<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/IMG-20260126-WA0085-36454229.jpg" alt="Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberi keterangan soal usulan fatwa terkait Haji ke MUI kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (26/1/2026). (MCH)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberi keterangan soal usulan fatwa terkait Haji ke MUI kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (26/1/2026). (MCH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui sedang mengusulkan sejumlah fatwa terkait haji kepada Majelis Ulama Indonesia. Salah satunya adalah Fatwa bahwa orang yang telah mendaftar haji itu dikategorikan sebagai jamaah haji, karena telah berniat untuk menunaikan haji.&nbsp; Walaupun nanti sebagian dari mereka berhalangan untuk berangkat, baik karena meninggal dunia maupun tidak lolos Istithaah kesehatan. Fatwa itu penting untuk meminimalisir potensi jamaah memaksakan diri dan menghalalkan segala cara untuk berangkat haji, padahal ia tidak memenuhi syarat. "Kami ingin ada fatwa fikih kajian dari MUI agar kemudian (pendaftar haji) ini dikategorikan jamaah haji," terang Dahnil di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (26/1). Selain itu, lanjut Dahnil, pihaknya berharap MUI juga mewajibkan haji untuk dilakukan dengan cara-cara yang Hasanah atau baik. "Artinya kalau naik haji dengan uang korupsi misal, dengan uang yang tidak baik, tidak halal, itu haram," lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu. Begitu pula dengan haji ilegal atau yang dikenal juga sebagai haji non visa, karena tidak menggunakan visa resmi haji. Ia berharap MUI juga mengharamkannya. "Visa yang dikeluarkan memang visa haji, bukan visa non haji. Jadi kalau naik haji dengan cara ilegal (tanpa visa haji) itu haram," imbuhnya. Tujuannya, agar ibadah haji dilakukan dengan cara-cara yang makruf, bukan menghalalkan segala cara untuk bisa berhaji.

Kemenhaj mengusulkan Fatwa bahwa orang yang telah mendaftar haji itu dikategorikan sebagai jamaah haji, karena telah berniat untuk berhaji.

Kemenhaj Usul MUI Beri Fatwa soal Pendaftar Haji, juga Haramkan Haji pakai Uang Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_4591JPG-3144455601.jpg" alt="Bupati Pati Sudewo mengunakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati Sudewo mengunakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap detail praktik pengumpulan uang dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa yang menjerat Bupati Pati, Sudewo. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka bersama tiga kepala desa lainnya. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan para calon perangkat desa yang ingin mengisi jabatan tertentu diwajibkan menyetorkan sejumlah uang melalui perantara atau orang kepercayaan Sudewo. Nominal setoran tersebut berkisar antara Rp 125 juta hingga Rp 225 juta per orang. &ldquo;Berdasarkan arahan SDW (Sudewo), saudara JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp 165 juta sampai Rp 225 juta setiap calon perangkat desa," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1). "Jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara nominal tersebut untuk mendaftar besaran tarif tersebut, tapi angkanya sudah di-mark up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp 125 juta sampai Rp 150 juta,&rdquo; sambungnya. Menurut Asep, dari seluruh setoran tersebut, terkumpul uang tunai dengan total mencapai Rp 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan secara bertahap dari para pemberi dan dimasukkan ke dalam sebuah karung tanpa pengemasan khusus. &ldquo;Jadi uang ini dikumpulin dari beberapa orang, dimasukin karung kan ada karung warna ijo dibawa karungnya, kaya ngarungin ular gitu. Jadi dikarungin dari si ini dan si anu, mungkin kalau mau dibawa pakai tangan kan susah,&rdquo; ujar Asep. Ia menegaskan, penggunaan karung bukan merupakan perintah khusus untuk menyamarkan uang. Cara tersebut dilakukan semata-mata karena para pemberi kebingungan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Asep juga menyebutkan, uang yang ditampilkan sebagai barang bukti dalam konferensi pers telah dirapikan oleh penyidik. Namun, secara jenis dan pecahan tetap sesuai dengan kondisi saat ditemukan di lapangan. &ldquo;Kan kelihatan tadi uangnya ada pecahan Rp 50 ribuan, ada pecahan kecil, tapi tadi kelihatan rapi karena sudah dipacking ulang. Sebetulnya kalau mau aslinya itu dari karung tadi dan ada ikatnya pakai karet, jadi karung itu alat untuk membawa uang,&rdquo; jelasnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni SDW (Sudewo) selaku Bupati Pati periode 2025&ndash;2030, YON (Abdul Suyono) selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, JION (Sumarjiono) selaku Kepala Desa Arumanis Kecamatan Jaken, serta JAN (Karjan) selaku Kepala Desa Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2,6 miliar. Uang tersebut diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW. Mereka langsung ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026 di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

KPK ungkap pengumpulan uang korupsi Bupati Sudewo Rp 2,6 miliar dengan cara dikarung seperti bawa ular. Kasus ini libatkan jual beli jabatan

KPK Ungkap Pengumpulan Uang Korupsi Bupati Sudewo Rp 2,6 Miliar, Dikarungin Seperti Bawa Ular Diikat Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/JKT-1-KPK-RIKSA-SUAMI-ZASKIA-GOTIK-FED-4JPG-3802769900.jpg" alt="Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud. KPK menduga Sirajudin menerima aliran uang korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari salah seorang tersangka." width="100%">
<figcaption>Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud. KPK menduga Sirajudin menerima aliran uang korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari salah seorang tersangka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga suami penyanyi dangdut Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud menerima aliran uang korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap satu tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua. Dugaan ini didalami tim penyidik KPK saat memeriksa Sirajudin Machmud pada Senin (16/10). "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang dari salah satu tersangka untuk keperluan pribadi saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (17/10). KPK menduga Sirajudin menerima aliran uang korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari salah seorang tersangka. Aliran uang haram itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. "Adapun uang yang diterima salah satu tersangka dimaksud berasal dari pembayaran fiktif pembangunan gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika," ucap Ali. Sementara itu, Sirajudin usai menjalani pemeriksaan mengaku sudah menyampaikan hal yang diketahui kepada penyidik KPK. Sirajudin menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. "Saya datang memenuhi panggilan KPK. Keterangan yang dianggap dibutuhkan dari saya, sudah saya sampaikan, ucap Sirajudin di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/10). Sirajudin enggan menjawab lebih jauh soal materi pemeriksaannya. "Nanti lengkapnya tanya ke penyidik. Yang penting sudah saya sampaikan semuanya," tegas Sirajudin. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka baru dalam perkara ini. Mereka yakni, Budiyanto Wijaya (BW), swasta; Arif Yahya (AY), Direktur PT Dharma Winaga; Gustaf Urbanus Patandianan (GUP), Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima dan Totok Suharto (TS), PNS Pemkab Mimika. Dari proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile, KPK menduga ketiganya mendapat keuntungan pribadi sejumlah Rp 3,5 miliar, serta telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 11,7 miliar. Penetapan empat tersangka itu merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Marthen Sawy, dan Direktur PT Waringin Megah (WM) Teguh Anggara. Namun, Eltinus divonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar. KPK pun telah melawan dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

KPK menduga Sirajudin menerima aliran uang korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari salah seorang tersangka.

KPK Duga Suami Zaskia Gotik Terima Aliran Uang Korupsi Pembangunan Gereja di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/116-kasus-dugaan-tindak-pidana-pemilu-26-di-antaranya-politik-uang_m_.jpg" alt="Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan uang senilai Rp 72 miliar dan USD 2.700 ke kas negara. Uang tersebut merupakan hasil rampasan dari kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengungkapkan, uang tersebut bisa disetorkan ke kas negara lantaran hukuman Edhy Prabowo dan lainnya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap alias inkracht. "Jaksa Eksekutor KPK Hendra Apriansyah melalui Biro Keuangan melakukan penyetoran ke kas negara uang rampasan dari barang bukti perkara terpidana Eddy Prabowo dan kawan-kawan," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (8/4).  Ali mengatakan, uang itu disetorkan ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan. Penyetoran ke kas negara juga dilakukan dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.  "KPK terus mengedepankan pemidanaan perampasan hasil korupsi sebagai bagian efek jera dan kemudian dilakukan penyetoran hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi maupun TPPU yang ditangani KPK dimaksud ke kas negara," katanya.  Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut pada KPK.  Namun vonis Edhy Prabowo diperberat Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Dalam proses banding, hakim menjatuhkan pidana 9 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo.  Tak terima hukumannya diperberat, Edhy Prabowo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hakim MA menolak kasasi Edhy namun menganulir vonis PT DKI dan mengembalikan vonis Edhy menjadi 5 tahun penjara.  Edhy Prabowo juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

KPK Setorkan Uang Kasus Korupsi Edhy Prabowo Rp 72 M ke Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Konponpres-Kejagung-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah) memegang barang bukti dari terdakwa Kokos Jiang alis Kokos Lio Lim di Kejaksaan Agung RI, Jumat (15/112019). Kejaksaan Agung menggelar eksekusi barang bukti atas perkara terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim dalam" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah) memegang barang bukti dari terdakwa Kokos Jiang alis Kokos Lio Lim di Kejaksaan Agung RI, Jumat (15/112019). Kejaksaan Agung menggelar eksekusi barang bukti atas perkara terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung RI mengeksekusi barang bukti kasus korupsi perjanjian kerjasam antara PT PLN Batubara dengan PT Tansri Madjid Energi (TME). Barang bukti ini disita dari terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim selaku Direktur Utama PT TME.  Eksekusi ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019 tertanggal 17 Oktober 2019. Dalam putusan itu disebutkan barang bukti yang disita untuk dikembalikan ke negara senilai Rp 477.359.539.000.  Namun, dalam konferensi pers uang yang dihadirkan hanya sekitar Rp 100 miliar. Karena apabila dihadirkan seluruhnya akan menumpuk sekali di dalam ruangan. Uang sisanya pun sudah disetorkan kepada negara melalui rekening titipan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.  "Yang ada disini Rp 100 miliar. Artinya kalau ditumpuk disini kita tidak kelihatan (kamera) yang disini," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan, Jumat (15/11).  Uang ini seluruhnya akan disetorkan ke kas negara oleh jaksa eksekutor melalui sistem informasi online Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). tau simfoni kejaksaan negeri selatan dengan kode billing 820191113923508," imbuh Burhanuddin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Konponpres-Kejagung-Dery-Ridwansah-2-e1573805287196.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah) memegang barang bukti dari terdakwa Kokos Jiang alis Kokos Lio Lim di Kejaksaan Agung RI, Jumat (15/112019). Kejaksaan Agung menggelar eksekusi barang bukti atas perkara terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim dalam perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini PT PLN Batubara Rp 477.359.539.000. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Warih Sadono menuturkan, kasus korupsi Kokos masih ada satu lagi yang tengah berproses banding. Kasus tersebut atas nama Khairil.  Diketaui, Kokos merugikan negara sebesar Rp 477 miliar atas proyek di PT PLN Batubara, Kejati DKI Jakarta bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian berhasil menangkap dia pada Senin (11/11) malam saat berobat di Rumah Sakit Bina Waluya, Jakarta Timur.  Menurut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri, Kokos ditangkap karena terindikasi akan kabur, usai dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung.  "Ditangkap setelah melarikan diri saat dinyatakan sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Mukri saat dihubungi, Selasa (12/11).  Dalam persidangan, Kokos bersama Khairil terbukti mengatur dan mengarahkan pembuatan nota kesepahaman dan kerja sama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara agar diberikan kepadanya. Namun, setelah kerjasama diteken, PT TME tak kunjung melakukan kajian teknis. Yang terjadi justru perusahaan tersebut melakukan pengikatan kerja sama jual beli batubara yang masih berupa cadangan.  Atas perbuatan tersebut, Kokos dinyatakan merugikan negara senilai Rp 477.359.539.000. Mahkamah Agung kemudian memvonis dia dengan pidana penjara 4 tahun. Dia juga didenda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Totak kerugian negara pun harus diganti oleh Kokos. Status hukum kasus Kokos pun akhirnya dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Korupsi Rp 477 Miliar

Diduga Terima Uang Korupsi e-KTP, Ini Jawaban Yasonna Laoly

uang korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang korupsi