<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menegaskan, pernyataan dirinya yang mengakui sempat ditemui Ketua KPK Firli Bahuri pada 25 November 2020 bukan fitnah apalagi berbohong. Novel mengutarakan, pernyataan tersebut disampaikan di atas sumpah saat bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (1/7). Firli Bahuri meminta Novel untuk tidak terus menyerang. Saat itu Novel memang sedang melakukan pengusutan kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. "Iya benar. Saya menyampaikan itu dalam keterangan saya sebagai saksi di PTUN Jakarta. Pernyataan dari Firli tersebut, yang bersangkutan merasa bahwa adanya OTT tersebut (Edhy Prabowo) menyerang yang bersangkutan," kata Novel kepada JawaPos.com, Senin (4/7). KPK melalui pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri membantah kalau Firli Bahuri menyampaikan pernyataan tersebut kepada Novel Baswedan. Karena pada 25 November 2022, Firli Bahuri sedang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara. Namun, Novel menegaskan, pernyataan Firli Bahuri terhadapnya bukan tanpa dasar. "Masalah ini tidak berdiri sendiri, karena dalam beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2020 ada dua kasus besar yaitu kasus OTT Menteri Sosial Juliari Peter Batubara kaitan dengan penyaluran bansos dan kasus pajak," tegas Novel. Menurut Novel, upaya tersebut disikapi Firli dengan menyelundupkan norma tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Novel memandang, Firli sengaja ingin menyingkirkan pegawai KPK. "Kenapa saya katakan penyelundupan norma? Karena hal itu ditemukan oleh Komnas HAM dan Ombudsman RI yang juga menyatakan serupa, menggambarkan bahwa proses pembuatan Peraturan Komisi (Perkom) sebenarnya telah selesai dan sudah di upload dalam portal KPK pada bulan November 2020. Mengingat ketentuan di KPK, bila akan membuat peraturan, draf final harus di upload dalam portal KPK," ucap Novel. "Setelah Firli dkk merasa terserang dengan adanya OTT dan penanganan kasus besar di KPK, kemudian Firli memasukkan norma tambahan dan melakukan perubahan draf final Perkom dengan cara ilegal," imbuhnya. Wakil Ketua Satgasus Pencegahan Korupsi Polri ini mengutarakan, pada 26 Januari 2021 Firli sendiri yg melakukan harmonisasi dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Padahal seharusnya itu dilakukan pada tataran teknis. Novel menduga, perbuatan Firli dibantu oleh Kepala Biro Hukum KPK yang menandatangani berita acara harmonisasi, padahal sebenarnya tidak hadir dalam acara tersebut. "Kemudian tanggal 27 Januari 2021, Perkom langsung disahkan dan masuk dalam lembaran negara. Proses yang janggal dan kilat, menggambarkan ada keadaan yang tidak wajar atau bisa dikatakan sebagai persekongkolan," cetus Novel. Setelah itu, lanjut Novel, proses TWK yang dijadikan alasan untuk penyingkiran dilakukan dengan banyak masalah administrasi di dalamnya. Hal ini juga sudah dibeberkan oleh Komnas HAM dan Ombudsman RI bahwa TWK melanggar HAM dan maladministrasi. "Semuanya sudah disampaikan ke sidang pengadilan. Semua itu juga sudah menjadi temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman RI," pungkas Novel. Terpisah, Plt juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan pernyataan tersebut tidak benar. Ali Fikri mengklaim, Firli saat itu sedang melakukan perjalanan kedinasan di Kalimantan Utara pada 25 November 2020. "Kami memastikan keterangan tersebut tidak benar. Pada saat bersamaan, yakni tanggal 25 November 2020, Ketua KPK Firli Bahuri sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu (BPMDPT) Provinsi Kalimantan Utara," ucap Ali. Ali membantah, tidak mungkin Firli bisa ada di dua lokasi dalam waktu bersamaan. Apalagi, Firli menemui banyak orang dalam kegiatan pencegahan korupsi pada 25 November 2020 lalu. "Dalam pertemuan tersebut Ketua KPK ditemui langsung oleh Plt Kepala DPMPTSP Provinsi Kaltara H Faisal Syabaruddin untuk melakukan pemantauan pelayanan publik terkait perizinan maupun nonperizinan," beber Ali. Oleh karena itu, KPK menegaskan pernyataan Novel terkait Firli yang memintanya untuk tidak terlalu menyerang sesat. Lembaga antirasuah berharap Novel tidak kembali menuding tanpa bukti. Pernyataan Novel dikhawatirkan membuat renggang hubungan baik penegak hukum. "Kami meminta, masyarakat untuk lebih berhati-hati, waspada, dan menyaring berbagai Informasi yang beredar tanpa konfirmasi sesuai fakta yang sesungguhnya. Terlebih Informasi tersebut bisa merugikan pihak-pihak tertentu," tegas Ali menandaskan.

Novel Ungkap Firli Merasa Diserang Sehingga Selundupkan Norma TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Novel-di-PTUN.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kembali menggelar sidang lanjutan gugatan eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/6). Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, salah seorang saksi atas nama Chandra Sulistio Reksoprodjo, membuka kejanggalan yang dilakukan KPK, saat laporan dugaan malaadministrasi penyelenggaran Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tengah diselidiki pihak Ombudsman RI.  Ditemui usai persidangan, Chandra mengungkapkan, jika kejanggalan itu dia rasakan, saat dirinya bertemu dengan dua Komisioner Ombudsman sekitar Mei 2021 silam.  Dalam pertemuan tertutup itu, pimpinan Ombudsman bercerita jika Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanudin, diam-diam mencoba menemui dirinya.  “Saya diceritakan, Pak Burhan (Kabiro Hukum KPK) sempat datang menemui pimpinan di kantor Ombudsman,” kata Chandra usai bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (30/6).  Atas pertemuan mendadak tersebut, Komisioner Ombudman pun kaget, karena tidak ada janji sebelumnya. Selain itu, karena berkas dokumen data sudah diberikan sebelumnya, pihak Ombudsman menolak penyerahan dokumen baru yang akan dilakukan Burhanudin.  “Ombudsman menolak karena berkas sudah masuk. Kalau mau dokumen baru dimasukan bukan tukar dokumen,” tegas Chandra menirukan kata-kata Komisioner Ombudsman kepadanya.  Terkait adanya hal ini, Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanudin awalnya ingin mencoba mengklarifikasinya. Namun ditolak pihak kuasa hukum dari para mantan Pegawai KPK.  Sementara itu, ketika ditanya siapa pihak pimpinan ombudsman yang ditemui Burhanudin dan apakah benar ada pegawai KPK itu bermaksud ingin menukar dokumen saat proses investigasi berlangsung, salah seorang Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng tidak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.  Untuk diketahui, dalam hasil pemeriksaan Ombudsman, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng membeberkan adanya malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK, yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menyebut, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021. Dia menyebut, saat itu belum muncul klausul TWK.  Menurutnya ide TWK muncul sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir, tepatnya pada 25 Januari 2021. TWK diduga disisipkan dalam syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  “Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini,” ujar Robert dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).  Dalam hasil penelusuran Ombudsman, pihaknya juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrasti dan panja.  Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga. “Ada lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB. Sesuatu yang luar biasa,” ungkap Robert.  Dia pun mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.  “Sekali lagi yang hadir pimpinan, tapi yang tanda tangan berita acara adalah yang tidak hadir, yakni level JPT,” papar Robert menandaskan

Terungkap, Utusan KPK Temui Komisioner Ombudsman Coba Tukar Dokumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-pcr.jpg" alt="PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Sipil Sumatera Barat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan diberhentikan dari KPK pada 30 September 2021, dengan skenario tidak diluluskan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Kami meminta kepada Bapak Presiden agar segera mengambil sikap tegas dan langkah nyata untuk melindungi 57 pegawai KPK tersebut dengan membatalkan keputusan pimpinan KPK yang memberhentikan mereka, agar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maladministrasi, dan tindakan kesewenang-wenangan tidak terus berlangsung," kata perwakilan Masyarakat Sipil Sumatera Barat, Feri Amsari dalam keterangannya, Kamis (23/9).  Feri meminta Presiden Jokowi untuk memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Karena terdapat cacat administrasi berlapis, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK dan proses penetapan hasilnya.  "Perlu dipahami, bahwa temuan rekomendasi, dan/atau laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI tersebut juga merupakan produk hukum yang wajib dilaksanakan oleh terlapor dan atasan terlapor sebagaimana tegas digariskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," ucap Feri.  "Bukankah demikian Bapak Presiden? Namun kenapa laporan dan rekomendasi Ombudsman terkesan diabaikan? Tidakkah itu seolah memberi sinyal bahwa kita tak perlu lagi mematuhi hukum di republik ini? Apakah rakyat sedang diajarkan untuk membangkang terhadap hukum?," imbuhnya.  Tak hanya ORI, kata Feri, Komnas HAM juga telah mengungkap temuannya terkait proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK, diduga kuat merupakan bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu. Indikasi ini ditunjukkan dengan adanya profiling lapangan terhadap sejumlah pegawai KPK.  Bahkan, laporan Komnas HAM juga telah menguraikan 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas informasi publik dan, hak atas kebebasan berpendapat.  "Tidak pentingkah laporan setebal 300 halaman dari lembaga negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan persoalan HAM itu, Bapak Presiden? Bukankah Pasal 89 angka (4) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah jelas menyebutkan bahwa penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya," sesal Feri.  Dia menduga, 57 pegawai KPK sengaja disingkirkan. Seharusnya Presiden Jokowi dinilai bisa betul-betul menelisik rekam jejak mereka yang tidak lolos TWK dan diberhentikan.  "Bapak tentu akan menemukan bahwa mereka merupakan orang-orang yang tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi; berintegritas, dan berdedikasi selama bertahun-tahun menyingkap dan memberantas praktik korup sejumlah pejabat atau penyelenggara negara yang telah merugikan keuangan negara. Serta mengakibatkan layanan dan tanggung jawab konstitusional negara atas hak-hak rakyat kerap kali tidak terpenuhi," cetus Feri.  Oleh karena itu, Jokowi diminta untuk tidak ragu menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi ORI. Serta rekomendasi Komnas HAM berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut.  "Bapak Presiden sungguh-sungguh memastikan adanya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak pekerja dan pelanggaran HAM lainnya di seluruh lembaga pemerintah serta instansi-instansi lainnya di Indonesia," pungkasnya.

Masyarakat Sipil Sumbar Minta Jokowi Batalkan Pemecatan 57 Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/laporkan-pimpinan-kpk.jpg" alt="TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyampaikan, pihaknya sempat mendapat intervensi saat menyelidiki dugaan malaadministrasi, dalam proses pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Intervensi itu dari mulai pendekatan, hingga adanya tekanan dari beberapa pihak.  "Hal yang paling sederhana melakukan pendekatan, sampai pada sesuatu yang bersifat tekanan dan sebagainya," kata Komisioner Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Minggu (19/9).  Anggota Ombudsman ini tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak-pihak yang melakukan pendekatan hingga penekanan tersebut. Tetapi dia tak memungkiri, pihak-pihak tersebut merupakan orang-orang dekat.  "Yang melakukan ya orang-orang sekitar kita juga, yang kami semua bisa petakan secara sangat jelas," papar Robert.  Oleh karena itu, Robert memandang permasalah asesmen TWK yang merupakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan masalah serius. Dia pun menduga, hal ini berkaitan dengan pengaruh politik yang besar.  "Isu ini jadi sangat tinggi profil politiknya," cetus Robert.  Robert menegaskan, sejak awal masalah alih status pegawai diduga bukan hanya persoalan malaadministrasi. Tetapi mengenai harapan publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi.  "Isu TWK bukan sekedar masalah administrasi kepegawaian, ini adalah isu penting yang perlu dilihat dalam konteks masa depan negara terkait dengan praktik ekonomi politik dan perbaikan tata kelola," tegas Robert.  Dalam laporan akhir hasil penyampaian (LAHP) Ombudsman RI, menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi atau malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK. Proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021.  Ombudsman RI juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021. Berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrast dan panja.  Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga. Adapun lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB.  Ombudsman mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.

Ombudsman Ungkap Dapat Intervensi Saat Usut Malaadministrasi TWK KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/operasi_senyap-kpk.jpg" alt="ERA SURAM PEMBERANTASAN KORUPSI: Aksi Wadah Pegawai KPK pada September 2019 menolak revisi UU 30/2002 tentang KPK. (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ERA SURAM PEMBERANTASAN KORUPSI: Aksi Wadah Pegawai KPK pada September 2019 menolak revisi UU 30/2002 tentang KPK. (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut penyelenggaraan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bernuansa koruptif. Karena, asesmen TWK dilaksanakan tanpa ada dasar hukum dan menggunakan keuangan negara.  Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, definisi korupsi adalah penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan keuangan negara, tapi tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini dinilai serupa dengan pelaksanaan asesmen TWK KPK.  "Kalau definisi korupsi kita letakan di situ, penyelenggaraan TWK kemarin itu, karena itu tidak ada dasar hukumnya, khususnya soal hubungan KPK dan BKN, dalam konteks penggunaan keuangan negara, kalau definisi korupsinya ditaruh di situ, itu bisa koruptif," kata Anam dalam diskusi daring, Minggu (19/9).  Anam juga merasa heran, langkah Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri begitu ngotot untuk memecat 57 pegawai KPK pada 30 September 2021. Dia menyebut, pemilihan tanggal itu dapat menimbulkan imajinasi masyarakat terjadap sejarah kelam bangsa Indonesia. Terlebih, 30 September kerap diperingati sebagai hari G30S atau Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965.  "Kalau tadi bangun imajinasi soal masa lalu Republik Indonesia, itu kan ada stigma soal 1965 soal PKI, soal komunisme. Apakah memang pemilihan tanggal 30 September itu mengintrodusir satu stigma berikutnya, kalau ini memang mengintrodusir satu stigma berikutnya betapa bahayanya negara ini," ucap Anam.  Anam tak memungkiri, pemunculan stigma tersebut dapat berbahaya bagi bangsa Indonesia sendiri. Terlebih kasus pelanggaran HAM banyak terjadi pada 30 September.  "Saya takut, Karena catatan komnas HAM banyak sekali bukan hanya 65, kasus Petrus juga, stigma banyak kasus yang lain. Kalau mesin stigma tidak kita perangi bersama-sama negara ini dalam keadaan bahaya level tinggi," sesal Anam.  Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dilakukan, karena asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Alih Pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021, kini maju pada 30 September 2021. Dia mengutarakan, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Oleh karena itu, Firli menegaskan pihaknya akan kembali menindaklanjuti asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK jadi ASN. Karena masih ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti sebagaimana mandat UU dan PP turunannya," pungkas Firli.

Komnas HAM Nilai Proses TWK Pegawai KPK Bernuansa Koruptif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Situmorang-Dan-Pegawai-KPK-Tolak-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Hotman Tambunan menyesalkan perwakilan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai belum menyelesaikan surat kuasa secara lengkap. Sehingga sidang perdana dengan agenda pemeriksaan legal standing pemohon dan pihak termohon harus ditunda.  "Pihak termohon, PPID KPK dan Atasan PPID KPK memberikan kuasa kepada Biro Hukum sebagai tim hukum yang ditunjuk. Sayangnya hasil pemeriksaan, pihak termohon belum mengumpulkan surat kuasa kepada panitera KIP. Hal ini berdampak, sidang harus ditunda sampai pihak termohon KPK menyerahkan surat kuasa," kata Hotman dalam keterangannya, Senin (13/9).  Hotman menyayangkan ketidaksiapan KPK dalam menghadapi sidang perdana sengketa informasi. Hal ini dinilai, menunjukan ketidakseriusan Pimpinan KPK dalam hal ini, Firli Bahuri Cs untuk memperjuangkan nasib pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) tes wawasan kebangsaan (TWK).  "Pegawai KPK yang TMS merasa sangat kecewa karena waktu terbuang percuma," sesal Hotman.  Dia mengungkapkan, para pegawai tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan sengketa informasi terkait hasil TWK. Mengingat 51 pegawai akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021.  "Sudah seharusnya KPK Profesional dan bersungguh-sungguh dalam proses litigasi tersebut," tegas Hotman.  Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon dalam sidang sengketa informasi hasil terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). KIP meminta agar KPK menyelesaikan surat kuasa terkait sengketa informasi untuk segera menyerahkannya kepada KIP.  Hal ini dilakukan agar KPK bisa menjelaskan secara rinci, tidak memberikan informasi hasil TWK kepada pihak termohon. Dalam hal ini hasil asesmen TWK.  "Itu yang untuk sidang berikutnya supaya semua dokumen disiapkan, jadi bisa kita cepat sidang," ujar Ketua Majelis Komisioner KIP, Gede Narayana sebagaimana dalam sidang KIP yang disiarkan secara daring.  Gede menyampaikan, meminta kepada KPK untuk bisa betul-betul mempelajari seluruh permintaan informasi yang dimohonkan tersebut. Hal ini dilakukan agar proses persidangan sengketa informasi yang dimohonkan pegawai KPK nonaktif berjalan efektif.  "Tadi yang dimaksud oleh kami supaya sidang efesien, efektif, dan cepat terutama khusus kepada termohon untuk menyiapkan segala sesuatunya," pinta Gede.  Gede lantas menskors sidang sengketa informasi tersebut. Dia memberikan waktu satu minggu kepada KPK, untuk kembali hadir dalam persidangan.  "Sidang berikutnya direncanakan minggu depan, akan dipanggil patut, resmi oleh panitera. Diharapkan semua pihak hadir, sudah lengkap, dan sudah siap, sehingga sidang bisa kita tindaklanjuti ke ranah fase-fase berikutnya," pungkas Gede.

Firli Cs Dinilai Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Informasi Hasil TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/bincang-KPK.jpg" alt="Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon dalam sidang sengketa informasi hasil terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). KIP meminta agar KPK menyelesaikan surat kuasa terkait sengketa informasi untuk segera menyerahkannya kepada KIP.  Hal ini dilakukan agar KPK bisa menjelaskan secara rinci, tidak memberikan informasi hasil TWK kepada pihak termohon. Dalam hal ini hasil asesmen TWK.  "Itu yang untuk sidang berikutnya supaya semua dokumen disiapkan, jadi bisa kita cepat sidang," kata Gede sebagaimana dalam sidang KIP yang disiarkan secara daring, Senin (13/9).  Gede menyampaikan, meminta kepada KPK untuk bisa betul-betul mempelajari seluruh permintaan informasi yang dimohonkan tersebut. Hal ini dilakukan agar proses persidangan sengketa informasi yang dimohonkan pegawai KPK nonaktif berjalan efektif.  "Tadi yang dimaksud oleh kami supaya sidang efesien, efektif, dan cepat terutama khusus kepada termohon untuk menyiapkan segala sesuatunya," pinta Gede.  Gede lantas menskors sidang sengketa informasi tersebut. Dia memberikan waktu satu minggu kepada KPK, untuk kembali hadir dalam persidangan.  "Sidang berikutnya direncanakan minggu depan, akan dipanggil patut, resmi oleh panitera. Diharapkan semua pihak hadir, sudah lengkap, dan sudah siap, sehingga sidang bisa kita tindaklanjuti ke ranah fase-fase berikutnya," pungkas Gede.  Persidangan sengketa informasi hasil TWK ini, merupakan tindak lanjut dari pelaporan 11 pegawai KPK nonaktif yang menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Gugatan ini diajukan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini," ujar perwakilan pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan beberapa waktu lalu.  "Syaratnya adalah memberikan persetujuan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data untuk mengakses informasi dimaksud. Para pegawai KPK teleh mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK," imbuhnya.  Hotman menegaskan, gugatan keterbukaan informasi ini dilakukan, karena para pegawai telah mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil TWK, melalui mekanisme PPID KPK, dalam rentang waktu 28 Mei-9 Juni 2021. Melalui mekanisme PPID, para pegawai telah menunggu 10 dan 7 hari kerja untuk mendapatkan jawaban.   Selain itu, telah mengajukan keberatan ke atasan PPID KPK, yakni Sekretaris Jenderal. Hasilnya, respons yang disampaikan oleh KPK dalam rentang waktu 5-6 Agustus 2021, permohonan informasi hasil TWK masing-masing pegawai KPK tidak dapat diberikan.  "Alasannya, KPK merujuk kepada BKN bahwa hasil TWK pegawai KPK masuk dalam klasifikasi rahasia negara," sesal Hotman.

KIP Minta KPK Beberkan Alasan Tak Beri Hasil TWK ke Pegawainya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah menolak judicial review (JR) atau uji materi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Putusan ini juga sejalan dengan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) konstitusional.  Penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan, pihaknya menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI yang menyatakan terdapat pelanggaran HAM hingga malaadministrasi. Menurutnya, Jokowi harus menyelesaikan polemik TWK.  "Dengan telah dikeluarkan keputusan MK, MA, banding administrasi, rekomendasi Ombudsman RI dan rekomendasi Komnas HAM, maka sekarang hanya menunggu penyelesaian masalah ini dari Presiden," kata Novel dalam keterangannya, Kamis (9/9).  Novel menjelaskan, pelaksanaan TWK yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah terungkap banyak perbuatan melawan hukum, dan perbuatan ilegal lainnya. Hal ini sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM dalam temuan pemeriksaannya.  Terlebih 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) telah menyampaikan keberatan kepada Pimpinan KPK. Tetapi justru hal itu dijawab dengan menolak keberatan.  "Kami mengajukan banding administrasi kepada atasan Pimpinan KPK yaitu Presiden RI pada Juli 2021, yang belum dijawab. Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa dalam waktu 10 hari kerja, ketika keberatan atau banding administasi tidak dijawab, maka dianggap diterima," tegas Novel.  Terlebih dalam putusan MA yang baru saja dikeluarkan, tindaklanjut dari polemik TWK adalah keputusan pemerintah. Sehingga dalam hal ini, Presiden memegang peranan karena sebagai kepala negara.  "Mengingat sesuai dengan JR dari MA yang menyatakan bahwa tindaklanjut dari TMS adalah domain pemerintah, maka selanjutnya hanya menunggu respon dari Presiden terkait dengan hal ini," pungkas Novel.

MK-MA Nyatakan TWK Sah, Novel Baswedan Dkk Tunggu Keputusan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/koalisi-guru-besar.jpg" alt="MASUKAN: Bivitri Susanti mewakili para guru besar memberikan keterangan kepada wartawan di Komnas HAM, Jakarta, kemarin (14/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MASUKAN: Bivitri Susanti mewakili para guru besar memberikan keterangan kepada wartawan di Komnas HAM, Jakarta, kemarin (14/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta untuk tidak berlindung dibalik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai, asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) konstitusional. Karena MK tidak memutus apapun terkait prosedur yang cacat dalam pelaksanaan TWK oleh KPK, Badan Kepegawaian Negara atau pihak-pihak lain terlibat menyimpangkan kewenangan dalam pelaksanaan TWK.  Anggota Themis Indonesia Bivitri Susanti menegaskan, putusan MK sama sekali tidak mengenyampingkan temuan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kedua lembaga negara itu telah menyatakan terdapat malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam proses hingga pelaksanaan TWK.  "Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Kepegawaian Nasional tidak bisa berlindung di balik putusan MK. Sebab lembaga-lembaga yang memiliki otoritas telah memiliki penilaian bahwa dalam praktik penyelenggaraan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK secara sah dan meyakinkan telah menemukan fakta adanya penyalahgunaan wewenang, cacat adminitrasi dan terbukti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia," kata Bivitri dalam keterangannya, Selasa (7/9).  Bivitri menjelaskan, putusan MK yang menyatakan TWK konstitusional dalam pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 terdapat makna tidak boleh merugikan hak pegawai KPK, untuk diangkat menjadi ASN, dengan alasan apapun diluar desain yang telah ditentukan tersebut.  Menurutnya, makna tidak boleh merugikan itu berarti dalam konteks individu pegawai KPK, mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan alih status menjadi ASN, semua pegawai KPK mempunyai kesempatan yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus tetap mengedepankan sumber daya manusia pegawai KPK yang bukan hanya profesional tapi juga berintegritas, netral dan bebas dari intervensi politik. Serta bersih dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai KPK.  "Terang benderang dalam putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XIX/2021 tidak memiliki pertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-XVII/2019. Mahkamah mengakui konstitusional TWK. Tapi Mahkamah tidak pula memutus mengenai prosedur yang seperti apa yang konstitusional," tegas Bivitri.  Dia menegaskan, meskipun TWK konstitusional namun tidak dapat proses pelaksanaanya tidak menjunjung nilai-nilai konstitusi (UUD 1945) terkait perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan undang-undang lainnya, termasuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  Terlebih dalam proses pelaksanaan TWK ditemukan penyalahgunaan wewenang dan cacat adminitrasi sebagaimana tertuang dalam dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI. Sehingga meskipun TWK adalah kewenangan KPK, tetapi telah dilakukan dengan prosedur yang tidak sepatutnya dilanggar berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Ombudsman Republik Indonesia.  Bahkan dalam temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga telah ditemukan fakta-fakta dalam prosedur pelaksanaan TWK terjadi 11 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran konstitusi.  "Meskipun TWK adalah kewenangan KPK namun dalam penyelenggaraannya tidak diperbolehkan melanggar hak asasi manusia. Meskipun TWK adalah kewenangan KPK, namun dalam hukum administrasi negara jika kewenangan tersebut dilakukan dengan prosedur yang salah, maka hasilnya harus dianggap batal demi hukum," cetus Bivitri.  Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, sejak awal konsisten selalu menghormati hasil pemeriksaan maupun putusan terkait proses alih status pegawai menjadi ASN, dari lembaga-lembaga sesuai kewenangannya. Termasuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM yang menyebutkan adanya pelanggaran.  "Baik hasil pemeriksaan yang outputnya rekomendasi maupun putusan peradilan yang sifatnya mengikat dan memaksa untuk ditindaklanjuti para pihak," papar Ali.  Ali menuturkan, pelaksanaan asesmen TWK yang juga melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai sangat berkompeten. Menurutnya, pengajuan uji materi ke MK dinilai sebagai wujud perhatian dan kecintaan pemohon kepada pemberantasan korupsi.  "Oleh karenanya, kami berterima kasih sekaligus berharap publik terus memberikan dukungan kepada KPK agar pantang surut bekerja memberantas korupsi, demi mendukung perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahter," pungkas Ali.

Firli Cs Diminta Tak Berlindung Dibalik Putusan MK Soal Polemik TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-pcr.jpg" alt="PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwakilan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesi pada Jumat (3/9). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan KPK nonaktif dan pengurus AJI Indonesia mendiskusikan temuan dua lembaga negara yakni Ombudsman RI dan Komnas HAM RI yang menyebut ada pelbagai pelanggaran dan siasat penyingkiran pegawai KPK melalui pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).  Dalam temuannya, Ombudsman menemukan adanya cacat administrasi berlapis, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK, serta penetapan hasil.  Sementara itu, Komnas HAM mendapati proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK, diduga kuat merupakan bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu. Bahkan, Komnas HAM juga menyebut, terdapat 11 pelanggaran HAM dalan TWK yakni pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas informasi publik dan, hak atas kebebasan berpendapat.  Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito Madrim menyatakan, seharusnya tak ada lagi alasan bagi KPK untuk tidak mengangkat 75 pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. Tapi justru, KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri kini memilih untuk mengabaikannya.  "Ketika hak asasi manusia disepelekan, hukum direndahkan dan ketidakadilan didiamkan maka orang-orang patut bicara. Apalagi, mereka yang memiliki otoritas tertinggi," kata Sasmito dalam keterangannya, Minggu (5/9).  Sebagai pemimpin tertinggi ASN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengambil alih dan mengoreksi keputusan KPK. Menurutnya, ini momentum bagi Jokowi untuk membuktikan sikap konkret dukungan terhadap pemberantasan korupsi.  Serta menegaskan ketidaksetujuan TWK dijadikan alat untuk mendepak pegawai yang justru berintegritas seperti yang pernah disampaikannya pada 17 Mei 2021. Saat itu, Jokowi berujar, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi langkah-langkah perbaikan KPK, baik individu maupun institusi, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.  AJI memandang, Ombudsman dan Komnas HAM memiliki kewenangan terbatas. Tindak lanjut dari tangan Presiden Jokowi sebagai kepala negara diuji melalui putusan ini, apakah bisa menjadi panutan tertinggi melawan korupsi atau justru membiarkan para koruptor berutang budi padanya.  Menurutnya, membicarakan borok tes wawasan pegawai KPK bukan hanya menyoal niat menyingkirkan pegawai-pegawai yang dianggap tak bisa dikendalikan, tapi juga masa depan pemberantasan korupsi.  "Sebagaimana diketahui, di antara pegawai yang disingkirkan itu adalah mereka yang membuka mata bahwa paket bansos dikorupsi. Di antara mereka adalah yang menyingkap proyek KTP digarong, yang menyeret nama-nama politikus dan pejabat. Beberapa di antara mereka juga mengungkap perdagangan perkara di lingkungan peradilan dan, tentu masih banyak lagi yang belum diketahui publik," ungkap Sasmito.  Karena itu, jika Jokowi tak segera mengambil sikap, lanjut Sasmito, rasanya pantas jika publik terus-menerus curiga dan mempertanyakan keseriusan ucapan kepala negara.  Oleh karena itu, AJI mendesak agar Jokowi berpegang teguh pada komitmen awal dan membuktikannya dengan sikap konkret menengahi polemik TWK pegawai KPK. Selain itu, Jokowi juga harus mengikuti rekomendasi Komnas HAM, berupa tindakan korektif untuk mengangkat seluruh pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.  "Presiden Jokowi memerintahkan KPK untuk mengikuti rekomendasi Komnas HAM dan melaksanakan tindakan korektif yang diminta Ombudsman," tegas Sasmito menandaskan.

AJI Minta Jokowi Tegas Koreksi Keputusan KPK Singkirkan 57 Pegawainya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TWK Pegawai KPK

Berita Terkini