<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/bule-bugil-di-ubud-3-154689521.jpg" alt="Aksi tak pantas bule perempuan asal Jerman bertelanjang bulat di pementasan tari Bali." width="100%">
<figcaption>Aksi tak pantas bule perempuan asal Jerman bertelanjang bulat di pementasan tari Bali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus wisatawan mancanegara yang berulah di Bali terus berulang. Mulai melawan petugas saat berlalu lintas hingga ada yang memamerkan kemaluan saat duduk di sepeda motor. Terbaru, turis perempuan asal Jerman nekat telanjang saat acara pertunjukan tari Bali di Puri Saraswati, Ubud. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan kejadian-kejadian tersebut. Seharusnya insiden yang bisa merusak citra itu dapat dicegah. Dengan menerapkan SOP (standar operasional prosedur) kenyamanan dan keamanan tempat wisata yang baik dan ketat. &rdquo;Penerapan SOP ini tentu dalam rangka penegakan peraturan, menjaga norma, maupun menghormati adat istiadat masyarakat setempat demi citra baik Bali dan Indonesia pada umumnya,&rdquo; ungkap dia kemarin (30/5). Untuk mencegah kejadian tersebut terus terulang, Sandi (sapaan Sandiaga Uno) mendorong seluruh pihak di Bali agar menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada setiap wisatawan yang datang. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Termasuk meningkatkan pengawasan. &rdquo;Do and don&rsquo;t ini sudah disosialisasikan juga kepada maskapai dan imigrasi. Bahkan, Kemenparekraf juga menggunakan chatboard AI TIWI sebagai layanan pengaduan bagi masyarakat jika ada wisatawan yang melanggar aturan,&rdquo; terangnya. Dilansir dari Bali Express, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menuturkan, menyikapi kelakuan wisatawan asing yang berulah di Bali, sebaiknya dilakukan dengan cara-cara elegan dan bijak. &rdquo;Sebisa mungkin kita menghindari untuk mengunggah ke media sosial. Karena itu akan berdampak buruk bagi Bali itu sendiri,&rdquo; tuturnya. Jika menemukan wisatawan berulah, lanjut Sandi, segera laporkan ke pihak berwajib agar bisa secepatnya ditindaklanjuti. Saat ini sudah ada Satgas Percepatan Tata Kelola Pariwisata. Anggotanya terdiri atas Dinas Pariwisata Provinsi Bali, kepolisian, satpol PP, imigrasi, kejaksaan, dan asosiasi pariwisata. &rdquo;Semua laporan akan segera ditindaklanjuti. Istilah &rsquo;tidak viral, tidak ditindaklanjuti&rsquo; untuk ulah nakal wisatawan asing ini tidak berlaku bagi Bali yang mengusung tagline pariwisata budaya,&rdquo; tegasnya. Sebab, imbuh Sandi, itu bukan cara untuk memecahkan masalah. &rdquo;Malah tambah ruwet. Ingat, ada Undang-Undang ITE yang membatasi unggahan yang kita lakukan. Salah sedikit dan ada yang tidak terima, itu akan berpotensi terseret ke meja hijau.&rdquo; Tjok Pemayun memaparkan, hampir semua kasus wisatawan asing di Bali ditindaklanjuti pihak berwenang. Sejak Januari 2023 sampai saat ini, 129 warga negara asing telah dideportasi pihak imigrasi Bali. Mereka berasal dari 37 negara. (gih/agf/ade/c9/fal)

Kasus wisatawan mancanegara yang berulah di Bali terus berulang. Mulai melawan petugas saat berlalu lintas dan ada yang memamerkan kemaluan.

Turis Berulah di Bali, Menparekraf Minta Langsung Lapor Pihak Berwajib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Wayan-Koster-udeng-merah-edit_1.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster. Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster. Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan wisatawan asing (wisman) di Bali belakangan ini menjadi sorotan. DPRD Bali menyoroti permasalahan ini dan meminta Gubernur Bali Wayan Koster bertindak tegas terhadap wisatawan yang bikin onar di Bali. Gubernur Bali, I Wayan Koster mengatakan pihaknya telah melakukan tidakan tegas. Koster mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk terus melakukan penertiban bersama Kapolda, KemenkumHAM dan stakeholder lainnya. &ldquo;Sekarang bergerak terus, bagi wisman yang tidak tertib kita tertibkan. Sekarang sudah ada 101 (wisatawan) yang dideportasi dari bulan Januari 2023, dari semuanya ada 27 warga dari Rusia,&rdquo; kata Koster seperti dikutip Radar Bali, Rabu (3/5). Banyaknya wisatawan asing yang datang ke Bali, menurut Koster, pertama karena ada kebijakan Visa On Arrival (VOA). Kedua, ada masalah di negaranya dan ada kewajiban. Namun mengenai pencabutan VOA sedang diproses. &ldquo;Kami sudah kontak dengan Kemenkumkan dan lagi diskusi dengan Menlu. Walaupun diusulkan hanya Rusia dan Ukraina (cabut VOA) kan tidak itu saja diproses, negara lain juga dievaluasi semua. supaya tidak spesifik dua negara itu saja,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Gede Kusuma Putra selaku Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, DPRD Bali, memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Gubernur Bali. Selain wisatawan yang melanggar ketertiban umum dan melecehkan eksistensi pariwisata Bali yang berbasis pada tradisi, adat, agama, seni, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal, juga infrastruktur. &ldquo;Jalan yang masih rusak yang menjadi kewenangan Pemprov Bali agar mendapat perhatian dan penanganan yang baik,&rdquo; jelas Kusuma Putra dalam pendapat akhir DPRD Bali terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2022 dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPRD Provinsi Bali, Selasa (2/5). Terkait infrastruktur rusak, Gubernur Koster mengatakan jalan provinsi yang rusak telah menjadi atensi. Selain itu untuk kemacetan menuju Dermaga Sanur, pihaknya juga sudah meminta Kadis PUPR dan Kawasan Permukiman Bali, Kadishub dan juga sudah berbicara dengan Wali Kota Denpasar. &ldquo; Jalannya cuma satu Km lebih sedikit, tapi harus ada pembebasan lahan milik warga. Saya minta wali kota pendekatan dulu, kalau bisa disumbangkan lebih bagus. Kalau tidak, kita appraisal dulu sesuai aturan. Prinsipnya jalan 1 km cepat bisa diselesaikan tapi lahannya belum siap,&rdquo; pungkasnya.

Tindakan tegas dilakukan kepada wisman yang tidak tertib dan 101 wisatawan sudah dideportasi sejak Januari 2023, sebanyak 27 warga Rusia.

Banyak Wisatawan Buat Masalah di Bali, Dewan Minta Gubernur Koster Tegas

turis bermasalah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#turis bermasalah

Berita Terkini

Turis Berulah di Bali, Menparekraf Minta Langsung Lapor Pihak Berwajib

Banyak Wisatawan Buat Masalah di Bali, Dewan Minta Gubernur Koster Tegas

Download Aplikasi JawaPos.com