<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="panel my-3 py-2">&nbsp;</div> <div class="mb-3 rounded bg-gray-100 p-4 dark:bg-gray-900">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/whT9BpIVGx4g8EbCG3eG8ni6NEr4zDG0v84fahU4-1838391145.jpg" alt="Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r0:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah merespons positif setiap tuntutan rakyat yang disuarakan dalam aksi demonstrasi akhir Agustus 2025. Narasi tuntutan itu disuarakan ke dalam paket 17+8 tuntutan rakyat. Yusril mengingatkan tidak semua tuntutan bisa langsung diwujudkan dalam waktu dekat. &ldquo;Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan memberikan satu respons yang positif ke arah itu, walaupun tidak semua dari tuntutan itu dapat segera diwujudkan oleh karena memerlukan waktu,&rdquo; kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Senin (8/9). Menurut Yusril, ada sejumlah poin tuntutan yang memang membutuhkan proses lebih panjang. Ia berujar, Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah koordinasi lintas lembaga agar publik mendapat kejelasan mengenai tindak lanjut tersebut. &ldquo;Antara lain perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, menunggu pemilihan umum tahun 2029 dan seterusnya, tapi hal-hal yang memang segera dapat ditindaklanjuti,&rdquo; ujarnya. Yusril menekankan, pemerintah akan segera menjelaskan kepada masyarakat mengenai respons resmi dan peta jalan koordinasi yang sudah diputuskan.&nbsp; &ldquo;Hal-hal yang segera dapat direspon oleh pemerintah sekarang ini adalah saatnya bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik respons apa yang dilakukan dan kemudian langkah koordinasi apa yang dilakukan,&rdquo; lanjutnya. Meski begitu, ia menegaskan tidak semua tuntutan aksi rakyat ditujukan langsung kepada pemerintah. Sebagian lainnya ditujukan kepada DPR sebagai lembaga legislatif. &ldquo;Tentu tidak semua itu ditujukan kepada pemerintah karena sebagiannya ditujukan kepada DPR dan kami berkeyakinan bahwa DPR akan memberikan respons yang positif pula terhadap apa yang menjadi tuntutan dari rakyat kita itu,&rdquo; jelas Yusril. Lebih lanjut, Yusril menekankan komitmen pemerintah untuk tetap terbuka merespons setiap aspirasi masyarakat.&nbsp; &ldquo;Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan memberikan satu respons yang positif ke arah itu,&rdquo; pungkasnya. </div> </div> </div> </div>

Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pemerintah merespons tuntutan rakyat, tetapi tidak semua dapat segera dipenuhi.

Yusril Ihza Mahendra Ungkap Alasan Pemerintah Tak Akomodir Semua Tuntutan Rakyat, Ada yang Dimintakan ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/hjWJ6fNgJjddrFEJrzcsxZtHJYo5dHvVu8SzEDMv-1-3856962248.jpg" alt="Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah bersama Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes TNI, Jumat (5/9) . (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah bersama Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes TNI, Jumat (5/9) . (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat turut direspons dari TNI dan Polri. Kedua lembaga negara itu memang masuk dalam tuntutan tersebut. Lewat tanya jawab dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) pada Jumat (5/9), TNI-Polri kompak menyatakan menghormati setiap aspirasi dan kritik dari masyarakat.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi 17+8 Tuntutan Rakyat yang sudah disampaikan secara resmi melalui DPR. Tuntutan itu dirangkum bersama-sama oleh publik, termasuk para influencer dan anak-anak muda yang aktif sebagai pegiat media sosial (medsos).&nbsp; &rdquo;TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun,&rdquo; kata Freddy.&nbsp; Prinsipnya, jenderal bintang satu TNI AL berlatar Korps Marinir itu menyatakan bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan tersebut. Dalam kerangka dan konteks aturan hukum di Indonesia, TNI memastikan menjunjung tinggi dan menghormati betul supremasi sipil. Karena itu, TNI akan tunduk pada kebijakan apapun yang diambil oleh negara untuk TNI.&nbsp; &rdquo;Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh publik kepada Polri selalu didengarkan. Apalagi saat ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah berupaya menjadikan Polri sebagai lembaga penegak hukum yang lebih modern.&nbsp; &rdquo;Dan salah satu ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak antikritik,&rdquo; jelasnya. Terkait dengan 17+8 Tuntutan Rakyat yang ditujukan kepada Polri, Trunoyudo menyatakan bahwa Korps Bhayangkara pasti mendengarkan. Itu menjadi komitmen Polri dan seluruh jajaran. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, namun Trunoyudo menyatakan bahwa Polri sama sekali tidak antikritik dan selalu mendengar setiap masukan.&nbsp; &rdquo;Pada prinsipnya kapolri juga menyampaikan tidak antikritik,&rdquo; ungkap mantan kabid humas Polda Metro Jaya itu.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

TNI dan Polri menghormati dan mendengarkan 17+8 Tuntutan Rakyat, komitmen untuk modernisasi dan menerima kritik.

Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, TNI-Polri Jamin Hormati Setiap Aspirasi dan Kritik Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/WhatsApp-Image-2025-09-01-at-131541-3870022190.jpeg" alt="Tulisan pada unggahan tuntutan rakyat 17 + 8 (Instagram/@jeromepolin)" width="100%">
<figcaption>Tulisan pada unggahan tuntutan rakyat 17 + 8 (Instagram/@jeromepolin)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI merespons 17+8 tuntutan rakyat, yang sebelumnya diterima secara langsung Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9). 17+8 tuntutan rakyat itu sebelumnya diserahkan oleh para aktivis dan influencer. Mengingat, 17+8 tuntutan rakyat itu memiliki tenggat waktu sampai hari ini, Jumat (5/9). Tuntutan itu disuarakan setelah masifnya aksi demonstrasi menyasar Pemerintah hingga DPR RI, dalam menyikapi permasalahan bangsa. Melalui media sosial Instagram, Fraksi PDIP menyatakan sikap resmi. Dalam pernyataannya, Fraksi PDIP menyebut aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan amanat dari konstitusi. "Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidakpuasan masyarakat yang salah satunya berakar dari DPR RI. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memandang dengan serius tuntutan masyarakat karena itu adalah amanat konstitusi," tulis Fraksi PDIP dalam media sosial Instagram, Jumat (5/9). Fraksi PDIP berkomitmen untuk mengawal dan melaksanakan putusan rapat pimpinan DPR RI, yakni menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dan komisi-komisi DPR. Serta, melakukan pembenahan dan memperbaiki diri, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan yang membangun. "Mendukung penuh dan akan berkontribusi aktif dalam reformasi kelembagaan DPR RI yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani," tulisnya. Fraksi PDIP juga menginstruksikan seluruh anggota Fraksi turun ke bawah dan aktif berkomunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya. "Setiap anggota wajib menyerap aspirasi masyarakat, mendengar langsung kebutuhan mereka, dan menjadikannya dasar dalam setiap sikap dan keputusan politik Fraksi," urainya. Selain itu, Fraksi PDIP akan ikut mengoptimalkan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk menangani penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR RI, sehingga dapat ditangani secara langsung dan efektif. "Fraksi PDIP akan mengawal aspirasi masyarakat untuk membentuk Tim Investigasi independen yang kredibel dan berintegritas dalam mengusut peristiwa aksi demonstrasi damai yang berujung anarkis dan dapat merongrong kedaulatan negara, yang telah menimbulkan korban jiwa," tegasnya. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan dengan pimpinan delapan fraksi partai politik di DPR, Kamis (4/9). Pertemuan itu digelar untuk membahas langkah transformasi lembaga legislatif, termasuk menampung aspirasi rakyat. Hadir dalam rapat tersebut para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta seluruh ketua fraksi DPR. Puan menyebut forum ini menjadi ajang urun rembuk untuk pembenahan DPR. &ldquo;Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR,&rdquo; tutur Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9). Ia menegaskan, semua pimpinan fraksi telah sepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR serta melakukan moratorium kunjungan kerja anggota maupun komisi. &ldquo;Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,&rdquo; ucapnya. Puan menambahkan, dirinya akan langsung memimpin proses reformasi kelembagaan DPR agar sesuai dengan harapan publik. &ldquo;Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,&rdquo; pungkas Puan.

Fraksi PDIP DPR RI berkomitmen menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan sebagai respons terhadap tuntutan rakyat.

Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat, Fraksi PDIP Tegas Konsisten Hentikan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/mapolda-DIY2-1873560037.jpg" alt="Massa aksi demonstrasi saat mengerumuni mobil polisi yang melintas di depan Polda DIY Jumat (29/8) petang. (Agung Dwi Prakoso/Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi demonstrasi saat mengerumuni mobil polisi yang melintas di depan Polda DIY Jumat (29/8) petang. (Agung Dwi Prakoso/Radar Jogja)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat yang ditelurkan setelah aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah hingga akhir Agustus lalu, direspons Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Dia memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam dengan adanya desakan itu. &ldquo;Sebagai tuntutan rakyat, Pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil Pemerintah mengabaikan tuntutan itu,&rdquo; ujar Yusril di Jakarta, Kamis (4/9).&nbsp; Sedangkan, untuk bidang tugasnya terkait hukum dan HAM, Yusril memastikan Pemerintah menegakkan dan menjalankan hukum dengan adil, transparan, dan menjunjung tinggi HAM.&nbsp; &ldquo;Arahan Presiden Prabowo agar aparat mengambil langkah hukum yang tegas berlaku bagi siapa saja yang melanggar hukum. Rakyat yang demo berunjuk rasa tidak akan diganggu oleh siapa pun, karena demo itu adalah hak rakyat untuk mengemukakan pendapat dan aspirasi,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Yang ditindak tegas adalah mereka yang melanggar hukum, yang melakukan pembakaran, perusakan, penjarahan, dan mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Yusril menekankan bahwa terhadap mereka yang disangka melakukan pelanggaran hukum, hak-hak asasinya tetap dilindungi.&nbsp; &ldquo;Penegakan hukum dilakukan transparan. Mereka harus menjalani pemeriksaan sesuai hukum acara, berhak didampingi penasihat hukum, dan berhak diperlakukan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah,&rdquo; papar Yusril. Menurut dia, bila hal-hal semacam ini dilanggar, maka tindakan hukum yang tegas juga akan dilakukan terhadap aparat penegak hukum. Komitmen ini penting agar keadilan ditegakkan.&nbsp; Yusril juga memastikan, untuk tegaknya hukum yang adil, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum.&nbsp; &ldquo;Menteri HAM Natalius Pigai telah membentuk tim monitoring untuk memantau dan memastikan aparat penegak hukum bertindak sesuai norma HAM&rdquo; jelasnya. Natalius juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Komnas HAM untuk memonitor, mengumpulkan data, dan menerima laporan rakyat. Termasuk bila ada tindakan aparat yang diduga melanggar HAM selama aksi unjuk rasa berlangsung sampai akhir Agustus yang lalu.&nbsp; Yusril juga mengakui bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi di tanah air mendapat sorotan dunia internasional, termasuk dari Kantor Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM di Jenewa. Namun, ia memastikan bahwa sebagai negara demokrasi, Pemerintah menjamin hak rakyat untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan pendapat.&nbsp; &ldquo;Pemerintah hanya menindak mereka yang melanggar hukum seperti melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Sementara rakyat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa secara damai, dijamin dan dilindungi hak-haknya,&rdquo; pungkas Yusril.&nbsp;

Pemerintah berkomitmen merespons tuntutan rakyat dan menjamin hak unjuk rasa, menegakkan hukum secara adil dan transparan.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra Jamin Pemerintah Tak Abai dengan 17+8 Tuntutan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/IfOP1o0PzEpRtCUuZ9a1HiitmOnCtlt8TgOhDcou-1806270099.jpg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan saat memberikan keterangan kepada awak media. (Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan saat memberikan keterangan kepada awak media. (Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan merespons 17+8 Tuntutan Rakyat yang sudah disampaikan secara resmi melalui DPR. Dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (4/9), Budi Gunawan menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan oleh publik bakal ditangani secara bijak.&nbsp; &rdquo;Kemenko Polkam senantiasa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memastikan bahwa setiap aspirasi ditangani dengan langkah yang bijaksana, terbuka, dan sesuai hukum,&rdquo; ungkap Budi Gunawan.&nbsp; Menurut mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN)&nbsp; itu, pemerintah menghargai setiap aspirasi yang disampaikan oleh publik. Baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui saluran-saluran lain seperti media sosial (medsos). Tidak terkecuali 17+8 Tuntutan Rakyat yang sudah viral di medsos belakangan ini.&nbsp; &rdquo;Seperti yang telah disampaikan bapak presiden, suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus kita dengarkan dengan hati yang jernih dan penuh rasa hormat,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Budi Gunawan mengakui bahwa pemerintah memahami setiap kelompok masyarakat memiliki harapan dan kegelisahan. Untuk itu, pemerintah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Tentu dengan tetap menghargai agar setiap aspirasi bisa disampaikan dengan baik dan jernih. Dia juga mengajak semua pihak terus menjaga kerukunan bangsa.&nbsp; &rdquo;Terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar kita bersama untuk melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Selain itu, Budi Gunawan memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan memastikan pergerakan petugas di lapangan. Ia mengimbau agar aparat mengedepankan pendekatan perlindungan terhadap masyarakat. Itu menjadi penting meski saat ini aparat keamanan sudah diperintahkan melakukan tindakan tegas dan terukur.&nbsp; &rdquo;Aparat di lapangan juga terus kami imbau agar mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dan melakukan tindakan tegas yang terukur,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, publik telah menyampaikan 17+8 Tuntutan kepada beberapa pihak. Mulai pemerintah, DPR, TNI, dan Polri. Tuntutan tersebut merangkum beberapa hal. Tidak hanya disuarakan melalui media sosial dan aksi di jalanan, tuntutan tersebut juga sudah disampaikan secara resmi kepada DPR dan telah diterima oleh pimpinan DPR. &nbsp; &nbsp;

Menko Polkam Budi Gunawan menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat, mengajak dialog dan menjaga kerukunan bangsa.

Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, Menko Polkam Budi Gunawan: Setiap Aspirasi Ditangani dengan Langkah Bijaksana

tuntutan rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tuntutan rakyat

Berita Terkini

Yusril Ihza Mahendra Ungkap Alasan Pemerintah Tak Akomodir Semua Tuntutan Rakyat, Ada yang Dimintakan ke DPR

Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, TNI-Polri Jamin Hormati Setiap Aspirasi dan Kritik Publik

Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat, Fraksi PDIP Tegas Konsisten Hentikan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra Jamin Pemerintah Tak Abai dengan 17+8 Tuntutan Rakyat

Respons 17+8 Tuntutan Rakyat, Menko Polkam Budi Gunawan: Setiap Aspirasi Ditangani dengan Langkah Bijaksana

Download Aplikasi JawaPos.com