjak. Salah satu hal yang sering dibicarakan mengenai bitcoin adalah tambang bitcoin yang jadi salah satu cara untuk mendapatkan bitcoin. Cara kerja penambangan bitcoin adalah dengan blockchain dimana para penambang (miner) membutuhkan hardware berspesifikasi tinggi dan software untuk menambang bitcoin.  Hardware penambangan yang dimaksud meliputi CPU, GPU, FPGA atau field programmable gate array dan ASIC (application Specific Integrated Circuit) yang harganya bisa ribuan dollar dan menghabiskan biaya listrik yang besar. Hardware yang canggih ini juga perlu dilengkapi dengan aplikasi bitcoin mining yang terpercaya. Setelah itu miner perlu membuka dompet bitcoin untuk menampung hasil penambangan. Semua orang bisa menjadi penambang bitcoin, namun biayanya sangat mahal dan setting hardwarenya juga kompleks.  3. Whale Istilah ini merujuk pada traders besar yang memegang koin kripto dalam jumlah besar, seperti Elon Musk contohnya. Pemain-pemain besar ini punya asset kripto yang besar dan bisa menjadi penggerak pasar; entah itu menaikkan harganya atau malah membuat harga uang kripto terjun bebas.  4. HODL HODL merupakan anagram dari kata hold yang merujuk pada strategi menahan dalam jual beli aset kripto; tidak peduli berapa cepat atau rendahnya harga uang kripto jatuh pada saat-saat tertentu. Orang yang melakukan HODL biasanya disebut sebagai HODLER.  5. Pump and Dump Istilah ini merujuk pada taktik yang digunakan orang-orang yang berkepentingan untuk memanipulasi sentimen dalam perdagangan aset kripto. Mirip dengan istilah pompom saham dimana tokoh atau influencer secara langsung menggiring opini orang terhadap saham tertentu.  Di dunia trading uang kripto praktek pump (menaikkan harga) dan dump (menurunkan harga) juga sering dilakukan orang-orang yang berkepentingan demi mendapatkan keuntungan pribadi.  Bagi Anda yang masih baru di dunia trading kripto, ada baiknya mewaspadai taktik ini agar tidak merugi. Apalagi jika pelakunya adalah whale yang notabene punya banyak aset kripto yang bisa bertindak menaikkan atau menurunkan harga dengan trik-triknya.  Nah itulah tadi beberapa istilah yang sering digunakan pada investasi kripto yang harus Anda ketahui. Dengan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang investasi kripto, maka investasi di bidang ini dapat berhasil sesuai dengan ekspektasi Anda. Cara mudah untuk investasi kripto adalah dengan menggunakan aplikasi investasi yang bisa didownload gratis melalui Play Store dan App Store. Namun hanya gunakan aplikasi yang sudah terdaftar dan tercatat di Bappebti ya.

Ingin Investasi Uang Kripto? Ketahui Dulu Istilah Trading Kripto Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/yenny-wahid.jpg" alt="Yenny Wahid (baju merah) dalam soft launching Peace Village Sleman di Jakarta. Foto : dokumentasi pribadi" width="100%">
<figcaption>Yenny Wahid (baju merah) dalam soft launching Peace Village Sleman di Jakarta. Foto : dokumentasi pribadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Founder Islamic Law Firm Yenny Wahid mengatakan, halal/haram uang kripto (cryptocurrency) masih menjadi perdebatan di kalangan umat muslim Indonesia. Menurut Yenny, sebagian menganggap aset kripto halal. Namun sebagian lainnya menganggap uang kripto haram.  "Ada pihak yang menganggap aset kripto haram karena mengandung gharar atau ketidakpastian dalam transaksi. Kemudian, uang digital ini juga memiliki volatilitas tinggi karena harganya bisa naik dan turun secara drastis," ujar Yenny Wahid pada acara Bahtsul masail di Jakarta, (19/6).  Sebaliknya pihak yang lain menganggap gharar akan hilang karena transaksi uang kripto tidak mengenal biaya pemotongan. "Transaksi di bank saja dipotong. Tapi kalau cryptocurrency malah tidak dipotong. Jadi, menurut sebagian alim ulama ini malah membuat ghararnya hilang," katanya.  Dibandingkan dengan uang fiat (uang kertas) yang banyak digunakan dalam transaksi bank konvensional, lanjut, Yenny uang kripto justru terbebas dari riba. Karena, uang kripto dasarnya adalah blockchain yang penyebarannya melalui jaringan peer-to-peer.  "Yang pasti transaksi uang kripto tanpa perantara," tegasnya.  Pihak yang menganggap uang kripto haram memiliki argumen, bahwa koin digital tersebut tidak ada underlying asset atau aset keuangan yang menjadi dasar pembentuk harga. "Karena sifatnya yang tidak bisa diketahui siapa penggunanya, maka sering disalahgunakan untuk transaksi ilegal seperti beli senjata atau narkoba atau sering disebut dark internet," ujar putri Presiden ke-4 RI ini.  Untuk mendapat kejelasan status halal/haram itulah, IL yang dikomandani Yenny Wahid membuat bahtsul masail uang kripto. Diskusi mengenai permasalahan terkini yang dihadapi umat Islam ini diharapkan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi untuk para pembuat kebijakan.

Yenny Wahid: Uang Kripto Justru Bebas Riba Ketimbang Transaksi Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bitcoin-turun-cyronium-asal-indonesia-diklaim-stabil_m_.jpg" alt="Ilustrasi: mata uang kripto, Cyronium. Bitcoin Turun, Cyronium Asal Indonesia Diklaim Stabil." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: mata uang kripto, Cyronium. Bitcoin Turun, Cyronium Asal Indonesia Diklaim Stabil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Instrumen investasi perdagangan mata uang digital alias uang kripto saat ini makin banyak diminati oleh masyarakat global, termasuk Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan, perlu ada regulasi yang mengatur transaksi perdagangan uang kripto supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang salah.  Ide ini bukannya tanpa alasan. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan bahwa ada aksi terorisme dan korupsi yang didanai menggunakan uang kripto.  "Ada satu kejadian terorisme di Indonesia pendanaannya menggunakan itu. Ini kejadian nyata. Untuk pencucian uang itu juga sudah kejadian, ada untuk korupsi uangnya disimpannya di kripto,” ujarnya salam diskusi secara virtual, Sabtu (19/6).  Selain itu, penyalahgunaan transkasi kripto juga dimanfaatkan untuk tindak pencucian uang. Para koruptor dalam hal ini menyimpan uangnya dalam bentuk koin digital tersebut.  "Kalau nggak kita atur, nggak akan ketahuan itu. Kalau diatur kan bisa ketahuan siapa yang punya," ungkapnya.  Indrasari mengaku, mata yang kripto memang memiliki sifat anonim di mana identitas kepemilikannya sulit terdeteksi sehingga berpotensi dapat disalahgunakan. Namun, saat ini aturan yang ada di Indonesia memudahkan regulator untuk mengetahui siapa saja pemilik uang kripto.  "Makanya supaya sifat anonimnya hilang ini kita regulasi sehingga di Indonesia kita bisa tahu siapa saja yang pegang aset kripto dan berapa jumlahnya," pungkasnya.

Uang Kripto Pernah Dipakai Danai Teroris, Bappebti: Perlu Ada Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkuak-ternyata-hakim-cantik-yang-di-ott-kpk-tengah-dipantau-ky_c_195670.jpeg" alt="Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri" width="100%">
<figcaption>Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Timothy Tandiokusuma menjadi perbincangan belakangan ini. Pengusaha asal Surabaya itu terseret ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Dia diduga melakukan penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Sidangnya sudah sampai tahap tuntutan pada Kamis (3/6). Terseretnya Timothy Tandiokusuma ke meja hijau setelah dilaporkan seorang warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berinisial SF ke Polres Tangerang Selatan. SF mengaku menderita kerugian hingga mencapai Rp 20 miliar. Akibat laporan itu, dalam sidangnya, Timothy Tandiokusuma dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan delapan tahun penjara.  Kepada wartawan, SF mengaku tergiur menginvestasikan dananya dengan Timothy karena mendapat banyak testimoni soal kiprah pengusaha muda itu dalam mengelola uang kripto. Dari cerita itu, SF percaya dan menginvestasikan uang hingga Rp 13,2 miliar kepada Timothy.  Namun, kini Timothy sudah jadi terdakwa di PN Tangerang. Mengutip surat dakwaan No. Reg. Perk.:PDM-24/M.6.16/Eoh.2/02/2021, SF mengenal Timothy sejak 2018. SF mengenal Timothy secara pribadi, maupun selaku CEO di perusahaan private equity, Black Boulder Capital (BBC).  “Saya sudah lama mengelola mata uang kripto. Selama ini saya pribadi satu tahun terakhir saya untung. Saya saat ini punya perusahaan H.O.P di Jakarta. Saya mengelola dana dari teman-teman untuk usaha uang kripto,” papar Timothy kepada SF seperti dikutip dari surat dakwaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/26/08/2020/aurelia-divonis-55-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa/">Aurelia Divonis 5,5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa</a>  Hal lain yang membuat SF percaya dengan Timothy, rekan-rekan SF mengenali Timothy sebagai putra dari Tan Aditya Tandiokusuma, pengusaha properti. Tan Aditya telah sukses membangun beberapa perumahan kelas atas di Surabaya.

Diduga Gelapkan Dana Rp 20 M, Timothy Dituntut 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/thumb_49_91_kripto_perlu_ekosistem.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemajuan teknologi mendorong pembaruan-pembaruan dalam sistem ekonomi. Tidak terkecuali mata uang kripto yang sekarang menjamur. Perlu ada ekosistem yang mendukung pengelolaan aset kripto di Indonesia.  Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi mengatakan, sejauh ini belum ada sistem yang bisa melindungi konsumen terkait transaksi atau investasi kripto. Padahal, semua instrumen investasi punya aturan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kecurangan atau penipuan.  "Sebenarnya, perdagangan aset kripto sudah lengkap secara kelembagaan. Ada digital future exchange (DFX) yang bisa mengelola perdagangan tersebut dan ada pedagangnya juga," ungkap Fajar kemarin (26/4).  Namun, sampai sekarang, perdagangan kripto pada bursa masih menunggu izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).  Pengamat investasi Universitas Islam Nusantara Yoyok Prasetyo menambahkan, investasi aset kripto sudah seharusnya punya regulasi yang jelas. Aturan tersebut diperlukan untuk melindungi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.  Peneliti Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti transaksi kripto atau bitcoin. Menurut dia, meningkatnya transaksi kripto atau bitcoin membuat legitimasi mata uang resmi jatuh. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus satu suara dalam mengatur aset kripto.  "BI melarang kripto, tapi mau menggunakan teknologi blockchain untuk membuat rupiah digital. Sementara, Kemendag melalui Bappebti membuka pasar berjangka kripto," kata Bhima kepada Jawa Pos. Perbedaan sikap itu membuat pasar kripto liar karena berjalan tanpa regulasi jelas.

Belum Ada Sistem yang Bisa Lindungi Konsumen Investasi Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengenal-bbx-coin-mata-uang-kripto-diklaim-beri-keuntungan-berlipat_m_220107.jpeg" alt="Ilustrasi mata uang kripto." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang kripto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Rabu (10/2) memperingatkan tentang 'ledakan risiko' terkait dengan pasar digital, termasuk penyalahgunaan mata uang kripto. Namun, pada saat yang sama, dia mengatakan teknologi-teknologi keuangan baru dapat membantu memerangi kejahatan dan mengurangi ketidaksetaraan.  Dalam sambutannya pada meja bundar inovasi sektor keuangan, Yellen mengatakan bahwa mata uang kripto telah digunakan untuk mencuci keuntungan dari pengedar narkoba daring dan untuk mendanai terorisme. Namun dia mengatakan inovasi di sektor ini dapat membantu mengatasi masalah kesenjangan digital yang memisahkan negara.  "Inovasi seharusnya tidak hanya menjadi tameng untuk melindungi dari pelaku kejahatan. Inovasi juga harus menjadi tangga untuk membantu lebih banyak orang naik ke kualitas hidup yang lebih tinggi," katanya, dikutip dari Antara.

Yellen Ingatkan tentang Penyalahgunaan Uang Kripto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Uang kripto

Berita Terkini