<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/TV.jpg" alt="Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPPI) Kemenkominfo Geryantika mengatakan bahwa Analog Switch Off (ASO) atau penghentian siaran analog di wilayah Bali dan Palembang yang sebelumnya dijadwalkan pada 20 Maret 2023, mundur menjadi 31 Maret 2023.  "Kesepakatan pemerintah daerah (pemda) dan stakeholder, 20 Maret 2023 ASO hanya di Banjarmasin, sedangkan Bali dan Palembang 31 Maret 2023," kata Gery dalam keterangannya kepada ANTARA, Minggu (19/3).  Gery menambahkan, keputusan tersebut juga berdasarkan capaian distribusi set top box (STB) untuk keluarga miskin tanggal 18 Maret 2023. Adapun perkiraan distribusi STB pada 20 Maret 2023, kata dia, adalah 80 persen di Bali, 95 persen di Banjarmasin, dan 87 persen di Palembang.  Dengan demikian, pada 20 Maret 2023 pukul 24.00 waktu setempat, ASO diprioritaskan untuk dilaksanakan di wilayah Kalimantan 1 yakni Kota Banjarmasin dan 4 kabupaten/kota di sekitarnya. Sedangkan untuk 9 kabupaten di seluruh Bali dan Sumatera Selatan 1 yakni Kota Palembang dan 3 kabupaten/kota di sekitarnya dilaksanakan pada 31 Maret 2023 pukul 24.00 waktu setempat,  Untuk mempersiapkan ASO di wilayah-wilayah tersebut, Gery mengatakan sosialisasi mengenai ASO 20 Maret 2023 dan 31 Maret 2023 serta langkah beralih ke siaran digital sudah ditayangkan oleh masing-masing stasiun TV sejak jauh-jauh hari.  Kemudian, kesiapan penjualan STB bagi masyarakat yang membeli mandiri juga telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan dan Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (GABEL) agar suplai STB terjaga dalam harga yang stabil.  "Informasi dari GABEL, stok STB melimpah dengan harga normal," kata Gery.  Selain itu, posko bantuan juga akan disiapkan sebagaimana pelaksanaan ASO di kota-kota sebelumnya untuk rumah tangga miskin (RTM) yang memenuhi kriteria namun belum mendapatkan STB.  "Pemerintah pusat, daerah, KPID, TV, dan stakeholder di 3 Wilayah Layanan Siaran (WLS) terus menyosialisasikan dan mengimbau khususnya masyarakat di Bali, Palembang, dan Banjarmasin, jauh-jauh hari sudah menyiapkan agar TV-nya yang masih analog untuk melengkapi dengan STB supaya tidak terjadi antrean pembelian STB saat siaran analog dihentikan," imbuh Gery.  Pada kesempatan yang sama, Gery juga memaparkan hasil survei Nielsen pada 15 Maret 2023, dampak ASO 2 November 2022 di kota-kota besar Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya, penetrasi digital di kota ini sudah relatif normal, paling tinggi sekitar 97 persen.  Sedangkan 11 kota yang menjadi rating Nielsen, penetrasi digital sudah mencapai 86 persen. Secara nasional, sekitar 71 persen masyarakat sudah beralih ke siaran digital.  Sementara itu, per 1 Maret 2023, penonton siaran TV sudah mencapai 53,3 juta. Sedangkan sebelum ASO, populasi penonton siaran TV analog sekitar 59 juta. Dari 695 stasiun TV analog, 507 di antaranya sudah bersiaran digital secara penuh, 65 bersiaran secara simulcast, sedangkan 123 sedang berproses ke siaran digital.

Siaran TV Analog di Bali dan Palembang Dimatikan pada 31 Maret 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menkominfo-Raker-dan-RDP-Komisi-I-18-Jan-AYH.jpeg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti halnya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP yang disahkan pada 2022 setelah melalui drama panjang sejak 2016, tahun 2022 juga dikenang industri pertelevisian di Tanah Air. Tahun 2022 menjadi gong dari sahnya aturan Analog Switch Off atau ASO.  Aturan ASO secara sederhana adalah matinya TV analog dan berganti ke siaran TV digital. Siaran TV analog sendiri telah mengudara di Indonesia selama hampir 60 tahun lamanya. Melalui ASO, siaran TV dipindahkan ke teknologi digital. Mengutip keterangan resmi dari Kemenkominfo, siaran TV digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi sehingga masyarakat bisa menyaksikan siaran TV dengan kualitas gambar yang lebih bersih dan suara yang lebih jernih.  Peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital juga membantu masyarakat untuk mendapatkan siaran televisi gratis selama 24 jam, yang sebelumnya hanya bisa diakses melalui parabola atau langganan berbayar. Migrasi ke TV Digital ini juga ternyata berhubungan dengan 5G. Pasalnya, slot frekuensi 700 MHz yang ditinggalkan TV analog bisa digunakan untuk jaringan baru tersebut yang akan membuat kecepatan internet semakin bertambah.  Tak hanya itu, jaringan kualitas yang semakin bagus juga akan membuka peluang pekerjaan bagi berbagai elemen masyarakat beberapa waktu ke depan. Kesempatan mendapatkan kerja akan terbuka lebar kepada para masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan.  Momentum ASO mulai mendapat angin di era Menkominfo ke Johnny G. Plate. Peraturan turunan yakni PP nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Permenkominfo No. 11 Tahun 2021, mewajibkan televisi beralih dari analog ke digital paling lambat 2 November 2022 hingga pada akhirnya meski masih diwarnai maju-mundur, aturan terkait ASO benar-benar lahir di 2022.  Perdana di 8 Wilayah  Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) perdana di 8 wilayah yang berlangsung pada 30 April 2022 bisa menjadi contoh untuk ASO tahapan-tahapan berikutnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Direktorat Penyiaran Kementerian Kominfo didapatkan hasil bahwa pelaksanaan migrasi siaran TV analog ke TV digital berjalan dengan mulus.  “Perlu untuk memonitor dari waktu ke waktu sehingga ASO di delapan kabupaten dan kota ini bisa menjadi contoh yang baik untuk nanti dilakukan di multiple ASO berikutnya atau tahapan-tahapan ganda dari ASO,” kata Johnny yang hadir secara virtual dalam konferensi pers evaluasi ASO perdana, Minggu (1/5).  Menurutnya selain memantau evaluasi siaran yang muncul setelah menghentikan siaran TV analog, para bawahannya harus memastikan pembagian perangkat Set Top Box (STB) di wilayah yang bersiap menyambut ASO berikutnya juga perlu dipantau. Hal itu agar tidak terjadi masalah dalam masa transisi yang akan dilakukan sehingga siaran TV digital bisa berjalan tanpa kendala yang berarti.  “Saya berharap bahwa usaha multiple ASO ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah lewat Kominfo, untuk memastikan migrasi ke TV digital dilakukan dengan dampak minimal di masa transisi,” ujarnya.  Ia pun berharap ke depannya masyarakat Indonesia bisa menerima siaran digital sepenuhnya sehingga lebih banyak variasi bentuk siaran serta kanal-kanal TV baru yang bermunculan sehingga siaran TV nasional bisa semakin mendidik dan juga menghibur.  Adapun delapan wilayah yang pertama kali menjalani ASO di Indonesia ialah wilayah siaran Riau IV (Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai), NTT III (Kabupaten Timor Tengah Utara), NTT IV (Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka), dan Papua Barat (Kabupaten Sorong dan Kota Sorong).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualaan-Set-Top-Box-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure> Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (18/01). (Istimewa).  Dilaksanakan Bertahap  Johnny G. Plate menyebut migrasi televisi analog ke TV digital atau Analog Switch Off (ASO) pada 2 November 2022 belum bisa dilaksanakan di semua wilayah. Dia mengatakan baru ada 222 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggelar ASO sesuai tenggat.  “Dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang akan dilakukan analog switch off saat ini pada 2 November,” ujar Plate, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang disaksikan secara daring pada Senin (24/10).  Johnny mengatakan kalau sejauh ini baru ada 222 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggelar ASO sesuai tenggat. Delapan Kota dan Kabupaten di empat wilayah siaran telah dilaksanakan ASO pada bulan April yang lalu, Jabodetabek yang terdiri dari sembilan Kabupaten dan Kota akan dilaksanakan analog switch off pada bulan November 2022, dan 173 Kabupaten/Kota non terseterial service atau tidak ada layanan TV teresterial.  Johnny menyebut ada masalah pada distribusi STB yang masih perlu diperbaiki. Padahal dari sisi infrastruktur keseluruhan sudah tersedia.  Hal yang sama juga diutarakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. “Jadi kesimpulannya, peralihan ini dari (TV) analog ke digital itu akan dilaksanakan pada 2 November dan dilaksanakan secara bertahap,” terang Mahfud di kesempatan yang sama.  Mahfud mengatakan peralihan tersebut dilakukan secara bertahap karena masih ada beberapa infrastruktur, yakni STB yang belum selesai didistribusikan oleh beberapa TV swasta, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan TVRI telah menyelesaikan pendistribusian STB.  Sampai saat ini, kata Mahfud, baru sebesar 4,4 persen televisi swasta yang telah mendistribusikan STB. “Jadi, dari sudut pemerintah sudah siap, tinggal swasta nanti kami lakukan bersama-sama sesudah itu. Tapi secara umum, kami akan memenuhi ketentuan undang-undang,” terang Mahfud.  Manfaat ASO  Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) Usman Kansong mengungkapkan manfaat besar bagi pelaksanaan migrasi siaran TV analog ke TV digital bagi banyak pihak seperti masyarakat, lembaga penyiaran, hingga negara.  Hal itu disampaikan untuk memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memahami dengan jelas maksud pelaksanaan ASO yang telah terjadi khususnya di wilayah Jabodetabek sejak 2 November 2022.  “Dengan beralih ke TV Digital, masyarakat akan menikmati kualitas siaran TV yang lebih baik karena gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih dan teknologi yang lebih canggih,” kata Usman dalam siaran persnya di Jakarta yang disebarkan, Sabtu (5/11).  Tidak hanya meningkat dari segi kualitas gambar, masyarakat Indonesia juga bisa menyongsong potensi lebih banyaknya konten-konten siaran karena jumlah kanal yang semakin banyak sehingga tentunya akan tercipta konten-konten yang lebih berkualitas.  Kelebihan lainnya yang diungkap ialah di samping adanya peningkatan kualitas gambar hingga kualitas isi konten masyarakat juga bisa menikmati layanan ini secara gratis. “Siaran TV Digital bersifat free-to-air dan bukan TV berlangganan, jadi masyarakat tidak perlu berlangganan ataupun menggunakan kuota paket data internet,” ujar Usman.  Ia juga menyebutkan lembaga-lembaga penyiaran yang telah melakukan migrasi dari sistem analog ke digital memiliki keuntungan khususnya dalam hal mengadopsi teknologi teranyar dan mengikuti perkembangan siaran TV secara global. ASO pun memberikan manfaat untuk menyiapkan para pelaku industri di penyiaran bisa memiliki resiliensi yang baik bersaing di era konvergensi.  “Investasi juga akan lebih efisien dalam jangka panjang, sejalan dengan potensi pemanfaatan infrastruktur bersama di era TV digital,” kata Usman.  Sementara itu bagi negara, ASO dinilai memberikan manfaat yang sangat besar terutama dari segi pemanfaatan digital dividen. Dengan beralihnya layanan analog ke digital, maka pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz bisa lebih efisien. Mulai dari peningkatan layanan internet hingga saluran khusus untuk pengingat kebencanaan bisa dihadirkan dengan memanfaatkan digital dividen.  "Efeknya berganda di sektor ekonomi digital, dan memberikan tambahan pemasukan APBN dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu juga akan terjadi potensi peningkatan PDB yang signifikan,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/TV-DIGITAL.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: TV digital menyajikan gambar yang lebih jernih. (ITU)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: TV digital menyajikan gambar yang lebih jernih. (ITU).</figcaption>
</figure> Ilustrasi: Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Fenomena STB  Dampak kebijakan suntik mati siaran TV analog sendiri memang dirasakan masyarakat luas. Pasalnya mereka yang belum memiliki Smart TV atau masih menggunakan TV Tabung atau TV jadul, tidak bisa menikmati acara TV.  Alhasil sebagian masyarakat terpaksa membeli Set Top Box (STB), alat konversi siaran TV digital agar dapat diterima di pesawat TV analog. Meski dijanjikan dapat bantuan STB gratis dari pemerintah, faktanya belum merata.  Dengan demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli STB. Selain karena faktor ekonomi, STB di beberapa daerah juga menjadi langka dan sulit didapatkan.  Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka enam posko bantuan Set Top Box (STB) gratis khusus rumah tangga miskin (RTM) ekstrem. Itu artinya, penerima hanyalah masyarakat yang nama dan alamatnya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.  Biro Humas Kominfo dalam siaran persnya, melaporkan sampai dengan 3 November 2022, sebanyak 476.088 unit Set Top Box atau 99,3 persen dari target 479.307 unit STB, telah terdistribusikan kepada penerima bantuan di wilayah Jabodetabek.  “Sedangkan secara nasional, nantinya akan ada bantuan Set Top Box (STB) sebanyak 4,3 juta STB, yang berasal dari komitmen Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) atau Stasiun Televisi Swasta penyelenggara Multipleksing (MUX),” kata biro humas Kominfo dikutip dari siaran persnya, Jumat (4/11).  Pihaknya memastikan, penerima STB sudah diverifikasi dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Serta telah diverifikasi dan validasi juga oleh pemerintah kabupaten dan kota.  Sementara itu, Kominfo juga telah merinci jumlah STB dari Stasiun Televisi Swasta yang akan dibagikan kepada masyarakat. Menurut komitmen masing-masing LPS, unit STB terdiri dari SCM (SCTV dan Indosiar) sebanyak 1.213.750 unit, Metro TV 704.378 unit, MNC Group (RCTI dan Global TV) sebanyak 1.143.121 unit.  Lalu, Trans Group (Trans TV dan Trans 7) sebanyak 616.511 unit, RTV sebanyak 500.000 unit, VIVA Group (TVOne dan ANTV) sebanyak 149.587 unit, serta Nusantara TV sebanyak 3.000 unit.  Kominfo juga menegaskan, soal bantuan STB untuk masyarakat, pihaknya hanya membantu jika ada kekurangan. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo sifatnya membantu bila ada kekurangan,” tegas Kominfo.  Sedangkan untuk masyarakat tergolong RTM yang belum mendapatkan dan ingin menanyakan terkait STB bantuan, bisa melakukan beberapa mekanisme pengajuan secara mandiri.  Kominfo menegaskan, pelaksanaan distribusi bantuan STB untuk rumah tinggi miskin di luar wilayah Jabodetabek akan terus dilanjutkan untuk wilayah-wilayah lain, sebagai salah satu faktor kesiapan dilakukannya ASO.  “Masyarakat golongan ekonomi mampu yang memerlukan perangkat STB dapat membeli secara mandiri. Perangkat STB telah dijual secara luas di toko-toko elektronik dan online marketplace dengan harga mulai dari Rp150 ribu. Terdapat lebih dari 70 tipe STB dari 45 produsen bersertifikasi Kominfo dengan berbagai variasi fitur yang ditawarkan,” pungkas Kominfo.

Kaleidoskop: ASO jadi Akhir TV Analog, Masuki Era Siaran TV Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualaan-Tv-Digital-Meningkat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>STB Gratis untuk Rumah Tangga Miskin Capai 97 Persen  JawaPos.com – Migrasi TV analog ke digital (analog switch off/ASO) di Pulau Jawa terus merembet ke timur. Mulai besok (20/12) pukul 24.00 WIB, tayangan TV analog di Surabaya dan sekitarnya dimatikan. Selanjutnya, tayangan TV hanya bisa dinikmati melalui siaran digital.  Kepastian pemberlakuan ASO untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya itu ditegaskan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) Usman Kansong. Di data Kemenkominfo, Surabaya dan sekitarnya masuk wilayah layanan siaran TV digital Jawa Timur 1.  Wilayah Jawa Timur 1 meliputi Kab Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, dan Kab Jombang. Kemudian Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. ’’ASO Surabaya tetap sesuai rencana awal, yaitu 20 Desember 2022,’’ katanya kemarin (18/12).  Usman menyatakan, secara teknis, pemberlakuan ASO di Surabaya dan sekitarnya tidak akan memicu polemik. Berbeda dengan awal mula pemberlakuan ASO untuk wilayah Jabodetabek beberapa bulan lalu. Saat itu pemberlakuan ASO di ibu kota sempat geger. Sebab, masih ada sejumlah stasiun TV yang membuka siaran analog.  ’’Sekarang semuanya sudah migrasi ke digital. Untuk wilayah Jawa Barat beberapa waktu lalu juga lancar,’’ ujarnya.  Sebagaimana diketahui, sebelum merambah Surabaya, pemerintah memberlakukan ASO di wilayah Bandung dan sekitarnya pada 2 Desember. Sebelumnya, ASO untuk Jakarta dan sekitarnya dijalankan pada 2 November.  Sementara itu, pada 3 Desember, kebijakan ASO diterapkan di sebagian wilayah Jawa Tengah.  Dengan demikian, praktis kota-kota besar di Pulau Jawa sudah menerapkan tayangan digital. Usman bersyukur dan mengapresiasi karena seluruh penyelenggara siaran TV sudah berkomitmen migrasi ke digital. Dengan begitu, pelaksanaan ASO tinggal menyesuaikan dengan jadwal.  ’’Hari Senin besok (hari ini, Red) kami menyelenggarakan rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga penyiaran penyelenggara MUG,’’ tuturnya. Rapat koordinasi itu digelar untuk mendorong persiapan teknis sebelum pemberlakuan ASO wilayah Surabaya dan sekitarnya. Rapat koordinasi tersebut juga melibatkan asosiasi industri barang elektronik.  Usman mengatakan, pelibatan asosiasi industri barang elektronik itu penting. Khususnya untuk mengecek dan memastikan ketersediaan perangkat set top box (STB). Sebagaimana diketahui, supaya bisa menangkap tayangan digital, masyarakat perlu memiliki perangkat STB. Khususnya bagi yang masih menggunakan TV tabung. Untuk TV layar datar keluaran terbaru, ada yang sudah tertanam (built in) STB di dalamnya. Sehingga tinggal dikoneksikan dengan antena yang biasa digunakan sehari-hari.  Dia menegaskan, perangkat STB untuk masyarakat atau rumah tangga miskin diberikan secara gratis. ’’Distribusi set top box gratis buat rumah tangga miskin sudah mencapai sekitar 97 persen,’’ katanya. Dalam program ASO itu, pemerintah bersama penyelenggara siaran berencana membagikan 5,5 juta unit STB gratis. Masyarakat bisa mengecek apakah menjadi penerima STB gratis melalui website cekbantuanstb.kominfo.go.id atau call center 159.  Usman menyampaikan, penetrasi kepemirsaan TV digital juga terus meningkat. Khususnya di daerah-daerah yang memberlakukan ASO. Artinya, masyarakat menerima kebijakan ASO tersebut.  Sekjen Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar menyatakan, yang selalu mereka ingatkan dalam pelaksanaan ASO adalah ketersediaan STB di pasar. Sebab, menurut pantauannya, di luar rumah tangga miskin (rutakin) sasaran penerima STB gratis, pemirsa TV analog selama ini jauh lebih besar.  Jadi, pelaksanaan ASO tidak cukup dengan jaminan ketersediaan STB gratis untuk rutakin. Tetapi juga pasokan STB untuk masyarakat pada umumnya. Jangan sampai terjadi kelangkaan STB di masyarakat ketika ASO diterapkan.  Sementara itu, Subkoordinator Sumber Daya Komunikasi Publik Diskominfo Jatim Eko Setiawan mengatakan, Jatim 1 sudah siap melaksanakan ASO mulai besok. Bantuan STB dari pemerintah untuk rumah tangga miskin di sepuluh daerah di Jatim 1 sudah lebih dari 90 persen. ’’Dan, kata Kemenkominfo, capaian itu bisa dilanjut ke penerapan ASO,’’ jelasnya kemarin.  Saat ini proses distribusi STB yang belum tuntas merupakan bantuan dari lembaga penyiaran swasta (LPS). Yang memang dari persentase bantuan STB paling besar jika dibandingkan dari pemerintah. Proses penyelesaiannya pun terus berlanjut.  Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim telah memantau beberapa wilayah yang berpotensi blank spot. Soal kepemilikan STB, masyarakat yang tidak termasuk rumah tangga miskin memang harus membeli sendiri. Harganya bervariasi, tergantung merek dan kualitas. Kisarannya di marketplace sekitar Rp 150 ribu–Rp 300 ribu. ’’Kami harap masyarakat membeli produk yang sudah disertifikasi Kemenkominfo,’’ katanya.  Tujuannya tentu terkait kualitas alat. Jangan sampai sudah dibeli, tapi tak bisa digunakan. Juga, berpotensi trouble seperti yang pernah terjadi di Jawa Barat. Yang infonya sempat meledak. Dan membuat masyarakat resah.  Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menyatakan, pihaknya sudah berkirim surat ke gubernur dan sepuluh kepala daerah yang masuk wilayah siar Jatim 1. Tujuannya, memastikan daerah menyiapkan koordinasi untuk persiapan. ’’Dan memastikan semuanya berjalan lancar,’’ ungkapnya.  Sementara itu, KPID telah mengecek sejumlah daerah perbatasan dan perbukitan untuk memantau wilayah yang berpotensi mengalami blank spot. ’’Hasilnya, memang ada beberapa daerah dengan kondisi susah sinyal digital,’’ terangnya.  Misalnya, di Kecamatan Trawas, Mojokerto. Dari 13 desa yang dipantau, delapan di antaranya terjadi blank spot. Susah sinyal karena areanya di perbukitan dan pegunungan. Kondisi blank spot juga ditemukan di wilayah Jombang dan Lamongan.  ’’Kondisi ini perlu dicermati pemerintah,’’ tuturnya. Salah satunya dengan membantu atau mengawal penyediaan pemancar tambahan. Agar siaran digital bisa dinikmati masyarakat yang berada di wilayah itu.  Untuk STB, perlu dilakukan pemantauan di lapangan guna memastikan ketersediaannya. Pemberlakuan ASO yang sempat mundur beberapa kali membuat masyarakat sempat abai dan tidak segera membeli STB. Harga di pasaran pun mulai mengalami peningkatan. ’’Dan belum tentu semua produk STB bagus,’’ paparnya.  Sementara itu, Dwi Fatmalasari, warga Peterongan, Jombang, mengaku membeli salah satu merek STB seharga Rp 260 ribu. Setelah dia cek di daftar harga yang dirilis Kemenkominfo bulan lalu, harga tersebut masih sesuai ketentuan. ’’Di marketplace, untuk barang yang sama malah sudah dijual Rp 300 ribu,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.

Besok, TV Analog di Surabaya Raya Dimatikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/tv-digital-2-560x371-1.jpeg" alt="ILUSTRASI: Siaran TV digital sajikan gambar lebih jernih. (TalkLocal)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Siaran TV digital sajikan gambar lebih jernih. (TalkLocal).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang diterapkannya analog switch-off (ASO) pada 2 November 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika membagikan informasi soal perbedaan siaran televisi terestrial analog dengan siaran digital.  "Siaran digital bukan televisi berlangganan, tidak harus membayar biaya bulanan," kata Staf Khusus Menkominfo Rosarita Niken Widiastuti saat webinar Sosialisasi ASO dan Seremoni Penyerahan STB Bantuan Kominfo bersama Komisi I DPR RI, Senin (31/10).  Siaran digital juga berbeda dengan layanan video-on-demand berbasis internet. Siaran digital adalah siaran free-to-air gratis.  Setidaknya ada enam perbedaan yang perlu diketahui masyarakat tentang perbedaan siaran analog siaran digital. Apa saja?  1. Siaran analog menggunakan teknologi lama yang dirancang untuk suara, sementara siaran digital untuk transmisi suara dan data.  2. Siaran analog, sinyal yang dipancarkan berupa sinyal analog yang akan ditangkap oleh antena. Siaran digital menggunakan sinyal sistem siaran digital.  3. Siaran analog bergantung pada kedekatan perangkat televisi dengan menara pemancar. Kualitas gambar dan suara siaran analog akan semakin jernih jika perangkat berada semakin dekat dengan pemancar.  Sementara siaran digital, perangkat televisi tidak perlu berada dekat dengan menara pemancar untuk mendapatkan gambar yang bersih dan suara yang jernih.  4. Dari segi teknis, siaran analog menggunakan pancaran dengan modulasi langsung pada pembawa frekuensi. Pada siaran digital, data akan dibuat dalam kode digital, setelah itu, baru dipancarkan.  5. Perbedaan teknologi yang digunakan membuat siaran analog masih terdapat gangguan atau noise. Sementara pada siaran digital, tayangan bersih dan suara jernih.  6. Biaya penyiaran yang dibutuhkan pada siaran analog lebih tinggi dibandingkan siaran digital.  Pemerintah dan penyelenggara multipleksing saat ini terus mendistribusikan perangkat set top box kepada warga miskin di berbagai daerah menjelang migrasi ke siaran digital.

TV Analog Dimatikan, Ketahui 6 Perbedaan Siaran Analog dan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/TV.jpg" alt="Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa penghentian siaran televisi analog terestrial atau Analog Switch Off (ASO) nasional akan dilaksanakan paling lambat pada 2 November 2022. Mekanisme pelaksanaan ASO juga dilaporkan berubah. Terbaru, proses ASO tidak lagi didasarkan dengan pembagian tiga tahapan, tapi berpegang pada kesiapan teknis di masing-masing wilayah.  Melalui keterangan resminya, Kemenkominfo menjelaskan bahwa perubahan mekanisme ASO ini berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa wilayah. Hal ini juga dijelaskan merupakan bentuk penyesuaian pelaksanaan ASO dalam rangka mengefektifkan kegiatan tersebut dan meminimalisir potensi kendala akses siaran masyarakat.  "Pelaksanaan yang semula diadakan secara bertahap dalam tiga bagian (30 April 2022, 25 Agustus 2022, dan 2 November 2022), diubah menjadi pelaksanaan ASO berdasarkan kesiapan wilayah, dengan target seluruh siaran televisi analog di Indonesia harus sudah bermigrasi sebelum 2 November 2022. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan multiple ASO," terang Kemenkominfo.  Terdapat tiga komponen yang ditinjau oleh Kementerian Kominfo dalam menentukan tingkat kesiapan teknis suatu wilayah untuk diberlakukan ASO. Adapun hal yang dipertimbangkan yakni terdapat siaran televisi analog di wilayah yang akan dihentikan siarannya, wilayah yang tercakup dengan siaran televisi analog sudah siap digantikan dengan siaran TV digital dan bantuan Set-Top-Box (STB) untuk rumah tangga miskin di daerah tersebut sudah terdistribusi.  "Pengumuman tanggal beserta wilayah yang sudah siap untuk diberlakukan ASO akan diumumkan secara resmi secara berkala. Adapun, sebagaimana disampaikan pada acara Diskusi Publik Virtual pada tanggal 19 Agustus 2022 yang lalu, kesiapan wilayah ASO saat ini sedang dipusatkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)," lanjut Kemenkominfo.  Untuk mendukung kesuksesan agenda nasional migrasi siaran digital, Kemenkominfo juga meminta para stakeholders terkait dan juga seluruh masyarakat untuk terus mendorong penyelesaian agenda ASO tepat pada waktunya.  Para penyelenggara multipleksing diminta untuk dapat menjaga komitmennya untuk terus melakukan distribusi STB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan eluruh lembaga penyiaran untuk meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk beralih ke siaran televisi digital.  Para produsen atau pedagang perangkat STB dan televisi digital juga diminta untuk memastikan kemudahan akses pembelian bagi masyarakat yang memerlukan. Terakhir, bagi seluruh masyarakat yang telah memiliki kesempatan untuk bermigrasi ke siaran televisi digital untuk segera melakukan ASO.

Perubahan Mekanisme ASO, Kini Menyesuaikan Kesiapan Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JOHNNY2.jpg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate (Dery Ridwansah)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate (Dery Ridwansah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mulai mengimplementasikan penghentian total siaran analog dan pindah digital penuh atau Analog Switch Off (ASO) Tahap I. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, penghentian siaran analog dimulai pada 30 April 2022.  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan, penghentian total siaran analog dan pindah digital penuh tahap I akan dimulai dari 3 wilayah siaran yang terdiri atas 6 kabupaten dan 2 kota.  "Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kominfo, penghentian tetap layanan siaran analog televisi akan dimulai pada tanggal 30 April Tahun 2022 Pukul 24.00 atau besok malam," kata Johnny, Jumat (29/4).  Johnny menjelaskan, persiapan penghentian tetap siaran analog televisi dan dimulainya siaran digital penuh televisi di Indonesia. Menurutnya, infrastruktur multipleksing di 56 wilayah siaran yang terdiri dari 166 kabupaten dan kota telah selesai dan siap digunakan.  "Kemudian, penghentian tetap siaran analog tahap II dan tahap III masih perlu dibangun 32 infrastruktur multipleksing," tuturnya.  Johnny menegaskan, Kementerian Kominfo dan LPP TVRI mengambil alih tugas pembangunan infrastruktur multipleksing yang diperlukan untuk Tahap II dan III implementasi ASO. Menurutnya,TVRI akan menyelesaikan pembangunan sebanyak 17 infrastruktur dan Kominfo menyelesaikan 15 infrastruktur multipleksing.  Langkah itu diambil agar pelaksanaan Tahap II dan Tahap III ASO dapat berjalan baik dengan dukungan infrastruktur multipleksing. "Total masih perlu dibangun 32 infrastruktur MUX, yang kami dapat sampaikan bahwa akan siap untuk ASO Tahap II dan siap pada saat siaran digital penuh pada tanggal 2 November Tahun 2022," tegas Johnny.  Penghentian siaran televisi analog Tahap I dimulai dari tiga wilayah siaran yang berada di 3 provinsi serta 8 kabupaten dan kota.  "Dimulai dari tiga wilayah siaran, tepatnya di Provinsi Riau untuk Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Meranti, wilayah siaran Riau-4. Lalu, wilayah siaran Nusa Tenggara Timur-3 di 3 kabupaten yakni Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka. Serta wilayah siaran Papua Barat-1 di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong," jelasnya.  Johnny mengutarakan, masyarakat yang mempunyai televisi dan belum bisa menerima siaran digital, segera memasang perangkat Set-Top-Box (STB) agar bisa menerima siaran digital.  "Kepada masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin yang Set-Top-Box atau perangkat connector-nya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah akan disediakan oleh pemerintah dan Lembaga Penyiaran Swasta Penyelenggara Multipleksing," pungkas Johnny.

Penghentian Total Siaran TV Analog Tahap I Mulai 30 April 2022