<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/laporkan-pimpinan-kpk.jpg" alt="TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Presiden Joko Widodo memberi sanksi kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Cs dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana. Hal ini diminta Ombudsman dalam surat yang dikirimkan ke Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, menyusul tidak diindahkannya rekomendasi Ombudsman, perihal hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang malaadministrasi. Surat yang dibuat pada pada 29 Maret 2022 itu ditandatangani Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.  Dalam suratnya, Ombudsman menjelaskan, sebagai penyelenggara negara, sudah seharusnya, baik pimpinan KPK maupun Kepala BKN mematuhi hukum. Namun, karena keduanya mengabaikan rekomendasi lembaganya, mengacu pada Pasal 39 UU No.37 Tahun 2008, serta merujuk pada Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (5), dan ayat (7) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka keduanya harus diberi sanksi. Adapun, sanksi maksimal yang bisa dijatuhkan adalah pembebasan jabatan.  "Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat atas nama Sdr Yudi Purnomo dkk, setelah melalui proses pemeriksaan laporan dan upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI sesuai kewenangan menerbitkan rekomendasi Ombudsman mengenai malaadministrasi yang terjadi pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN," sebagaimana bunyi surat Ombudsman RI, Minggu (3/4).  "Bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman, akan tetapi rekomendasi Ombudsman RI dimaksud belum dilaksanakan sampai saat ini atau setidak-tidaknya sampai dengan surat ini disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI," sambungnya.  Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih membenarkan surat tersebut. Dia mengakui, surat itu ditujukan kepada Presiden Jokowi dan DPR RI, lantaran KPK tidak mengindahkan rekomendasi Ombudsman RI dari hasil investigasi terkait polemik TWK.  "Memang benar ORI (Ombudsman RI) mengirimkan surat tersebut," tegas Najih dikonfirmasi.  Dalam laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait polemik TWK, menyatakan TWK KPK maladministrasi. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng membeberkan malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menyebut, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021.  Menurutnya ide TWK muncul sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir, tepatnya pada 25 Januari 2021. TWK diduga disisipkan dalam syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  "Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini," ujar Robert dalam konferensi pers daring beberapa waktu lalu.  Dalam hasil penelusuran Ombudsman, pihaknya juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrast dan panja.  Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga.  "Ada lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB. Sesuatu yang luar biasa," ungkap Robert.  Dia pun mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.  "Sekali lagi yang hadir pimpinan, tapi yang tanda tangan berita acara adalah yang tidak hadir, yakni level JPT," papar Robert.  Firli beralasan, asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Alih Pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021. Dia mengutarakan, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Oleh karena itu, Firli menegaskan pihaknya akan kembali menindaklanjuti asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK jadi ASN. Karena masih ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti sebagaimana mandat UU dan PP turunannya," pungkas Firli.

Soal TWK KPK, Ombudsman Bersurat ke Jokowi Minta Firli Cs Disanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pegawai-KPK-Dipecat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Komisi Informasi Pusat (KIP), memutuskan mengabulkan sebagian gugatan pemohon (eks pegawai KPK), terkait permintaan informasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam putusannya, Majelis hakim KIP memerintahkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka sebagian informasi yang diminta eks pegawainya. Hal ini dikatakan Majelis Hakim, dalam sidang putusan sengketa informasi publik untuk tiga perkara pemohon atas nama Hotman Tambunan, Iguh Si Purba dan Ita Khoiriyah.  “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Majelis Hakim Gede Narayana, dalam sidang putusan yang digelar melalui daring, Jumat (18/3).  Dalam sidang yang dihadiri sejumlah pemohon (eks pegawai KPK) dan pihak termohon (KPK), hakim menyatakan, informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.32 angka 6, merupakan informasi yang dikecualikan. Namun dapat diakses oleh pemohon, yakni data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor pewawancara, berikut alasan pemberian dan atau dasar hukumnya.  “Memerintahkan termohon (KPK) untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 6.4 kepada pemohon setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap ( inkrach) dan membebankan biaya penyalinan kepada pemohon,” tegas Hakim Gede Narayana.  Sementara itu, terkait permintaan hasil asesment TWK, Majelis hakim tak mengabulkan gugatan pemohon (eks pegawai KPK). Musababnya, hakim menilai, hal itu merupakan informasi yang dikecualikan.  “Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemhon sebagaimana dimaksud pada paragraf 4.32 angka 2, 3,4, 7,8,9 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh termohon, yaitu kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen, sekurang-kurangnya membuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman hasil wawancara, analisa asesor atau pewawancara, saran dari asesor atau pewawancara, dasar acuan penentuan usul-usul yang diukur dalam asesmen TWK, dasar atau acuan penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam asesmen TWK, dasar acuan penentuan dan penunjukan asesor pewawancara, kertas kerja asesor pewawancara, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus oleh asesor wawancara atau sertifikasi asesor,” jelas Hakim Gede Narayana.  Hakim menyarankan, apabila pemohon tidak puas dengan hasil putusan, maka diminta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Sesuai dengan UU KIP, apabila keberatan silakan mengajukan gugatan kepada PTUN dihitung dari 14 hari setelah diterimanya putusan,” tukas Hakim Gede Narayana.  Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 mantan pegawai KPK menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat. Gugatan yang ditujukan kepada pihak tergugat KPK ini, diajukan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  “Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini,” ujar perwakilan mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Selasa (10/8).  Hotman menegaskan, gugatan keterbukaan informasi ini dilakukan, karena para pegawai telah mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil TWK, melalui mekanisme PPID KPK, dalam rentang waktu 28 Mei-9 Juni 2021. Melalui mekanisme PPID, para pegawai telah menunggu 10 dan 7 hari kerja untuk mendapatkan jawaban. Namun tak mendapat jawaban yang diminta oleh dirinya dan sejumlah koleganya.  “Para pegawai KPK teleh mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK,” tukasnya.

KIP Perintahkan KPK Buka Informasi TWK yang Diminta Eks Pegawainya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Aksi-Demo-Mahasiswa-Penolakan-Pemecataan-56-Pegawai-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK y" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK y</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Informasi Pusat menolak permohonan dibukanya informasi hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), yang menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). KIP menolak seluruh permohonan.  Gugatan ini diajukan oleh FOINI karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. "Menolak permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis KIP, Gede Narayana membacakan amar putusan, Senin (1/11).  Majelis KIP beralasan, Informasi mengenai tes wawancara, daftar pertanyaan wawancara merupakan alat untuk mengukur atau syarat-syarat menjadi ASN.  "Sehingga apabila informasi a quo dibuka maka dapat dipelajari pihak-pihak tertentu maka menjadi relevan informasi permohonan untuk dikecualikan," papar Gede.  Oleh karena itu, Majelis Etik KIP menilai permohonan tidak relevan sehingga sepatutnya ditolak. Permohonan informasi sesungguhnya dihasilkan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai menjadi ASN.  "Informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo berdasarkan relevansi untuk dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf i UU Keterbukaan Informasi, apabila dibuka maka dapat secara serius dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur," tegas Gede.  Oleh karena itu, Gede menyampaikan BKN sebagai institusi yang berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria manajemen ASN terkait dengan teknis pelaksanaan asesmen TWK, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada BKN untuk mengatur teknis pelaksanaan, sumber daya pelaksana maupun metode evaluasi asesmen TWK tersebut sesuai dengan tupoksi BKN.  "Sebagaimana kewenangan dimaksud pada angka 3 majelis berpendapat sesuai dengan fakta yang diperoleh di dalam persidangan tertutup dan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa termohon dalam pelaksanaan asesmen TWK hanya menerima hasil asesmen TWK yang kemudian dipergunakan sebagai proses peralihan pegawai KPK jadi ASN sehingga informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo tidak dalam penguasaan termohon," pungkas Gede.

KIP Tolak Gugatan Sengketa Informasi Hasil TWK KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Agus-Harimurti-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-11-2.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan partainya menyoroti tentang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.  Kata dia, persepsi terhadap kualitas demokrasi yang menurun. Ini disuarakan banyak elemen civil society, dimana kebebasan menyatakan pendapat atau kritik yang disampaikan kepada pemerintah seringkali direspons dengan jerat hukum. Bahkan hanya sekedar mural sekalipun dikejar seolah sebagai bentuk kejahatan luar biasa.  "Semakin diperburuk lagi wajah demokrasi kita oleh sepak terjang para pendengung yang mempersekusi para pelaku kritik dan membiaskan serta mendistorsi informasi. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat indeks demokrasi Indonesia pada posisi terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir dengan skor 6,3 lebih rendah dibanding Timor Leste, Filipina dan Malaysia," ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (21/10).  Kamhar melanjutkan, persepsi pemberantasan korupsi juga sama. Revisi UU KPK yang bergulir cepat. Bahkan suara publik sama sekali tak diindahkan dan janji presiden menerbitkan Perppu hanya isapan jempol belaka.  Selain itu, adanya upaya sistematis pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tampak nyata pada pelaksanaan tes tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada para pegawainya yang menuai sorotan publik dan penuh kontroversi.  "Lagi-lagi pemerintah terkesan melakukan pembiaran. Janji politik saat kampanye akan memperkuat KPK bertolak belakang dengan kenyataan yang didapati. Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir Transparency International menjelaskan nasib pemberantasan korupsi yang tidak menentu dan mengalami kemunduran. Ini menunjukan politik hukum pemerintah semakin menjauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi," katanya.  Kamhar menambahkan, menyoroti tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Agenda ini ibarat tersebnyunya yang tiba-tiba disajikan ke publik pasca Pilpres dan kemudian mengerucut ke Kalimantan Timur pasca pertemuan dan kesepakatan koalisi Jokowi-Prabowo.  Kata dia, publik dibuat terkejut karena sebelum Pilpres sama sekali tak ada wacana ini. Bisa dikatakan kecolongan karena tak bisa menggunakan hak politiknya secara langsung untuk mengevaluasi atau menilai ini saat Pemilu. Terpaan pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian terpukul dan daya beli masyarakat terpuruk, ternyata tak menyurutkan agenda pemindahan IKN.  "Saat rakyat lagi susah, pemerintah malah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk IKN baru yang sifatnya tak mendesak dan masih butuh kajian lebih dalam lagi seberapa pentingnya ini dilaksanakan. Pemaksaan di waktu yang tak tepat hanya menimbulkan kecurigaan ini sebagai titipan oligarki," katanya.  "Apalagi dari sisi pembiayaan, yang hanya mengandalkan utang. Pemerintahan Jokowi tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang republik berdiri. Ada dua rekor sekaligus yang dipecahkan. Rekor dalam besaran jumlah utang dan rekor kecepatan waktu berutang dalam jumlah besar. Jadi agenda pemindahan IKN ini mesti dikaji ulang, dari sisi waktu ini tak tepat," tambahnnya.  Selanjutnya Kamhar menyoroti tentang pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menggunakan dana APBN. Ini bentuk pengingkaran nyata atas pernyataan terdahulu Presiden Jokowi sendiri yang kala itu menyebut bisnis to bisnis tanpa ada pembiayaan APBN.  Karena itu, Kamhar mengeluhkan lagi-lagi ini yang disampaikan Presiden Jokowi berbanding terbalik dengan kenyataanya. Ini berpotensi besar hanya akan mengulangi ketidakcermatan dan ketidaktepatan penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk infrastruktur.  "Ketidaktepatan penggunaan anggaran seperti Bandara Kertajati yang menelan anggaran triliunan rupiah tapi tak berbanding lurus dengan manfaatnya terhadap perekenomian. Bisa dibilang hampir unfaedah," pungkasnya.

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Pelemahan KPK Lewat TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210516-WA0011_3.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menyatakan minatnya menarik 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Sigit mempertimbangan rekam jejak kinerja para pegawai ini sebelum membuat keputusan tersebut.  "Melihat bahwa rekam jejak dari teman-teman pegawai KPK ini mempunyai visi yang sama yaitu untuk pemberantasan korupsi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Jumat (1/10).  Argo menjelaskan, 56 pegawai KPK ini memiliki rekam jejak pekerjaan yang baik. Mereka memiliki kapasitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga keahliannya akan akan bermanfaat untuk Polri.  Saat ini Polri masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses perekrutan sebagai ASN Polri.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran ini merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya mereka sebagai ASN KPK.  "Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri," kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).  Sigit menuturkan, usulan ini pun sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.  "Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," imbuhnya.  Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dinahas bersama.

Karena Rekam Jejak, Alasan Kapolri Tarik 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/komnas_ham-dan-rekomendasi.jpg" alt="TETAP BERJUANG: Perwakilan pegawai KPK melakukan aksi di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan gedung KPK C1 Kuningan kemairn. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TETAP BERJUANG: Perwakilan pegawai KPK melakukan aksi di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan gedung KPK C1 Kuningan kemairn. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polemik 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak mereda meski ada ajakan untuk bergabung dengan Polri. Penolakan terhadap pemberhentian itu terus disuarakan. Di sisi lain, Komnas HAM tetap meminta jawaban Presiden Joko Widodo atas rekomendasi yang mereka sampaikan.  Komnas HAM menilai sikap presiden yang direpresentasikan melalui keterangan Kapolri tidak menggugurkan kewajiban menjawab rekomendasi tersebut. Presiden tetap harus menyampaikan sikap secara langsung. ”Penting bagi Komnas HAM untuk mendapatkan penjelasan dari presiden,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kemarin (29/9).  Sejauh ini, temuan dan rekomendasi Komnas HAM terkait dengan TWK KPK belum mendapat respons dari pemerintah. Untuk itu, Anam berharap ada penjelasan lebih lanjut dari presiden. ”Apakah (persetujuan permohonan Kapolri) merupakan bagian dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM,” ungkapnya.  Jika memang bagian dari tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Komnas HAM, kata dia, publik juga berhak tahu temuan dan rekomendasi itu dilaksanakan seluruhnya atau hanya sebagian.  Sebagaimana diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak 56 pegawai tersebut bergabung dengan Polri. Mereka akan ditempatkan di Bareskrim, khususnya bidang tindak pidana korupsi (tipikor). Kapolri sudah mengirim surat permohonan kepada presiden. Menanggapi permohonan itu, Presiden Jokowi disebut setuju bila 56 pegawai KPK tersebut menjadi ASN di Korps Bhayangkara.  Lebih dari itu, Anam menekankan kembali bahwa Komnas HAM sudah menyatakan pelaksanaan TWK melanggar HAM. ”Salah satunya lahir karena proses (TWK) melanggar hukum, terselubung, dan ada yang ilegal,” ungkapnya.  Hal senada disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Mereka mendesak Presiden Jokowi menyampaikan sikapnya atas pemberhentian pegawai KPK. Kemudian, mendorong presiden melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM.  Mereka juga tetap menolak pemberhentian puluhan pegawai KPK itu. ”Mendesak Presiden Joko Widodo mengangkat 56 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara di KPK,” tegas Kurnia Ramadhana, perwakilan koalisi.  Peneliti di ICW itu menyebutkan, keterangan yang disampaikan Kapolri menunjukkan bahwa ada masalah dalam TWK sebagaimana temuan ORI dan Komnas HAM. ”TWK yang diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 sah secara konstitusional, namun penyelenggaraannya dipenuhi dengan sejumlah persoalan. Di antaranya, maladministrasi berdasar temuan Ombudsman serta melanggar hak asasi manusia sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM,” beber dia.  Apalagi setelah Menko Polhukam menyampaikan bahwa dasar hukum yang dipakai untuk menjadikan 56 pegawai KPK itu sebagai ASN Polri adalah pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020. ”Aturan itu menyebutkan bahwa presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan PNS. Sedangkan pada waktu yang sama, pimpinan KPK mengatakan bahwa 56 pegawai tidak bisa diangkat menjadi ASN karena tidak lolos TWK,” jelas dia.  Menurut Kurnia, hal itu jelas menunjukkan adanya masalah dalam TWK. Sehingga, tidak heran bila Koalisi Masyarakat Antikorupsi juga meminta supaya presiden menegur dan mengevaluasi kinerja pimpinan KPK. ”Karena telah membuat gaduh serta meresahkan masyarakat atas tindakannya dalam penyelenggaraan TWK,” ujarnya.  Hingga kemarin, puluhan pegawai KPK yang namanya diseret-seret lewat keterangan Kapolri belum mendapat penjelasan lengkap. Mereka juga tetap berjuang untuk menyuarakan adanya persoalan dalam TWK. Bahkan, persoalan itu masih terjadi hingga detik-detik akhir sebelum masa kerja mereka habis sebagaimana tertulis dalam surat pemberhentian.  Kemarin salah seorang penyidik di KPK, Lakso Anindito, mendapat surat pemberhentian dari KPK. Surat itu dia terima bersamaan dengan pemberitahuan bahwa dirinya tidak lolos TWK. Lakso memang tidak ikut TWK bersama-sama dengan pegawai KPK lainnya. Sebab, ketika tes itu berlangsung, dia masih menempuh pendidikan di Swedia. Lakso kembali ke tanah air Juni. ”Tanggal 1 Juli saya sudah menghadap. Tapi, saya secara faktual di-nonjob-kan karena dianggap belum melaksanakan TWK,” imbuhnya.  Alih-alih segera mendapat kesempatan melaksanakan tes, Lakso baru diberi kesempatan TWK pekan lalu. ”Hari Senin tes tulisnya, hari Rabu itu tes wawancaranya,” kata dia. Tepat sepekan setelah tes wawancara, dia dipanggil ke Gedung Merah Putih dan diminta menandatangani surat pemberhentian.  Tidak seperti pegawai KPK lainnya, Lakso tidak mendapat surat yang menyebutkan bahwa dirinya tidak lolos TWK. Dia hanya mendapat surat pemberhentian. Artinya, KPK memberikan surat pemberhentian kepada Lakso tepat sehari sebelum pemberhentian itu berlaku hari ini (30/9).  Respons Istana  Pihak istana memberi lampu hijau atas permohonan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Joko Widodo untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai ASN Polri. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan, pemerintah meminta Listyo mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku. Polri diminta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. ’’Sudah ditegaskan bahwa silakan Kapolri (merekrut eks pegawai KPK). Tapi, pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN. Itu tertera dalam surat,’’ jelas Pratikno di kompleks gedung DPR, Jakarta, kemarin.  Secara teknis, Pratikno belum mengetahui secara detail mekanisme yang harus dilaksanakan. Termasuk yang berkaitan dengan keleluasaan Novel Baswedan dan kawan-kawan yang menolak permohonan dari Kapolri itu. Apakah eks pegawai KPK bisa memilih jadi ASN di Polri atau tidak, semuanya bergantung pada Kapolri sebagai pihak yang mengajukan usulan. ”Itu nanti ditangani Kapolri,’’ tegasnya.  Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, hingga kemarin belum ada mekanisme maupun aturan teknis yang berkenaan dengan permohonan Kapolri kepada presiden. Untuk itu, pihaknya akan melaksanakan pertemuan dengan Polri dan Kemen PAN-RB.  Yang jelas, kata dia, prosesnya tidak bisa asal. Harus sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku. ”Tentu tidak mungkin melanggar undang-undang,” terang dia.  Bima mengakui, memang sudah ada pembicaraan awal mengenai usulan Kapolri tersebut. Namun, pertemuan lebih lanjut belum dilakukan. ”Sedang dicari waktunya,” imbuhnya.  Terpisah, Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadan menegaskan, pegawai KPK yang tidak lulus TWK bisa menjadi ASN di Polri. Namun, statusnya bukan polisi atau anggota Polri. ”Seperti apa merekrutnya, ini mereka beda-beda posisinya. Lulusan sarjana, ada jabatan begini, level tinggi,” ujarnya.  Karena itu, semua akan dibicarakan dan didiskusikan terlebih dahulu di Kemen PAN-RB. Dia mengakui bahwa Polri kekurangan ASN. ”Yang pasti, ini proses harus koordinasi terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa,” jelasnya.  Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menjelaskan, pegawai KPK yang akan direkrut tersebut, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, merupakan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. ”Siapa penyelidik dan penyidik juga sudah jelas sesuai UU,” ujarnya.

Komnas HAM Minta Jokowi Jawab Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 58 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki hari terakhir menginjakkan kaki di Gedung Merah Putih KPK. Mereka pada Kamis (30/9) hari ini, diberhentikan dengan hormat dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).  Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap menyampaikan salam perpisahannya kepada masyarakat. Yudi yang telah bekerja selama 14,5 tahun di memberantas korupsi di KPK menyampaikan permohonan maafnya.  "Ini hari terakhir saya bekerja di KPK, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama 14,5 tahun ini. Terima kasih atas segala doa, kebaikan, dukungan serta semangatnya," kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (30/9).  Penyidik nonaktif KPK ini bersama dengan 57 rekan-rekan lainnya belum memutuskan terkait tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bergabung menjadi ASN di Polri. Dia menyampaikan, untuk beberapa hari ke depan hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kecilnya.  "Saya belum memutuskan akan kemana, mungkin dalam beberapa saat ke depan, saya mau menikmati dulu hari hari bersama keluarga dan juga sahabat sahabat yang jarang bertemu," ucap Yudi.  Dia meyakini, dirinya akan tetap mengabdi bagi bangsa Indonesia. Yudi memastikan akan tetap bekerja memberantas korupsi.  "Namun yakinlah bahwa saya tetap akan bekerja bagi negeri ini seperti saat menjadi penyidik ketika memberantas korupsi selama ini," tegas Yudi.  Penyampaian ini bukan merupakan kata perpisahan, sehingga bukan untuk bersedih. Dia menyebut, langkahnya memang terhenti pada kepemimpinan Firli Bahuri, tetapi jiwa pemberantasan korupsi masih tetap terjaga.  "Ini bukan kata perpisahan hanya pengumuman jadi jangan sedih. Sehingga besok saya sudah lepas dari segala hak dan kewajiban sebagai pegawai KPK. Langkah saya boleh terhenti saat pimpinan periode ini, tapi semangat memberantas korupsi tak boleh mati justru harus bangkit dalam banyak arti. Sekali lagi mohon maaf jika belum banyak berkontribusi bagi Indonesia kita tercinta," tegas Yudi.  Sebagaimana diketahui, Pimpinan KPK memecat 58 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 30 September 2021. Pemecatan ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, pemberhentian ini dilakukan dengan alasan tuntutan organisasi. Menurutnya, sesuai jeda waktu proses peralihan yang wajib dilaksanakan oleh KPK yaitu paling lama dua tahun, kepada pegawai KPK yang dinyatakan TMS dan tidak mengikuti pembinaan melalui Diklat Bela Negara.  "Diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK berdasarkan PP 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pasal 18 dan 19 ayat (3) huruf d yakni tuntutan organisasi," tutup Alex beberapa waktu lalu.

Hampir 15 Tahun Bekerja di KPK, Begini Salam Perpisahan Yudi Purnomo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201217_003833.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sampel barang bukti berupa paket bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang akan diserahkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). Berdasarkan pe" width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sampel barang bukti berupa paket bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang akan diserahkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). Berdasarkan pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bermakna. Hal ini karena langkah Kapolri yang ingin merekrut 56 pegawai nonaktif KPK menjadi ASN Polri.  "Jika Kapolri kemudian justru menginginkan merekrut mereka, artinya TWK kemarin itu yang dilakukan KPK itu tidak bermakna atau bahasa aku tidak mempunyai nilai apa-apa," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dikonfirmasi, Rabu (29/9).  Menurut Boyamin, jika 56 pegawai nonaktif KPK itu direkrut Polri, Kapolri menganggap hasil TWK tidak memiliki kekuatan hukum. Serta dinilai berwawasan hebat terkait penanganan korupsi.  "Jadi, ini saya kira bentuk penilaian yang justru berbeda, kalau selama ini kan dikatakan oleh KPK sendiri mereka merah tidak bisa dibina," papar Boyamin.  Pegiat antikorupsi ini menilai, penawaran Kapolri terhadap 56 pegawai nonaktif KPK membuktikan mereka mempunyai wawasan kebangsaan yang hebat dalam memberantas korupsi. Karena memberantas korupsi adalah bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.  Boyamin tidak menilai rencana Kapolri ini sebagai bentuk penghinaan terhadap KPK. Tetapi justru, merupakan koreksi terhadap Pimpinan KPK dan BKN yang menyelenggarakan asesmen TWK.  "Kalau menganggap ini bentuk suatu koreksi terhadap KPK saya benarkan kalau koreksi loh ya, artinya ini bentuk koreksi Kapolri terhadap TWK yang dilakukan KPK," pungkas Boyamin.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar bisa merekrut pegawai KPK yang tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Permohonan tersebut berbuah manis, karena Jokowi menyetujuinya.  Surat tersebut dilayangkan pada Jumat (24/9), tujuan dari permohonan menarik pegawai KPK tersebut, untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnys Tipikor. Dimana, ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain.  "Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada bapak presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tidak dilantik menjadi ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut menjadi ASN Polri," ucap Listyo.  Surat tersebut, kata Listyo, dibalas Presiden Jokowi pada 27 September melalui Mensesneg Pratikno secara tertulit. Di mana, pada prinsipnya dalam balasan surat tersebut, Presiden Jokowi setuju 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi ASN Polri.  "Tentunya kami untuk menindaklanjuti untuk koordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Oleh karena itu, proses saat ini sedang berlangsung mekanismenya seperti apa sedang kita diskusikan untuk merekrut 56 orang itu untuk jadi ASN Polri, kenapa demikian kami melihat rekam jejak dan pengalaman Tipikor yang tentunya bermanfaat untuk memperkuat organisasi yang kita kembangkan, perkuat organisasi Polri," pungkasnya.

MAKI Sebut Penawaran Kapolri Kepada 56 Pegawai KPK Koreksi Untuk Firli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Fadjroel-Rachman-Raka-3.jpg" alt="Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bakal merekrut 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.  Menanggapi hal itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan yang dilakukan Kapolri Sigit adalah upaya menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis dan dialogis. "Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis dan dialogis," ujar Fadjroel kepada wartawan, Rabu (29/9).  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 27 September 2021 lalu. Sigit memohon kepada Jokowi agar 56 pegawai tak lolos TWK bisa direkrut menjadi ASN Polri.  "Kami berkirim surat kepada Pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus tes dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri," ujar Sigit.  Sigit mengatakan surat itu telah mendapatkan balasan dari Presiden Jokowi. Pada prinsipnya kepala negara ini merestui usulan dirinya. Surat balasan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.  Oleh sebab itu, Sigit mengaku saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.  Adapun, 56 orang pegawai nonantif KPK akan resmi dipecat karena tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Mereka akan resmi dipecat pada 30 September 2021 ini.  Para pegawai nonaktif KPK itu sudah memperjuangkan hak mereka ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga itu menyatakan ada permasalahan dalam proses peralihan kepegawaian KPK lewat TWK ini.

Repons Istana Soal 56 Pegawai KPK Direkrut Sebagai ASN Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kabareskrim-Polri-Komjen-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-1-5.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berencana menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Rencana ini bahkan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Kendati demikian, belum diketahui pasti tugas yang akan diemban oleh 56 pegawai KPK ini setelah berstatus ASN Polri. Termasuk apakah mereka mempunyai kebijakan penyidikan sebuah kasus seperti saat di KPK atau tidak.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat disinggung hal itu pun belum banyak memberikan penjelasan. Dia hanya menyebut ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur siapa yang menjadi penyelidik dan penyidik.  "Prosesnya saja ikuti ya. Emang mereka PPNS kan sudah jelas aturan UU-nya siapa penyelidik dan siapa penyidik," kata Agus saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (29/9).  Dalam undang-undang tersebut dijelaskan di Pasal 1 angka 8 dan 10 jika penyelidik dan penyidik adalah pejabat Polri yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelidki dan menyidik. Masih di Pasal yang sama, di angka 11 dijelaskan jika Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.  Kemudian di Pasal 12 dijelaskan jika jabatan penyidik dan penyidik pembantu pejabatnya diangkat berdasarkan keputusan Kapolri.  Namun saat disinggung 56 pegawai KPK akan dijadikan PPNS di Bareskrim Polri setelah beralih status menjadi ASN Polri, Agus belum membenarkannya. "(Status mereka nanti) ASN Polri," ucapnya.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga mengkonfirmasi jika 56 pegawai KPK ini belum dipastikan akan menjadi penyidik saat menjadi ASN Polri. Sebab, tugasnya akan diatur kembali oleh pimpinan Polri.  "Bukan penyidik tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi," kata Mahfud dalam akun twitter resminya @mohmahfudmd.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran ini merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya mereka sebagai ASN KPK.  "Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri," kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).  Sigit menuturkan, usulan ini pun sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.  "Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," imbuhnya.  Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dinahas bersama.

56 Pegawai KPK Bisa Menyidik saat Jadi ASN Polri?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#twk kpk

Berita Terkini