<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/MAY-DAY-DI-JAKARTA_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Buruh dari berbagai serikat buruh melakukan aksi pada saat peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) di kawasan Patung Kuda Jakarta.(MIFTAHULHAYAT/Dok.JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai serikat buruh melakukan aksi pada saat peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) di kawasan Patung Kuda Jakarta.(MIFTAHULHAYAT/Dok.JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Gegap gempita peringatan Hari Buruh turut diwarnai banyak tuntutan yang disuarakan para pekerja/ buruh. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah organisasi buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan enam tuntutan pada pemerintah. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, May Day bukan tentang libur kaum buruh, akan tetapi mengenai bagaimana mengingat kembali perjuangan kaum buruh untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh. &ldquo;Mewakili para buruh, ada 6 isu yang ingin Kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dalam kebijakan Bapak Presiden,&rdquo; ujarnya dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Tuntutan pertama, serikat pekerja/buruh meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Sistem ini dinilai sebagai bentuk perbudakan modern di dunia kerja. &ldquo;Kami yakin presiden sangat peduli untuk menghapuskan outsourcing yang merupakan modern slavery, perbudakan modern,&rdquo; katanya. Kedua, KSPI menuntut kesejahteraan buruh. Iqbal mengapresiasi langkah presiden yang telah menaikkan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun lalu, setelah mengalami stagnasi selama 10 tahun. Namun dia berharap, ke depan, kenaikan upah minimum dapat diputuskan dengan menggunakan perhitungan yang layak dan aturan baru yang tak lagi merujuk pada turunan omnibus law cipta kerja. &ldquo;Kami berharap di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, yang tentunya dengan menghilangkan seluruh muatan Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh,&rdquo; tegasnya. Selanjutnya, Iqbal juga meminta pemerintah segera membentuk dan mengoperasikan satuan tugas (satgas) khusus penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini sebagai bentuk respon pemerintah terhadap maraknya ratusan ribu PHK yang terjadi beberapa tahun terakhir. Selain itu, Iqbal menyoroti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang belum disahkan meski sudah menanti hingga 20 tahun. Agar para pekerja tidak menjadi budak. &ldquo;Tolong sahkan (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jangan seperti budak, ada yang disetrika, ada yang tidur dengan kandang anjing. Dan mereka mengalami penderitaan bukan di luar sana tapi di negeri ini,&rdquo; keluhnya. Selain menyoroti kesejahteraan buruh/pekerja, KSPI juga memberikan perhatian mengenai kondisi negeri ini. Ia menuntut agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera disahkan. &ldquo;Sudah saatnya RUU ini disahkan. Harus ada mekanisme pembuktian terbalik, agar koruptor tidak cukup hanya dipenjara, tetapi juga hartanya dirampas,&rdquo; pungkasnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menilai, peringatan Hari Buruh Sedunia pada tahun ini berlangsung saat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penciptaan jutaan lapangan kerja sebagaimana yang dijanjikan dalam kampanye pemilu 2024, penghapusan Omnibus Law cipta kerja, serta optimisme bonus demografi ternyata hanya mimpi dan ilusi. Dalam kenyataannya, kondisi ketenagakerjaan Indonesia makin muram dan nasib buruh Indonesia terus menerus kelam. Ini terlihat dari badai PHK yang terjadi di berbagai sektor industri. Bahkan, diperkirakan akan semakin parah seiring dengan dampak efek domino kebijakan proteksionis Donald Trump yang memicu perang dagang dan tarif. Wahyu khawatir, kondisi ini akan meningkatkan angka pengangguran. Apalagi, ekonomi Indonesia juga tengah lesu efek kebijakan efisiensi anggaran guna menopang pembiayaan program populis Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mengakibatkan kemerosotan aktivitas ekonomi baik di sektor riil, sektor jasa, hingga sektor ketenagakerjaan. &ldquo;Walau telah ada kebijakan efisiensi anggaran, APBN masih menanggung beban berat sehingga pada triwulan pertama tahun 2025, penarikan utang luar negeri sudah sangat besar sebesar Rp 250 triliun,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Kamis (2/5). Mirisnya, ekspresi untuk menyalurkan ketidakpuasan dan kritik kebijakan makin terbatasi. Perlawanan masyarakat sipil menolak revisi UU TNI dijawab dengan represi dan intimidasi. Proses legislasi di parlemen pun dinilainya tak lagi mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan aspirasi dan partisipasi bermakna, tetapi hanya untuk melayani kepentingan eksekutif yang bersekutu dengan kaum oligarki. Suasana ekonomi politik Indonesia gelap. &ldquo;Nasib pekerja migran Indonesia tak lepas dari carut marut kondisi ekonomi politik di masa Indonesia Gelap ini,&rdquo; katanya. Kebijakan efisiensi anggaran telah memangkas anggaran-anggaran pelayanan publik yang seharusnya diperuntukkan untuk advokasi pekerja migran yang mengalami masalah. Termasuk, inisiatif pemberdayaan komunitas di kampung halaman para pekerja migran. Sebaliknya, kebijakan tentang pekerja migran yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kembali diorientasikan untuk mendongkrak perolehan remitansi ratusan triliun rupiah. Kementerian juga bersikeras untuk bisa segera mengirimkan sebanyak-banyaknya PMI ke Arab Saudi, dengan mengusulkan pencabutan moratorium meski hingga saat ini Saudi belum memenuhi kriteria sebagai negara yang menjamin hak asasi pekerja migran. &ldquo;Ini tentu merupakan kemunduran kebijakan tentang pekerja migran Indonesia,&rdquo; sambungnya. Wajah muram pekerja migran Indonesia (PMI) masih ditunjukkan dengan eskalasi kasus PMI di berbagai belahan dunia. Ratusan ribu orang muda Indonesia masih terjebak dalam kamp-kamp operator scamming online dan judi online di Kamboja, Myanmar, dan Laos. &ldquo;Jumlah yang meninggal dunia juga tidak sedikit di dalam tindak pidana perdagangan orang dengan penyalahgunaan teknologi digital (forced criminality),&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, ini bisa dilihat dari data mengenai kematian beruntun PMI asal NTT dalam satu dekade terakhir yang sangat menyesakkan. Bukan hanya itu, masih ada 157 PMI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. &ldquo;Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah negara ini sudah baal, mati rasa dan sudah terbiasa atas kematian beruntun pekerja migran Indonesia? Apakah negara hanya menganggap pekerja migran Indonesia sebagai angka semata, sebagai statistik dan remitansi, tapi tak lagi dianggap sebagai manusia?&rdquo; keluhnya. Realitas ini, lanjut dia, memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius dalam memberikan perlindungan terhadap PMI meski telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta mengadopsi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Migrant CARE menegaskan bahwa perlu adanya tata kelola migrasi yang baik akan meningkatkan pembangunan manusia (human development). Sebaliknya, jika migrasi gagal dikelola dengan baik akan mengakibatkan perdagangan manusia (human trafficking). Oleh karenanya, dalam Peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025, Migrant CARE yang menjadi bagian gerakan buruh Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan. Migrant Care meminta agar pemerintah mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, menjunjung supremasi sipil dan menolak keterlibatan militer dalam bisnis, birokrasi, konflik agraria dan perburuhan. &ldquo;Wujudkan tata kelola perekonomian yang berorientasi keadilan sosial, berpihak kepada kelas pekerja, menolak oligarki dan penugasan aset-aset ekonomi negara untuk kepentingan politik,&rdquo; tegasnya. Migrant Care juga mendesak agar pemerintah mewujudkan tata kelola migrasi yang aman dan menolak komodifikasi pekerja migran dengan merevisi UU No 18/2017 tentang Pelindungan PMI dengan berorientasi pada perspektif hak asasi pekerja migran. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat memperkuat kelembagaan Kementerian yang berorientasi kekuasaan. Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengungkapkan, peringatan Hari Buruh seharusnya bukan seremoni tahunan semata. May Day harusnya jadi momen untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan berpihak secara nyata pada buruh dan masyarakat. Oleh karenanya, ia mendukung sejumlah tuntutan buruh. Edy menegaskan negara hadir seharusnya tidak hanya berpihak pada perputaran ekonomi tapi juga juga melindungi rakyatnya dari ketimpangan dan ketidakadilan. Misalnya, terkait penghapusan outsourcing. Menurutnya, buruh bukan hanya roda penggerak ekonomi, tetapi manusia yang berhak atas kehidupan layak, pekerjaan yang manusiawi, dan perlindungan sosial. &ldquo;Negara tidak boleh diam melihat buruh terus-menerus menjadi korban sistem kerja yang eksploitatif. Saya mendukung penuh revisi PP Nomor 35 Tahun 2021, karena aturan ini menciptakan ketidakpastian kerja, menekan upah pekerja outsourcing, dan melemahkan perlindungan sosial, padahal mereka bekerja penuh seperti karyawan tetap,&rdquo; paparnya. Dia mengungkapkan, aturan yang ada masih mengaburkan batas antara hak dan kewajiban, serta mempersempit ruang buruh untuk memperjuangkan nasibnya. Legiselator dari PDI Perjuangan ini melihat bahwa buruh selama ini hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akan PHK sewaktu-waktu. &ldquo;Outsourcing yang pada awalnya dimaksudkan untuk efisiensi, kini sering menjadi alat ketidakadilan. Buruh outsourcing bekerja setara, tapi menerima hak yang lebih kecil. Ini menciptakan ketimpangan struktural yang melemahkan martabat pekerja,&rdquo; ungkapnya. Edy juga mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan sebagai wujud tanggung jawab DPR atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. &ldquo;Perbaikan ini harus kita lakukan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan melindungi jutaan pekerja dari kebijakan yang berpihak pada investasi tapi menindas hak dasar buruh,&rdquo; katanya. Dia mengajak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja untuk kooperatif terhadap hal ini. Dukungan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) juga disuarakan keras oleh Edy. Menurutnya, pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan dan bekerja dalam ruang privat telah terlalu lama diabaikan. &ldquo;Mereka telah berkontribusi besar dalam menopang ekonomi rumah tangga masyarakat kelas menengah dan atas. Tidak ada alasan lagi untuk menunda pengesahan RUU ini,&rdquo; katanya. Terkait meningkatnya angka PHK akibat perlambatan ekonomi, Edy mendorong pembentukan Satgas PHK untuk memberikan bantuan kepada korban PHK. Selain itu, satgas ini juga memiliki fungsi preventif. &ldquo;Banyak perusahaan padat karya sedang mengalami masa sulit. Pemerintah harus turun tangan, karena kalau dibiarkan, bukan hanya buruh yang kehilangan pekerjaan, tapi juga masyarakat sekitar yang terkena dampaknya secara ekonomi,&rdquo; ucapnya. Dalam semangat keadilan sosial, Edy juga mendesak perluasan cakupan jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan bagi pekerja informal dan rentan. &ldquo;Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) harus dapat diakses oleh semua lapisan pekerja,&rdquo; ucapnya. (mia) </div>

Gegap gempita peringatan Hari Buruh turut diwarnai banyak tuntutan yang disuarakan para pekerja/ buruh. M

May Day, Buruh Tuntut Upah Layak Hingga Perlindungan Pekerja Migran Secara Menyeluruh

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BURUH-MAY-DAY-DI-JAKARTA-MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Para buruh atau tenaga kerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Para buruh atau tenaga kerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Suasana depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 dipenuhi ribuan buruh yang datang dari berbagai serikat pekerja, Kamis (1/5). Salah satu orator yang menyampaikan tuntutan dengan lantang adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Jawa Timur, Jazuli. Dalam orasinya, Jazuli menyoroti kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir yang dinilai banyak merugikan buruh, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Menurutnya, momen May Day adalah waktu yang tepat untuk menagih keberpihakan nyata pemerintah terhadap buruh dan rakyat kecil. "Sudah hampir lima tahun terakhir ini kebijakan pemerintah banyak yang merugikan buruh, terutama soal Omnibus Law," tegas Jazuli. Ia juga menyebut bahwa kini publik sudah melihat sikap politik dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dinilai menunjukkan keberpihakan kepada buruh. Karena itu, Jazuli meminta agar Gubernur Jawa Timur turut menerjemahkan sikap tersebut ke dalam kebijakan nyata. "Makanya di momentum hari ini kami meminta kepada Ibu Gubernur untuk benar-benar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada buruh dan orang-orang kecil," ujarnya. FSPMI juga menyoroti soal pajak yang dibebankan kepada buruh, terutama pekerja perempuan. Jazuli menilai sistem perpajakan yang berlaku saat ini tidak adil karena masih menghitung pekerja perempuan sebagai lajang, meski mereka menjadi tulang punggung keluarga. "Perempuan yang sudah bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga masih dihitung sebagai lajang, dan itu sangat memberatkan," kata dia. Terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jazuli juga meminta agar ambang batas tersebut dinaikkan. Menurutnya, PTKP saat ini yang berkisar Rp5 juta per bulan atau Rp50 juta per tahun masih memberatkan buruh. "Kami menuntut kepada pemerintah agar PTKP dinaikkan menjadi Rp10 juta per bulan. Ini penting agar beban pajak tidak menyiksa buruh," tegasnya. Tak hanya soal upah dan pajak, Jazuli juga menyampaikan aspirasi buruh terkait akses kesehatan dan pendidikan. Ia meminta agar masyarakat Jawa Timur bisa berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP, tanpa syarat berbelit. "Warga kelas bawah, kaum buruh, harus bisa berobat cukup pakai KTP saja, gratis, di mana pun. Termasuk pendidikan, tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan di sekolah," ujarnya. Ia menegaskan bahwa inti dari perjuangan buruh dalam peringatan May Day adalah untuk mendesak pemerintah agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil. "Momentum May Day ini kami gunakan untuk mengingatkan pemerintah: keberpihakan kepada kaum buruh bukan hanya janji, tapi harus nyata dalam kebijakan," tutur Jazuli. </div>

Suasana depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 dipenuhi ribuan buruh

May Day 2025: FSPMI Jatim Desak Pemerintah Berpihak ke Buruh, PTKP Harus Dinaikkan, Berobat Cukup Pakai KTP 

tuntutan buruh hari may day

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tuntutan buruh hari may day

Berita Terkini

May Day, Buruh Tuntut Upah Layak Hingga Perlindungan Pekerja Migran Secara Menyeluruh

May Day 2025: FSPMI Jatim Desak Pemerintah Berpihak ke Buruh, PTKP Harus Dinaikkan, Berobat Cukup Pakai KTP

Download Aplikasi JawaPos.com