<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/WhatsApp-Image-2025-07-31-at-170310-1925173393.jpg" alt="Dirlantas Polda Jatim Kombes Pos Iwan Saktiadi. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirlantas Polda Jatim Kombes Pos Iwan Saktiadi. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur merilis hasil Operasi Patuh 2025 di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan tren positif dari sisi penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas. Namun, ada catatan serius: angka korban meninggal dunia justru meningkat. Di sisi lain, penindakan melalui sistem tilang elektronik (e-TLE) mengalami penurunan tajam, berbanding terbalik dengan tilang manual yang justru melonjak. &ldquo;Jumlah kejadian laka menurun dari 662 kasus di tahun 2024 menjadi 403 kejadian di tahun ini. Artinya, secara kuantitatif terjadi penurunan sebesar 39 persen,&rdquo; ungkap Dirlantas Polda Jatim Kombespol Iwan Saktiadi, Kamis (31/7). Meski begitu, angka korban meninggal dunia justru naik dari 18 orang pada 2024 menjadi 23 orang di tahun ini&mdash;atau meningkat sekitar 28 persen. &ldquo;Ini jadi perhatian kami. Jumlah kecelakaan memang turun, tapi fatalitasnya naik. Artinya, jenis kecelakaan yang terjadi cenderung lebih parah atau melibatkan kecepatan tinggi,&rdquo; lanjut Iwan. Penurunan juga terjadi pada korban luka berat, dari 61 menjadi 50 orang (turun 11 persen). Korban luka ringan bahkan mengalami penurunan drastis sebesar 44 persen, dari 1.012 orang menjadi 569. Kerugian material juga turut menyusut dari Rp 1,04 miliar menjadi Rp 672 juta atau turun 35 persen. Salah satu sorotan utama dari hasil Operasi Patuh 2025 adalah merosotnya jumlah tilang elektronik. Baik e-TLE statis maupun mobile mengalami penurunan lebih dari 80 persen. &ldquo;(denda) e-TLE statis tahun lalu sebesar 27.962, sekarang hanya 3.227 atau turun 88 persen. e-TLE mobile juga turun dari Rp 14.161 menjadi Rp 2.411, turun 83 persen,&rdquo; jelas Iwan. Sebaliknya, denda tilang manual justru meningkat 40 persen, dari Rp 50.024 di tahun 2024 menjadi 69.813 tahun ini. Teguran lisan maupun tertulis juga naik 21 persen, dari 293.953 menjadi 354.670. Secara keseluruhan, jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat dari 386.100 menjadi 430.151. Naik sekitar 11 persen dibanding tahun sebelumnya. &ldquo;Operasi ini bukan sekadar mencari angka penindakan. Tujuan utamanya adalah membangun budaya tertib lalu lintas dan menurunkan angka fatalitas. Teguran dan edukasi tetap jadi ujung tombak,&rdquo; tegasnya. Kombes Iwan menambahkan, penurunan pada sistem e-Tilang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya pelanggaran di titik kamera, perpindahan lokasi pelanggaran, hingga belum optimalnya jangkauan sistem mobile. &ldquo;Operasi Patuh memang punya warna tersendiri. Evaluasi dari data ini akan kami jadikan dasar untuk peningkatan strategi ke depan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama,&rdquo; pungkasnya.

Hasil Operasi Patuh 2025 menunjukkan tren positif di sisi penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas. Namun, angka korban meninggal dunia naik.

Hasil Operasi Patuh 2025 di Jawa Timur: e-Tilang Turun Drastis, Kecelakaan Menurun, Tapi Angka Kematian Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/f-pukul-afg-3-3110818969-2285265659.jpg" alt="AKBP Jazuli Dani Irawan (dua dari kanan). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM)" width="100%">
<figcaption>AKBP Jazuli Dani Irawan (dua dari kanan). (MOH. IQBAL AFGANI/JPRM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; AKBP Jazuli Dani Irawan menarik perhatian publik setelah menjabat sebagai Kapolres Pasuruan. Jazuli Dani menjadi perbincangan lantaran harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dinilai janggal, yakni sebesar Rp 3,5 milar. Kejanggalannya bukan pada angka 3,5 miliar yang dilaporkan, melainkan pada harta kekayaan yang dilaporkan setahun sebelumnya. Melansir dari elhkpn.kpk.go.id pada Senin (20/1), terdapat penurunan signifikan jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Dani dalam LHKPN. Pasalnya, dalam LHKPN yang dilaporkan pada 4 Januari 2023 untuk tahun periodik 2022 total harta kekayaan Jazuli Dani sebesar Rp&nbsp;29.250.000.000 atau Rp 29,2 miliar. Harta Jazuli Dani paling banyak pada LHKPN 2023 tercatat pada lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jakarta Timur dan Surabaya. Harta tidak bergerak Jazuli itu senilai Rp 28.500.000.000 atau Rp 28,5 miliar. Selain itu, Jazuli Dani juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi. Di antaranya&nbsp;mobil Mitsubishi Pajero Sport 2018 senilai Rp 370 juta dan&nbsp;mobil&nbsp;Toyota Innova Reborn 2019 senilai Rp 220 juta. Total harta bergerak milik Jazuli Rp&nbsp;590.000.000. Selain itu, Jazuli Dani tercatat memiliki harta berupa kasa dan setara kas Rp&nbsp;160.000.000. Sehingga total harta Jazuli Dani berdasarkan LHKPN 2023 sejumlah Rp 29.250.000.000. Namun, harta Jazuli yang dilaporkan pada 4 Januari 2024 untuk tahun periodik 2023 mengalami penurunan drastic, yakni hanya sejumlah Rp 3,5 miliar. Harta Jazuli Dani ini juga paling banyak tercatat berupa lima tanah dan bangunan yang juga tersebar di Jakarta Timur dan Surabaya yang berjumlah Rp&nbsp;3.300.000.000. Anehnya, terdapat penurunan nilai dibandingkan LHKPN yang dilaporkan pada periodik 2022. Jazuli Dani juga tercatat memiliki harta berupa satu alat transportasi yakni&nbsp;mobil&nbsp;Toyota Innova Reborn 2019 senilai Rp 210 juta. Selain itu, Jazuli juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp 15 juta. Jazuli juga mengklaim mempunyai kas dan setara kas Rp&nbsp;75.000.000. sehingga dalam laporan terakhir, harta Jazuli Dani &rdquo;hanya&rdquo; berjumlah Rp&nbsp;3.600.000.000 atau Rp 3,6 miliar. Jazuli Dani juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 100 juta. Sehingga harta Jazuli Dani Irawan seluruhnya mencapai Rp 3,5 miliar. Disinggung mengennai hal itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan berjanji mengecek dugaan kejanggalan harta AKBP Jazuli Dani Irawan. "Aku cek dulu ya," ucap Pahala kepada JawaPos.com.

Jazuli Dani menjadi perbincangan lantaran harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dinilai janggal.

Harta Kapolres Pasuruan Jazuli Dani Irawan jadi Sorotan Publik, dari Rp 29,2 Miliar Turun Drastis Jadi Rp 3,5 Miliar hanya dalam Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73568_92880_motor.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Penjualan industri sepeda motor pada tahun ini mengalami penurunan. Hingga November 2016, penjualannya masih minus sekitar delapan persen bila dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.&nbsp; &#39;&#39;Sampai November 2016, penjualannya sudah sekitar 5,9 juta unit. Sampai akhir tahun sepertinya akan lebih dari 6,1 juta unit digabungkan dengan pasar ekspor,&#39;&#39; ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Gunadi Sindhuwinata seperti ditulis Indopos, Rabu (28/12). Bila mengacu pada target penjualan yang sudah direvisi sebesar 6 juta unit, sambung Gunadi, pencapaian pada 2016 memang sedikit melebihi target.&nbsp; Namun jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang menembus angka lebih dari 6,4 juta unit. Untuk tahun depan, Gunadi memprediksi angkanya tidak akan jauh berbeda atau stagnan, yaitu di kisaran 6,1 juta unit.&nbsp; Pasar kendaraan roda dua diperkirakan masih akan tetap lesu, terutama di semester pertama.&nbsp; &#39;&#39;Di paruh pertama 2017 saya rasa tidak akan terjadi pertumbuhan, meskipun ekonominya tumbuh. Di paruh kedua harapannya ada perbaikan, karena itu bisa menjadi indikasi pasar sepeda motor akan naik di tahun-tahun berikutnya,&#39;&#39; tukasnya. Kendati demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kendaraan roda dua mencapai angka 6 triliun. Namun angka tersebut tidak termasuk pajak-pajak lainnya.&nbsp; &#39;&#39;Pajak-pajak yang dikenakan pada kendaraan motor, maupun mobil itu 43 persen (untuk satu kendaraan dari semua total pajak yang dikenakan-Red), jumlah pajaknya itu jenisnya ada 26 jenis termasuk PPh (Pajak Penghasilan) dan macam-macam,&#39;&#39; jelasnya. Namun dengan beragam jenis pajak yang ada tersebut, bukan berarti itu hal baik. Justru menurut gunadi hal tersebut harus dibenahi. &#39;&#39;Karena semakin banyak, semakin tidak jelas pungutannya juga tidak tahu kemana,&#39;&#39; tambahnya. Gunadi mengatakan, tanpa sistem pajak yang bermacam-macam pun, kendaraan roda dua sudah memiliki peraturan perpajakan maupun biaya-biaya lainnya yang jelas.&nbsp; &#39;&#39;Anda tidak akan dapat STNK (Surat Tanda Naik Kendaraan), kalau semua ini tidak beres. Itu satu-satunya mungkin produk yang paling jelas pungutannya oleh pemerintah adalah kendaraan bermotor,&quot; paparnya.(dew/nas/JPG)

Penjualan Motor Roda Dua Turun, Baru Terjual 5,9 Juta Unit

turun drastis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#turun drastis

Berita Terkini

Hasil Operasi Patuh 2025 di Jawa Timur: e-Tilang Turun Drastis, Kecelakaan Menurun, Tapi Angka Kematian Naik

Harta Kapolres Pasuruan Jazuli Dani Irawan jadi Sorotan Publik, dari Rp 29,2 Miliar Turun Drastis Jadi Rp 3,5 Miliar hanya dalam Setahun

Penjualan Motor Roda Dua Turun, Baru Terjual 5,9 Juta Unit

Download Aplikasi JawaPos.com