<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/0d8da434-1377-4451-ae39-fbe67a1e50ad-1432958598.jpeg" alt="Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno (Dok. Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno (Dok. Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, resmi mengajukan pengunduran diri pada Senin (23/2). Iman menegaskan, pengunduran dirinya murni dilatarbelakangi kondisi kesehatan dan tidak terkait tekanan dari pihak mana pun. Adapun pengunduran diri disampaikan langsung dalam rapat mingguan bersama jajaran direksi, kepala satuan kerja (satker), serta Kepala Stasiun Penyiaran TVRI se-Indonesia yang digelar secara hybrid di Gedung Penunjang Operasional (GPO) TVRI, Jakarta. &ldquo;Saya memutuskan mengundurkan diri agar dapat fokus pada keadaan kesehatan saya," ujar Iman dalam keterangan resmi, Senin (23/2). "Tidak ada tekanan politik atau ancaman kekerasan terhadap diri saya. Saya mundur murni karena alasan kesehatan,&rdquo; imbuhnya. Untuk diketahui, jajaran Dewan Pengawas TVRI juga turut hadir dalam acara tersebut. Pada kesempatan itu, Ketua Dewas LPP TVRI, Agus Sudibyo, menyampaikan terima kasih atas kontribusi Iman selama menjabat sebagai Dirut. &ldquo;Terima kasih Pak Iman atas semua kontribusinya selama ini untuk TVRI," ujar Agus. Lebih lanjut, Iman mengimbau kepada seluruh direksi dan seluruh karyawan untuk tetap tenang dan tetap solid dalam bertugas. Sehingga fungsi lembaga penyiaran publik tetap bisa berjalan. "Kepada direksi, kepala stasiun, dan seluruh karyawan TVRI tolong agar tetap tenang, solid, dan fokus pada tugas dan fungsi masing-masing. Bekerja sebaik-baiknya untuk bersama-sama menjalankan fungsi lembaga penyiaran publik,&rdquo; lanjut Agus. Selanjutnya, dewan pengawas menyatakan akan segera memproses surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, yakni merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP Televisi Republik Indonesia serta Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. "Dalam aturan tersebut, Dewas memiliki waktu paling lambat 14 hari sejak surat pengunduran diri diterima untuk menggelar sidang guna memutuskan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak," tukasnya.

Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, resmi mundur karena alasan kesehatan. Proses pengunduran akan mengikuti aturan pemerintah dan dewas

Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno Mengundurkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/WhatsApp-Image-2025-12-30-at-175655-3828468815.jpeg" alt="TVRI mendapatkan hak tayang pertandingan Piala Dunia 2026. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>TVRI mendapatkan hak tayang pertandingan Piala Dunia 2026. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan tontonan Piala Dunia 2026 lewat lembaga yang dipimpinnya untuk masyarakat Indonesia. Iman menyatakan TVRI telah memperoleh hak siar Piala Dunia 2026 untuk wilayah Indonesia dan bakal menayangkan seluruh pertandingan secara terestrial atau free to air (FTA). Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal ditayangkan melalui kanal TVRI Sport dan TVRI Nasional secara simultan pada 11 Juni-19 Juli 2026 mulai pukul 23.00 WIB hingga 11.00 WIB. "Piala Dunia 2026 melalui TVRI dihadirkan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan akses yang inklusif, sesuai arahan dan dukungan Bapak Presiden," kata Iman, Rabu (31/12). Iman menuturkan bahwa pihaknya menempuh proses yang tidak mudah untuk mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Namun, lanjut dia, semuanya bisa terwujud berkat kepedulian Presiden Prabowo terhadap sepak bola nasional. "Beliau paham kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, sehingga memberi arahan agar momen besar seperti Piala Dunia dapat dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali, sebagai wujud hiburan yang menyatukan dan membangkitkan semangat bangsa," ujarnya. Secara keseluruhan akan ada 104 pertandingan Piala Dunia 2026 dari babak penyisihan hingga partai final. "Masyarakat bisa mengakses siaran Piala Dunia, melalui platform FTA atau terestrial dengan menggunakan antena biasa. Namun untuk platform lain atau OTT akan bergantung dengan kebijakan operator pihak ketiga," ujar Iman. Pemerintah juga akan menginisiasi kegiatan nonton bersama (nobar) di berbagai lokasi, sebagai perluasan akses hiburan publik yang bekerja sama dengan pelaku UMKM di Indonesia. &nbsp;

Dirut TVRI Iman Brotoseno mengungkapkan Presiden Prabowo menghadirkan tontonan Piala Dunia 2026 melalui lembaga yang dimpimpinnya

Direktur TVRI Sebut Presiden Hadirkan Tontonan Piala Dunia 2026 untuk Masyarakat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/WhatsApp-Image-2025-12-30-at-175655-3828468815.jpeg" alt="TVRI mendapatkan hak tayang pertandingan Piala Dunia 2026. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>TVRI mendapatkan hak tayang pertandingan Piala Dunia 2026. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) resmi memegang hak siar Piala Dunia 2026. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di lobby GPO LPP TVRI, Senin, 29 Desember 2025. Acara itu dihadiri Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno, didampingi Chief Editor Siaran Piala Dunia TVRI Usman Kansong. Iman Brotoseno menyampaikan bahwa TVRI ditetapkan sebagai pemegang hak siar wilayah Indonesia yang akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui kanal TVRI&nbsp;Sport dan TVRI Nasional. Seluruh pertandingan akan disiarkan secara terestrial atau Free To Air (FTA) dan secara back-to-back atau simultan mulai pukul 23.00 WIB hingga 11.00 WIB dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. &ldquo;Proses untuk memperoleh hak siar Piala Dunia 2026 oleh TVRI tentu tidak mudah dan melalui tahapan panjang. Berawal dari kepedulian Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat besar terhadap sepak bola nasional, bahkan beliau berharap suatu saat, Timnas bisa berlaga di Piala Dunia," kata Imam. Iman menuturkan, Presiden Prabowo juga paham kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, sehingga memberi arahan agar momen besar seperti Piala Dunia dapat dinikmati seluruh rakyat tanpa terkecuali, sebagai wujud hiburan yang menyatukan dan membangkitkan semangat bangsa. Penayangan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan tayangan olahraga berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. "Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan tayangan olahraga berstandar internasional ini dapat diakses secara luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,&rdquo; ujar Iman. TVRI memiliki hak siar Piala Dunia 2026 secara utuh beserta turunannya. TVRI akan menayangkan total 104 pertandingan Piala Dunia 2026 dari babak penyisihan grup hingga&nbsp;partai final, yang berlangsung selama 39 hari, baik Live, Live Delay maupun re-run selama event berlangsung. &ldquo;Masyarakat bisa mengakses siaran Piala Dunia, melalui platform FTA atau terestrial dengan menggunakan antena biasa. Namun, untuk platform lain atau OTT akan bergantung dengan kebijakan operator pihak ketiga&rdquo; ungkap Iman. Pemerintah juga akan menginisiasi kegiatan nonton bersama (nobar) di berbagai lokasi, sebagai perluasan akses hiburan publik yang bekerja sama dengan pelaku UMKM di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi lokal, memperluas akses hiburan publik, serta menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana diseminasi program-program pemerintah yang bersifat edukatif dan informatif. Dalam kesempatan tersebut, Imam juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban bencana. Penayangan Piala Dunia 2026 diharapkan dapat menjadi momentum positif yang menghadirkan ruang kebersamaan nasional, khususnya di tengah proses pemulihan yang&nbsp;masih berlangsung bagi masyarakat terdampak bencana alam.

TVRI mendapatkan hak tayang pertandingan Piala Dunia 2026, apalagi event besar itu mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo.

Dapat Dukungan Penuh Presiden Prabowo, TVRI Hadirkan Tontonan Piala Dunia 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/8b526e86-8dc3-48f6-94a2-a9a4cf13acea-2542370909.jpg" alt="TVRI resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 untuk wilayah Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>TVRI resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 untuk wilayah Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Televisi Republik Indonesia (TVRI) resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 untuk wilayah Indonesia. Stasiun televisi negara itu menjanjikan bakal menyiarkan seluruh pertandingan bergengsi ajang tersebut secara gratis pada tahun depan. Kepastian TVRI memperoleh hak siar Piala Dunia 2026 diumumkan secara langsung oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Iman Brotoseno dalam konferensi pers di GPO LPP TVRI, Jakarta, Senin (29/12). &ldquo;Hari ini dengan rasa syukur dan bangga, kami sampaikan bahwa TVRI secara resmi memperoleh hak siar FIFA World Cup 2026 untuk wilayah Republik Indonesia,&rdquo; kata Iman. Iman menjelaskan, hak siar Piala Dunia 2026 diperoleh melalui proses panjang dan komprehensif. Dia juga menegaskan penayangan ajang sepak bola paling bergengsi sejagad raya ini sejalan dengan arahan Presiden dan pemerintah. Yakni agar ajang olahraga global dapat dinikmati secara inklusif, mudah diakses, dan menjangkau hingga daerah-daerah. &ldquo;Piala Dunia 2026 melalui TVRI dihadirkan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan akses inklusif. Ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar TVRI memberikan hiburan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat,&rdquo; tutur Iman. Iman menambahkan, TVRI memegang hak siar Piala Dunia 2026 secara utuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, pihaknya berkomitmen untuk menayangkan pertandingan dengan tetap menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan pelayanan kepada publik. Dia juga berharap penayangan Piala Dunia 2026 dapat menjadi momentum kebersamaan nasional. Sekaligus menghadirkan hiburan positif, terutama di tengah pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah. &ldquo;Melalui hak siar ini, TVRI menjalankan perannya agar ajang olahraga dunia dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat Indonesia,&rdquo; ujar Iman. &ldquo;Sepak bola sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Piala Dunia selalu dinantikan karena mampu menyatukan, menghibur, dan membangkitkan semangat,&rdquo; tutur dia menambahkan. Sesuai jadwal, Piala Dunia 2026 akan dihelat pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Turnamen edisi ke-23 ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya melibatkan 48 negara yang dibagi ke dalam 12 grup, dari Grup A hingga Grup L. Nah sejauh ini, sudah ada 42 negara sudah memastikan diri lolos. Sementara enam tempat tersisa masih diperebutkan melalui playoff UEFA dan antarkonfederasi yang akan digelar pada Maret 2026. Pertandingan pertama Piala Dunia 2026 akan mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada 11 Juni 2026 di Mexico City Stadium. Pertandingan itu menjadi penanda resmi dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. &nbsp;

TVRI resmi pegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia. Masyarakat dapat nikmati pertandingan yang ditayangkan secara gratis

Pegang Hak Siar, TVRI Bakal Tayangkan Gratis Seluruh Pertandingan Piala Dunia 2026!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/m02iyjCcj2gh1W4CNnmLmPy8xq8KtUoOLiUidFjc-3573263308.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat Indonesia bisa menikmati Piala Dunia 2026 secara gratis karena hak siar dipegang TVRI. (Media Timnas Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat Indonesia bisa menikmati Piala Dunia 2026 secara gratis karena hak siar dipegang TVRI. (Media Timnas Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&mdash;Televisi Republik Indonesia (TVRI) resmi ditetapkan sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Kabar ini disambut antusias publik karena pertandingan sepak bola paling bergengsi di dunia itu dapat disaksikan secara gratis tanpa biaya tambahan. Bukan hanya tayangan gratis di layar kaca, masyarakat juga bisa menggelar nonton bareng (nobar) tanpa harus dibebani izin hak siar yang biasanya jadi masalah besar. Hal ini sekaligus menegaskan posisi TVRI sebagai televisi publik yang hadir memenuhi aspirasi rakyat. Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief menilai langkah ini merupakan angin segar bagi dunia penyiaran nasional. Kehadiran TVRI sebagai penyiar resmi menjadi jawaban atas harapan masyarakat agar bisa menonton tim nasional dari seluruh dunia tanpa hambatan izin. &ldquo;Kami ucapkan selamat buat TVRI mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, dengan adanya hak siar itu masyarakat dapat menikmati dengan gratis, serta bisa melaksanakan nonton bareng tanpa dibayangi izin hak siar,&rdquo; ujar Hendry dikutip dari Antara, Rabu (1/10). Menurut Hendry, TVRI kini memikul tanggung jawab besar setelah mendapatkan hak siar sebesar ini. Televisi publik tersebut diminta berbenah agar mampu menyajikan siaran yang maksimal dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Dia menekankan pentingnya revitalisasi infrastruktur siaran yang selama ini dinilai masih tertinggal. Banyak peralatan TVRI, mulai dari pemancar, studio, hingga perangkat teknologi, disebut sudah berusia tua dan perlu pembaruan segera. Komisi VII DPR sendiri sudah menyetujui tambahan anggaran untuk memperkuat infrastruktur penyiaran TVRI. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas siaran sehingga seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok dan pulau terluar, bisa menikmati pertandingan tanpa hambatan teknis. &ldquo;Manajemen harus memperbaiki fasilitas pemancar, studio dan teknologi yang sudah berumur, semakin bagus kualitas pemancar TVRI, semakin puas masyarakat,&rdquo; tandas Hendry. Selain menghadirkan hiburan kelas dunia, kehadiran Piala Dunia 2026 di layar TVRI juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi signifikan.&nbsp;Nobar yang bisa digelar bebas diyakini mampu mendorong perputaran usaha kecil hingga sektor industri kreatif. Mulai dari warung kopi, restoran, hingga penjual atribut sepak bola diprediksi akan kecipratan rezeki.&nbsp;Setiap gelaran nobar dipastikan menjadi ajang berkumpul yang memicu konsumsi masyarakat dan membuka peluang usaha baru. Momentum Piala Dunia biasanya selalu menghadirkan euforia luar biasa di Indonesia. Dari kota besar sampai desa, masyarakat rela berbondong-bondong menggelar layar tancap demi menyaksikan aksi bintang sepak bola dunia. Dengan adanya jaminan bebas izin siar, penyelenggaraan nobar diyakini akan semakin masif. Hal ini tentu menjadi dorongan bagi industri jasa, kuliner, hingga garmen yang menjual atribut pendukung tim kesayangan. Bagi Hendry, kesempatan ini harus dijawab dengan kesiapan penuh dari manajemen TVRI. Dia berharap kualitas tayangan bisa ditingkatkan sehingga tidak kalah dengan televisi swasta maupun layanan streaming berbayar. Menurut dia, peran negara dalam menghadirkan tontonan gratis sekelas Piala Dunia adalah langkah strategis.&nbsp;Selain menegaskan fungsi TVRI sebagai televisi publik, hal ini juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan hiburan rakyat. Apalagi, selama ini masyarakat sering terkendala masalah izin hak siar ketika ingin menggelar nobar. Kini, kekhawatiran itu tidak ada lagi karena TVRI memastikan akses menonton bisa dinikmati bersama secara sah dan legal. Gelaran Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan berlangsung lebih meriah. Turnamen kali ini akan diikuti 48 tim nasional yang tersebar dari berbagai benua, sehingga jumlah pertandingan pun akan semakin banyak dan kompetitif. Bagi Indonesia, kesempatan menyiarkan turnamen empat tahunan ini adalah kebanggaan tersendiri. TVRI akan menjadi jendela bagi publik untuk menyaksikan aksi para bintang dunia dari lapangan hijau secara langsung. Dukungan publik tentu sangat besar terhadap langkah bersejarah ini. Banyak pihak optimistis, keberhasilan TVRI menyiarkan Piala Dunia dengan kualitas terbaik akan menjadi momentum kebangkitan televisi publik nasional. Selain itu, euforia yang tercipta juga bisa menjadi penggerak tumbuhnya industri kreatif lokal. Dari produksi merchandise, kegiatan komunitas, hingga usaha kecil menengah, semua akan bergerak karena daya tarik Piala Dunia. Dengan semua potensi ini, Hendry menegaskan TVRI harus benar-benar memanfaatkan kesempatan besar ini.&nbsp;Kepercayaan sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 jangan disia-siakan, melainkan dijadikan momentum memperkuat kualitas dan kepercayaan publik. Kini masyarakat hanya tinggal menunggu waktu untuk menyaksikan pesta sepak bola dunia di layar kaca secara gratis.&nbsp;Tanpa harus ribet urusan izin, nobar Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi perayaan bersama seluruh rakyat Indonesia.

TVRI resmi bakal menyiarkan Piala Dunia 2026, nonton bareng mudah tanpa izin, dampak ekonomi positif bagi masyarakat

Piala Dunia 2026: TVRI Siarkan Secara Gratis, Nobar Jadi Mudah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/IMG_20250317_220010-2253323925.jpg" alt="Jumpa pers restorasi drama televisi Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers restorasi drama televisi Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Drama televisi Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai sangat fenomenal pada masanya ketika tayang di TVRI pada dekade 90-an. Saking kuatnya judul ini, memberikan bekas yang sangat dalam bagi para penonton pada masanya dan masih teringat sampai sekarang. Menteri Kebudayaan Fadli Zon termasuk salah satu yang cukup intensif menonton Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai pada masa itu. Politisi Gerindra mengaku menontonnya pada saat baru masuk bangku kuliah di Universitas Indonesia. Saat diberi tahu bahwa drama Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai dilakukan restorasi, Fadli Zon menyambutnya dengan sangat antusias. Selain dapat melestarikan karya dan budaya yang sangat fenomenal pada masanya, restorasi juga bermanfaat agar drama televisi yang dibuat dari karya sastrawan Marah Rusli yang sangat terkenal ini dapat dinikmati oleh generasi muda. &ldquo;Upaya TVRI dalam merestorasi drama ini merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang harus terus didukung,&rdquo; kata Fadli Zon dalam jumpa pers di gedung TVRI, Senayan Jakarta, Senin (17/3). Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno menyampaikan, awal mulai muncul ide restorasi Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai, saat melihat banyak aset audio visual yang dimiliki TVRI menumpuk begitu saja. Dari sana, dia pun kepikiran untuk melakukan restorasi untuk menghidupkan kembali karya yang digarap dengan kamera sederhana pada masanya, menjadi karya yang dapat dinikmati dengan baik secara audio visual oleh generasi sekarang. Proyek restorasi Sitti Nurbaya mulai dilakukan sejak 2023. Selain mengubah gambar menjadi kualitas full HD dan disebut sangat layak tayang di bioskop, audionya juga dilakukan restorasi supaya lebih tajam dan lebih jernih. Proses restorasi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intellegence (AI) atau kecerdasan buatan. &ldquo;Restorasi Sitti Nurbaya adalah langkah besar dalam menghadirkan kejayaan sinema klasik Indonesia. Pada tahun 1990-an, ini adalah drama Korea versi Indonesia,&rdquo; kata Iman Brotoseno. Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai digarap oleh sutradara Dedi Setiadi dan naskah skenarionya ditulis oleh Asrul Sani. Adapun lokasi syutingnya pada saat itu di Studio Alam Depok Jawa Barat. Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai diperkuat oleh sejumlah pemain. Mereka adalah Novia Kolopaking, Gusti Randa, HIM Damsyik, Remy Silado, Ninik L Karim, Rina Hassim, dan Dian Hasri. Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai versi restorasi akan tayang mulai Jumat (21/3) di TVRI.

Drama televisi Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai sangat fenomenal pada masanya ketika tayang di TVRI pada tahun 1990-an.

Drama Televisi Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai Kembali Hadir Berkat Teknologi AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Logo-TVRI.jpg" alt="Logo TVRI" width="100%">
<figcaption>Logo TVRI</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo dikabarkan berimbas pada dua lembaga penyiaran publik, yakni Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sebab, tersiar kabar bahwa kedua lembaga penyiaran publik itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Yonas Markus Tuhuleruw, angkat bicara terkait kabar pengurangan tenaga lepas imbas dari efisiensi APBN 2025. Ia mengklaim, pengurangan tenaga kerja lepas itu karena tidak lagi diperpanjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Itu pun pilihan terakhir dalam keputusan dan kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau kontributor,&rdquo; kata Yonas dalam keterangannya, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yonas menjelaskan, ASN terdiri dari dua kategori berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kedua jenis pegawai ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang rutin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hal ini berbeda dengan tenaga lepas, seperti kontributor, pengisi acara, produser, dan sebagian music director, yang tidak memiliki tugas rutin seperti ASN. Oleh karena itu, beberapa pos ini terkena efisiensi dan harus dilakukan pengurangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana dibayarkan dari dana operasional melalui standar biaya masukan lainnya," ucap Yonas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015631040/efisiensi-anggaran-ketua-ky-sebut-dana-gaji-pegawai-hanya-cukup-hingga-oktober-2025-dan-tak-bisa-seleksi-hakim-agung">Efisiensi Anggaran, Ketua KY Sebut Dana Gaji Pegawai Hanya Cukup hingga Oktober 2025 dan Tak Bisa Seleksi Hakim Agung</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia memastikan LPP RRI tetap peduli terhadap para tenaga pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia berujar, terus mengupayakan subsidi silang sehingga tenaga lepas masih bisa diberdayakan di RRI. Tentunya, RRI akan melakukan seleksi kembali tenaga-tenaga lepas yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena itulah pengurangan ini adalah pilihan terakhir dari setiap langkah strategis yang dilakukan,&rdquo; papar Yonas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, kebijakan itu merupakan bagian dari amanat pemerintah terkait efisiensi anggaran. Ia mengklaim, efisiensi yang dilakukan LPP RRI tidak berpengaruh pada layanan publik di seluruh lapisan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena RRI telah memiliki teknologi canggih dalam pelayanan multi platform kepada masyarakat. Kami terus optimalkan pelayanan kami, tetap produktif sekalipun efisien&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Iman Brotoseno, memastikan pihaknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada aparatur sipil negara (ASN), baik dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengklaim, TVRI tidak melakukan PHK Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) atau pegawai kontrak yang disebut Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan TVRI. Namun, TVRI hanya melakukan pengurangan kontributor yang jumlah dan penganggaran tenaga pekerja lepasnya merupakan kebijakan TVRI yang berada di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"⁠⁠Pengurangan kontributor itu bukan kebijakan TVRI Nasional atau Pusat. Karena kontributor hanya freelance, dan dibayar ketika berita yang mereka kirim dinaikkan, itupun dibayar TVRI Daerah," ucap Iman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Iman tak memungkiri, tenaga kerja pendukung lainnya seperti satpam, cleaning service, pengemudi yang merupakan outsourcing juga turut terkena dampak. Bahkan, program acara di TVRI juga terdampak dari efisiensi anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan terkait freelance dikembalikan ke TVRI daerah masing-masing. Ada daerah yang tidak mengurangi, ada yang mengurangi sebagian," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Iman Brotoseno menyampaikan, TVRI tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada aparatur sipil negara (ASN).

RRI dan TVRI Buka Suara Soal Pengurangan Karyawan dan Program Imbas Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/eri-dan-kepala-RRI.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur Asep Suhendar di Balai Kota Surabaya, Kamis (28/7). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu dengan Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur Asep Suhendar di Balai Kota Surabaya, Kamis (28/7). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerankan sosok Soekarno dalam film dokumenter mengenai perjuangan Presiden Pertama Republik Indonesia (RI) Ir Soekarno. Rencananya film dokumenter itu dibuat TVRI bekerja sama dengan pemerintah kota.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, TVRI akan membuat film dokumenter yang dimulai saat Bung Karno dilahirkan, bersekolah, kembali ke Kota Surabaya untuk tinggal bersama di indekos H.O.S Tjokroaminoto, memperdalam agama Islam, hingga menikah dengan putri sulung H.O.S Tjokroaminoto.  ”Berlatar di Kota Surabaya, film dokumenter tersebut akan ditayangkan pada 13 Agustus, sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia (RI),” kata Eri seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, kerja sama dengan TVRI sekaligus untuk menghimpun film dokumenter perjuangan para pahlawan nasional dari Kota Surabaya yang telah dibuat TVRI untuk mengisi konten di museum Kota Surabaya. Harapannya, agar Arek-Arek Suroboyo bisa lebih mudah memahami semangat dan tetesan darah dari para pejuang Kota Surabaya.  Tidak hanya itu, wali kota juga didapuk menjadi aktor yang akan memerankan tokoh Bung Karno. Yakni, saat scene Bung Karno menghadiri penerimaan gelar Honoris Causa (HC) ke-25 pada 1964 di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat.  ”Persipan ya dijalani saja, di-scene itu Pak Rektor menyampaikan Bung Karno lahir di Blitar. Tak berselang lama, Bung Karno langsung menyampaikan kalau dirinya lahir di Kota Surabaya,” tutur Eri.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyatakan, sejak kecil telah mengidolakan sosok Bung Karno.  ”Maka tanpa sadar, kebijakan seperti program padat karya yang saya ambil itu dari buku Soekarno. Yakni, bagaimana beliau melibatkan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan,” ujar Eri Cahyadi.  Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur Asep Suhendar mengatakan, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan film dokumenter Bung Karno pada 13 Agustus. Sebab, film tersebut akan menjadi salah satu produk elektronik andalan TVRI.  ”Dari 30 stasiun penyiaran di Indonesia, TVRI mengangkat Soekarno karena beliau bukan hanya sebagai tokoh nasional, melainkan telah menjadi tokoh dunia yang berasal dari Kota Surabaya dan diharapkan Surabaya juga bisa juga ikut mendunia,” terang Asep.  Untuk merepresentasikan tokoh Bung Karno, dia mengaku, TVRI memilih Wali Kota Eri Cahyadi untuk memerankan tokoh tersebut. Wali Kota Eri Cahyadi merupakan salah satu pemimpin muda yang memiliki semangat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya.  ”Sekaligus menertibkan Surabaya menjadi indah, karena beliau di mata kami adalah sosok yang luar biasa, pemimpin luar biasa dari Surabaya. Beliau mempunyai semangat yang luar biasa dan masih muda juga. Kami pikir sangat pas untuk memerankan tokoh Soekarno,” papar Asep Suhendar.

Wali Kota Surabaya Perankan Soekarno Dalam Film Dokumenter TVRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/TVRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Iman Brotoseno menyatakan telah menyelesaikan persoalan tunggakan kinerja (tukin) karyawan TVRI sebesar Rp 256 miliar, yang sempat tertunda sejak Oktober 2018 hingga Desember 2019.  "Setelah berjuang selama 3 bulan, kini tunjangan kinerja dapat diselesaikan. Itu yang paling penting, karena ini menyangkut kesejahteraan karyawan LPP TVRI di seluruh Indonesia," kata Iman Brotoseno, Rabu (21/10).  Iman menjelaskan, adanya kepastian pembayaran tukin tersebut setelah pada 7 Oktober 2020 pihaknya mendapatkan surat balasan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan dana sebesar Rp 256 miliar akan dipindahkan dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) ke Badan Anggaran LPP TVRI. Ia merinci, sebelumnya, pada 17 Juli 2020 Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tukin dibayarkan setelah memenuhi sejumlah syarat.  Beberapa syarat tersebut antara lain, melengkapi dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Belanja (RAB), Surat Kesanggupan Otimalisasi/Cost Sharing, review dari Badan Pengawasan Keuangan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta dokumen pendukung lainnya. Direktorat Keuangan LPP TVRI pun mempersiapkan semua persyaratan termasuk berkoordinasi dengan BPKP untuk mendapatkan review.  "Jadi, kami benar-benar memulai 'kick off' sejak 17 Juli 2020. Semua kami persiapkan dengan mengoordinasikan seluruh stasiun penyiaran daerah termasuk semua data yang dibutuhkan untuk proses administrasi," katanya dikutip dari Antara.  "Perjuangan kami selama kurang lebih 3 bulan telah membuahkan hasil. Ini juga bentuk perhatian dari Pemerintah kepada LPP TVRI, karena di tengah pandemi saat anggaran di Kementerian/Lembaga banyak dipotong atau digeser, justru kami mendapatkan pembayaran tukin yang merupakan hak-hak karyawan LPP TVRI," ujarnya.  Iman menambahkan, sesungguhnya sebelum masuk ke TVRI, dia telah mendengar permasalahan tukin bagi karyawan TVRI yang belum dibayarkan, terutama rapel periode Oktober 2018-Desember 2019. "Ketika dilantik menjadi Dirut LPP TVRI, yang pertama saya lakukan adalah pada 27 Mei 2020 berkirim surat ke Menteri Keuangan meminta agar rapel tukin ini bisa dibayarkan, termasuk tunkin periode Maret 2020-Desember 2020," katanya.  Imam juga mengaku, telah mengecek Kepala Bagian Perencanaan TVRI, bahwa direksi sebelumnya belum pernah mengajukan rapel tunkin untuk periode Oktober 2018-Desember 2019. "Mungkin karena tidak sempat, karena Pak Helmi Yahya (Dirut sebelumnya) sudah tidak menduduki jabatan dirut saat Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2019 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia," ujarnya.  Memang pada masa ada Plt Dirut, pernah mencoba menyurati Kementerian Keuangan, namun tidak bisa. Pasalnya sesuai aturan harus ada direktur utama yang definitif karena menyangkut kedudukan dirut sebagai kuasa anggaran.  Menurutnya, untuk menuntaskan tunggakan tunjangan kinerja ini semua jalur sudah ditempuh untuk mendapatkan persetujuan prinsip dari Pemerintah, termasuk berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan dengan Menko Perekonomian.  Untuk itu, Iman mengapresisasi kinerja Direktorat Keuangan dan Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP TVRI yang telah bekerja keras, agar proses pencairan tunkin ini bisa terlaksana.

Iman Brotoseno Sebut Pembayaran Tukin Karyawan TVRI Telah Diselesaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sutradara film Sejauh Kumelangkah (How Far I’ll Go), Ucu Agustin melayangkan somasi kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan PT Telkom Indonesia (Telkom). Hal ini di karenakan penayangan, memutilasi dan memodifikasi film tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pembuat dan pemegang hak cipta film. Kuasa hukum Ucu Agustin dari AMAR Law Firm and Public Interest Law Office, Imanuel Gulo mengatakan, pelanggaran bermula ketika seorang staf ahli di Kemendikbud meminta In-Docs (Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia) merekomendasikan film dokumenter Indonesia untuk tayangan program BDR Kemendikbud di TVRI. "In-Docs yang juga salah satu executive produser film Sejauh Kumelangkah merekomendasikan salah satunya film ini," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (5/10). Ia melanjutkan, In-Docs juga telah berkali-kali meminta draft kontrak/MoU supaya semua pihak bisa secara transparan mengetahui skema kerjasama penayangan film di program Kemendikbud BDR di TVRI. Termasuk untuk keperluan memberitahu pihak AJI (Aljazeera International), tapi tak sekalipun permintaan kepada Kemendikbud ditanggapi. Padahal In-Docs sendiri telah dalam masa kontrak dengan AJI Malaysia yang mengharuskan film ditayangkan perdana di platform TV Al Jazeera, ekslusif dengan masa hold back 6 bulan. Di mana Ucu sendiri sedang terikat kontrak dengan AJI saat film Sejauh Kumelangkah ditayangkan oleh Kemendikbut di program BDR di TVRI. Film tersebut diketahui tayang pada 25 Juni 2020 yang tayang di TVRI dalam program BDR Kemendikbud dan juga disiarkan/streaming online di TV on-demand UseeTV. "Tanpa kontrak, tanpa izin, dan tanpa pemberitahuan kepada In-Docs, terlebih kepada Ucu. Film bukan hanya telah diberi logo Kemendikbud dan TVRI, tapi juga telah dimutilasi dan dimodifikasi sedemikian rupa hingga pesan dalam film terkait isu disabilitas netra banyak terpotong dan hilang serta tidak tersampaikan dengan baik," ujar dia. "Lalu, Kemendikbud secara sepihak mengirim uang sebesar Rp 1,5 juta kepada In-Docs melalui rekening atas nama pribadi/perorangan dan bukan melalui rekening resmi institusi Kemendikbud," tambahnya. Tindakan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu pelanggaran hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ironisnya, tindakan tersebut dilakukan oleh institusi pemerintah dan juga BUMN yang seharusnya melindungi hak cipta. "Perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta oleh Kemendikbud, TVRI, dan Telkom sebagai institusi negara yang seharusnya terdepan dalam perlindungan, sangat membuat prihatin dan patut disayangkan," ucapnya. Sutradara/Produser Ucu Agustin melalui kuasa hukumnya AMAR Law Firm and Public Interest Law Office (AMAR) pun mendesak Kemendikbud, TVRI, dan Telkom untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik atas penayangan tanpa izin, tanpa kontrak dan tanpa pemberitahuan kepada pemilik hak cipta. Kemudian, juga karena materi hak cipta ditayangkan ke publik di lembaga penyiaran publik dan dengan menggunakan anggaran dana publik (untuk mitigasi bencana Covid-19). "Ucu dan kuasa hukum juga meminta Kemendikbud untuk membuka rincian dan penggunaan anggaran program BDR kepada publik serta melakukan pengawasan program BDR di TVRI untuk selanjutnya, secara ketat," tutur dia. Adapun untuk kerugian material, ketiga pihak, yaitu Kemendikbud, TVRI dan Telkom, mereka diminta untuk mengganti rugi secara tanggung-renteng sebesar USD 80.000 atau Rp 1,184 miliar. (*)  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yeGtv_g-WwY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Film Tayang Tanpa Izin, Kemendikbud, Telkom, dan TVRI Disomasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tvri

Berita Terkini