<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Konpres-Bupati-Ponorogo-Sugiri-Sancoko-Dery-Ridwansah-4JPG-793252952.jpg" alt="Para tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Dokter Harjono Ponorogo Yunus Mahatma dan pihak swasta Sucipto dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9" width="100%">
<figcaption>Para tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Dokter Harjono Ponorogo Yunus Mahatma dan pihak swasta Sucipto dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko menerima aliran uang haram pembangunan proyek Museum Reog di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim). Dugaan ini muncul, setelah penyidik KPK melakukan rangkaian pemeriksaan kepada 80 saksi, selama sepekan pada Sabtu (29/11) hingga Jumat (5/12). Dugaan ini muncul setelah penyidik KPK mengembankan terkait dugaan penerimaan gratifikasi kepada Bupati Sugiri Sancoko, dalam pembangunan RSUD dr. Harjono. "Adanya dugaan gratifikasi yang diterima saudara SUG selaku Bupati Ponorogo yang diduga terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah tersebut," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Minggu (7/12). Dalam mendalami dugaan adanya aliran uang haram proyek pembangunan Museum Reog, lanjut Budi, penyidik KPK juga telah melakukan upaya paksa penggeledahan. Hasil penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang akan didalami melalui pemeriksaan saksi-saksi. "Penyidik menelusuri, melacak seperti apa proses dan mekanisme pengadaan dari museum reog tersebut," ujar Budi. Ia memastikan, penyidikan dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Sugiri Sancoko akan terus dikembangkan. Sebab, KPK menduga banyak proyek di Kabupaten Ponorogo yang jadi bancakan rasuah. "Tentunya ini juga tidak berhenti di sini saja, KPK masih akan terus menyusuri apakah modus-modus serupa, suap proyek juga terjadi di dinas-dinas lainnya," tuturnya. Meski demikian, KPK meminta dukungan terhadap masyarakat atas pengusutan dugaan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Hal ini penting, agar pengusutan kasus yang menjerat Sugiri Sancoko dkk berjalan optimal. "Jadi kita tunggu saja perkembangannya dan KPK tentunya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya Kabupaten Ponorogo yang mendukung penuh upaya-upaya penegakan hukum oleh KPK di Ponorogo ini, karena masyarakat sebagai kelompok yang tentunya sangat dirugikan dengan adanya korupsi ini," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang mencakup tiga klaster, di antaranya suap pengurusan jabatan, suap proyek pembangunan RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11). Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto. Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Khusus untuk Sucipto dan Yunus Mahatma, juga dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor. Harta Kekayaan Menelisik harta kekayaan Sugiri Sancoko dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id, memiliki total harta senilai Rp 6.358.428.124 atau Rp 6,35 miliar. Total harta itu meliputi tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, hingga kas dan setara kas. Sugiri terkahir kali melaporan harta kekayaan itu pada 31 Maret 2025. Politikus PDI Perjuangan itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak sembilan bidang. Yakni berlokasi di Surabaya, Boyolali, Sidoarjo, Pasuruan, dan Ponorogo. Harta tidak bergerak milik Sugiri Sancoko itu sejumlah Rp 5.782.050.000. Sugiri juga tercatat memiliki alat transportasi, yakni mobil Toyota Alphard 2006, Rp 125 juta; dan motor Vespa Primavera 2018, Rp 28 juta. Sehingga total harta bergerak milik Sugiri itu senilai Rp 153 juta. Selain itu, Sugiri juga mengklaim memiliki harta bergerak lainnya Rp 218.937.095, serta kas dan setara kas Rp 204.441.029. Sehingga, total harta milik Sugiri seluruhnya mencapai Rp 6.358.428.124. &nbsp;

KPK menduga Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko menerima aliran uang haram pembangunan proyek Museum Reog di Kabupaten Ponorogo, Jatim.

Harta Kekayaan Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko yang Diduga Terima Aliran Uang Haram dari Pembangunan Proyek Museum Reog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Konpres-Bupati-Ponorogo-Sugiri-Sancoko-Dery-Ridwansah-3JPG-1205494684.jpg" alt="Para tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan penerimaan suap terkait pengadaan proyek yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Pengusutan itu dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menersangkakan Sugiri Sancoko. Siapa sebenarnya sosok Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko? Sugiri Sancoko lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 26 Februari 1971. Dia menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan meraih gelar Magister (S-2) pada 2014. Karier politiknya dimulai ketika dipercaya sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2009&ndash;2014. Kemudian kembali menjabat untuk periode 2014&ndash;2019. Sugiri Sancoko merupakan politikus PDI Perjuangan. Pada Pilkada 2020, Sugiri terpilih sebagai Bupati Ponorogo untuk masa jabatan 2021 - 2025. Atas kepercayaan masyarakat, Sugiri Sancoko kembali memenangkan Pilkada 2024 dan melanjutkan kepemimpinannya sebagai Bupati Ponorogo untuk periode kedua 2025&ndash;2030. Nahas, tidak sampai dua periode, Sugiri Sancoko terjaring OTT KPK, pada Jumat (7/11). Sugiri Sancoko diduga menerima suap yang mencakup tiga klaster, di antaranya suap pengurusan jabatan, suap proyek pembangunan RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto. Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Khusus untuk Sucipto dan Yunus Mahatma, juga dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor. Suap Museum Reog Penerimaan suap itu diduga berkaitan dengan pembangunan proyek RSUD dr. Harjono. Tak hanya itu, KPK menduga dalam pengembangan kasus ini ada penerimaan gratifikasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. "Adanya dugaan gratifikasi yang diterima saudara SUG selaku Bupati Ponorogo yang diduga terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah tersebut," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Minggu (7/12). &nbsp; Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK menduga ada penerimaan aliran uang haram pembangunan proyek Museum Reog di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim). "Penyidik menelusuri, melacak seperti apa proses dan mekanisme pengadaan dari museum reog tersebut," ujar Budi.

KPK tengah mengusut kasus dugaan penerimaan suap terkait pengadaan proyek yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.

Profil Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko dari PDIP yang Diduga Terima Aliran Uang Haram dari Pembangunan Proyek Museum Reog 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-1JPG-2551589362.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan pers terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, kuningan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan pers terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, kuningan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko menerima aliran uang haram pembangunan proyek Museum Reog di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim). Dugaan ini muncul, setelah penyidik KPK melakukan rangkaian pemeriksaan kepada 80 saksi, selama sepekan pada Sabtu (29/11) hingga Jumat (5/12). Dugaan ini muncul setelah penyidik KPK mengembankan terkait dugaan penerimaan gratifikasi kepada Bupati Sugiri Sancoko, dalam pembangunan RSUD dr. Harjono. "Adanya dugaan gratifikasi yang diterima saudara SUG selaku Bupati Ponorogo yang diduga terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah tersebut," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Minggu (7/12). Dalam mendalami dugaan adanya aliran uang haram proyek pembangunan Museum Reog, lanjut Budi, penyidik KPK juga telah melakukan upaya paksa penggeledahan. Hasil penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang akan didalami melalui pemeriksaan saksi-saksi. "Penyidik menelusuri, melacak seperti apa proses dan mekanisme pengadaan dari museum reog tersebut," ujar Budi. Ia memastikan, penyidikan dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Sugiri Sancoko akan terus dikembangkan. Sebab, KPK menduga banyak proyek di Kabupaten Ponorogo yang jadi bancakan rasuah. "Tentunya ini juga tidak berhenti di sini saja,&nbsp;KPK masih akan terus menyusuri apakah modus-modus serupa, suap proyek juga terjadi di dinas-dinas lainnya," tuturnya. Meski demikian, KPK meminta dukungan terhadap masyarakat atas pengusutan dugaan korupsi di Kabupaten Ponorogo. Hal ini penting, agar pengusutan kasus yang menjerat Sugiri Sancoko dkk berjalan optimal. "Jadi kita tunggu saja perkembangannya dan KPK tentunya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya Kabupaten Ponorogo yang mendukung penuh upaya-upaya penegakan hukum oleh KPK di Ponorogo ini, karena masyarakat sebagai kelompok yang tentunya sangat dirugikan dengan adanya korupsi ini," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang mencakup tiga klaster, di antaranya suap pengurusan jabatan, suap proyek pembangunan RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11). Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto. Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;Khusus untuk Sucipto dan Yunus Mahatma, juga dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan selama enam hari atau pada 29 November 2025, dan dilanjutkan pada 1-5 Desember 2025, untuk 80 saksi kasus dugaan suap pengurusan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. &ldquo;Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik di antaranya mendalami terkait dengan mekanisme dan prosedur mutasi bagi para ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu. Oleh sebab itu, kata Budi, penyidik KPK memeriksa saksi yang mengetahui alur proses mutasi di Ponorogo. Terlebih, kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan suap pengurusan jabatan Direktur RSUD Ponorogo. Selain itu, 80 saksi tersebut juga diperiksa untuk penyidikan kasus dugaan suap proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo. Dengan demikian, kata Budi, penyidik KPK mendalami saksi dari unsur RSUD Ponorogo untuk diminta keterangan mengenai proses pengadaan di rumah sakit tersebut. Untuk dugaan gratifikasi, dia mengatakan penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi dari dinas-dinas di Ponorogo, termasuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo. &ldquo;Hal ini menindaklanjuti adanya dugaan gratifikasi yang diterima saudara SUG selaku Bupati Ponorogo yang diduga terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah tersebut,&rdquo; katanya. Adapun salah satu saksi yang diperiksa dalam kurun waktu tersebut adalah Ely Widodo selaku adik Sugiri Sancoko (SUG). Sebelumnya, pada 9 November 2025, KPK mengumumkan menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo. Empat orang tersebut adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP), serta Sucipto (SC) selaku pihak swasta atau rekanan RSUD Ponorogo. Dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, penerima suap adalah Sugiri Sancoko bersama Agus Pramono. Sementara pemberi suapnya adalah Yunus Mahatma. Untuk klaster dugaan suap dalam proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, penerima suap adalah Sugiri Sancoko bersama Yunus Mahatma. Sementara pemberi suapnya adalah Sucipto. Adapun pada klaster dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, penerima suapnya adalah Sugiri Sancoko. Sementara pemberi suapnya adalah Yunus Mahatma.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diduga terima uang haram dari proyek Museum Reog, KPK periksa 80 saksi.

KPK Duga Bupati Ponorogo Terima Aliran Uang Haram dari Pembangunan Proyek Museum Reog Usai Periksa 80 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Wawan Ridwan telah didakwa menerima suap bersama-sama Alfred Simanjuntak, terkait pengurusan perpajakan. Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak didakwa menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta.  Wawan Ridwan juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil suap dan gratifikasi. Diduga aliran uang haram yang diterima Wawan Ridwan telah dibelanjakan.  "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Aasri Irwan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (26/1).  Dugaan pencucian uang tersebut diduga dilakukan bersama anaknya, bernama Muhammad Farsha Kautsar. Dugaan pencucian itu dilakukan dengan, menukarkan sejumlah mata uang asing (valas) di Money Changer senilai total Rp 8.820.597.500 dan di Money Changer lainnya senilai Rp50.000.000.  "Kemudian menempatkan hasil penukaran valas tersebut pada rekening Bank Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar," ucap Jaksa Asri Irwan.  Bahkan, aliran uang yang diterima Wawan juga turut dibelanjakan untuk pembelian pembelian jam tangan sejumlah Rp 888.830.000, pembelian satu unit mobil berjenis Outlander dan berjenis Mercedes Benz C300 Coupe sejumlah Rp 1.379.105.000. Kemudian, pembelian valuta asing sebesar Rp300.000.000 di PT Dolarindo Intravalas san pembelian tiket dan hotel pada rekening PT Trinusa Travelindo (Traveloka) sebesar Rp 60.884.624.  Aliran uang suap dan gratifikasi juga diduga turut mengalir ke mantan pramugari, Siwi Widi Purwanti sebanyak 21 kali. Diduga, Siwi merupakan teman dekat dari Muhammad Farsha Kautsar.  "Mentransfer sebanyak 21 kali kepada Siwi Widi Purwanti selaku teman dekat Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 647.850.000," papar Jaksa Asri.  Selain itu, aliran uang haram yang diterima Wawan juga turut mengalir kepada seorang bernama Adinda Rana Fauziah senilai Rp 39.186.927. Serta kepada Bimo Edwinanto sejumlah Rp 296.000.000 selaku teman kuliah Muhammad Farsha.  Serta berapa kali transfer kepada Dian Nurcahyo Dwi Purnomo dan keluarganya untuk kepentingan rencana usaha terdakwa Wawan Ridwan dan Muhammad Farsha Kautshar sejumlah Rp509.180.000. Diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya.  "Terdakwa I dan Muhammad Farsha Kautshar mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Terdakwa I selaku Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka harta kekayaan tersebut ditempatkan, ditransferkan, ditukarkan atau diubah bentuk, dibelanjakan atau dibayarkan baik atas nama Terdakwa I sendiri ataupun atas nama pihak-pihak lain," ungkap Jaksa.  Diduga TPPU yang dilakukan Wawan Ridwan merupakan hasil suap penerimaan uang sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.  Kemudian, senilai Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari - Februari 2019.  Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total sebesar SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli - September 2019.  Wawan dan Alfred didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.  Wawan juga dikenakan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Uang Haram Eks Pemeriksa Pajak Diduga Mengalir ke Mantan Pramugari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituding-terima-uang-haram-gubernur-sumbar-polisikan-ketua-ppp_m_209036.jpeg" alt="Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai mempolisikan anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai mempolisikan anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai mendatangi Mapolda Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno membeberkan maksud kedatangannya ke markas Bhayangkara tersebut. Orang nomor satu di Sumbar itu mempolisikan tiga orang. Di antaranya oknum anggota DPRD Kota Padang dan salah satu wartawan media lokal. Dalam laporan polisi nomor: LP/172/IV/2018/SPKT Sbr tanggal 2 Mei 2018 itu disebutkan tiga nama yang dilaporkan. Mereka adalah akun media sosial (medsos) Faceebook atas nama Bhenz Maharajo. Bhenz Maharajo diketahui seorang wartawan yang menjabat sebagai Redaktur Pelaksana di Harian Umum Haluan, media lokal terbesar di Sumbar. Kedua, akun Facebook atas nama Maidestal Hari Mahesa. Maidestal Hari Mahesa merupakan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209019/tengah-malam-gubernur-irwan-datangi-mapolda-sumbar-ada-apa" target="_blank">Ketua DPC PPP</a> Kota Padang dan juga anggota DPRD Kota Padang. Kedua akun medsos itu dianggap Irwan telah mencemarkan nama baiknya sebagai Gubernur Sumbar yang dituding menerima kecipratan dana korupsi. Sedangkan orang ketiga yang dipolisikannya yakni Yusafni, terdakwa kasus dugaan korupsi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/01/208981/kasus-spj-fiktif-diduga-seret-nama-sejumlah-tokoh-sumbar" target="_blank">Surat Pertanggungjawaban</a> (Spj) fiktif senilai Rp 62,5 miliar di Dinas Prasjaltarkim. Yusafni saat dalam persidangan pernah menyebut Irwan menerima aliran dana korupsi sebesar Rp 500 juta. Ketika membuat laporan polisi, Irwan Prayitno hampir dua jam berada di ruangan SPKT polda Sumbar. Dia terlihat keluar ruangan SPKT pada Selasa malam (1/5), sekitar pukul 23.52 WIB. Kepada awak media, Gubernur mengaku gerah dengan isu yang kian deras beredar terkait dirinya disebut menerima uang hasil korupsi. "Keluarga, teman-teman, dan orang yang saya kenal menuduh saya mencuri. Saya tentu tidak nyaman. Sebagai warna negara, saya menuntut keadilan melalui proses hukum," kata Irwan di depan pintu SPKT Polda Sumbar, Rabu dini hari (2/5). Kasus yang dilaporkan mencemarkan nama baik Irwan itu terkait pemberitaan media Haluan (salah satu media lokal di Sumbar), tanggal 27 April 2018. Dalam berita itu, Irwan disebut terdakwa Yusafni menerima aliran dana uang haram. Hanya saja Yusafni menyebut itu di luar persidangan. "Kalau soal media Haluan, sesuai UU Pers, kami akan temui Dewan Pers lusa. Ini soal penyebaran berita bohong yang disebar melalui medsos. Irwan pencuri, itu membuat saya tidak nyaman," katanya. Terkait hasil karya jurnalistik yang menuding Irwan menerima aliran dana itu, Irwan mengaku akan menempuh jalur sesuai UU Pers. "Ini soal individu pencemaran nama baik dulu," tegasnya. "Saya tidak menerima, mau bersumpah apapun. Saya sudah katakan juga, kalau saya tidak kenal dengan Yusafni," kata kader PKS itu menjawab pertanyaan awak media tentang tudingan keterlibatannya. Gubernur yang nama masuk sebagai salah satu capres dari PKS itu menegaskan, dalam pemeriksaan BPK namanya tidak pernah disebut. "Pemeriksaan Bareskrim Polri, tidak ada juga nama saya. Pemeriksaan kejaksaan juga tidak ada nama saya. Kenapa di ujung, di luar persidangan saya disebut kecipratan," teras tandas mantan anggota DPR itu.

Dituding Terima Uang Haram, Gubernur Sumbar Polisikan Ketua PPP

uang haram

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang haram

Berita Terkini

Harta Kekayaan Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko yang Diduga Terima Aliran Uang Haram dari Pembangunan Proyek Museum Reog

Profil Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko dari PDIP yang Diduga Terima Aliran Uang Haram dari Pembangunan Proyek Museum Reog

KPK Duga Bupati Ponorogo Terima Aliran Uang Haram dari Pembangunan Proyek Museum Reog Usai Periksa 80 Saksi

Uang Haram Eks Pemeriksa Pajak Diduga Mengalir ke Mantan Pramugari

Dituding Terima Uang Haram, Gubernur Sumbar Polisikan Ketua PPP

Download Aplikasi JawaPos.com