<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/Screenshot_2025-08-12-09-06-26-317_comandroidchrome-edit-4157604761.jpg" alt="Pangdam IX/Udayana Majyen TNI Piek Budyakto menemui ibu dan ayah Prada Lukcy di Kota Kupang, NTT, pada Senin (11/8). (Pendam IX/Udayana)" width="100%">
<figcaption>Pangdam IX/Udayana Majyen TNI Piek Budyakto menemui ibu dan ayah Prada Lukcy di Kota Kupang, NTT, pada Senin (11/8). (Pendam IX/Udayana)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kedatangan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto ke rumah duka Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Asrama Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (11/8). Kunjungan itu disambut tangis Sepriana Paulina Mirpey. Air mata ibunda Prada Lucky itu mengalir deras tatkala melihat jenderal bintang dua TNI AD datang ke rumahnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016422067/afifah-riyad-murka-lihat-rekaman-cctv-anaknya-dianiaya-oleh-pengasuh">Afifah Riyad Murka Lihat Rekaman CCTV Anaknya Dianiaya oleh Pengasuh</a>&nbsp; Tangisan semakin menjadi kala Sepriana bersimpuh memohon kepada Mayjen Piek. Dia menuntut keadilan untuk putranya yang meregang nyawa akibat penganiayaan di barak Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 834/Waka Nga Mere. Sepriana meminta puluhan senior prajurit muda di batalyon yang tergolong baru itu mendapat hukuman setimpal.&nbsp; &rdquo;Saya mencintai TNI. Suami dan anak saya tentara, bapak. Saya hanya ingin keadilan,&rdquo; tutur Sepriana memohon.&nbsp; Mayjen Piek mendengarkan permohonan itu dengan khidmat. Sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Kodam IX/Udayana, kedatangan Pangdam ke NTT merupakan bentuk empati dan wujud dukungan moral terhadap keluarga almarhum. Tidak hanya itu, Piek yang juga atasan Prada Lucky dan ayahnya, Serma Christian Namo, menunjukkan kepedulian kepada prajuritnya.&nbsp; Lewat kunjungan tersebut, Piek menghaturkan bela sungkawa mendalam. Dia pun mengakui bahwa kehilangan Prada Lucky adalah kehilangan yang sangat besar bagi keluarga besar TNI, khususnya di Kodam IX/Udayana. Dia menyesalkan peristiwa tragis yang dialami oleh Prada Lucky. Untuk itu, proses hukum sebagaimana diminta oleh keluarga korban akan dilaksanakan.&nbsp; &rdquo;Pimpinan TNI, mulai dari menteri pertahanan Republik Indonesia, panglima TNI, wakil panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Darat telah memerintahkan dilakukannya pengusutan mendalam serta proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat dalam kejadian yang menyebabkan meninggalnya Prada Lucky,&rdquo; ucap Piek.&nbsp; Sebagai pemegang tongkat komando di Kodam IX/Udayana, Piek memastikan bahwa perintah tersebut sudah dilaksanakan. Proses hukum terhadap 20 orang senior Prada Lucky sudah berjalan. Kini mereka diperiksa secara intensif sebagai tersangka. Penahanan juga telah dilakukan terhadap para tersangka. Selanjutnya, proses rekonstruksi segera dilaksanakan oleh penyidik.&nbsp; Lebih lanjut, Piek, menyampaikan bahwa permintaan keluarga korban, khususnya yang disampaikan oleh Serma Christian, akan dilaksanakan. Yakni memastikan proses hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Mengingat salah seorang dari 20 tersangka dalam kasus tersebut adalah perwira TNI AD. (*) &nbsp; &nbsp;

Kunjungan Pangdam IX/Udayana ke rumah duka almarhum Prada Lucky, ibunda Prada Lucky meminta keadilan atas kematian putranya.

Ibunda Prada Lucky Menangis dan Bersimpuh Tuntut Keadilan, Pangdam Udayana Garansi Pengusutan Tuntas Kasus Dugaan Penganiayaan di NTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/yZhsT5JFcM0EnemvDy2o6hcAixBxG0MGV4u2AOZ7-1-169002590.jpg" alt="Aksi demonstrasi ribuan sopir truk bergerak perlahan menempuh rute panjang sejak pagi hari, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi ribuan sopir truk bergerak perlahan menempuh rute panjang sejak pagi hari, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aksi demonstrasi ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) pada Kamis (19/6) tak hanya membuat geger Kota Surabaya, tapi juga berdampak besar di jalur nasional. Ribuan truk bergerak perlahan menempuh rute panjang sejak pagi hari. Ribuan truk mulai berkumpul di Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, sejak pagi. Kawasan itu menjadi titik awal konvoi sebelum menuju titik kumpul di Bundaran Waru, Sidoarjo. Dari Bundaran Waru, konvoi truk bergerak ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Mereka melintasi kawasan padat lalu lintas, seperti Bundaran Waru, untuk menuju kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jatim. Setelah menyampaikan aspirasi di kantor Dishub Jatim, massa bergerak ke arah utara, melewati bundaran Dolog, menuju Mapolda Jatim. Ratusan truk tetap ikut dalam iring-iringan, menyebabkan lalu lintas tersendat di sejumlah ruas jalan utama Surabaya. Tak berhenti di Mapolda Jatim, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Di setiap lokasi, mereka menyampaikan tuntutan secara damai dan bergiliran. Ketua GSJT Angga Firdiansyah menjelaskan bahwa rute ini dipilih untuk menyuarakan aspirasi secara langsung kepada institusi yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan transportasi, keamanan, dan pemerintahan daerah. Aksi ini diikuti oleh sekitar 1.200 sopir truk. Mereka kompak membawa kendaraan dan poster tuntutan yang berisi penolakan terhadap aturan ODOL dan desakan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ribuan sopir truk dari Gerakan Sopir Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di Surabaya, menuntut revisi UU Lalu Lintas dan penolakan aturan

Demo Ribuan Sopir Truk di Surabaya Lumpuhkan Jalan Nasional, Ini Rute Aksi GSJT yang Tuntut Keadilan dalam Aturan ODOL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/dkOe86fPabtJfMIjMnjJwIU2rtTm2SRXLoRsVQHk-1-2540186847.jpg" alt="Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Surabaya, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Surabaya, Kamis (19/6/2025). (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Surabaya, Kamis (19/6). Mereka membawa berbagai tuntutan terkait aturan Over Dimension and Over Loading (ODOL) dan kondisi kerja sopir truk. Aksi dimulai sejak pagi hari. Ratusan truk memasuki Surabaya melalui Bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani. Setelah berkumpul di kawasan tersebut, massa bergerak ke kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dari Dishub Jatim, rombongan melanjutkan long march menuju Markas Polda Jatim. Sepanjang perjalanan, para sopir membawa poster dan spanduk berisi tuntutan yang mereka gaungkan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Ketua GSJT, Angga Firdiansyah, mengatakan bahwa demo ini adalah bentuk keresahan sopir truk yang selama ini menjadi pihak paling terdampak oleh aturan ODOL. Menurut dia, pihak pengusaha dan pemilik muatan justru luput dari penegakan hukum. "Yang terdampak langsung itu sopir, sementara pemilik barang tidak pernah tersentuh. Ini ketidakadilan," ujar Angga di tengah kerumunan massa. Para sopir juga mendesak adanya regulasi ongkos angkut logistik yang adil. Mereka merasa dirugikan karena ongkos muatan selama ini ditentukan sepihak oleh pemilik barang tanpa standar yang jelas. Selain itu, GSJT juga menyoroti maraknya premanisme dan pungutan liar di jalanan. Mereka meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk memberi perlindungan hukum yang setara bagi para sopir.&nbsp;

Ribuan sopir truk dari GSJT menggelar aksi di Surabaya, menuntut keadilan atas aturan ODOL dan perlindungan hukum.

Ribuan Sopir Truk Gelar Aksi Demo di Surabaya, Tuntut Keadilan dalam Aturan ODOL, Adukan Premanisme 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/orasi-di-atas-mobil-komando-jonru-pertanyakan-keadilan_m_155996.jpeg" alt="Jonru Ginting saat ikut aksi bela Rohingya di depan Kedubes Myanmar Jumat (8/9)" width="100%">
<figcaption>Jonru Ginting saat ikut aksi bela Rohingya di depan Kedubes Myanmar Jumat (8/9)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktivis media sosial Jonru Ginting menampakan batang hidungnya di depan polisi. Terlapor ujaran kebencian itu terlihat berorasi di depan Kedubes Myanmar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/9). Dia ikut aksi bela Rohingya yang digalakan Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar). Sebagai salah satu orang yang merasa ditindas, Jonru dengan lantang mempertanyakan keadilan. "Kamu umat islam dituduh teroris, radikal. Padahal kami melakukan aksi dengan damai. Di mana keadilan?" seru dia disambut teriakan dari pendukungnya. Saat ini dia hanya berharap dan berdoa agar umat Islam yang ada di Rakhine State selalu ada dalam keadamaian. Sementara pihak yang membinasakan Rohingya dia mintakan diazab oleh Allah. "Mereka yang menyiksa Rohingya semoga sadar dan diberi azab oleh Allah," tambah dia. Diketahui bila Jonru Ginting dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dianggap kerap menyebarkan ujaran kebencian melalui dunia maya. Pelapornya yakni Muannas Al Aidid yang berprofesi sebagai pengacara yang melaporkan Jonru ke polisi Kamis 31 Agustus 2017. Laporan yang dibuat Muannas telah diterima polisi dengan nomor LP/4153/ VIII/2017/ PMJ/Dit. Reskrimsus. Dalam laporan itu, Jonru diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Orasi di Atas Mobil Komando, Jonru Pertanyakan Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tuntut-keadilan-seribu-petani-tebu-cirebon-siap-kepung-istana_m_152949.jpeg" alt="Petani tebu melakukan unjuk rasa dengan menabur gula di depan kantor DPRD Cirebon." width="100%">
<figcaption>Petani tebu melakukan unjuk rasa dengan menabur gula di depan kantor DPRD Cirebon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Para petani tebu Cirebon semakin gusar. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena belum lakunya gula dan masih disegelnya gula-gula milik petani. Bahkan jajaran pengurus DPD Aptri Jawa Barat akan mengepung istana. Tak kalah gesit, para petani pun mengaku akan melakukan langkah yang lebih ekstrem dan akan mensabotase produksi gula tahun depan jika kondisi tetap seperti ini. &ldquo;Ini bentuk kesewenang-wenangan, kalau seperti ini kita akan lakukan yang lebih ekstrem, kita akan sabotase porduksi gula tahun depan, bila perlu tidak usah tanam tebu lagi,&rdquo; ujar Muamar salah satu petani di wilayah Kerja PG Sindanglaut, Senin (21/8). Menurutnya, keuntungan bercocok tanam tebu tidak seberapa. Namun yang tidak dia habis pikir kenapa aturan yang dikenakan untuk tebu dan gula begitu ketat dan sangat banyak. &ldquo;Lihat petani padi, banyak program, bantuan pun sering, pasarnya jelas, bahkan hasil panen pun diserap Bulog, mereka diperhatikan, tapi kita petani tebu sseperti dijepit dan disuruh mati,&rdquo; kata Muamar mengeluh. menurutnya, yang kebingungan saat ini adalah petani-petani kecil yang mempunyai modal kecil. Sehingga penjualan gula adalah mutlak. Karena saat ini tidak hanya untuk musim tanam saja petani harus berutang. Untuk biaya hidup sehari-hari, petani juga harus berutang. Petani mencari pinjaman sambil menunggu gula laku dijual. &ldquo;Kita pelihara tebu itu setahun, sudah panen dan jadi gula tapi tidak bisa dijual, pada punya perasaan gak, coba bayangkan sendiri. Kita makan, hidup, anak sekolah apa tidak pakai biaya, kalau yang petani bermodal seperti PNS dan pengsauha sih tidak masalah, yang seperti kita ini yang nyaris-nyaris meregang nyawa,&rdquo; ungkapnya. Ketua DPD APTRI Jawa Barat Nana Karnadi mengatakan, perwakilan petani Cirebon akan ikut dalam aksi turun ke jalan pada 28 Agustus nanti. Bahkan menurut Nana, 1000 petani bakal langsung berangkat dari Cirebon dan akan bergabung dnegan teman-teman petani yang berasal dari berbagai wilayah lainnya. &ldquo;Agendanya kepung Istana Presiden, luruk Kantor Kemendagri dan kita juga rencananya akan sambangi kantor wakil rakyat di Senayan,&rdquo; sebut Nana saat ditemui Radar Cirebon (Jawa Pos Group) usai rapat koordinasi di kantor DPC APTRI Karangsuwung, Kabupaten Cirebon. Sejumlah tuntutan bakal dikawal para peserta aksi, di antaranya persoalan PPN, peredaran gula rafinasi, gula yang tidak laku. Tuntutan yang terpenting lagi soal penyegelan yang dilakukan PPNS Kemendagri. &ldquo;Seluruh daerah akan membawa aspirasi masing-masing dan akan bersama-sama disampaikan di hadapan Presiden,&rdquo; kata Nana.

Tuntut Keadilan, Seribu Petani Tebu Cirebon Siap Kepung Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tuntut-keadilan-massa-aksi-55-kumandangkan-lagu-indonesia-raya_m_127968.jpeg" alt="Massa peserta aksi melakukan unjuk rasa di kawasan MA" width="100%">
<figcaption>Massa peserta aksi melakukan unjuk rasa di kawasan MA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Majelis Agung (MA). Hal itu dilakukan untuk menyampaikan tuntutannya, agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mendapatkan vonis bebas. Pantauan JawaPos.com, ratusan massa sudah memadati di kawasan sekitaran MA. Bendera-bendera betuliskan arab pun dikibarkan oleh massa yang dikenal dengan aksi 55 itu. Sesampainya di kawasan MA, koordinator aksi memerintahkan massa aksi terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu dilakukan agar perjungannya umat Islam meminta Ahok dihukum penjara tidak sia-sia. "Kita lebih dulu mari sama-sama menyanyikan lagi Indonesia Raya sebagai bentuk perjuangan," ujar peserta aksi di kawasan Gedung MA, Jakarta, Jumat (5/5). Selain itu, salah satu peserta aksi juga melantunkan ayat suci semoga dalam pertemuanya dengan para pemimpin MA diberikan kemuduahan. Sebab umat Islam tidak akan rela jika Ahok mendapat vonis bebas. "Kita melakukan upaya untuk hakim memberikan putusan sesuai UU yang berlaku juga tidak berdasarkan kepentingan," katanya. Saat ini menurut koordinator aksi, persidangan Ahok dinilai penuh dengan skenario. Apalagi tuntutan yang diberikan kepada man&lrm;tan Bupati Belitunh Timur ini sangat ringan. Karena hanya diberikan tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. "Ini kelihatannya sedang mempermainkan hukum," pungkasnya. (cr2/JPG)

Tuntut Keadilan, Massa Aksi 55 Kumandangkan Lagu Indonesia Raya

tuntut keadilan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tuntut keadilan