<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/tv-4169090722.jpg" alt="Ilustrasi menonton Televisi (Karolina Grabowska/ Pexels.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menonton Televisi (Karolina Grabowska/ Pexels.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Seiring dengan adanya program Pemerintah Indonesia terkait migrasi TV analog ke TV digital banyak masyarakat yang masih merasa bingung. Pasalnya mereka tidak mengetahui tujuan pasti kenapa diadakan program migrasi dari TV analog menuju TV digital (Analog Switch Off). Bahkan ada anggapan masyarakat bahwa program pengalihan TV analog ke TV digital hanya untuk peralihan agar masyarakat membeli TV baru. Padahal anggapan tersebut tidak benar adanya, sehingga disini akan dijelaskan terkait perbedaan TV analog dan TV digital agar bisa memahami tujuan program pemerintah yang sebenarnya. Perbedaan TV Analog dan TV Digital <ol> <li style="font-weight: 400;">Bentuk dan Ciri-Ciri Televisi</li> </ol> TV analog identik dengan bentuk besar di bagian belakang atau biasa disebut dengan TV tabung. Namun tidak semua TV analog berbentuk tabung karena juga terdapat TV analog yang memiliki layar datar. TV analog membutuhkan adanya&nbsp;Set Top Box&nbsp;(STB) agar dapat menangkap siaran TV digital. Sedangkan TV digital tidak memerlukan adanya STB dan hanya perlu sistem pemancar DVB-T/T2. Untuk bentuk dari TV digital mayoritas berlayar datar dan bagian belakangnya tidak berbentuk tabung, sehingga lebih indah dan menarik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/013006895/integrasi-facetime-sekarang-bisa-dilakukan-di-apple-tv-4k-dengan-tvos-17">Integrasi, FaceTime sekarang Bisa Dilakukan di Apple TV 4K dengan tvOS 17</a> <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;">Sinyal</li> </ol> TV digital dapat menerima sinyal digital dan analog dengan baik. Sedangkan TV analog masih terbatas dalam menerima sinyal antena berbentuk analog, sehingga rentan menimbulkan gangguan. <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;">Pemancar Televisi</li> </ol> TV digital tidak bergantung kepada jarak antara stasiun pemancar televisi dengan tempat TV berada. Akan tetapi, TV analog masih bergantung kepada jarak tersebut, sehingga semakin jauh semakin lemah sinyal yang diterima. <ol start="4"> <li style="font-weight: 400;">Fitur</li> </ol> Fitur pada TV digital sudah mengalami banyak perkembangan seperti adanya layanan&nbsp;Electronic Program Guide&nbsp;yang digunakan untuk mengatur jadwal acara yang diinginkan. Sedangkan TV analog belum memiliki fitur canggih apapun. <ol start="5"> <li style="font-weight: 400;">Kualitas Gambar</li> </ol> Ukuran gambar yang tersedia pada TV analog masih terbatas dengan kualitas visual yang standar. Sedangkan kualitas gambar pada TV digital lebih jernih dan dibekali pendukung format siaran 16:9 yang memberikan kualitas&nbsp;High Definition&nbsp;(HD) hingga 4K. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/011803507/serial-tv-love-cinema-ekspos-keindahan-pulau-dewata-memuat-pesan-positif">Serial 'TV Love Cinema' Ekspos Keindahan Pulau Dewata, Memuat Pesan Positif</a> Keunggulan TV Digital <ul> <li style="font-weight: 400;">Layanan televisi jauh lebih bagus, berkualitas, dan interaktif</li> <li style="font-weight: 400;">Bisa menikmati tayangan beraneka ragam dengan jernih dan berteknologi canggih</li> <li style="font-weight: 400;">Pemerataan siaran televisi berkualitas di seluruh pelosok daerah dalam negeri</li> <li style="font-weight: 400;">Kualitas siaran lebih baik: tidak berbintik, berbayang, atau kabur</li> <li style="font-weight: 400;">Kualitas siaran tidak terpengaruh oleh kualitas cuaca***</li> </ul> &nbsp;

Simak dan pahami sebelum membeli, berikut ini perbedaan TV analog dan TV digital yang wajib kamu ketahui.

Inilah Perbedaan TV Analog dan TV Digital yang Wajib Diketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/TV.jpg" alt="Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengawasan orang tua terhadap anak harus makin ditingkatkan. Pasalnya, dari survei Lembaga Sensor Film (LSF), baru 46 persen anak yang menonton tontonan film, baik melalui media bioskop, festival, maupun media streaming (OTT) seusia dengan aturan.  Aturan ini dimaksudkan pada klasifikasi umur. Seperti, semua usia (SU), 13 +, 17+ dan 21+. "Sisanya, menonton secara bebas," ujar Ketua Komisi III LSF Naswardi dalam acara Laporan Tahunan LSF Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (14/2).  Ngerinya lagi, 77 persen dari mereka mengakses melalui ruang privat atau kamar mereka sendiri. Hal itu didukung dengan data yang menyatakan bahwa 71,6 persen dari kegiatan tersebut dilakukan melalui jaringan informatika dalam hal ini media sosial dan media berbasis internet.  "Tentu ini jadi catatan penting untuk kami. Orang tua pun harus lebih maksimal dalam melakukan pengawasan," tegasnya.  Dia menegaskan, jika pengawasan kurang maka anak cenderung terpapar pornografi dan kekerasan. Apalagi, anak memiliki sifat imitatif atau meniru.  Kondisi ini apabila berlarut maka bisa berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. LSF sendiri, lanjut dia, telah berusaha melakukan perlindungan dengan cara melakukan penyensoran terhadap film dan iklan yang beredar.  Lalu, dilakukan pula klasifikasi sesuai dengan usia. Sehingga, anak bisa aman dari paparan tontonan di luar usianya.  "Karenanya, orang tua dan masyarakat juga didorong untuk ikut budaya sensor mandiri," ungkapnya. Masyarakat diminta punya kesadaran tinggi mengenai tontonan sesuai klasifikasi usia ini.  Guna mendukung kampanye tersebut, LSF telah membentuk lima desa sensor mandiri. Adapun kelimanya yaitu Desa Tigaherang, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; Desa Mangunharjo, Kecamatan Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur; Desa Candirejo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Desa Gakangang, Kabupaten Malang, Jawa Timur; dan Desa Klungkung, Kota Denpasar, Bali.  Bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan LSM, desa sensor mandiri diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan LSF untuk edukasi masyarakat mengenai mandat UU 32/2009 tentang Perfilman. Termasuk, soal klasifikasi usia dalam film yang akan ditonton.  Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto menambahkan, tahun lalu, pihaknya telah melakukan penyensoran terhadap 36.507 judul film dan iklan. Judul-judul tersebut tak hanya berasal dari tayangan di bioskop saja, tapi juga film festival, tayangan televisi, dan OTT.  "Kami juga mengolah data impor. Tidak hanya dari dalam negeri," jelasnya. Untuk tayangan dari luar negeri, paling banyak didominasi dari Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.  Dalam proses penyensoran, ada dua film yang dikembalikan. Satu film bioskop dan film festival, di mana dua-duanya merupakan film impor atau luar negeri.  Keduanya dikembalikan lantaran tak memenuhi aturan yang terkandung dalam UU Perfilman. "Di LSF tidak ada yang tidak lolos, tapi dikembalikan pada pemilik. Karena tidak sesuai dengan pedoman," pungkas Ketua Komisi I LSF Nasrullah.

Survei LSF, Hanya 46 Persen Anak Nonton Film Sesuai Umur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/BELI-STB-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Penyiaran TV analog di Kabupaten Gresik sudah resmi dinonaktifkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sejak Selasa (20/12). Namun, kebijakan nonaktif TV analog itu belum diketahui sebagian masyarakat.  Tak pelak, hal itu pun mengejutkan mereka. Sebab, mereka belum menyiapkan set top box (STB) ketika TV analog itu dimatikan. Benar saja, sejumlah warga langsung bergegas mendatangi toko elektronik terdekat.  Sumarsih, seorang warga Kelurahan Sidokumpul, salah satunya. Dia langsung belanja set top box (STB) begitu mengetahui TV analog sudah mati. ’’Sejak tadi pagi pukul 08.00, TV di rumah muncul tulisan tidak ada sinyal, makanya ini beli STB di toko ini,’’ ucap perempuan 43 tahun itu.  Dia berat hati jika ingin menjual TV lamanya dan membeli TV digital yang tentu berharga mahal. Karena itu, mau tidak mau, dia harus merogoh kocek sebesar Rp 300 ribu untuk membeli STB tersebut.  Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Dinas Kominfo Pemkab Gresik Sony Caturiyanto menyatakan, progres pembagian STB gratis kepada warga sudah mencapai 24.306 penerima bantuan STB dari Kemenkominfo.  Dengan demikian, masih ada sisa 610 STB yang belum tersalurkan kepada masyarakat. Dari jumlah bantuan keseluruhan 24.916 STB di Kabupaten Gresik. ’’Itu data terakhir dari vendor yang membagikan pada 21 Desember 2022. Karena bantuan dari Kemenkominfo disalurkan kepada vendor kementerian,’’ jelasnya.  Pihak diskominfo juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang TV analog yang dimatikan. Namun, memang masih ada warga yang masih baru tahu tentang kebijakan itu.  ’’Kami memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial. Selain itu, memang tidak ada surat pemberitahuan kepada kami (Diskominfo Gresik, Red) tentang TV analog, tapi Kemenkominfo memberikan iklan pemberitahuan setiap usai program di TV,’’ paparnya.

Ratusan STB Gratis Belum Tersalur ke Sasaran Penerima di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_648344151.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Per Selasa (20/12), siaran TV analog resmi dihentikan di Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.  Khofifah memastikan, pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) atau penghentian siaran TV analog di beberapa wilayah Jawa Timur mulai dilakukan secara bertahap mulai Selasa (20/12).  ”Siaran TV analog di wilayah Jawa Timur-1 resmi dihentikan mulai hari ini per pukul 24.00 WIB dini hari tadi. Tercatat, ada sepuluh kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah Jawa Timur-1 yang akan mengawali ASO,” tutur Khofifah, Selasa (20/12).  Sepuluh daerah tersebut adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.  ”Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat serta hasil rapat bersama KPI Pusat dan Jatim pada 7 Desember, ada sepuluh kabupaten/kota di Jawa Timur yang melakukan tahap pertama ASO atau penghentian siaran TV analog, mulai Selasa (20/12) per tadi  malam pukul 24.00 WIB,” tutur Gubernur Khofifah.  Penghentian TV analog itu disebutnya menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan pelaksanaannya yang secara bertahap merupakan pertimbangan kesiapan infrastruktur siaran TV digital dan ketersedian Set Top Box (STB) di masyarakat.  Masyarakat yang berdomisili di wilayah Jawa Timur-1 tidak dapat menonton seluruh siaran TV analog yang disiarkan TV lokal maupun nasional sejak 21 Desember 2022 pukul 01.00 WIB.  Meski demikian, Gubernur Khofifah memastikan masyarakat masih bisa menikmati siaran TV lokal dan nasional secara gratis. Bahkan tanpa membutuhkan kuota internet. Caranya dengan menambahkan perangkat Set Top Box di toko elektronik.  Khoififah berjanji bakal menyediakan set STB sehingga warga tidak terdampak. ”Kita juga harus memantau ketersediaan STB di pasaran. Jangan sampai harganya melambung karena permintaan yang tinggi,” papar Khofifah.  Fokus utama dari pelaksanaan penghentian siaran TV analog, kata dia, adalah untuk menuju era baru digitalisasi komunikasi dan informasi di Indonesia. Tujuannya untuk peningkatan kualitas dan variasi konten televisi di masyarakat.  ”Kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalam menikmati siaran TV harus menjadi prioritas semua pihak. Saya harap masyarakat Jatim bisa mendukung penuh program pemerintah pusat ini. Mari wujudkan Jatim yang melek digital, untuk Jatim yang lebih maju di masa depan,” ucap Khofifah.

Siaran TV Analog Resmi Berakhir Hari Ini di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/STB-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Migrasi siaran televisi dari analog menuju digital di ring I Jatim segera diterapkan. Kebijakan analog switch off (ASO) itu berlaku secara efektif hari ini (19/12). Pembelian perangkat set top box (STB) di Surabaya pun meningkat drastis.  Lonjakan tersebut dialami sejumlah pedagang elektronik di Pasar Genteng. Fang, pemilik Toko V9, mengatakan, penjualan STB di tokonya meningkat dua hingga tiga kali lipat. Bahkan, beberapa merek tertentu mengalami kekosongan stok. Pasalnya, penyuplai memberikan batas pembelian masing-masing toko.  ”Yang dicari pembeli itu enggak tentu. Ada yang cari kualitas meskipun mahal. Ada yang cari harga murah,” terang dia kemarin (18/12).  Peningkatan penjualan itu sudah dirasakan satu pekan meski harga STB semakin meroket. Dia menjelaskan, sebelumnya ada kebijakan harga satu unit STB Rp 150 ribu. Saat ini harga tersebut mencapai Rp 250 ribu hingga Rp 325 ribu, menyesuaikan kualitas atau merek.  Kenaikan itu, menurut dia, berasal dari supplier. ”Meskipun saat ini harga naik, mau tidak mau orang beli karena butuh untuk menangkap sinyal digital. Bahkan kalau stok kosong, merek apa pun dibeli,’’ paparnya.  Tingginya harga STB membuat dia tak berani kulakan dalam jumlah banyak. Sebab, dia khawatir harga sewaktu-waktu turun dan tidak ada konsumen yang membeli jika harga terlampau tinggi. Paling tidak kulakan satu dus berisi 10 unit setiap merek.  Peningkatan penjualan STB turut dirasakan pedagang lain Soesanto Prayogo. Baginya, hal tersebut telah terjadi beberapa kali saat kebijakan ASO diterapkan terlebih dahulu di daerah lain. Terlebih, stok barang se-Surabaya sampai tak tersedia saat itu. ”Sekarang ini ramai lagi meskipun harga naik sekitar 30 persen,’’ terangnya.

Penjualan STB di Surabaya Naik meski Harga Meroket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualaan-Tv-Digital-Meningkat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>STB Gratis untuk Rumah Tangga Miskin Capai 97 Persen  JawaPos.com – Migrasi TV analog ke digital (analog switch off/ASO) di Pulau Jawa terus merembet ke timur. Mulai besok (20/12) pukul 24.00 WIB, tayangan TV analog di Surabaya dan sekitarnya dimatikan. Selanjutnya, tayangan TV hanya bisa dinikmati melalui siaran digital.  Kepastian pemberlakuan ASO untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya itu ditegaskan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) Usman Kansong. Di data Kemenkominfo, Surabaya dan sekitarnya masuk wilayah layanan siaran TV digital Jawa Timur 1.  Wilayah Jawa Timur 1 meliputi Kab Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, dan Kab Jombang. Kemudian Kab Lamongan, Kab Gresik, Kab Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. ’’ASO Surabaya tetap sesuai rencana awal, yaitu 20 Desember 2022,’’ katanya kemarin (18/12).  Usman menyatakan, secara teknis, pemberlakuan ASO di Surabaya dan sekitarnya tidak akan memicu polemik. Berbeda dengan awal mula pemberlakuan ASO untuk wilayah Jabodetabek beberapa bulan lalu. Saat itu pemberlakuan ASO di ibu kota sempat geger. Sebab, masih ada sejumlah stasiun TV yang membuka siaran analog.  ’’Sekarang semuanya sudah migrasi ke digital. Untuk wilayah Jawa Barat beberapa waktu lalu juga lancar,’’ ujarnya.  Sebagaimana diketahui, sebelum merambah Surabaya, pemerintah memberlakukan ASO di wilayah Bandung dan sekitarnya pada 2 Desember. Sebelumnya, ASO untuk Jakarta dan sekitarnya dijalankan pada 2 November.  Sementara itu, pada 3 Desember, kebijakan ASO diterapkan di sebagian wilayah Jawa Tengah.  Dengan demikian, praktis kota-kota besar di Pulau Jawa sudah menerapkan tayangan digital. Usman bersyukur dan mengapresiasi karena seluruh penyelenggara siaran TV sudah berkomitmen migrasi ke digital. Dengan begitu, pelaksanaan ASO tinggal menyesuaikan dengan jadwal.  ’’Hari Senin besok (hari ini, Red) kami menyelenggarakan rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga penyiaran penyelenggara MUG,’’ tuturnya. Rapat koordinasi itu digelar untuk mendorong persiapan teknis sebelum pemberlakuan ASO wilayah Surabaya dan sekitarnya. Rapat koordinasi tersebut juga melibatkan asosiasi industri barang elektronik.  Usman mengatakan, pelibatan asosiasi industri barang elektronik itu penting. Khususnya untuk mengecek dan memastikan ketersediaan perangkat set top box (STB). Sebagaimana diketahui, supaya bisa menangkap tayangan digital, masyarakat perlu memiliki perangkat STB. Khususnya bagi yang masih menggunakan TV tabung. Untuk TV layar datar keluaran terbaru, ada yang sudah tertanam (built in) STB di dalamnya. Sehingga tinggal dikoneksikan dengan antena yang biasa digunakan sehari-hari.  Dia menegaskan, perangkat STB untuk masyarakat atau rumah tangga miskin diberikan secara gratis. ’’Distribusi set top box gratis buat rumah tangga miskin sudah mencapai sekitar 97 persen,’’ katanya. Dalam program ASO itu, pemerintah bersama penyelenggara siaran berencana membagikan 5,5 juta unit STB gratis. Masyarakat bisa mengecek apakah menjadi penerima STB gratis melalui website cekbantuanstb.kominfo.go.id atau call center 159.  Usman menyampaikan, penetrasi kepemirsaan TV digital juga terus meningkat. Khususnya di daerah-daerah yang memberlakukan ASO. Artinya, masyarakat menerima kebijakan ASO tersebut.  Sekjen Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar menyatakan, yang selalu mereka ingatkan dalam pelaksanaan ASO adalah ketersediaan STB di pasar. Sebab, menurut pantauannya, di luar rumah tangga miskin (rutakin) sasaran penerima STB gratis, pemirsa TV analog selama ini jauh lebih besar.  Jadi, pelaksanaan ASO tidak cukup dengan jaminan ketersediaan STB gratis untuk rutakin. Tetapi juga pasokan STB untuk masyarakat pada umumnya. Jangan sampai terjadi kelangkaan STB di masyarakat ketika ASO diterapkan.  Sementara itu, Subkoordinator Sumber Daya Komunikasi Publik Diskominfo Jatim Eko Setiawan mengatakan, Jatim 1 sudah siap melaksanakan ASO mulai besok. Bantuan STB dari pemerintah untuk rumah tangga miskin di sepuluh daerah di Jatim 1 sudah lebih dari 90 persen. ’’Dan, kata Kemenkominfo, capaian itu bisa dilanjut ke penerapan ASO,’’ jelasnya kemarin.  Saat ini proses distribusi STB yang belum tuntas merupakan bantuan dari lembaga penyiaran swasta (LPS). Yang memang dari persentase bantuan STB paling besar jika dibandingkan dari pemerintah. Proses penyelesaiannya pun terus berlanjut.  Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim telah memantau beberapa wilayah yang berpotensi blank spot. Soal kepemilikan STB, masyarakat yang tidak termasuk rumah tangga miskin memang harus membeli sendiri. Harganya bervariasi, tergantung merek dan kualitas. Kisarannya di marketplace sekitar Rp 150 ribu–Rp 300 ribu. ’’Kami harap masyarakat membeli produk yang sudah disertifikasi Kemenkominfo,’’ katanya.  Tujuannya tentu terkait kualitas alat. Jangan sampai sudah dibeli, tapi tak bisa digunakan. Juga, berpotensi trouble seperti yang pernah terjadi di Jawa Barat. Yang infonya sempat meledak. Dan membuat masyarakat resah.  Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menyatakan, pihaknya sudah berkirim surat ke gubernur dan sepuluh kepala daerah yang masuk wilayah siar Jatim 1. Tujuannya, memastikan daerah menyiapkan koordinasi untuk persiapan. ’’Dan memastikan semuanya berjalan lancar,’’ ungkapnya.  Sementara itu, KPID telah mengecek sejumlah daerah perbatasan dan perbukitan untuk memantau wilayah yang berpotensi mengalami blank spot. ’’Hasilnya, memang ada beberapa daerah dengan kondisi susah sinyal digital,’’ terangnya.  Misalnya, di Kecamatan Trawas, Mojokerto. Dari 13 desa yang dipantau, delapan di antaranya terjadi blank spot. Susah sinyal karena areanya di perbukitan dan pegunungan. Kondisi blank spot juga ditemukan di wilayah Jombang dan Lamongan.  ’’Kondisi ini perlu dicermati pemerintah,’’ tuturnya. Salah satunya dengan membantu atau mengawal penyediaan pemancar tambahan. Agar siaran digital bisa dinikmati masyarakat yang berada di wilayah itu.  Untuk STB, perlu dilakukan pemantauan di lapangan guna memastikan ketersediaannya. Pemberlakuan ASO yang sempat mundur beberapa kali membuat masyarakat sempat abai dan tidak segera membeli STB. Harga di pasaran pun mulai mengalami peningkatan. ’’Dan belum tentu semua produk STB bagus,’’ paparnya.  Sementara itu, Dwi Fatmalasari, warga Peterongan, Jombang, mengaku membeli salah satu merek STB seharga Rp 260 ribu. Setelah dia cek di daftar harga yang dirilis Kemenkominfo bulan lalu, harga tersebut masih sesuai ketentuan. ’’Di marketplace, untuk barang yang sama malah sudah dijual Rp 300 ribu,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.

Besok, TV Analog di Surabaya Raya Dimatikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualan-STB-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sederet masalah masih berpotensi muncul saat penerapan analog switch off (ASO) alias penghentian siaran TV analog di wilayah Jatim pada 20 Desember mendatang.  Selain belum tuntasnya distribusi set top box (STB) atau perangkat penangkap siaran TV digital bagi sasaran penerima, sejumlah daerah di sekitar wilayah Jatim 1 yang masuk area ASO berpotensi belum bisa menerima layanan siaran televisi digital. Penyebabnya, belum meratanya jangkauan sinyal digital.  Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menyatakan, sebenarnya sarana-prasarana penerapan ASO di wilayah Jatim 1 sudah siap. Termasuk kesiapan pemancar TV digital oleh lembaga penyiaran yang punya hak siar.  ’’Hanya, belum semua lembaga penyiaran memaksimalkan jangkauannya saat ini,’’ ucapnya kemarin.  Dari laporan yang diterima KPID, masih ada area blank spot (tak tersentuh) sinyal TV digital. Terutama di perbatasan wilayah Jatim 1. Sebagaimana perbatasan Bangkalan dan Lamongan. Akses pemancar sinyalnya belum merata.  ’’Karena ada lembaga penyiaran yang masih menggunakan 50 persen kemampuan pemancarnya,’’ paparnya.  Karena itu, KPID merekomendasikan agar uji coba ASO dilakukan sebelum 20 Desember. Sekaligus mengetes jangkauan layanan TV digital di wilayah-wilayah Jatim 1.  Selain soal keterjangkauan, yang masih dituntaskan adalah distribusi STB untuk sasaran penerima serta ketersediaan STB untuk warga umum di pasaran. ’’Kami minta pemerintah pusat membantu daerah untuk percepatan,’’ katanya.  Sementara itu, Plt Dinas Komunikasi dan Informatika (Dikominfo) Jatim Hudiyono menyatakan, pemberlakuan ASO di Jatim mulai 20 Desember mendatang merupakan kebijakan pusat yang harus dipatuhi. Karena itu, saat ini pemerintah daerah yang sedang dikebut adalah pembagian STB ke rumah tangga miskin.  ’’Dari data hingga 7 Desember, pendistribusiannya mencapai 78,06 persen,’’ kata Hudiyono.  Selain itu, kata Hudiyono, pemerintah memberikan kesempatan bagi rumah tangga miskin (RTM) yang mengalami kesulitan untuk membeli STB. Mereka bisa mengajukan permohonan STB gratis. ’’Pendaftarannya melalui cekbantuanstb.kominfo.go.id,’’ katanya.  Dia menambahkan, penerapan ASO hanya berlaku untuk sepuluh wilayah yang masuk Jatim 1. Sementara itu, perluasannya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.  SEPUTAR SUNTIK MATI TV ANALOG DI JATIM  Pelaksanaan:  - Dimulai pada 20 Desember pukul 00.00.  - Tahap awal diberlakukan di wilayah Jatim 1 yang meliputi Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.  Persiapan:  Distribusi Set Top Box:  - Sasaran penerima sebanyak 228.148 RTM  - Realisasi mencapai 175.233 RTM  - Distribusi STB ditargetkan tuntas sebelum 20 Desember

Sebagian Daerah di Jatim Masih Blank Spot Siaran TV Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/STB-GRATIS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dari data, jumlah bantuan set top box (STB) TV digital dari pemerintah ke Gresik, ada sebanyak 24.916 unit. Bantuan ini untuk keluarga miskin. Namun, dalam realisasinya, ternyata tidak sedikit sasaran penerimanya salah alias tidak tepat. Ada orang kaya, sudah meninggal dunia hingga anak-anak.  Di wilayah Kecamatan Duduksampayen, misalnya. Sejumlah desa dikabarkan mengembalikan bantuan STB tersebut. Sebab, para penerima dinilai tidak tepat sasaran. ’’Ada penerima yang sudah meninggal dan anak usia 7 tahun. Kalau begini, lebih baik saya kembalikan. Warga yang kurang mampu malah tidak dapat,” kata Suryadi, kepala Desa Pandanan, Duduksampeyan.  Suryadi menyebut, kampungnya mendapatkan bantuan STB sebanyak 31 unit dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. STB itu diserahkan oleh pihak ketiga atau vendor. Dari data, ternyata sasaran calon penerimanya tidak sedikit warga terbilang mampu. Padahal, sesuai ketentuan seharusnya warga miskin.  Dia tidak mengetahui pasti dari mana sumber data untuk pembagian STB gratis tersebut. Namun, dari informasi yang didapat, data yang dipakai itu berasal dari tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Itu data lama dan tidak ada kaitannya dengan warga kurang mampu,’’ jelas Suryadi.  Khawatir menyalahi ketentuan, dia pun merapatkan bersama perangkat desa lainnya. Hasilnya, menyepakati untuk mengembalikan bantuan STB tersebut.  Jika tetap dibagikan sesuai data vendor, bukan tidak mungkin bakal berbuntut konflik dan kecemburuan sosial warga.  Selain Pandanan, lanjut dia, sejumlah desa di Kecamatan Duduksampeyan juga menempuh hal serupa. Yakni, mengembalikan STB tersebut. Di antaranya Desa Tumapel dan Kandangan. ‘’Beberapa desa tersebut telan mengembalikan bantuan STB itu ke vendor yang membagikan,” jelas pria yang juga ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Duduksampayen itu.  Tidak hanya di Kecamatan Duduksampeyan. Di Kecamatan Benjeng, data penerima bantuan STB juga tidak sedikit yang salah sasaran. Di Desa Banter, misalnya. ‘’Kami dapat bantuan 39 unit STB. Dari jumlah itu, yang saya realisasikan 18 unit kepada yang memang layak menerima. Yang tidak saya bagikan ada 21 unit karena penerimanya kami nilai tidak layak,’’ ungkap Kades Banter Ridwan.  Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Diskominfo Pemkab Gresik Sony Caturiyanto mengatakan, soal pengembalian bantuan STB itu pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo.  Nantinya, sambung dia, Kemenkominfo pusat akan mengirimkan data lagi. ‘’Data cadangan yang akan dikonfirmasi vendor, setelah selesai pembagian STB keseluruhan,” jelasnya kepada awak media.  Nilai nominal STB bantuan itu berkisar Rp 150 ribu sampai 200 ribu per unit. Karena harga relatif tidak mahal, ada sebagian pemerintah desa yang mengkover bantuan STB melalui anggaran desa. Di antaranya, di wilayah Kecamatan Cerme. Warga yang layak namun tidak menerima bantuan STB, dibantu pihak pemerintah desa.  Soal sumber data penerima bantuan STB gratis, jelas Sony, awalnya data itu disortir dari Kemendagri, ke Kemenkominfo lalu ke percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Data itu hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia oleh tim BKKBN. Jumlahnya disesuaikan kouta STB.  “Tidak semuanya dapat. Bantuan ini pun masih perdana di Jatim untuk sepuluh kabupaten. Termasuk Gresik. Kemungkinan nanti ada bantuan lagi,” ungkapnya.  ---  Daftar Kecamatan Penerima Bantuan STB TV Digital di Gresik untuk Tahap Awal <ol> 	<li>Kecamatan Balongpanggang: 1.377 unit</li> 	<li>Kecamatan Benjeng: 1.444 unit</li> 	<li>Kecamatan Bungah: 924 unit</li> 	<li>Kecamatan Cerme: 1.599 unit</li> 	<li>Kecamatan Driyorejo: 2.200 unit</li> 	<li>Kecamatan Duduksampeyan: 669 uni.</li> 	<li>Kecamatan Dukun: 2.294 unit</li> 	<li>Kecamatan Gresik: 1.738 unit</li> 	<li>Kecamatan Kebomas: 1.178 unit</li> 	<li>Kecamatan Kedamean: 1.689 unit</li> 	<li>Kecamatan Manyar: 1.262 unit</li> 	<li>Kecamatan Menganti: 3.122 unit</li> 	<li>Kecamatan Panceng: 2.262 unit</li> 	<li>Kecamatan Sidayu: 603 unit</li> 	<li>Kecamatan Ujungpangkah: 1.099 unit</li> 	<li>Kecamatan Wringinanom: 1.456 unit</li> </ol>

Orang Kaya, Anak 7 Tahun hingga Orang Wafat pun Dapat Bantuan STB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualaan-Set-Top-Box-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>Harga STB Turun dari Rp 500 Ribuan Jadi Rp 170 Ribuan  JawaPos.com - Pemerintah terus memperluas pemberlakuan analog switch off (ASO). Setelah dilakukan di Jakarta dan sekitarnya pada 2 November lalu, Kementerian Kominfo kini mempersiapkan ASO untuk daerah lainnya. Di antaranya adalah wilayah Surabaya dan sekitarnya (Surabaya Raya).  Saat ASO diberlakukan untuk wilayah Jabodetabek pada 2 November lalu, wilayah Surabaya masih bisa menerima tayangan televisi secara analog. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, memang saat itu Surabaya sedang dipersiapkan untuk menjalankan ASO juga. ”(Saat ini, Red) masih dipersiapkan,” ujarnya kemarin (6/11).  Kementerian Kominfo harus menyiapkan banyak aspek untuk memberlakukan ASO di kota-kota besar lain yang saat ini masih bisa menerima tayangan secara analog. Di antara persiapannya adalah penyediaan perangkat set top box (STB) untuk masyarakat miskin ekstrem.  Usman bersyukur saat ini seluruh tayangan analog untuk wilayah Jabodetabek sudah dimatikan. Memang, pada 2 November lalu, masih ada dua grup penyelenggara siaran yang belum mematikan tayangan analognya. Yaitu MNC Group yang meliputi RCTI, GTV, MNCTV, dan iNews TV, lalu Viva Group yang meliputi tvOne dan ANTV.  Sekjen Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar berharap pelaksanaan ASO selanjutnya berjalan dengan mulus dan didukung seluruh pemangku kebijakan. ”Proses dan hasil pelaksanaan ASO di Jabodetabek perlu dievaluasi menyeluruh,” tuturnya.  Gilang menyatakan, pelaksanaan ASO di Jabodetabek baru berjalan beberapa hari. Menurut dia, dibutuhkan waktu setidaknya satu bulan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Selain itu, perlu ada komunikasi yang intensif dan substantif dari seluruh pihak yang terkait untuk kesuksesan migrasi tayangan analog ke digital tersebut.  Gilang lantas menyampaikan sejumlah catatan. Antara lain, sebelum ASO dilaksanakan, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi. Meliputi lembaga penyiaran, lembaga pemeringkat kepemirsaan, industri periklanan, dan lainnya. Dengan demikian, persiapan pelaksanaan ASO bisa berjalan dengan matang, lancar, dan sukses. Gilang berharap dalam perluasan cakupan ASO ke depan, pemerintah menggali masukan dari lembaga penyiaran.  Pengamat ICT Heru Sutadi menjelaskan, merujuk UU Cipta Kerja, seharusnya ASO sudah berlaku secara nasional sejak 2 November lalu. ”Tetapi, pemerintah melakukan diskresi. Karena masih ada ketimpangan atau faktor lainnya,” kata dia. Heru menambahkan, ketika masyarakat belum siap, pemberlakuan ASO berpotensi menimbulkan masalah.  Heru setuju jika pemberlakuan ASO untuk wilayah Jabodetabek dievaluasi, lalu hasilnya untuk masukan perluasan selanjutnya. Menurut dia, faktor komunikasi dan sosialisasi sangat penting. Heru mencontohkan, ada masyarakat yang sejatinya perangkat TV-nya sudah bisa menerima tayangan digital tanpa membeli STB. Tetapi, karena tidak tahu, mereka malah membeli STB.  Harga STB saat ini juga sudah kian terjangkau. Sebelumnya harganya di kisaran Rp 500 ribu. Tetapi, sekarang sudah ada yang di kisaran Rp 150 ribu sampai Rp 170 ribuan. Masyarakat tinggal memilih sesuai kantongnya.  Menurut Heru, yang lebih penting ketika memperluas ASO, pemerintah harus menyiapkan posko layanan. ”Poskonya kalau bisa di pasar atau di kantor kelurahan,” tuturnya. Tidak perlu di hotel yang seperti dilakukan di posko Jakarta. Masyarakat tertentu bisa jadi merasa canggung jika harus masuk hotel hanya untuk menyampaikan keluhan soal ASO.  Sebelum diberlakukan ASO untuk wilayah Jabodetabek pada 2 November lalu, sejatinya sudah ada 216 kabupaten/kota yang telah tidak bisa menerima tayangan digital lagi. Kemudian ditambah 14 daerah untuk wilayah Jabodetabek pada 2 November lalu.

ASO Jabodetabek Tuntas, Surabaya Raya Siap-Siap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualaan-Set-Top-Box-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta Pemerintah untuk melakukan komunikasi terhadap lembaga penyiaran swasta (LPS) terkait penghentian siaran TV analog atau Analog Switch Off (ASO). Hal ini penting untuk menyukseskan ASO di Indonesia.  "Saya berharap ada komunikasi dari pemerintah kepada LPS yang masih bersiaran pada frekuensi analog dan belum beralih ke siaran digital. Saya rasa masyarakat Jabodetabek jadi dirugikan dan bingung tayangan di televisi yang lain nggak ada, tapi hanya ada MNC TV dan televisi swasta lainnya," kata Junico kepada wartawan, Senin (7/11).  "Semoga ini segera di atasi semuanya mau duduk di satu meja, menyelesaikan dan menentukan kepentingan bersama," sambungnya.  Politikus PDI Perjuangan ini meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tidak hanya sekedar memberikan ancaman kepada stasiun TV swasta yang belum menaati ASO. Namun, penting juga melakukan pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam menegakan regulasi tanpa ada pengecualian.  "Saya minta juga kepada Pak Menkopolhukam jangan hanya bisa mengancam karena hal seperti itu tidak ada ahli hukum, ini harus ada dasar hukumnya dan jelas," ucap Nico.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengancam memberikan sanksi bagi stasiun televisi yang masih melakukan siaran secara analog. Hal ini setelah pemerintah melakukan suntik mati atau analog switch off (ASO) pada Kamis (3/11) pukul 00.00 WIB.  "Pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama," ucap Mahfud dalam keterangannya, Kamis (3/11).  Sebelumnya terdapat tujuh stasiun televisi yang membandel, di antaranya RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, TV One dan Cahaya TV. Karena itu, Mahfud mengancam akan mencabut izin stasion radio (ISR) kepada para stasiun TV tersebut.  "Perlu saya sampaikan bahwa itu (ASO) adalah atas perintah undang-undang, sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik televisi. Secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin Stasiun Radio atau ISR kemarin, maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui kanal analog maka itu bisa dianggap ilegal," tegas Mahfud.  Mahfud mengutarakan, ASO adalah keputusan dunia internasional yang diputuskan oleh International Telecommunication Union. Selain itu, di antara negara-negara Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum menerapkan ASO.  "Di dalam undang-undang kita sendiri juga sudah dicantumkan dan sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah itu pun menjadi musyawarahkan melalui koordinasi berkali-kali," ujar Mahfud menandaskan.

Pemerintah Harus Beri Sanksi Tegas Stasiun TV yang Masih Siaran Analog

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TV Analog

Berita Terkini