<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/tutut-3660350805.jpeg" alt="Tutut Soeharto atau Siti Hardianti Rukmana. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tutut Soeharto atau Siti Hardianti Rukmana. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memastikan bahwa gugatan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang saat ini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa belum dicabut. "Bahwa sampai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum mendapatkan bentuk permohonan pencabutan dari pihak penggugat," kata Hakim PTUN Jakarta, Febriana Permadi saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (19/9). Lebih lanjut, Febriana menyebut terkait dengan gugatan yang dilayangkan Tutut Soeharto masih dalam tahap panggilan. Bahkan, pada Selasa (23/9) pekan depan, PTUN akan melakukan pemanggilan guna pemeriksaan persiapan. "Jadi saat ini masih dalam tahapan panggilan para pihak. Panggilannya itu untuk pemeriksaan persiapan pada tanggal 23 September 2025 pada hari selasa besok pukul 10 ya," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal gugatan Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana yang dilayangkan untuk kementerian pimpinannya. Purbaya menyebut Tutut sudah mencabut gugatan yang telah dilayangkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Saya dengar sudah karena saya dengar sudah dicabut barusan," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9). Selain itu, Purbaya juga mengaku bahwa Tutut sudah membuka komunikasi dengan dirinya. "Dan Bu Tutut kirim salam sama saya, saya juga kirim salam sama beliau," imbuhnya. Terakhir, ia menegaskan bahwa gugatan yang telah dilayangkan Tutut kepada Menteri Keuangan sudah dicabut. "Sudah dicabut sekarang," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana. Perkara ini sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat, 12 September 2025. Gugatan ini dilayangkan lantaran Menkeu telah menyatakan Tutut sebagai Penanggung Utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP) karena diklaim memiliki Utang kepada Negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).&nbsp; Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 yang dikeluarkan pada era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, pihak Tutut menyebut hal itu telah merugikan dan mencederai kepentingan hukum. Padahal, klaim Utang Negara tersebut tidak berdasar atas hukum. Itu sebabnya, melalui gugatan di PTUN, Tutut berharap bisa mengabulkan bahwa Menkeu telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (in casu: Menteri Keuangan RI) terhadap Penggugat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016590999/menkeu-purbaya-yudhi-sadewa-buka-suara-terkait-gugatan-tutut-soeharto-yang-sudah-dicabut">Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Buka Suara Terkait Gugatan Tutut Soeharto yang Sudah Dicabut</a> Selanjutnya, menyatakan Batal, Tidak Sah, atau Tidak Memiliki Kekuatan Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025 beserta seluruh dokumen turunan. </div>

PTUN memastikan bahwa gugatan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto kepada Menteri Keuangan (Menkeu) belum dicabut

PTUN Pastikan Gugatan Tutut Soeharto ke Menteri Keuangan Purbaya Belum Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/wN8YkakerOxw9HlU5jcmkSa9TrTPUuftJ3ATxQhQ-1647092612.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal gugatan Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana yang dilayangkan untuk kementerian pimpinannya. Purbaya menyebut Tutut sudah mencabut gugatan yang telah dilayangkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Saya dengar sudah karena saya dengar sudah dicabut barusan," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9). Selain itu, Purbaya juga mengaku bahwa Tutut sudah membuka komunikasi dengan dirinya. "Dan Bu Tutut kirim salam sama saya, saya juga kirim salam sama beliau," imbuhnya. Terakhir, ia menegaskan bahwa gugatan yang telah dilayangkan Tutut kepada Menteri Keuangan sudah dicabut. "Sudah dicabut sekarang," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana. Perkara ini sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat, 12 September 2025. Mengutip Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP), ternyata gugatan Putri Sulung Presiden RI ke-2 ini terkait dengan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025. Gugatan ini dilayangkan lantaran Menkeu telah menyatakan Tutut sebagai Penanggung Utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP) karena diklaim memiliki Utang kepada Negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).&nbsp; Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 yang dikeluarkan pada era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, pihak Tutut menyebut hal itu telah merugikan dan mencederai kepentingan hukum. Padahal, klaim Utang Negara tersebut tidak berdasar atas hukum. Itu sebabnya, melalui gugatan di PTUN, Tutut berharap bisa mengabulkan bahwa Menkeu telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (in casu: Menteri Keuangan RI) terhadap Penggugat. Selanjutnya, menyatakan Batal, Tidak Sah, atau Tidak Memiliki Kekuatan Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025 beserta seluruh dokumen turunan. Tak hanya itu, mewajibkan, menghukum, atau memerintahkan tergugat dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencabut, menghapus, atau mengeluarkan nama penggugat alias Tutut dari basis data pencegahan bepergian ke luar negeri paling lama 14 hari sejak putusan ini diucapkan atau Berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa gugatan Tutut Soeharto terhadap kementeriannya telah dicabut.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Buka Suara Terkait Gugatan Tutut Soeharto yang Sudah Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/tutut-594720979.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana. Perkara ini sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat, 12 September 2025.&nbsp; Mengutip Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP), ternyata gugatan Putri Sulung Presiden RI ke-2 ini terkait dengan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025.&nbsp; Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 yang dikeluarkan pada era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.&nbsp; "Bahwa, tentang kepentingan PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, secara teori adalah berkaitan dengan adanya kepentingan berproses," bunyi informasi di laman SIPP tersebut, dikutip Kamis (18/9).&nbsp; Lebih lanjut, gugatan ini dilayangkan lantaran Menkeu telah menyatakan Tutut sebagai Penanggung Utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP) karena diklaim memiliki Utang kepada Negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Bahwa, atas adanya klaim dari tergugat yang menyatakan penggugat (Tutut Soeharto) memiliki Utang kepada Negara, kemudian tergugat menerbitkan Objek Gugatan. Atas adanya Objek Gugatan tersebut, penggugat menyatakan tidak dapat bepergian keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi informasi dalam laman tersebut.&nbsp; Namun, pihak Tutut menyebut hal itu telah merugikan dan mencederai kepentingan hukum. Padahal, klaim Utang Negara tersebut tidak berdasar atas hukum.&nbsp; Itu sebabnya, melalui gugatan di PTUN, Tutut berharap bisa mengabulkan bahwa Menkeu telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (in casu: Menteri Keuangan RI) terhadap Penggugat (Onrechtmatige Overheidsdaad).&nbsp; Selanjutnya, menyatakan Batal, Tidak Sah, atau Tidak Memiliki Kekuatan Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025 beserta seluruh dokumen turunan.&nbsp; Kemudian, mewajibkan, menghukum, atau memerintahkan tergugat dalam hal ini Menkeu beserta jajarannya seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian atau Lembaga dan Lainnya untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara tertanggal 17 Juli 2025.&nbsp; Tak hanya itu, mewajibkan, menghukum, atau memerintahkan tergugat dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencabut, menghapus, atau mengeluarkan nama penggugat alias Tutut dari basis data pencegahan bepergian ke luar negeri paling lama 14 hari sejak putusan ini diucapkan atau Berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). "Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo," tutup informasi di laman tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto terkait pencegahan bepergian ke luar negeri.

Ternyata ini Isi Gugatan Tutut Soeharto ke Menteri Keuangan Purbaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/New-Project-2025-09-09T173053204-1833940101-3084014169.jpeg" alt="Yudo Sadewa (dua dari kanan) bersama ayahnya Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo Subianto. (TikTok yudosadewa)" width="100%">
<figcaption>Yudo Sadewa (dua dari kanan) bersama ayahnya Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo Subianto. (TikTok yudosadewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa digugat oleh Tutut Soeharto atau Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana. Perkara ini sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat, 12 September 2025. Dikutip dari Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP), perkara gugatan tersebut masih dalam status pemeriksaan, persiapan dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada Selasa, 23 September 2025. Meskipun gugatannya sudah terdaftar, namun belum ada penjelasan detail mengenai substansi gugatan. Adapun dalam SIPP PTUN Jakarta, perkara ini hanya diklasifikasikan sebagai 'lain-lain'. Selain itu, PTUN juga belum menetapkan nama-nama hakim yang akan menangani perkara ini. Begitu pula panitera pengganti dan jurusita pengganti yang sama-sama belum ditetapkan. Dalam SIPP PTUN Jakarta, hanya memuat terkait data umum perkara, jadwal pemeriksaan persiapan dan biaya perkara yang diajukan oleh putri sulung Presiden RI ke-2 tersebut. Adapun biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak penggugat adalah sebesar Rp 900 ribu yang dibayarkan saat proses pendaftaran penuntutan pada Jumat pekan lalu. Untuk diketahui, gugatan ini muncul hanya beberapa hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan," kata pembawa acara saat membacakan keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9). Belum sepekan menjabat, Menkeu sudah membuat gebrakan. Mulai dari mengucurkan dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan hingga mengancam para kementerian dan lembaga yang berkinerja lamban dalam hal belanja. Tak segan, Purbaya mengancam akan kembali menarik APBN yang telah dialokasikan kementerian dan lembaga tersebut jika masih terus disimpan. "Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9).&nbsp; Lebih lanjut, dia mengatakan akan memberi waktu kepada sejumlah K/L untuk bisa segera menggenjot belanja hingga akhir Oktober 2025. Jika masih belum berhasil, ia memastikan akan mengambil uang tersebut untuk kemudian bisa dibelanjakan ke program-program yang bisa langsung dirasakan masyarakat.&nbsp; "Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka (K/L) berpikir kita nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya," tegas Menkeu.&nbsp; "Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertanggung &nbsp;ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur," imbuhnya.

Perkara gugatan tersebut masih dalam status pemeriksaan, persiapan dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada Selasa, 23 September 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Digugat Tutut Soeharto di PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/703eKW87WPGWcEDKcx6FzjiGIMShPThIlmSx6BCV-1-1913888445.jpg" alt="Jumpa pers perilisan buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers perilisan buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto bukan hanya tokoh yang dikenal di dunia bisnis dan setumpuk aktivitas sosialnya. Putri sulung mantan Presiden Soeharto itu ternyata juga memiliki kepedulian besar pada seni dan budaya. Hal itu terungkap dalam buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut. Buku yang merangkum berbagai aktivitas perempuan kelahiran Jakarta, 23 Januari 1949, salah satunya mengungkap kepedulian Mbak Tutut pada seni dan budaya. Donna Sita Indria selaku penulis buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut mengatakan bahwa Tutut bukan hanya penikmat budaya. Lebih dari itu, dia juga ikut berberan mengangkat warisan budaya Nusantara ke panggung internasional.&nbsp; Salah satu momen berkesan adalah ketika Mbak Tutut membawa hasil kerajinan tangan suku Asmat dari Papua ke Amerika Serikat. Karya seni tersebut mampu memukau masyarakat di Negeri Paman Sam hingga karyanya dipajang di gedung kota New York. &ldquo;Saya pernah ikut ke Papua, dulu masih disebut Irian Jaya. Mbak Tutut begitu bersemangat mengangkat kerajinan Asmat yang orisinal, lalu memperkenalkannya ke dunia. Itu menjadi bukti kepeduliannya terhadap budaya bangsa,&rdquo; kata Donna di bilangan Jakarta Selatan. Koordinator konser musik Arastio Gutomo yang pernah bekerja sama dengan Mbak Tutut mengatakan, putri mendiang mantan Presiden Soeharto ini memiliki kecintaan yang tinggi pada dunia musik.&nbsp; Hal itu dibuktikan dia tidak hanya bisa menyanyi dan merilis tiga album dari lagu- lagu ciptaannya sendiri. Mbak Tutut juga menguasai permainan sejumlah alat musik. &ldquo;Ibu benar-benar punya jiwa seni. Beliau bisa melukis, menari, dan memainkan alat musik seperti gitar dan piano. Kalau latihan musik, tiba-tiba dia menciptakan lagu. Itu luar biasa,&rdquo; kata Gutomo dengan penuh kekaguman. Rinto Harahap hingga Piyu Padi sempat terlihat dalam proses penggarapan album musik Mbak Tutut. Yang menarik menurut Gutomo, Mbak Tutut tidak pernah merasa sempurna atas karya-karya yang diciptakannya. "Beliau selalu tanya ke musisi atau anak band, ini sudah enak belum ? Enak tektokannya sama beliau," katanya. Dia menambahkan, Mbak Tutut termasuk orang yang mempelopori hadirnya ajang pencarian bakat menyanyi dangdut KDI&nbsp; sebagai bukti kecintaannya pada dunia musik. Buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut juga mengungkap sosoknya yang memiliki talenta luar biasa di berbagai bidang. Baik dalam dunia bisnis, kegiatan sosial, seni-budaya, dan lain-lain. Buku itu juga menampilkan kisah dari balik layar berbagai kiprah strategis Mbak Tutut. Misalnya atas keberhasilannya dalam memimpin pembangunan jalan layang tol pertama di Indonesia dengan teknologi Sosrobahu, hingga memenangkan tender international saat membangun Metro Manila Skyway di Filipina atas permintaan Presiden Fidel Ramos dan membangun jalan tol Ayer Hitam &ndash; Yong Peng Timur di Malaysia.&nbsp; Selain itu, Mbak Tutut juga dikenal sebagai aktivis sosial yang turun langsung ke lokasi bencana, hingga memimpi Persatuan Donor Darah Indonesia dan Palang Merah Indonesia.&nbsp; &ldquo;Buku ini bukan sekadar dokumentasi, tapi sebuah ajakan untuk kembali pada nilai ketulusan dalam bekerja, kesetiaan dalam keluarga, dan keberanian untuk mengabdi. Dari keluarga ke bangsa, dari bisnis ke sosial, itulah warisan yang Mbak Tutut sampaikan,&rdquo; kata ⁠Tria S.P. Ismail Saleh selaku &nbsp;penanggung jawab buku.

Buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut mengungkap sisi lain Tutut Soeharto dalam seni dan budaya, serta kiprahnya di berbagai bidang.

Buku Selangkah di Belakang Mbak Tutut, Ungkap Sisi Lain Tutut Soeharto di Seni- Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/tutut-3660350805.jpeg" alt="Tutut Soeharto atau Siti Hardianti Rukmana. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tutut Soeharto atau Siti Hardianti Rukmana. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Trah Soeharto mulai hilang di internal Partai Golkar. Anak-anak presiden kedua RI sudah berpisah dengan Golkar&nbsp;sejak lama. Seperti Tommy Soeharto yang mendirikan Partai Berkarya, Siti Hediati Hariyadi atau Titik Soeharto yang berpolitik di Gerindra, dan Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau Mbak Tutut yang belum terjun lagi ke politik. Guru Besar Senior Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, I Gde Pantja Astawa mengungkapkan, jika Partai Golkar sejak Era Reformasi ada perubahan orientasi kepemimpinan. Dari sebelumnya berorientasi pada tokoh, sekarang pada kader. "Dengan melihat Golkar yang berorientasi pada kader, ini peluang bagi kader-kader Golkar siapapun dia. Ini pintu masuk, andaikata Mbak Tutut mau masuk," kata Gde. Namun demikian, Gde menggarisbawahi bahwa tantangan Tutut tidak mudah. Karena puteri sulung Pak Harto itu harus mampu mempengaruhi kader-kader Golkar untuk bergabung kembali. Dan, itu bergantung pada bagaimana pendekatan&nbsp;yang dilakukan. Selain itu, Mba Tutut mempunyai beban sejarah. Karena akan banyak pihak yang melihat dirinya dengan kiprah bapaknya selama memimpin Orde Baru. Meski secara objektif, selain ada beberapa kelemahan banyak juga kelebihan selama Indonesia dipimpin Soeharto. Ia mengakui, Tutut mempunyai kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosial dan itu tidak berbeda jauh dengan kiprah bapaknya. Jiwa nasionalismenya juga tidak perlu diragukan. Hal ini menurut Prof Gde bisa menjadi modal kuat bagi Mbak Tutut jika nantinya benar-benar bergabung kembali ke Golkar. "Kalau saya sebagai Mba Tutut misalnya, bergabung kembali ke Golkar mengapa tidak? Beliau mempunyai rasa dan karsa kerakyatan sebagaimana diwarisi ayahnya, Soeharto,"&nbsp;pungkas Gde. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015484378/partai-golkar-terkejut-mk-hapus-presidential-threshold-20-persen-belum-tentukan-langkah-pascaputusan">Partai Golkar Terkejut MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Belum Tentukan Langkah Pascaputusan</a> Sementara,&nbsp;Praktisi hukum dan pemerhati politik sosial dan budaya (Polsosbud), Agus Widjajanto menilai, Tutut layak kembali ke Golkar. Selain memiliki trah Soeharto, Tutut juga dianggap memiliki kemampuan berpolitik yang baik. "Ada dorongan dari berbagai elemen masyarakat agar Mbak Tutut kembali berlabuh ke Golkar. Kita tahu jika Mbak Tutut itu tidak haus akan kekuasaan, tetapi dengan kembali ke Golkar tentu akan lebih mewarnai jalannya roda partai," kata Agus, Jumat (3/1). Bergabungnya Tutut diharapkan akan lebih mewarnai partai berlambang pohon beringin dalam dinamika politik nasional. Apalagi, Tutut merupakan putra dari mantan Presiden Soeharto yang turut mendirikan Golkar dan berkuasa pada pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. "Mba Tutut atau Siti Hardijanti Rukmana tentu kami harapkan akan ikut mengembalikan marwah Partai Golkar sekaligus turut serta dalam menyukseskan pembangunan nasional dibawah pemerintahan baru Prabowo-Gibran," jelasnya. Agus menyatakan, jika nantinya Tutut benar-benar bergabung kembali ke Golkar artinya ada anak ideologis dan anak biologis dari Presiden Soeharto di partai tersebut.

Tutut dinilai layak kembali ke Golkar. Selain memiliki trah Soeharto, Tutut juga dianggap memiliki kemampuan berpolitik yang baik.

Tak Ada Lagi Keturunan Soeharto, Tutut Soeharto Dinilai Layak Kembali ke Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-190355-1275064758.jpeg" alt="Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Jakarta, Selasa (20/6)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Jakarta, Selasa (20/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyebut, utang perusahaan Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 700 miliar. Utang tersebut berasal dari tiga perusahaan yang terafiliasi dengan Tutut yaitu PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, dan PT Citra Bhakti Margatama Persada. &ldquo;Saya tidak ingat detailnya, karena juga ada dolar AS, tapi kalau rupiah totalnya sekitar Rp 700 miliar,&rdquo; kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban saat media briefing di Jakarta, Selasa (20/6). Rionald mengatakan Satuan Tugas (Satgas) BLBI telah memanggil ketiga perusahaan yang terlibat dalam utang Tutut terkait BLBI. Namun, ketiga perusahaan hanya mengirimkan kuasa hukum. Oleh karena itu, belum ada kesepakatan terkait pemulihan aset negara hingga saat ini. &ldquo;Dalam kita melakukan penagihan, masing-masing pihak biasanya memberikan argumen mengapa menurut mereka itu bukan menjadi tanggung jawab. Tapi, yang datang ke pemanggilan kuasa hukum,&rdquo; ujar Rionald. Sementara itu, BLBI tidak bisa melakukan penyitaan untuk memulihkan aset negara karena tidak ada aset yang dijamin oleh ketiga perusahaan Tutut. Untuk itu, Satgas BLBI sedang menelusuri harta kekayaan lain yang terkait. &ldquo;Kami terus melakukan penelusuran. Sebagaimana debitur lain yang harta kekayaan lainnya kami lihat, kami juga akan lihat harta kekayaan Tutut, karena waktu kami tidak banyak,&rdquo; jelas Rionald. Jusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar Rp 800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang bermula dari deposito sebesar Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama) yang dilikuidasi pemerintah pada saat krisis moneter 1998. Kementerian Keuangan belum membayarkan kewajibannya ke PT CMNP karena menimbang utang Tutut Soeharto selaku obligor BLBI. Tutut tercatat sebagai Komisaris Utama PT CMNP (1987-1999) dan pemegang saham pengendali Bank Yama.

Rionald mengatakan Satuan Tugas (Satgas) BLBI telah memanggil ketiga perusahaan yang terlibat dalam utang Tutut terkait BLBI.

Kemenkeu Sebut Utang 3 Perusahaan Terafiliasi Tutut Soeharto Capai Rp 700 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/tutut-3660350805.jpeg" alt="Tutut Soeharto atau Siti Hardianti Rukmana. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tutut Soeharto atau Siti Hardianti Rukmana. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengungkap tiga perusahaan milik Tutut Soeharto atau Siti Hardianti Rukmana yang memiliki utang ke negara sekitar Rp 700 miliar terkait kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI). "Jadi ada 3, nanti bisa kita kasih karena sudah dilakukan panggilan. Jadi ada PT Citra Bhakti Margatama Persada, PT Citra Mataram Satria Marga Persada, dan satu lagi PT Marga Nurindo Bhakti," kata Rionald dalam media brifieng di Kantor DJKN, Jakarta Pusat, Selasa (20/6). Rionald yang menjabat sebagai Ketua Satgas BLBI juga memastikan bahwa penagihan dan pemanggilan sudah dilakukan terhadap tiga perusahaan terafiliasi Tutut Soeharto ini. Namun, menurutnya belum ada kesepakatan yang dihasilkan. "Mengenai recoverynya masih kita tagih. Itu yang kita lakukan, mengenai jumlah utang, nanti bisa kita share tapi memang sudah dilakukan pemanggilan terhadap kelompok perusahaan ini dan belum ada kesepakatan," imbuhnya. Rionald juga mengatakan belum bisa merinci nilai utang dari masing-masing perusahaan terafiliasi Tutut. Dia hanya menyebut bahwa total utang tiga perusahaan itu sekitar Rp 700 miliar dan angka paling besar dimiliki oleh PT Marga Nurindo Bhakti. "Iya, itu sekitar Rp 700-an miliar. Tapi nanti dicek lagi angkanya. Paling besar outstandingnya itu PT Marga Nurindo Bhakti," jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Purnama T. Sianturi mengatakan belum ada aset yang diamankan dari tiga Grup Citra tersebut. Namun, pihaknya menyebut akan menelusuri lebih lanjut soal aset harta yang dimiliki para pihak yang terafiliasi. "Jadi perusahaan ini memang tidak ada jaminan (yang telah diamankan). Sementara aset harta yang lain sedang kita telusuri," ujarnya. (*) &nbsp;

DJKN Kemenkeu, Rionald Silaban mengungkap tiga perusahaan milik Tutut Soeharto yang berhutang ke negara sekitar Rp 700 miliar terkait BLBI.

Kemenkeu Ungkap 3 Perusahaan Milik Tutut Soeharto Terkait BLBI, Diduga Punya Utang ke Negara Rp 700 M  

<div id="m#msg-f:1768587185213375898" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/InShot_20230614_112849023-1041684288.jpg" alt="Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban memastikan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) milik Jusuf Hamka tidak terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun Grup Citra yang dimaksud Rio adalah perusahaan milik Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto bernama PT Citra Lamtoro Gung Persada. "Gini kalian musti ngerti, di waktu saya bilang grup citra itu. Grup Citra yang zaman dulu itu namanya Citra Lamtoro Gung Persada," kata Rionald Silaban saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rio yang merupakan Ketua Satgas BLBI mengatakan bahwa pihaknya masih terus berupaya menagih utang tersebut ke PT Citra Lamtoro Gung Persada. Bahkan di sebut, ada tiga grup Citra yang sedang ditagihnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah urusan saya itu, masih ada 3 di grup citra yang saya tagih. Itu berbeda dengan CMNP," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Rio tidak merinci lebih lanjut tiga grup citra yang sedang ditagihnya itu. Ia hanya memastikan bahwa urusan pembayaran utang Jusuf Hamka bukanlah urusannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal pembayaran itu bukan urusan saya. Kami masih terus tagih 3 yang grup Citra. Mba Tututnya kan kita panggil," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya lebih lanjut soal status kepemilikan CMNP dengan Tutut, Rionald enggan berkomentar banyak. Ia hanya meminta untuk memeriksa terkait kepemilikan grup tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal kepemilikan itu kamu bisa lihat di soal kepemilikannya," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp; Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi dan Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang saat ini tercatat milik Jusuf Hamka mempunyai utang kepada negara sekitar Rp 775 Miliar. Utang tersebut berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan kepada Bank Yama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo mengatakan, CMNP dan Bank Yakin Makmur (Yama) pemegang saham pengendalinya merupakan Siti Hardianti Rukmana alias Mba Tutut yang merupakan obligor atau penikmat dana BLBI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Prastowo menegaskan bahwa bukan Jusuf Hamka yang memiliki utang ke negara tetapi 3 perusahaan yang terafiliasi dengan Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan Jusuf Hamka (yang memiliki utang ke negara), tapi 3 perusahaan yang terafiliasi dengan SHR," kata Prastowo kepada JawaPos.com, Selasa (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada waktu itu CMNP dan Bank Yama pemegang saham pengendalinya SHR," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prastowo menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui hubungan utang negara dengan Jusuf Hamka. Pasalnya, utang negara yang disebut-sebut Kemenkeu dan terkait dengan BLBI merupakan piutang CMNP serta 3 perusahan berafiliasi dengan SHR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak tahu hubungan dengan Pak Jusuf Hamka. Karena kami berurusan dengan CMNP dan 3 perusahaan berafiliasi dengan SHR," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya, apa saja tiga perusahaan yang terafiliasi dengan Tutut, Prastowo enggan menjawab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Adapun Grup Citra yang dimaksud Rio adalah perusahaan milik Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto bernama PT Citra Lamtoro Gung Persada

Klarifikasi Jusuf Hamka Terafiliasi BLBI, Kemenkeu Sebut Bukan CMNP, tapi Perusahaan Milik Tutut Soeharto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingat-wejangan-pak-harto-mbak-tutut-perbaiki-bangsa-ini-dengan-hati_m_1528164668_217905.jpeg" alt="Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, putri pertama Presiden kedua RI Soeharto, di kediaman Jalan Cendana, Senin (4/6)." width="100%">
<figcaption>Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, putri pertama Presiden kedua RI Soeharto, di kediaman Jalan Cendana, Senin (4/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah sang ayah lengser dari jabatannya, Siti Hardijanti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut memang jarang terlihat di depan publik. Namun, baru-baru ini putri pertama Presiden kedua RI, Soeharto, itu menggelar silaturahmi di kediaman sang ayah, di Jalan Cendana. Dalam obrolan santai dengan wartawan, Tutut mengaku enggan mengomentari segala hal yang berhubungan dengan politik. Bahkan, dia juga nampak tak bersemangat ketika dipancing obrolan soal pemerintan Joko Widodo (Jokowi). "Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang (soal situasi pemerintahan era Jokowi)," ujar Mbak Tutut di lokasi, Senin (4/6) malam. Obrolan santai malam itu berlangsung di ruang tengah, tempat biasa anggota keluarga berkumpul. Mantan Menteri Sosial itu menegaskan, yang terpenting, siapapun presidennya, semua pihak harus mendukung dan ikut membantu. Sebab, kata Tutut, membangun Indonesia tidak bisa dilakukan oleh orang perorang. Namun, harus dilakukan bersama-sama. "Siapapun presidennya kita dukung, ada jalannya untuk diperbaiki. Supaya negara ini tidak banyak kerusuhan-kerusuhan," katanya. Tutut pun teringat ucapan mendiang ayahnya. Bapak Pembangunan itu selalu memberikan wejangan bahwa dalam mengerjakan apapun harus dilakukan dengan hati. Demikian juga membangun Indonesia, haruslah dilakukan dengan hati yang tulus. "Bapak saya bilang selalu dengan senyuman. Kalau mukanya senyum nanti hatinya juga senyum. Jadi, kita perbaiki bangsa ini dengan hati," pungkasnya.

Ingat Wejangan Pak Harto, Mbak Tutut: Perbaiki Bangsa Ini dengan Hati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tutut soeharto

Berita Terkini