<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/26s95ydgijPfwfR5fALqGxDgKjCzqmfWJA2X2K9m-1288726182.jpg" alt="Ilustrasi mata uang Rupiah. Kemenkeu menyiapkan RUU tentang redenominasi uang Rupiah yang ditargetkan rampung pada 2027. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang Rupiah. Kemenkeu menyiapkan RUU tentang redenominasi uang Rupiah yang ditargetkan rampung pada 2027. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Likuiditas perekonomian nasional terus menunjukkan penguatan. Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif pada Oktober 2025. Posisi M2 pada periode tersebut mencapai Rp 9.783,1 triliun atau tumbuh 7,7 persen secara tahunan (YoY), sedikit melambat dibandingkan September 2025 yang tumbuh 8,0 persen (YoY).&nbsp; Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, pertumbuhan M2 terutama didorong oleh peningkatan uang beredar sempit (M1) yang tumbuh 11,0 persen (YoY). Sementara itu, uang kuasi mencatat pertumbuhan 5,5 persen (YoY). "Perkembangan M2 pada Oktober 2025 dipengaruhi oleh aktiva luar negeri bersih, penyaluran kredit, dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus)," kata Denny di Jakarta, Jumat (21/11). Aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 10,4 persen (YoY) pada Oktober 2025. Ini melambat dibandingkan 12,6 persen (YoY) pada September, namun tetap menunjukkan aliran devisa yang kuat dari perdagangan internasional dan investasi asing. Dari sisi pembiayaan perbankan, penyaluran kredit pada Oktober 2025 tercatat tumbuh 6,9 persen (YoY), sedikit lebih rendah dibandingkan 7,2 persen (YoY) pada bulan sebelumnya. Perlambatan tipis ini dinilai masih dalam rentang wajar di tengah normalisasi ekonomi dan dinamika suku bunga global. Sejalan dengan itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh 5,4 persen (YoY), setelah sebelumnya naik 6,5 persen (YoY) pada September. BI menjelaskan bahwa data penyaluran kredit hanya mencakup pinjaman (loans) dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances) maupun transaksi repo. "Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk," imbuhnya.&nbsp; Pekembangan Uang Beredar (M2) 2025 1. Januari, Posisi M2 Rp 9.232,8 Triliun, Pertumbuhan 5,9 persen (YoY) 2. ⁠Februari, Posisi M2 Rp 9.239,9 Triliun, Pertumbuhan 5,7&nbsp;persen (YoY) 3. ⁠Maret, Posisi M2 Rp 9.436,4 Triliun, Pertumbuhan 6,1&nbsp;persen (YoY) 4. ⁠April, Posisi M2 Rp 9.390,0 Triliun, Pertumbuhan 5,2&nbsp;persen (YoY) 5. ⁠Mei, Posisi M2 Rp 9.406,6 Triliun, Pertumbuhan 4,9&nbsp;persen (YoY) 6. ⁠Juni, Posisi M2 Rp 9.597,7 Triliun, Pertumbuhan 6,5&nbsp;persen (YoY) 7. ⁠Juli, Posisi M2 Rp 9.569,7 Triliun, Pertumbuhan 6,5&nbsp;persen (YoY) 8. ⁠Agustus, Posisi M2 Rp 9.657,1 Triliun, Pertumbuhan 7,6&nbsp;persen (YoY) 9. ⁠September, Posisi M2 Rp 9.771,3 Triliun, Pertumbuhan 8&nbsp;persen (YoY) Sumber : Bak Indonesia

Bank Indonesia mencatat pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 7,7 persen pada Oktober 2025.

Likuiditas Perekonomian Nasional Tumbuh 7,7 Persen, Uang Beredar Naik Tembus Rp 9.873 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/JKT_PELANGGARAN-APK_MIFTAHUL-HAYAT-07-467821220.jpg" alt="Kendaraan melintas di dekat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di dekat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jelang tahun pemilu, jumlah uang beredar bakal meningkat signifikan. Didorong peningkatan konsumsi masyarakat meliputi belanja makanan dan minuman, transportasi, hotel, dan logistik. Indikator tersebut menjadi sinyal positif perekonomian tahun depan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan, perputaran uang beredar di tahun pemilu naik Rp 100 triliun. Salah satunya, didorong dari belanja pemerintah untuk pemilu 2024 berkisar Rp 50-60 triliun. "Januari dan Februari pasti meningkat tajam. Untuk kampanye pasti, spending caleg (calon legislatif) pasti besar sehingga mengerek konsumsi," jelasnya kepada Jawa Pos, kemarin (25/12). Selain itu, masyarakat urban memanfaatkan momen pemilu untuk pulang kampung. Artinya perputaran uang di sektor transportasi bakal melonjak dalam waktu singkat. Begitu pula, konsumsi di daerah. Sebab, tidak sedikit masyarakat perkotaan yang secara administrasi pemilihannya tercatat di kampung. &ldquo;Apalagi kalau misalnya dua putaran. Ini harus dimanfaatkan. Apalagi masyarakat pasti memanfaatkan momentum libur pemilu untuk berwisata,&rdquo; terang Tauhid. Bank Indonesia (BI) menyampaikan uang beredar pada tiga bulan jelang pemilu dalam tren positif. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan, posisi uang beredar dalam arti luas (M2) tercatat Rp 8.573,6 triliun atau tumbuh 3,3 persen. Dengan demikian, artinya, dalam kurun waktu satu bulan, peredaran M2 naik senilai Rp 68,2 triliun.&nbsp;Terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Penyaluran kredit pada November 2023 tumbuh sebesar 9,7 persen year-on-year (YoY). "Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 2 persen YoY dan uang kuasi sebesar 4,9 persen YoY," terang Erwin. Peredaran M1 terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral. Termasuk uang elektronik dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Peredaran uang tersebut tumbuh dari Rp 4.691,2 triliun pada bulan sebelumnya menjadi Rp 4.725,7 triliun pada November.&nbsp; Uang kuasi yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan lainnya, baik rupiah maupun valuta asing atau valas, serta simpanan giro valas tumbuh 4,9 persen YoY di angka Rp 3.820 triliun. Naik dari posisi bulan sebelumnya di angka Rp 3.788,5 triliun.&nbsp; Pertumbuhan Uang Beredar 2023 -Januari: Rp 8.271,7 T -Februari: Rp 8.300,6 T -Maret: Rp 8.293,6 T -April: Rp 8.352,3 T -Mei: Rp 8.332,3 T -Juni: Rp 8.373 T -Juli: Rp 8.350,5 T -Agustus: Rp 8.364,7 T -September: Rp 8.440 T -Oktober: Rp 8.506,5 T -November: Rp 8.573,6 T Sumber: BI

masyarakat urban memanfaatkan momen pemilu untuk pulang kampung. Artinya perputaran uang di sektor transportasi bakal melonjak.

Belanja Kampanye Para Caleg Bakal Kerek Konsumsi, Jumlah Uang Beredar Diperkirakan Naik Rp 100 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/money-changer.jpg" alt="Karyawati menunjukkan uang rupiah dan USD di tempat penukaran uang Ayu Masagung, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Karyawati menunjukkan uang rupiah dan USD di tempat penukaran uang Ayu Masagung, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat menjadi Rp 8.440 triliun pada September 2023. "Posisi M2 pada September 2023 tercatat sebesar Rp 8.440 triliun atau tumbuh 6,0 persen year-on-year (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,9 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/10). Erwin mengatakan perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi sebesar 8,4 persen secara&nbsp;year-on-year&nbsp;(yoy). Pada September 2023, uang kuasi dengan pangsa 44,4 persen dari M2, tercatat sebesar Rp 3.743,6 triliun. Pertumbuhan uang kuasi terutama disebabkan oleh simpanan berjangka yang tumbuh sebesar 6,9 persen (yoy) pada September 2023, setelah tumbuh 7,4 persen (yoy) pada Agustus 2023. Perkembangan M2 pada September 2023 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Penyaluran kredit pada September 2023 tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy) sejalan dengan perkembangan kredit produktif, setelah tumbuh 8,9 persen (yoy) pada Agustus 2023. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 6 persen (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,7 persen (yoy). Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 13,2 persen (yoy). Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) pada September 2023 tercatat sebanyak Rp 7.900,7 triliun atau tumbuh sebesar 6,4 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Perkembangan DPK dipengaruhi oleh DPK korporasi sebesar 9,2 persen (yoy), dan perorangan sebesar 4,6 persen (yoy). Pada September 2023, giro tercatat tumbuh 11 persen (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 9,6 persen (yoy). Tabungan tumbuh 2 persen (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 2,6 persen (yoy). Sementara itu, simpanan berjangka tumbuh 7 persen (yoy), setelah tumbuh 7,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Posisi M2 pada September 2023 tercatat sebesar Rp 8.440 triliun atau tumbuh 6,0 persen year-on-year atau secara tahunan.

Luar Biasa! Uang Beredar di Masyarakat Meningkat jadi Rp 8.440 Triliun per September 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220524_203807.jpg" alt="Ilustrasi uang. Yudhi Mahatma/Antara " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang. Yudhi Mahatma/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bank Indonesia (BI) memprakirakan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, permintaan uang kartal di Sumatera Selatan meningkat hingga Rp 3,8 triliun. Kenaikan itu sebesar sembilan persen dibanding tahun sebelumnya.  Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Erwin Soeriadimadja mengatakan, permintaan likuiditas meningkat seiring mulai menguatnya aktivitas ekonomi dan pembayaran masyarakat Sumatera Selatan. Kondisi perekonomian masyarakat tahun ini, tumbuh lebih baik ketimbang tahun sebelumnya.  ”Ini seiring dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dampak pandemi Covid-19,” kata Erwin Soeriadimadja seperti dilansir dari Antara.  Dia menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan uang kartal bagi masyarakat Sumatera Selatan, BI membuka sebanyak 145 layanan penukaran uang pecahan kecil (UPK). Ratusan layanan UPK tersebut, tersebar di setiap wilayah kabupaten dan kota bekerja sama dengan pihak perbankan di Sumatera Selatan.  ”Layanan UPK ini terbuka untuk umum selama bulan suci Ramadan hingga beberapa hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah,” terang Erwin Soeriadimadja.  Dia menyatakan, Bank Indonesia juga memberikan layanan penukaran UPK di area publik. Yakni seperti di rest area Jalan Tol Trans Sumatera, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, bahkan kawasan desa terpencil di tepian Sungai Musi.  ”Bank Indonesia juga menggandeng TNI Angkatan Laut supaya layanan penukaran UPK dapat menjangkau setiap kalangan masyarakat yang bermukim di kawasan tepian Sungai Musi yang terbentang sepanjang 750 kilometer dari hulu-hilir Sumatera Selatan itu,” terang Erwin Soeriadimadja.  Dia menambahkan, semua dilakukan untuk menggelorakan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap uang rupiah sebagai alat transaksi dan simbol NKRI.

BI Sebut Permintaan Uang di Sumsel Naik Jadi Rp 3,8 T saat Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pencucian-uang.jpeg" alt="ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersiar kabar dan informasi yang tidak benar atau hoax yang beredar mengenai langkah Bank Indonesia (BI) seperti akan melakukan pencetakan uang dalam jumlah ratusan triliun dan dikunci oleh BIS (Bank For International Settlements) yang berpusat di Basel, Switzerland. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono memastikan, kabar beredar terkait BI yang akan mencetak uang kartal sebesar Rp 100 hingga Rp 300 triliun karena kondisi keuangan negara yang kritis saat ini adalah kabar yang tidak benar.  "Ini saya tegaskan ya kalau berita ini hoax karena tidak didukung oleh data, fakta dan informasi yang benar serta tidak didukung logika yang rasional," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (27/1).  Ia menjelaskan, tugas BI dalam mencetak uang dilakukan di bawah amanat UU dengan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan likuiditas perekonomian, mengganti uang lusuh, dan lain-lain. Sehingga, tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan karena akan membahayakan perekonomian.  "Di WA yang beredar tersebut juga tidak ada sumber informasi yang kredibel," tuturnya.  Sedangkan kabar bahwa BI di-lockdown oleh BIS (Bank For International Settlements) yang berpusat di Basel, Switzerland karena uang yang dicetak BI sebesar Rp 680 triliun tidak mendapatkan izin edar dari BIS juga tidak benar. Konsekuensinya BI tidak dapat melakukan transaksi keuangan internasional kemudian akan terjadi pemutusan hubungan perdagangan dengan RI, dan akhirnya ekonomi nasional akan lumpuh.  "Lagi-lagi saya sampaikan kalau ini hoax, tidak kredibel, menyesatkan, dan bertujuan membuat keresahan di masyarakat," ucapnya.  Ia menambahkan, bahwa BIS tidak memiliki tugas terkait dengan pengedaran uang di bank sentral atau otoritas moneter negara anggotanya. Mencetak dan mengedarkan uang itu adalah wewenang masing-masing negara dan tidak perlu meminta izin BIS.  "BI memiliki hubungan yang baik dan senantiasa berkomunikasi dengan BIS. Jadi BIS tidak pernah melakukan freezing transaksi dengan BI. BIS dan BI sangat menghargai hubungan baik yang terjalin antara BIS dengan BI. Selain itu, kalau kawan-kawan cek di website BIS sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan saat ini tidak terdapat press release berita lockdown BI," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=6txYq3GbY5Q

Hoax, Isu BI Cetak Uang Ratusan Triliun hingga Dibekukan oleh BIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bi-menaikkan-saldo-e-money-tidak-terdaftar-jadi-rp-2-juta_m_210617.jpeg" alt="Ilustrasi Uang Elektronik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Uang Elektronik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adanya Covid-19 membuat pemerintah mensiasatinya dengan kebijakan new normal agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan pendekatan kesehatan. Bahkan, masyarakat pun saat ini telah sadar dan menerapkan new normal, seperti mengurangi penggunaan uang kertas.  "Ada kecenderungan masyarakat kita setelah pandemi Korona ini akan lebih banyak menggunakan uang elektronik, uang yang digital," Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah dalam diskusi online, Rabu (10/6).  Halim pun juga mengakui bahwa telah melihat masyarakat yang saat ini lebih memanfaatkan teknologi untuk beradaptasi di tengah pandemi.  "Kita mungkin sudah tidak lagi bisa menggunakan langkah-langkah yang biasa, masyarakat sendiri mungkin saja sekarang sudah menyadari untuk menggunakan mobile banking, tidak perlu menggunakan uang kertas bahkan tidak perlu ke ATM, jadi ini berubah," jelasnya.  Dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah tantangan. Sebab, uang digital kebanyakan tidak dikeluarkan oleh bank dan tidak dijamin.  "Nah sekarang tentu menjadi tantangan bagi LPS bagaimana secepat mungkin membuat suatu kajian dan aturan agar masyarakat melakukan kegiatan usahanya tetap tenang, tetap aman dan sektor keuangan kita tetap stabil," terang dia.  Ia pun memprediksikan akan adanya transformasi pemakaian uang pascapandemi usai. Di mana uang digital lebih diminati dibandingkan uang kertas. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk membuat regulasi penjaminan uang digital tersebut.  "Ini yang barangkali akan terjadi, pasti akan terjadi perubahan besar dan teknologi digital dan model yang sekarang sedang dipikirkan," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x42beyGUMh8  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU  https://www.youtube.com/watch?v=ybW0uV38xsg

Pemakaian Uang Digital Tumbuh Pesat, Tantangan LPS Siapkan Regulasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/layani-penukaran-uang-malang-siapkan-rp-39-t-selama-ramadan_m_213873.jpeg" alt="Kepala KPBI Malang Dudi Herawadi." width="100%">
<figcaption>Kepala KPBI Malang Dudi Herawadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Malang menyiapkan kebutuhan uang kartal sebesar Rp 3,9 triliun selama Ramadan kali ini. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang tunai dan pada periode Ramadan/Idul Fitri Tahun 2018. Kepala KPBI Malang Dudi Herawadi mengatakan, jumlah tersebut naik sekitar 14 persen dari total kebutuhan libur Idul Fitri 1438 H atau pada 2017 lalu.&nbsp; Dia menerangkan, outflow (perkiraan kebutuhan uang) pada periode Ramadan/Idul Fitri merupakan 25 persen dari outflow secara tahunan yang terus meningkat. Rata-rata historis di KPBI Malang, selama 5 tahun (2013-2017) peningkatan outflow periode Ramadan/Idul Fitri mencapai 14,2 persen per tahun. Dudi menyampaikan, khusus periode Ramad an/Idul Fitri 2018, diperkirakan kebutuhan akan uang tunai di wilayah kerja KPBI Malang (Wilayah Malang Raya, Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Kota dan Kabupaten Probolinggo) meningkat sebesar 14 persen, yakni menjadi Rp 3,9 triliun dibandingkan periode 2017 yang sebesar Rp 3,5 triliun.&nbsp; Ada beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan akan uang tunai tersebut meningkat. Antara lain, tren pertumbuhan uang kartal dan preferensi perbankan ke pecahan Rp 100 ribu, kebijakan penambahan libur dan cuti bersama selama tiga hari kerja pada tanggal 11, 12, dan 20 Juni 2018, sehingga total hari libur menjadi 12 hari. "Juga ada wacana kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Sipil Negara dan Pensiunan," ujar Dudi, Sabtu (19/5). Tidak hanya itu, lanjut dia, kenaikan jumlah kebutuhan uang kartal juga dikarenakan adanya Pilkada serentak di 171 daerah pada tanggal 27 Juni 2018, yang bersamaan dengan periode Idul Fitri. "Untuk wilayah kerja KPBI Malang, Pilkada dilakukan di Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Malang," jelasnya.&nbsp; Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPBI Malang telah mempersiapkan layanan kas selama periode tersebut, baik melalui jaringan kantor Bank Indonesia maupun jaringan perbankan. "BI berupaya memadukan layanan pembayaran tunai dan non tunai dalam rangka mewujudkan less-cash society," kata dia. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan peritel agar semakin sering menggunakan instrumen pembayaran non tunai sebagai alternatif uang tunai.

Layani Penukaran Uang, Malang Siapkan Rp 3,9 T Selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-dorong-penyelesaian-ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal_m_205306.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo ketika memberikan sambutan pada acara Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Jakarta, Selasa (18/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo ketika memberikan sambutan pada acara Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Jakarta, Selasa (18/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal punya peran penting. Eksistensi regulasi tersebut diharapkan bisa mencegah, dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua DPR, Bambang Soesatyo. Bamsoet-sapaannya- meminta koleganya segera merampungkan RUU Pembatasan Uang Kartal. Bamsoet mengatakan, transaksi uang kartal atau tunai sering disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi, terorisme serta bisnis ilegal lainnya. Biasanya, para pelaku kejahatan demikian berupaya menghindari transaksi melalui lembaga keuangan. Sebab, jika melalui lembaga keuangan, akan sangat mudah dilakukan pelacakan terhadap transaksinya. "Para pelaku tindak pidana lebih memilih menggunakan uang tunai agar transaksi kejahatannya tidak mudah terdekteksi,&rdquo; ujar Bamsoet dalam acara Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal bertema &lsquo;Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal' di Jakarta, Selasa (17/4).&lrm; Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin. Kemudian Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, Ketua Tim Penyusun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Yunus Husein, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae serta Duta Besar Australia untuk RI Gary Quinlan. Lebih jauh Bamsoet mengatakan, PPATK kerap kesulitan melacak aliran dana kasus korupsi. Para penyidik pun sukar untuk menelusuri kembali transaksi tersebut karena tidak tercatat dalam sistem keuangan. Bahkan, pembiayaan sejumlah aksi teror juga melalui transaksi tunai, baik dari dalam maupun luar negeri. &ldquo;Karena tunai dan tidak tercatat, aparat berwenang sulit untuk melakukan pelacakan,&rdquo; kata Bamsoet. Lebih lanjut, Politikus Golkar itu mengatakan besaran jumlah transaksi tunai di suatu negara memiliki korelasi dengan indeks korupsinya. Negara dengan jumlah transaksi tunainya tinggi, katanya, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk. Berbanding terbalik dengan negara yang transaksi tunainya rendah. Sebagai contoh negara-negara seperti India, Bulgaria, Rusia dan Indonesia memiliki transaksi tunai di atas 60 persen. Negara-negara itu memiliki persepsi tingkat korupsi yang buruk. Sementara Denmark, Swedia dan Finlandia yang transaksi tunainya rendah atau hanya sekitar 10-20 persen, memiliki persepsi tingkat korupsi sangat rendah.&lrm; Bamsoet mengatakan, Prancis, Belgia atau Brazil telah membatasi transaksi keuangan tunai. Aturan itu digunakan sebagai salah satu sarana untuk menekan tingkat korupsi. "Dan sejauh ini upaya tersebut efektif meminimalkan korupsi yang terjadi,&rdquo; tutur Bamsoet. Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu pun menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Dia mendorong pemerintah segera memasukan drafnya ke DPR agar bisa dibahas Badan Legislasi (Baleg) dan komisi terkait. &lrm; &ldquo;Saya meyakini melalui RUU ini akan meningkatkan keamanan sistim transaksi tercatat, melancarkan transaksi perekonomian Indonesia, serta menekan angka korupsi di negara kita,&rdquo; papar Bamsoet. Di sisi lain, Bamsoet mengimbau Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya segera menyiapkan sistem dan infrastruktur transaksi nontunai. Pemerintah juga harus memberikan jaminan keamanannya kepada masyarakat. "Fasilitas serta infrastruktur transaksi keuangan non tunai secara terintegrasi dan merata hingga ke pelosok-pelosok desa harus dibangun," pungkasnya.&lrm;

Bamsoet Dorong Penyelesaian RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal-efektif-cegah-korupsi_m_205120.jpeg" alt="Ilustrasi : Duit Suap 3 Hakim Kasus Ronnald Tannur" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi : Duit Suap 3 Hakim Kasus Ronnald Tannur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Yunus Husein menyatakan, adanya aturan transaksi pembatasan uang tunai dapat menekan angka korupsi di Indonesia. Terlebih saat ini memasuki tahun politik, Yunus mengakui pergerakan aliran uang terbilang besar memasuki pesta demokrasi. "Kalau RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sudah disahkan, penyuapan sudah tidak ada lagi," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/4397/ppatk" target="_blank">Yunus </a>dalam acara Diseminasi Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal di kantor&nbsp; PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Selasa, (17/4/). Mantan Ketua PPATK ini menyebut, saat ini pihaknya baru mengusulkan Rp 100 juta untuk batasan penarikan uang transaksi tunai. Tidak menutup kemungkinan dapat berubah dari yang diusulkan. "Sementara kita usulkan Rp 100 juta, tapi kalau nanti di DPR mau perkecil dari Rp 100 juta silahkan dan banyak negara juga kurang dari Rp 100 juta," papar Yunus. Nantinya, lanjut Yunus, jika transaksi keuangan melebihi Rp 100 juta bisa langsung melalui sistem perbankan. Menurutnya transaksi melalui sistem tidak sulit dan lebih cepat. Kendati demikian, PPATK akan menelusuri aliran uang tersebut, jika bermasalah akan dikenakan sanksi administratif atau perdata. "Kita studi banding, kita kirim surat ke berbagai negara, banyak negara tidak sampai pidana tapi denda saja," tukasnya. Senada dengan Yunus, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendukung dan berharap agar pembatasan terhadap uang kartal dapat sesegera mungkin bisa diwujudkan. &ldquo;Mudah-mudahan pembicaraan ini tidak terlalu lama dan saya harapkan segera, kita memilikinya (UU pembatasan terhadap uang kartal),&rdquo; kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Namun, dia meminta agar pembatasan tersebut bisa dikaji lagi mengingat angka maksimal pembatasan uang tersebut mencapai Rp100 juta. Angka itu dinilainya terlalu besar karena KPK pernah mendapati sebuah kasus untuk menjadi Kepala Sekolah SD harus membayar upeti sebesar Rp20 juta. &ldquo;Ini yang harus dipikirkan, kalau saya, inginnya jangan terlalu tinggi. Rp100 juta tadi harapan saya bisa diturunkan. Tolong dibicarakan karena bagi kami penting sekali. Kalau pembatasannya lebih kecil, mudah-mudahan akan jauh lebih efektif,&rdquo; jelas Agus. Kemudian, sambung Agus jika ditelisik dari pengalaman KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), pengalaman KPK dalam melakukan penyidikan dengan upaya paksa, menemukan uang yang jumlahnya besar yang dimiliki oleh pejabat-pejabat yang sebetulnya tidak berhak. "Misal tahun lalu, dimana dirjen yang harus tidur dengan banyak tas. yang didalamnya di tasnya lebih dari Rp 30 miliar," ujarnya. Untuk itu, maka Agus meminta kepada Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) bisa menerima usulan dan bisa dibicarakan kembali dengan pemerintah. "Kalau saya boleh mengusulkan tolong dibicarakan dengan pemerintah, apakah yang ada disempurnakan (usul dibawah 100 juta), dan juga keputusanya dari pemerintah dan DPR," tutupnya. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah meminta pemerintah melakukan pembatasan transaksi tunai di tengah masyarakat. Tujuannya mencegah sekaligus menurunkan angka tindak kejahatan suap, korupsi, politik uang, dan tindak pidana pencucian uang yang terus meningkat.

RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Efektif Cegah Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-gratifikasi-ppatk-dorong-pembasahan-ruu-pembatasan-uang-tunai_m_205089.jpeg" alt="PPATK dorong DPR untuk membahas RUU Pembatasan Uang Kartal." width="100%">
<figcaption>PPATK dorong DPR untuk membahas RUU Pembatasan Uang Kartal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindak pidana suap atau gratifikasi seakan tidak ada habisnya ditindak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar kejahatan itu tak berkembang lebih jauh lagi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan adanya RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (uang tunai, Red). Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyebut, alasan betapa pentingnya RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yakni untuk mengurangi biaya percetakan uang dengan seluruh risikonya. "Berdasarkan riset analisis yang dilakukan PPATK, ditemukan tren transaksi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/29/199786/ppatk-minta-dpr-segera-sahkan-ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal" target="_blank">penggunaan uang kartal</a> yang semakin meningkat," kata Badar saat memberikan sambutan pada kegiatan Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (17/4). Menurut Badar, tren transaksi uang tunai dilakukan dengan maksud menyulitkan upaya pelacakan sumber dana yang diduga berasal dari tindak pidana. Tren tersebut juga dilakukan untuk memutus pelacakan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/02/04/107146/mulai-terapkan-parkir-meter-untuk-umum-sementara-pakai-uang-tunai" target="_blank">aliran dana</a> kepada pihak penerima dana. Dengan mengurangi percetakan uang secara fisik, maka risiko pemalsuan uang dapat ditekan. "Uang rusak pun dapat dikurangi," ucap Badar. Dorongan ini dikemukakan Badar, karena RUU Pembatasan uang kartal telah masuk dalam Prolegnas 2018. Lebih dia berpandangan, ke depannya masyarakat lebih dibiasakan transaksi secara cashless. Sehingga, tidak ada lagi setor tunai dan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/01/185444/pengembangan-kasus-narkoba-babe-bnnp-sita-aset-dan-uang-tunai" target="_blank">tarik tunai</a>. "Transaksi penggunaan uang kartal tidak sejalan dengan tujuan cashless society," ujar Badar. Pertimbangan lain dibentuknya RUU pembatasan uang kartal ini untuk mendukung bank channel. Kebijakan itu adalah salah satu cara untuk menyejajarkan negara Indonesia dengan negara-negara maju. Lebih dari itu dapat mendorong dan mendidik masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya. "Selain kebutuhan penegakan hukum, pengaturan mengenai pembatasan transaksi uang kartal sejalan dengan pengaturan dalam rangka menjaga keselamatan sistem pembayaran," tuturnya. Oleh karena itu, pembatasan transaksi uang kartal itu perlu dibentuk guna mengeliminasi sarana yang dapat digunakan untuk melakukan gratifikasi suap dan pemerasan. "Banyak negara yang saat ini sudah menerapkan transaksi uang nontunai," pungkasnya.

Cegah Gratifikasi, PPATK Dorong Pembasahan RUU Pembatasan Uang Tunai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang kartal

Berita Terkini