<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/Screenshot_2025-12-12-19-41-30-895_comandroidchrome-edit-4166054063.jpg" alt="Warga Taman Pelangi, Surabaya menolak meninggalkan rumah mereka karena belum menerima uang ganti rugi. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga Taman Pelangi, Surabaya menolak meninggalkan rumah mereka karena belum menerima uang ganti rugi. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemkot Surabaya menetapkan batas waktu pengosongan Kampung Taman Pelangi, Jalan Jemur Gayuran, Kota Surabaya pada hari ini, Jumat (12/12). Namun, sejumlah warga enggan meninggalkan rumah mereka.&nbsp; Sejumlah warga bersikeras tetap tinggal, karena mengaku belum memperoleh kompensasi atas pembongkaran permukiman tersebut. Banner penolakan pun terpasang di pintu masuk Kampung Taman Pelangi.&nbsp; &ldquo;Mohon jangan digusur sebelum ganti rugi diberikan. Mohon diperhatikan, kami tidak akan pindah sebelum hak kami diberikan, warga Jemur Gayungan RT 1/ RW 3, Kelurahan Gayungan," tulis banner tersebut. Salah satu warga Jemur Gayungan, Galih Seliawan, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya menjanjikan uang ganti rugi dan bisa dicairkan. Namun hingga saat ini, uang tersebut belum diterima sejumlah warga.&nbsp; &ldquo;Tiba-tiba muncul (peringatan) eksekusi oleh petugas Pengadilan Negeri Surabaya pada 4 Desember 2025. Yang bikin warga resah ini kan belum ganti rugi kok rumahku sudah mau dibongkar, ini nggak masuk akal,&rdquo; tutur Galih di Surabaya, Jumat (12/12). Pria 46 tahun tersebut mengaku kebingungan dengan sikap PN dan Pemkot Surabaya. Surat peringatakan diberikan mendadak, ditambah tenggat waktu pengosongan 12 Desember 2025 artinya mereka hanya punya waktu 8 hari.&nbsp; &ldquo;Intinya warga itu mau mengosongkan rumahnya dengan catatan kompensasinya sudah ditangan. Ya 12 Desember ini terakhir pengosongan, disuruh keluar dari sini,&rdquo; sambungnya. Galih menegaskan warga Kampung Taman Pelangi tak berniat menghambat proses pembangunan flyover, yang rencananya mulai dikerjakan 2026. Namun, mereka juga tak punya pilihan lain selain menunggu ganti rugi cair.&nbsp; &ldquo;Harapan warga, 7 orang bertahan di Taman Pelangi itu pencairan kompensasi ganti rugi, biar sama-sama senyum. Kan ini Proyek Strategis Nasional (PSN). Warga itu nggak ada istilahnya (ingin) menghambat kemajuan kota," tegas Galih. Ia berharap Pemerintah Kota Surabaya dalam waktu dekat bisa datang ke Kampung Taman Pelangi, agar proses pembebasan lahan bisa segera rampung dan warga bisa pindah ke tempat tinggal lain.

Warga Taman Pelangi di Surabaya nasih menolak pengosongan rumah sebelum menerima kompensasi dari Pemkot Surabaya

Kompensasi Tak Kunjung Turun, Warga Taman Pelangi Surabaya Ogah Angkat Kaki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/4UsJeL9NOHvkg9jxuHQM5g0B8sjG3uWdpf5I2GCR-3375770787.jpg" alt="Ilustrasi: Banjir melanda sejumlah wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Thailand. (Al-Jazeera)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Banjir melanda sejumlah wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Thailand. (Al-Jazeera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena cuaca ekstrem kembali menyapu wilayah Asia Tenggara dalam beberapa pekan terakhir. Hujan deras yang turun tanpa jeda, dipicu gabungan monsun dan anomali iklim regional, memicu banjir di sejumlah negara, mulai dari Indonesia, Malaysia, hingga Thailand.&nbsp; Kondisi serupa juga melanda wilayah selatan Thailand, menyebabkan ribuan rumah tergenang, akses tertutup air, hingga aktivitas ekonomi warga lumpuh. Di tengah upaya pemulihan, pemerintah Thailand akhirnya mulai menyalurkan bantuan tunai kepada keluarga terdampak banjir.&nbsp; Lebih dari 26 ribu keluarga di tiga provinsi selatan telah menerima kompensasi yang langsung dikirim ke rekening mereka pada Senin. Penyaluran ini menjadi langkah awal pemerintah untuk membantu warga kembali bangkit setelah bencana hidrometeorologi tersebut memaksa aktivitas sehari-hari berhenti total. Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM) mengonfirmasi bahwa setiap keluarga menerima uang sebesar THB 9.000 atau setara sekitar Rp 4 jutaan melalui bank yang terhubung dengan sistem pembayaran digital PromptPay.&nbsp; Melansir Nation Thailand, total dana yang disalurkan mencapai THB 239,139 juta atau setara sekitar Rp 105 miliar lebih. DDPM merinci bahwa bantuan tahap pertama ini ditujukan untuk warga di tiga provinsi dengan tingkat kerusakan paling tinggi, yaitu: - Songkhla: 4.563 keluarga - Satun: 8.772 keluarga - Pattani: 13.236 keluarga Dana tersebut ditransfer oleh Government Savings Bank menggunakan data kependudukan yang sudah terhubung dengan nomor identitas warga. Mekanisme ini disebut sebagai cara tercepat untuk memastikan bantuan sampai langsung ke penerima tanpa birokrasi berbelit. Empat Kriteria Rumah Terdampak Banjir Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016903416/dapur-mbg-jadi-andalan-286-sppg-siaga-penuhi-kebutuhan-makan-pengungsi-di-sumut-sumbar-dan-aceh">Dapur MBG Jadi Andalan, 286 SPPG Siaga Penuhi Kebutuhan Makan Pengungsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh</a> Keputusan pemberian dana mengacu pada tiga resolusi kabinet yang dikeluarkan pada 21 Oktober, 18 November, dan 25 November. Setiap keluarga terdampak berhak menerima bantuan berdasarkan empat kategori kondisi rumah: 1. Rumah yang tergenang kurang dari tujuh hari, tetapi mengalami kerusakan barang. 2. Rumah tergenang lebih dari tujuh hari, sehingga penghuni tidak dapat beraktivitas normal. 3. Rumah tidak terendam tetapi terisolasi banjir, membuat warga terjebak dan tidak bisa keluar selama lebih dari tujuh hari berturut-turut. 4. Hunian di gedung bertingkat yang lantainya tidak terkena air, namun akses dan lingkungan sekitarnya lumpuh akibat banjir lebih dari sepekan. Kategori ini dinilai penting untuk memastikan seluruh bentuk gangguan kehidupan akibat banjir, bukan sekadar kerusakan fisik rumah, tetap mendapat perhatian pemerintah. DDPM juga mengingatkan bahwa beberapa warga mungkin belum menerima dana pada tahap pertama ini. Penyebabnya, sebagian rekening belum ditautkan ke nomor identitas nasional. Warga terdampak yang masuk daftar penerima namun belum menerima transfer diminta segera menghubungi bank terdekat agar proses verifikasi dapat diselesaikan. DDPM menegaskan bahwa bantuan akan diproses ulang begitu sistem identifikasi rekening sudah tersambung. Di Satun, provinsi yang cukup parah terdampak banjir, banyak warga mengaku lega setelah mengetahui bantuan sudah masuk ke rekening mereka bahkan sebelum pukul 15.00 waktu setempat. Salah satunya adalah Farida Ujeh, 38 tahun, warga Desa Khuan Sator di Distrik Khuan Don. Ia mengungkapkan bahwa notifikasi SMS yang masuk pada pukul 12.50 membuatnya tak mampu menahan air mata. &ldquo;Saya langsung menangis ketika melihat uang itu benar-benar masuk. Setelah beberapa hari tanpa penghasilan, ini rasanya seperti bisa bernapas lagi,&rdquo; ujar Farida. Ia menjelaskan bahwa banjir membuatnya tak bisa bekerja selama lebih dari seminggu. Pekerjaannya sebagai pedagang di pasar lokal terhenti karena air merusak pakaian dan perlengkapan dagangnya. Dengan uang kompensasi sekitar Rp4 juta tersebut, Farida berencana membeli pakaian dan kebutuhan kerja agar dapat kembali mencari nafkah. Meski bantuan tunai telah mengalir, DDPM menegaskan bahwa pemulihan jangka panjang masih menjadi pekerjaan besar. Pemerintah tengah mendata kembali rumah-rumah yang belum masuk daftar batch pertama dan memastikan distribusi lanjutan berjalan lebih cepat. Selain transfer tunai, pemerintah Thailand juga merencanakan langkah-langkah perbaikan infrastruktur, normalisasi saluran air, hingga penyediaan dukungan dasar lain untuk warga yang masih rentan.

Banjir di Thailand akibat cuaca ekstrem mengakibatkan ribuan keluarga menerima bantuan tunai untuk pemulihan sebesar Rp 4 juta.

Masyarakat Terdampak Bencana Banjir Dapat Uang Kompensasi Senilai Rp 4 Juta Lebih, Tapi di Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/j7PamQ4mRFICNX2QV61mvI8mrAZxbTlhGBcCv2yA-1-4191348633.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mempertemukan Emen Hidayat dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih. (Instagram @dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mempertemukan Emen Hidayat dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih. (Instagram @dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan pemotongan dana kompensasi untuk sopir angkot jalur Puncak Bogor terus disorot Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Meski telah memanggil berbagai pihak terkait, masalah ini belum juga tuntas. Kini, Dedi mendapatkan informasi baru terkait sosok yang diduga menjadi otak di balik pemotongan dana tersebut. Dalam pertemuan terbaru, Dedi berdialog langsung dengan Nandar, pria yang sebelumnya sering disebut oleh sopir angkot Emen saat ditanya soal aliran dana kompensasi yang dipotong. Kepada Dedi, Nandar mengaku sebagai Ketua KKSU (Kelompok Kerja Supir Usaha) Jalur Cisarua 02A yang membawahi sekitar 480 unit angkot dan dibantu lima orang dalam timnya. Dedi menggali lebih dalam soal asal perintah yang diterima Nandar. Ternyata, perintah untuk mengoordinasikan para sopir datang dari Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Hariadi. Nandar mengaku bekerja sepanjang malam untuk mendata 270 angkot yang layak menerima dana insentif dari Baznas dan Bank Jabar Peduli&mdash;yang merupakan bagian dari kebijakan Pemprov Jabar agar sopir tidak beroperasi selama libur lebaran demi mengurangi kemacetan di kawasan Puncak. Namun, Nandar mengungkapkan bahwa ia dan timnya bekerja tanpa dana operasional sepeser pun. Sehingga, ia diminta mengumpulkan dana "koordinasi" hingga Rp 200 ribu per sopir atas instruksi Hariadi. Padahal, uang kompensasi yang diberikan Pemprov Jabar sebesar Rp 1 juta per sopir seharusnya diterima utuh. &ldquo;Yang kerja bapak, yang minta uang Pak Hariadi. Yang capek bapak, tapi yang menikmati hasil orang lain,&rdquo; ujar Dedi dalam pertemuan tersebut, Kamis (10/4). Untuk diketahui, kisruh ini muncul dari kebijakan Pemprov Jabar yang memberikan kompensasi agar sopir angkot Puncak tak beroperasi selama momen padat Idulfitri, demi menekan kemacetan parah yang biasa terjadi. Sayangnya, kebijakan baik ini dinodai ulah oknum yang memanfaatkan kesempatan. Dedi menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, demi keadilan bagi para sopir yang telah patuh pada kebijakan dan bekerja keras.

Gubernur Dedi Mulyadi masih mengusut dugaan pemotongan dana kompensasi sopir angkot Puncak Bogor, meski sudah ada informasi baru.

Klarifikasi Pemotongan Uang Kompensasi Sopir Angkot Tak Kunjung Tuntas, Dedi Mulyadi Kini Kantongi Nama Otak Pelaku Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/4849vTb1SZGd4WSViSIok2YR3KBd5j2eNMOJZCcK-1-3292004303.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya padi serentak di Majalengka, Senin (7/4). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya padi serentak di Majalengka, Senin (7/4). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkonfrontasi dua pihak terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot sebesar Rp 200 ribu. Dalam pertemuan tersebut, Dedi langsung menanyakan kejelasan soal siapa yang memerintahkan pungutan tersebut. Diketahui bahwa Emen yang menagih uang untuk pemotongan uang kompensasi mengaku diperintah oleh Ketua KKSU Nandar. Kini, keduanya dikonfrontasi Dedi Mulyadi. &ldquo;Jadi Emen memungut uang inisiatif sendiri atau disuruh?&rdquo; tanya Dedi. &ldquo;Disuruh,&rdquo; jawab Emen lugas. &ldquo;Yang nyuruh Dado atas suruhan Pak Nandar. Minta langsung, katanya 'Pak Emen gening anak buah Pak Emen mah kalabur. Pang koordinatorkeun ku Pak Emen&rsquo;,&rdquo; jelasnya, menirukan permintaan potongan dana. Dedi pun kemudian berbalik ke Nandar. &ldquo;Gitu, Pak Nandar. Nyuruh enggak ke si Dado?&rdquo; Nandar mengelak, &ldquo;Teu rumaos (nggak merasa).&rdquo; Namun, Dedi terus menekan, mengungkap karena sebelumnya Nandar mengakui ada permintaan dari Sekjen Organda agar dana kompensasi dipotong Rp 200 ribu untuk biaya koordinasi. &ldquo;Untuk menerjemahkan itu agar ada biaya koordinasi, nyuruh siapa?&rdquo; tanya Dedi. Nandar akhirnya menyebut dua nama: Saeful dan Deon. &ldquo;Oh, Saeful sama Deon akhirnya nyuruh Dado?&rdquo; timpal Dedi. &ldquo;Kayaknya mah gitu,&rdquo; jawab Nandar, seolah mulai mengakui jalur instruksi tidak langsung tersebut. Konfrontasi ini membuka jalur komunikasi yang semula simpang siur, dan memperjelas alur instruksi soal pemotongan dana sopir angkot yang sempat jadi polemik. Sebelumnya, pemotongan dana kompensasi&nbsp;untuk sopir angkot jalur Puncak Bogor terus disorot Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Meski telah memanggil berbagai pihak terkait, masalah ini belum juga tuntas. Kini, Dedi mendapatkan informasi baru terkait sosok yang diduga menjadi otak di balik pemotongan dana tersebut. Dalam pertemuan terbaru, Dedi berdialog langsung dengan Nandar, pria yang sebelumnya sering disebut oleh sopir angkot Emen saat ditanya soal aliran dana kompensasi yang dipotong. Kepada Dedi, Nandar mengaku sebagai Ketua KKSU (Kelompok Kerja Supir Usaha) Jalur Cisarua 02A yang membawahi sekitar 480 unit angkot dan dibantu lima orang dalam timnya. Dedi menggali lebih dalam soal asal perintah yang diterima Nandar. Ternyata, perintah untuk mengoordinasikan para sopir datang dari Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Hariadi. Nandar mengaku bekerja sepanjang malam untuk mendata 270 angkot yang layak menerima dana insentif dari Baznas dan Bank Jabar Peduli&mdash;yang merupakan bagian dari kebijakan Pemprov Jabar agar sopir tidak beroperasi selama libur lebaran demi mengurangi kemacetan di kawasan Puncak. Namun, Nandar mengungkapkan bahwa ia dan timnya bekerja tanpa dana operasional sepeser pun. Sehingga, ia diminta mengumpulkan dana "koordinasi" hingga Rp 200 ribu per sopir atas instruksi Hariadi. Padahal, uang kompensasi yang diberikan Pemprov Jabar sebesar Rp 1 juta per sopir seharusnya diterima utuh. &ldquo;Yang kerja bapak, yang minta uang Pak Hariadi. Yang capek bapak, tapi yang menikmati hasil orang lain,&rdquo; ujar Dedi dalam pertemuan tersebut, Kamis (10/4). Untuk diketahui, kisruh ini muncul dari kebijakan Pemprov Jabar yang memberikan kompensasi agar sopir angkot Puncak tak beroperasi selama momen padat Idulfitri, demi menekan kemacetan parah yang biasa terjadi. Sayangnya, kebijakan baik ini dinodai ulah oknum yang memanfaatkan kesempatan. Dedi menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, demi keadilan bagi para sopir yang telah patuh pada kebijakan dan bekerja keras.

Gubernur Dedi Mulyadi memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi dugaan pemotongan uang kompensasi sopir angkot.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Konfrontasi Pungutan Uang Kompensasi Sopir Angkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/30/vPkNEbxZiTLXzhWMMTs6PL1oqCt4tzrRGzR4ypCD-3041714790.jpg" alt="Kolase foto Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. ( instagram @dedimulyadi71)." width="100%">
<figcaption>Kolase foto Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. ( instagram @dedimulyadi71).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kena getahnya, usai memberi uang kompensasi hingga Rp 4 juta agar seorang ibu PKL berhenti berjualan di trotoar selama satu bulan dalam rangka penataan. Setelah memberi uang kompensasi itu, sang ibu ternyata tak hanya berjualan seorang diri di trotoar. Ada juga anaknya yang berjualan Teh Poci di samping lapaknya. Hanya saja, tak turut disorot kamera oleh tim Dedi Mulyadi. Usai diberi uang kompensasi Rp 4 juta itu, sang ibu pun menanyakan nasib anaknya yang juga berjualan Teh Poci. "Pak, kalau Teh Poci? Ini anak saya," tanya sang ibu ke Dedi. Dedi pun terkaget-kaget. "Ya Allah KKN sekeluarga habis semua. Mundur dulu dagangnya, nggak boleh di trotoar," jawab mantan Bupati Purwakarta itu.&nbsp; Dedi tak menyangka bahwa orang yang berjualan di trotoar itu ternyata satu keluarga juga. "Kamu ini, KKN teh nggak cuma di birokrasi. Tukang kaki lima juga KKN, trotoar habis oleh mereka," candanya.&nbsp;

Gubernur Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi Rp 4 juta kepada seorang ibu PKL, namun ternyata keluarganya juga berjualan di trotoar.

Kena Getahnya! Dedi Mulyadi Beri Ibu PKL Uang Kompensasi Agar Mau Digusur, Malah Ditagih Buat Anaknya: PKL Juga KKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/fa143ea1-2dc8-4437-9d9c-735d8442000c-686823702.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (Instagram dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (Instagram dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki cara tersendiri dalam menggusur pedagang kaki lima (PKL) di trotoar agar mau ditertibkan. Ia menyebut caranya adalah menggusur tanpa menggempur, yakni dengan memberi uang kompensasi selama pedagang itu tak berdagang. Dalam video yang diunggahnya di Instagram, Dedi meminta seorang ibu untuk tak lagi berjualan di trotoar selama satu bulan. Sambil dirinya memikirkan alternatif para PKL berdagang di lokasi yang lebih tertib. Sebagai kompensasi, ia kemudian memberikan uang Rp 4 juta kepada PKL tersebut untuk tak berjualan selama satu bulan mulai hari itu juga.&nbsp; "Ibu saya liburkan sebulan, bisa? Tapi saya kasih Rp 4 juta. Mau kan?" tanya Dedi kepada sang pedagang, sebagaimana diunggah dalam akun instagram @dedimulyadi71. Selain itu, Dedi juga memborong dagangan PKL tersebut. "Sekarang saya beli (dagangannya), ini Rp 700 ribu saya beli," lanjut Dedi. sehingga PKL tersebut menerima total Rp 4,7 juta.&nbsp;&nbsp; Sambil senyam-senyum, si ibu itu pun setuju dan mengambil uang kompensasi dari Dedi Mulyadi tersebut. "Nanti ini mau saya rapikan dulu, ditata. Nanti pedagang penempatannya di mana, saya pikirkan dulu supaya rapi. Nggak berseliweran tali di pohon," pungkas Dedi. Penggusuran itu pun berakhir damai. Dedi bahkan sempat menawarkan pekerjaan kepada suami dari PKL tersebut yang sedang menganggur karena pandemi Covid-19.&nbsp; Saat ditanya apakah PKL itu bahagia dengan kesepakatan tersebut, ia menjawab dengan semringah. "Bahagia."

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memberikan kompensasi Rp 4 juta kepada PKL yang digusur untuk menciptakan ketertiban di trotoar, sambil mencari

Cara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Menggusur PKL Tanpa Menggempur: Borong Dagangan dan Beri Uang Kompensasi Rp 4 juta Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keluarga-korban-lion-air-jt610-terima-kompensasi-rp-5-juta_m_.jpg" alt="Keluarga korban penumpang pesawat Lion Air menerima kompensasi dari pihak manajemen Lion Group." width="100%">
<figcaption>Keluarga korban penumpang pesawat Lion Air menerima kompensasi dari pihak manajemen Lion Group.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para keluarga korban penumpang pesawat Lion Air JT-610 menerima kompensasi uang tunggu dari pihak Lion Group, Rabu (31/10). Masing-masing kepala keluarga mendapat Rp 5 juta untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Crisis Center. Public Relation (PR) Lion Group, Ramaditya Handoko mengatakan, per 31 Oktober ini pihak manajemen sudah memberikan kompensasi uang tunggu kepada setiap keluarga korban. "Syarat mengklaim kompensasi, pihak keluarga korban diminta menyerahkan KTP asli dan fotokopi KK. Pembagian secara tertutup, sekarang masih berlangsung," ujar Rama di Crisis Hotel Ibis, Jln. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (31/10). Menurutnya, kompensasi uang sebesar Rp 5 juta tersebut peruntukannya bukan untuk biaya penginapan, transportasi, konsumsi, atau potongan asuransi keselamatan penumpang pesawat. Kompensasi tersebut lebih pada untuk kebutuhan keluarga korban selama berada di Crisis Center. "Uang kompensasi diberikan secara cash. Sudah ada 41 orang lebih, dan jumlah yang nerima semakin banyak," ujarnya. Hingga saat ini, kata Rama, pihak manajemen Lion Air belum berencana untuk memberikan kompensasi uang tunggu secara berkala, karena uang kompensasi yang diberikan baru saat ini saja. "Belum ada rencana pemberian berkala. Karena kompensasi yang diberikan baru ini saja," kata Rama. Sementara, kakak korban penumpang pesawat Lion Air JT610 atas nama Khotijah, Tobiin, 33, mengaku sudah menerima uang kompensasi uang tunggu dari pihak Lion Air. Menurutnya, uang tersebut akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari selama mencari kabar kakaknya di Jakarta. "Saya tidak menginap di Ibis Hotel. Karena saya punya saudara di Cengkareng. Jadi lebih banyak bolak-balik RS Polri&ndash;Cengkareng. Jadi lebih banyak kebutuhan," ujar warga Tegal, Jawa Tengah.

Keluarga Korban Lion Air JT610 Terima Kompensasi Rp 5 Juta

uang kompensasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang kompensasi

Berita Terkini