<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/B2JPG-1126176447.jpg" alt="Gubernur Riau Abdul Wahid saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Riau Abdul Wahid saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mengamankan uang senilai lebih dari Rp 1 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang meringkus Gubernur Riau Abdul Wahid. Uang itu diamankan bersamaan dengan rangkain OTT yang mengamankan 10 orang di Provinsi Riau, pada Senin (3/11). "Jika dirupiahkan lebih dari 1 miliar," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dikonfirmasi, Selasa (4/11). Budi menjelaskan, barang bukti uang lebih dari Rp 1 miliar itu diamankan saat tim penindakan KPK menangkap pihak-pihak yang terjaring dalam OTT di Riau. Dalam operasi senyap itu, KPK turut mengamankan Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Menurutnya, uang senilai Rp 1 miliar itu berupa pecahan asing. Diduga kuat, uang tersebut berkaitan dengan pengadaan proyek yang berujung rasuah di Provinsi Riau. "Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk Rupiah, US Dollar, dan Poundsterling," tegasnya. Sampai saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum Gubernur Riau bersama delapan orang lainnya yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum mereka. &nbsp;

KPK tangkap Gubernur Riau Abdul Wahid, amankan uang lebih dari Rp 1 miliar dalam OTT, status hukum belum diumumkan.

KPK Amankan Lebih dari Rp 1 Miliar dalam Pecahan Uang Asing dari OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/77_aman-3495438291.jpg" alt="Ilustrasi: Tim KPK saat akan melakukan penggeledahan.(DITE SUHENDRA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tim KPK saat akan melakukan penggeledahan.(DITE SUHENDRA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah upacara hari jadi Sidoarjo di alun-alun kemarin (31/1), tim dari KPK memeriksa rumah dinas bupati Sidoarjo yang terletak di samping Pendopo Delta Wibawa. Pemeriksaan itu terkait penyidikan perkara pemotongan insentif petugas pajak dan retribusi daerah yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu. Sebanyak 12 petugas KPK, ditambah 4 polisi yang berjaga, tiba di pendapa Pemkab Sidoarjo pukul 09.15 WIB. Sekitar 5 menit mereka menunggu di pelataran pendapa. Selanjutnya, mereka memasuki rumah dinas bupati dengan membawa empat koper berukuran sedang. Empat polisi berjaga di depan rumah dinas. Tim KPK memeriksa rumah dinas dengan didampingi Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Andjar Surjadianto. Sekitar pukul 11.00 pemeriksaan selesai. Petugas keluar rumah dinas dengan kembali empat koper. Dari pantauan koran ini di pendapa, tidak ada mobil yang dibawa petugas KPK. Dikonfirmasi ihwal pemeriksaan itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan bahwa kemarin tim penyidik melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Sidoarjo. Di antaranya, Pendapa Delta Wibawa, kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), dan beberapa rumah dari pihak yang terkait. &rsquo;&rsquo;Dari kegiatan ini, KPK menemukan dan mengamankan beberapa bukti,&rsquo;&rsquo; katanya di Jakarta kemarin. Beberapa bukti itu berupa dokumen terkait dugaan pemotongan dana insentif dan barang elektronik. Bukan hanya itu, KPK turut mengamankan sejumlah barang dalam penggeledahan itu. &rsquo;&rsquo;Diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Ali belum memerinci besaran uang dan mobil siapa yang disita dalam perkara itu. KPK bakal menganalisis temuan-temuan dalam penggeledahan tersebut. Selanjutnya, para pihak yang terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten, pihaknya menghormati proses penegakan hukum. &rsquo;&rsquo;Bupati beserta jajaran menghormati proses hukum yang berjalan dan dengan tangan terbuka menyambut itu sebagai bentuk perbaikan bagi Kabupaten Sidoarjo,&rsquo;&rsquo; ujarnya. &rsquo;&rsquo;Kami menyerahkan ini semua untuk berproses dengan selayaknya,&rsquo;&rsquo; imbuh dia. Sebagaimana diberitakan, KPK melakukan OTT pada Kamis (25/1). Sebelas orang diamankan dalam operasi senyap itu. Satu orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kasubbag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati. Dia diduga kuat berperan sebagai pengumpul duit yang dipotong dari pegawai penarik pajak. Selama 2023, uang yang dikumpulkan dari hasil menyunat insentif itu mencapai Rp 2,7 miliar. (uzi/elo/c18/fal)

Tim dari KPK memeriksa rumah dinas bupati Sidoarjo yang terletak di samping Pendopo Delta Wibawa. Pemeriksaan itu terkait OTT.

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati dan Kantor BPPD Sidoarjo, Amankan Dokumen Pemotongan Dana Insentif, Uang Asing, dan Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Barang-Bukti-OTT-Bupati-Pemalang-Mukti-Agung-Wibowo-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo usai diperiksa usai OTT KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo usai diperiksa usai OTT KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dunia peradilan kembali tercoreng. Itu terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (21/9) malam. Seorang pejabat dan sejumlah barang bukti berupa pecahan mata uang asing diamankan dalam operasi senyap tersebut.  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, para pihak yang diamankan tersebut ditengarai terlibat dugaan tindak pidana penerimaan suap terkait pengurusan perkara di MA. Kemarin (22/9) para pihak yang diamankan menjalani pemeriksaan dan diklarifikasi terkait dugaan suap dan barang bukti mata uang asing. ”Pihak-pihak yang dimaksud saat ini sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan dan klarifikasi,” kata Ali.  KPK, kata Ali, punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan tersebut. ”Untuk perkembangan lebih lanjut segera kami sampaikan,” imbuhnya.  OTT KPK tersebut dilakukan di dua lokasi, Jakarta dan Semarang. Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos Radar Semarang, salah satu yang diamankan adalah seorang advokat. Inisialnya Y.  Informasi yang berkembang, advokat tersebut ditangkap KPK di kantornya di kawasan Semarang Utara. Penangkapan terjadi kemarin sekitar pukul 15.00. Selanjutnya, dia dibawa ke Jakarta. Penangkapan itu merupakan tindak lanjut atas dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di MA.  Radar Semarang berusaha mengonfirmasi ke berbagai sumber. Salah satunya organisasi advokat di Semarang.  ”Masih menunggu informasi perkembangan dari KPK. Namun, jika dia anggota kami, barangkali benar, maka kami akan memberikan bantuan hukum jika yang bersangkutan membutuhkan,” kata Ketua DPC Peradi-SAI Semarang Luhut Sagala saat dihubungi tadi malam. Pihaknya tengah mencari info lebih detail seputar OTT tersebut.  Hingga tadi malam, belum diketahui persis siapa saja pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan, pihaknya prihatin atas penangkapan tersebut. Menurut dia, kasus korupsi yang terjadi di lembaga peradilan merupakan hal yang sangat menyedihkan.  Ghufron menyebutkan, lembaga peradilan semestinya menjadi pilar keadilan yang bebas dari praktik jual beli perkara. ”Dunia peradilan dan hukum kita semestinya berdasar bukti, tapi masih tercemari uang,” ungkap mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) tersebut.  Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) MA Andi Samsan Nganro menyatakan bahwa pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait OTT tersebut. Dia menunggu penjelasan KPK.

Pecahan Uang Asing dari OTT KPK Amankan Yang Pejabat MA dan Advokat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20191118_115832.jpg" alt="Kepala Dinas Perdagangan Bantul Sukrisna Dwi Susanto. Hery Sidik/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perdagangan Bantul Sukrisna Dwi Susanto. Hery Sidik/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, menutup tiga pasar yang diduga merupakan jaringan Pasar Muamalah di Kota Depok, Jawa Barat. Sebab, transaksi pembayarannya menggunakan mata uang asing berupa koin dirham dan dinar.  Kepala Dinas Perdagangan Bantul Sukrisna Dwi Susanto seperti dilansir dari Antara di Bantul membenarkan ada tiga pasar di Bantul yang ditutup. Yakbi di wilayah Kecamatan Sedayu, timur RSUD Panembahan Senopati, Desa Trirenggo, dan di Jalan Parangtritis KM 4,3 Saman, Desa Bangunharjo, Sewon.  Hal itu berdasar keputusan hasil rapat yang dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Polres Bantul, Satpol PP, Badan Kesbangpol Bantul, Bagian Hukum Pemkab Bantul.  Awalnya pasar itu merupakan pasar dadakan. Namun, setelah berjalan beberapa bulan, pasar berubah menjadi pasar Muamalah. Perubahan itu setelah salah seorang pedagang di Dusun Saman, Bangunharjo Sewon, Isnaini, mengenal pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi.  Isnaini yang juga sebagai pengelola pasar Muamalah di Bantul itu kemudian memiliki anggota pedagang di Saman, Bangunharjo, Sewon sekitar 40 orang. Dalam perkembangannya, menurut Sukrisna, para pedagang makanan ringan itu kemudian mendirikan pasar Muamalah baru di Desa Trirenggo dan Sedayu.  ”Yang di Jalan Parangtritis itu memang jaringan dari sana (Depok, Jawa Barat). Dia sebagai koordinator di Bantul. Yang di Sedayu masih kecil tidak sampai 10 pedagang, yang paling besar di Jalan Parangtritis ini. Yang di Bantul baru sekitar 10 pedagang,” kata Sukrisna Dwi Susanto pada Jumat (5/2).  Hasil pemantauan petugas di lapangan, para pedagang masih menggunakan uang rupiah. Namun, para pedagang juga menyediakan transaksi dengan menggunakan koin dirham dan dinar.  Dengan pertimbangan tersebut, kata Sukrisna, ketiga pasar ditutup dan dilarang beroperasi, mengingat ketentuan bahwa transaksi sah jual beli di Tanah Air adalah dengan menggunakan mata uang rupiah.  ”Ketiga pasar itu ternyata satu pengelola, yaitu Bu Isnaini yang beralamat di Saman Bangunharjo Sewon. Untuk aspek hukumnya, di polres,” terang Sukrisna Dwi Susanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Fucroe2o21M

Transaksi Pakai Uang Asing, Tiga Pasar di Kabupaten Bantul Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-penjambretan-salman.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi sudah menangkap lima kurir pembawa dana asing senilai Rp 90 miliar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (12/4) lalu. Mereka adalah Yunanto, Edy Gunawan, Gofur, Giono, Kevin, dan Yudi.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, masing-masing pelaku membawa uang asing. Disebutkan, pelaku Yunanto dan Edi Gunawan membawa uang asing senilai Rp 42,050 miliar, Gofur (Singapura) Rp 17,4 miliar, Giono (Hongkong) Rp 12 miliar.  Kemudian, Kevin dan Yudi (Bangkok) Rp 18 miliar. Total nilai mata uang asing yang dibawa yaitu sekitar Rp 90 miliar.  "Ya, benar para tersangka sudah tertangkap tadi malam," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (15/4).  Dikabarkan, uang puluhan miliar itu dicurigai merupakan aliran dana asing yang masuk ke Indonesia. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki terkait peruntukan uang asing yang tersimpan di dalam koper yang disita di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.  Menurut Argo, dari hasil pemeriksaan sementara para tersangka, mereka bekerja sebagai money changer. Uang senilai Rp 90 miliar itu terperinci dalam pecahan mata uang asing tertentu. Yaitu, 10 juta Yen, 90 juta Won, 45 ribu Real, 100 ribu dolar Selandia Baru, dan 3.677.000 dollar Singapura.  "Hasil Interogasi sementara terhadap yang membawa uang tersebut, sampai saat ini belum ada membuktikan bahwa uang itu dari mana," ujarnya.  "Menurut yang bersangkutan, uang itu dibeli di luar negeri. Tapi kami sebagai penyidik perlu mempertanyakan adanya uang dengan jumlah besar itu masuk ke Indonesia. Buktinya mana kalau membeli dari luar negeri, sampai saat ini belum bisa membuktikan," imbuh Argo.  Menurutnya, awal mula penangkapan para tersangka itu dari adanya informasi dari bea cukai bahwa ada koper yang dibawa oleh enam orang dari Singapura.  Setelah dilakukan penyelidikan dan penggeledahan, barang bukti enam koper itu ternyata isinya uang asing dalam jumlah besar. Jika dihitung dalam nilai kurs rupiah, jumlahnya mencapai sekitar Rp 90 miliar.  "Mereka (para tersangka) mengaku berkerja sebagai money changer di Jakarta. Tapi, kami masih melakukan penyidikan. Para tersangka sudah dibawa ke rutan Polda Metro Jaya," tutup Argo.

6 Pembawa Uang Asing Rp 90 M Ditangkap, Polisi Telusuri Aliran Dana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/bi-batasi-keluar-masuk-uang-asing_m_130222.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memperketat pembawaan uang kertas asing lintas negara. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 197/7/PBI/2017 5 Mei 2017, BI membatasi bahwa pembawaan uang kertas asing minimal atau di atas setara Rp 1 miliar lintas negara hanya boleh dilakukan oleh beberapa pihak. Yakni, bank, kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank atau money changer, serta perusahaan jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR). Money changer dan PJPUR yang boleh membawa uang itu pun harus mengantongi izin dari BI. Khusus PJPUR, sifatnya hanya penerima perintah atau transporter.  PBI itu berlaku efektif mulai 5 Maret 2018. Namun, pengenaan sanksi baru diterapkan pada 7 Mei 2018 atau dua bulan setelah berlakunya PBI. BI ingin memaksimalkan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. &rdquo;Supaya mereka mengerti dulu dan memahami peraturan ini,&rdquo; kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Devisa BI Budianto saat diskusi bersama media kemarin (15/5).  Ketentuan itu juga berkaitan dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, pemerintah perlu mencegah aliran dana dengan asal usul yang tidak jelas. Karena itu, izin dari BI harus dipenuhi oleh mereka yang membawa uang asing bernilai besar, baik dari maupun ke luar negeri.  Jika hal itu dilanggar, BI memberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi pengusaha money changer. Selain itu, uang yang dibawa bisa tertahan di bea dan cukai. &rdquo;Sanksinya kalau enggak punya izin dan persetujuan, harus dicegah, enggak boleh masuk, enggak boleh keluar itu uangnya,&rdquo; kata Direktur Kepala Departemen Pengelolaan Devisa BI Rudi Brando Hutabarat.  Menurut dia, pengetatan aturan itu sangat perlu. Selain mencegah aliran dana gelap, aturan tersebut diterapkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Sebab, banyaknya mata uang asing yang masuk dapat memengaruhi nilai tukar dan peredaran mata uang asing di Indonesia. (rin/c11/sof)

BI Batasi Keluar  Masuk Uang Asing

uang asing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang asing

Berita Terkini

KPK Amankan Lebih dari Rp 1 Miliar dalam Pecahan Uang Asing dari OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati dan Kantor BPPD Sidoarjo, Amankan Dokumen Pemotongan Dana Insentif, Uang Asing, dan Mobil

Pecahan Uang Asing dari OTT KPK Amankan Yang Pejabat MA dan Advokat

Transaksi Pakai Uang Asing, Tiga Pasar di Kabupaten Bantul Ditutup

6 Pembawa Uang Asing Rp 90 M Ditangkap, Polisi Telusuri Aliran Dana

BI Batasi Keluar Masuk Uang Asing

Download Aplikasi JawaPos.com