<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211119_212130.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mola TV ternyata juga menjadi korban pembajakan secara ilegal. Kontennya dibajak dan ditayangkan secara komersil oleh pengelola TV kabel lokal di daerah Kalimantan Timur.  Kasus ini sudah dibawa ke ranah hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan bersalah kepada La Boba, pengelola TV kabel lokal di Kalimantan Timur (PT Bukadri Vision atau BKV) dan menjatuhkan hukuman pidana tiga tahun penjara. Bukan cuma itu, La Boba juga diharuskan membayar denda Rp 500 juta.  Pengelola TV kabel tersebut terbukti bersalah melanggar tindak pidana tentang pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Vonis majelis hakim ini sama seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta terdakwa diganjar hukuman pidana tiga tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider enam bulan hukuman penjara.  Uba Rialin selaku kuasa hukum Mola TV menyatakan, keputusan hakim ini adalah momentum penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak cipta atas konten tayangan. Dia pun memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja secara profesional.  "Putusan hakim sudah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang hak terdaftar, menjadi preseden yang sangat baik bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Kami sangat menghargai kerja keras para penegak hukum dan majelis hakim yang telah secara maksimal berupaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum," kata Uba Rialin dalam keterangannya Jumat (19/11).  Uba Rialin berharap kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi siapa pun yang berupaya mengambil keuntungan komersil dengan cara melawan hukum. Dengan adanya vonis ini, ke depannya diharapkan orang-orang tidak sembarangan lagi dalam melakukan pembajakan konten.  "Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi oknum yang berupaya mengambil keuntungan secara melawan hukum dan melanggar hak-hak intelektual yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan serta mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak terkait yang sudah terdaftar. Setiap perbuatan pelanggaran memiliki konsekuensi hukum," paparnya.  Dia menegaskan seluruh konten Mola tidak dapat digunakan tanpa ada izin kerja sama atau persetujuan tertulis. Jika ada yang menayangkan, mempublikasikan, atau melakukan kegiatan apapun terkait hal itu di luar ketentuan, akan memiliki sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Membajak Konten, Pengelola TV Kabel Dihukum 3 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-36.jpeg" alt="Ilustrasi: platform video streaming dari Disney, Disney+. (TheVerge)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: platform video streaming dari Disney, Disney+. (TheVerge)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan Disney melakukan penutupan pada seluruh kanal di wilayah Asia Tenggara dan Hongkong. Hal tersebut berdampak pada pengguna TV kabel di Indonesia yang bersiap kehilangan 18 TV Channel mulai 1 Oktober 2021 mendatang.  Melansir laman Variety, 18 channel yang akan ditutup oleh Disney di antaranya, Fox, Fox Crime, Fox Life, FX, Channel V, Fox Action Movies, Fox Family Movies, Fox Movies, Star Movies China, Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Star Sports 1, Star Sports 2, Disney Channel, Disney Junior, Nat Geo People, dan SCM Legend.  Sementara itu akan tersisa empat channel setelah penutupan 1 Oktober nanti. Keempatnya adalah Star Chinese Channel, Star Chinese Movies, National Geographic Channel, dan Nat Geo Wild.  Sebagian besar dari channel yang ditutup, baru saja bergabung dengan Disney dari 21st Century Fox. Nantinya, perusahaan tersebut akan menekankan pada streaming langsung pada konsumennya.  Dalam pernyataannya, Disney mengatakan, alasan pihaknya menutup chanel tersebut untuk mengembangkan layanan streaming perusahaan. The Walt Disney Company akan berporos menuju model pertama D2C dan akan mengembangkan layanan streaming. Perusahaan mengonsolidasikan bisnis jaringan media terutama di Asia Tenggara dan Hongkong.  Namun, pihaknya juga memastikan akan tetap memiliki bisnis media dan hiburan yang kuat di Asia Tenggara dan Hongkong mencakup bisnis direct-to-consumer, studio entertainment, produk konsumen, game dan bisnis penerbitan, serta melayani konsumen dan mitra serupa di kawasan tersebut.  Layanan streaming perusahaan yaitu Disney Plus memang belum mencakup seluruh pasar di dunia. Namun, saat ini Disney Plus menjangkau di 59 pasar dan melampaui total 100 juta pelanggan berbayarnya. Disney berharap dapat memperluas layanan streamingnya.  Namun, berdasarkan informasi, baru Hongkong yang diidentifikasi akan mendapatkan akses Disney Plus. Sedangkan di Indonesia, layanan streaming hadir dengan nama Disney Plus Hotstar diluncurkan pada September 2020.

Mulai 1 Oktober, Pengguna TV Kabel di Indonesia Kehilangan 18 Channel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210420-WA0026.jpg" alt="Kepala Polda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Merdisyam berbincang dengan ketua dan anggota KPID Sulawesi Selatan. Ridwansyah Muchsin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Polda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Merdisyam berbincang dengan ketua dan anggota KPID Sulawesi Selatan. Ridwansyah Muchsin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan televisi kabel yang beroperasi tanpa adanya sejumlah perizinan. KPID melaporkan itu langsung kepada Kepala Polda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Merdisyam.  Ketua KPID Sulawesi Selatan Hasrul Hasan seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, mereka melaporkan hal itu saat bersilaturahmi dengan Kapolda Merdisyam. ”Kunjungan silaturahmi ini kami lakukan untuk memperkuat sinergitas sekaligus membahas beberapa program penyiaran sehat di Sulawesi Selatan,” ujar Hasrul.  Dia menjelaskan, salah satu fungsi KPID yakni tentang pengawasan lembaga penyiaran juga termasuk pengawasan terhadap konten siaran sesuai yang diatur dalam UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran. ”Komisi Penyiaran Indonesia, lahir atas amanat UU Nomor 32/2002. Salah satu tugas kami menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar,” terang Hasrul.  Menurut dia, di Sulawesi Selatan hanya 29 televisi kabel yang memiliki izin. Namun masih banyak yang melakukan siaran tanpa memiliki izin siaran. KPID fokus mengawasi penyiaran agar tidak terpapar berita-berita hoaks dan paham radikalisme.  Sementara itu, Kapolda Merdisyam menyambut positif kunjungan ketua dan anggota-anggota KPID Sulawesi Selatan. ”Kami sambut positif dan kami siap bersinergi dengan KPID Sulawesi Selatan. Kendati penyiaran khususnya televisi kabel, adalah hiburan masyarakat, namun harus tetap mematuhi regulasi sesuai perundang-undangan,” ujar Merddisyam.  ”Kalau KPID ada rencana penertiban TV kabel tak berizin, silakan dikoordinasikan dengan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Kami juga akan turun bersama dengan KPID,” kata Merdisyam.  Selain itu, Polda Sulawesi Selatan juga akan menindaklanjuti audiensi KPID dengan melakukan kerja sama melalui MoU. Khususnya terkait dugaan pidana dalam Undang-Undang Penyiaran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=S5qLY05waJ8

KPID Sulawesi Selatan Adukan Televisi Kabel Tak Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/izin-first-media-dicabut-tapi-kok-wifi-dan-tv-kabel-pelanggan-aktif_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akibat belum juga membayar utang hingga jatuh tempo PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt), Kominfo bakal mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio yang dipakai. Utang tersebut terkait dengan izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Namun, para pelanggan First Media masih dapat menikmati layanan tv kabel dan internet berbasis kabel mereka. Hal itu terjadi lantaran meski memiliki nama dan sama-sama Lippo Grup, namun keduanya ternyata perusahaan emiten yang berbeda.  PT Link Net Tbk (LINK) dengan merk dagang First Media perusahaan layanan tv kabel dan Fixed Broadband Internet berbasis kabel menggunakan teknologi Hybrid Fiber Coaxial (“HFC”) memastikan bahwa berbeda lisensi dengan KBLV.  “Lisensi TV cable & Fixed Broadband Cable Internet PT Link Net Tbk (LINK) dengan brand “First Media” berbeda dengan lisensi layanan telekomunikasi nirkabel (Broadband Wireless Access 2,3 GHz) PT First Media Tbk (KBLV),” dalam surat elektronik yang dikirim First Media kepada pelanggan. Layanan yang dioperasikan oleh PT First Media Tbk (KBLV) adalah layanan internet berbasis nirkabel dengan menggunakan teknologi 4G LTE; sedangkan, layanan First Media yang dioperasikan oleh PT Link Net Tbk (LINK) adalah layanan TV kabel & Fixed Broadband Internet berbasis kabel menggunakan teknologi Hybrid Fiber Coaxial (“HFC”) yang adalah teknologi yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar, serta teknologi Fiber-To-The-Home (“FTTH”), yang adalah teknologi dengan menggunakan full kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar. “Dengan demikian, pemberitaan di media massa tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan TV Cable & Fixed Broadband Cable Internet “First Media” yang dinikmati oleh pelanggan saat ini,” jelas pengumuman itu. Berikut adalah email lengkap Manajemen LINK kepada pelanggan tv kabel dan wifi First Media : Lisensi TV cable & Fixed Broadband Cable Internet PT Link Net Tbk (LINK) dengan brand “First Media” berbeda dengan lisensi layanan telekomunikasi nirkabel (Broadband Wireless Access 2,3 GHz) PT First Media Tbk (KBLV). Kepada Yth  Pelanggan First Media, Menyangkut pemberitaan di media massa terkait lisensi PT First Media Tbk (KBLV) adalah mengenai lisensi layanan telekomunikasi nirkabel (Broadband Wireless Access 2,3 GHz) PT First Media Tbk (KBLV), yang mana tidak berhubungan dengan layanan dan lisensi PT Link Net Tbk (LINK) dengan merek dagang (Brand) “First Media”. Layanan yang dioperasikan oleh PT First Media Tbk (KBLV) adalah layanan internet berbasis nirkabel dengan menggunakan teknologi 4G LTE; sedangkan, layanan First Media yang dioperasikan oleh PT Link Net Tbk (LINK) adalah layanan TV kabel & Fixed Broadband Internet berbasis kabel menggunakan teknologi Hybrid Fiber Coaxial (“HFC”) yang adalah teknologi yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar, serta teknologi Fiber-To-The-Home (“FTTH”), yang adalah teknologi dengan menggunakan full kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar. Dengan demikian, pemberitaan di media massa tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan TV Cable & Fixed Broadband Cable Internet “First Media” yang dinikmati oleh pelanggan saat ini. Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan untuk kami, First Media agar selalu memberikan layanan yang terbaik untuk Anda, pelanggan setia kami.

Izin First Media Dicabut, Tapi Kok Wifi dan TV Kabel Pelanggan Aktif?

tv kabel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tv kabel

Berita Terkini

Membajak Konten, Pengelola TV Kabel Dihukum 3 Tahun Penjara

Mulai 1 Oktober, Pengguna TV Kabel di Indonesia Kehilangan 18 Channel

KPID Sulawesi Selatan Adukan Televisi Kabel Tak Berizin

Izin First Media Dicabut, Tapi Kok Wifi dan TV Kabel Pelanggan Aktif?

Download Aplikasi JawaPos.com