<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/anak-riza-chalid-124979704.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang juga anak pengusaha minyak Riza Chalid, sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakpus." width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang juga anak pengusaha minyak Riza Chalid, sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakpus.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak pengusaha minyak Riza Chalid, dituntut 18 tahun penjara. Tuntutan itu terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina (Persero). Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menyatakan Kerry bersama delapan terdakwa lain terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Hal ini dibacakan dalam persidangan. &ldquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dengan pidana penjara selama 18 tahun,&rdquo; kata Jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/2). Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Kerry membayar denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti Rp 13.405.420.003.854 atau Rp 13,4 triliun. Rinciannya, Rp 2,9 triliun merupakan kerugian keuangan negara. Sementara Rp 10,5 triliun terkait kerugian perekonomian negara dalam kasus ini. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Kerry tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Hal ini termasuk kolusi dan nepotisme. Perbuatannya juga menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam jumlah besar. Selain itu, terdakwa disebut tidak merasa bersalah atas perbuatannya. "Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," tegasnya. Jaksa menyatakan Kerry melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Tindak pidana ini juga mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dua terdakwa lain dari klaster swasta, yakni Dimas Werhaspati dan Gading Ramadhan Joedo, masih dalam proses pembacaan tuntutan. Keduanya menjabat komisaris dan direktur di beberapa perusahaan. Enam terdakwa lain dari pihak Pertamina dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Tuntutan itu sudah disampaikan sebelumnya. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti Rp 5 miliar. Jika tidak dibayar satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda akan disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Status dan nama terdakwa diumumkan dalam persidangan. Para terdakwa tersebut antara lain, Riva Siahaan, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Sani Dinar Saifuddin, mantan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Maya Kusmaya, mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, juga turut didakwa. Berikutnya, Edward Corne, mantan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono, mantan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, juga terdakwa dalam kasus ini. Dalam surat dakwaan, jaksa juga menyebut korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Kerugian ini terkait impor produk kilang dan penjualan solar non-subsidi. Kerugian akibat ekspor minyak mentah diperkirakan USD 1.819.086.068,47. Sedangkan kerugian impor minyak mentah sekitar USD 570.267.741,36. Selain itu, terdap at kerugian perekonomian sebesar Rp 171.997.835.294.293 akibat tingginya harga pengadaan BBM. Hal ini menimbulkan beban ekonomi tambahan cukup besar.Jaksa juga mengungkap keuntungan ilegal sebesar USD 2.617.683,34 juta. Keuntungan itu berasal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dan pembelian BBM dalam negeri. (*) &nbsp;

Jaksa tuntut anak Riza Chalid 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp 13 triliun terkait kasus korupsi kilang Pertamina.

Jaksa Tuntut Anak Riza Chalid 18 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 13 Triliun dalam Kasus Dugaan Korupsi Kilang Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/MJbdUGakIIPCYkZqctzbnQnxBbbcYnfsIc54i6DG-1-2789518836.jpg" alt="Sejumlah aktivis 1998 lintas organisasi menyikapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis 1998 lintas organisasi menyikapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah aktivis 1998 lintas organisasi, menyesalkan pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang mengaburkan fakta peristiwa rudapaksa massal yang diduga terjadi pada Mei 1998. Para aktivis yang tergabung dalam Pena 98, Barikade 98, Gerak 98, dan KA KBUI 98 meminta Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Aktivis 98, Mustar Bonaventura, menyatakan bahwa pernyataan Fadli Zon sangat ahistoris. Serta, melukai para korban rudapaksa massal yang turut menimpa etnis Tionghoa tersebut. "Kami mengecam ya, ini tidak main-main, lewat pernyataan hari ini, ini tidak berhenti hanya di sini ini akan menular kepada seluruh teman-teman daerah, seluruh teman-teman aktivis tahun 1998 yang terlibat pada tahun 1998 saat ini sudah marah dan sangat kecewa,&rdquo; kata Mustar Bonaventura dalam konferensi pers di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6). Mustar menegaskan, peristiwa rudapaksa massal pada Mei 1998 bukan rumor semata. Ia menyebut, peristiwa itu benar-benar terjadi sebagaimana diungkap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). "Harusnya kalau kemudian negara tidak mampu menangkap atau kemudian menjelaskan siapa pelaku, siapa orangnya yang melakukan pemerkosaan pada peristiwa tahun 1998 ya janganlah kemudian membuat rasa luka yang menurut kami, adalah menyakitkan," ucapnya. Ia menekankan, negara yang tidak mampu memberikan rasa keadilan, justru malah kembali melukai hati para korban. "Ini sama halnya negara tidak mampu memberikan rasa keadilan malah justru membuat rasa luka itu jauh lebih pedih,&rdquo; sesalnya. Ia menjelaskan, terdapat tiga indikator bahwa tragedi rudapaksa massal 1998 itu benar-benar terjadi. Pertama, pidato Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang mengutuk keras peristiwa rudapaksa massal 1998. &ldquo;Kedua, seingat kita pada tahun 1998 itu lahir ada satu Komnas Perempuan. Inisiasi lahirnya Komnas Perempuan itu dasarnya adanya pemerkosaan massal ini, kekerasan seksual pada perempuan pada saat itu, maka lahirlah ide dan gagasan melahirkan Komnas Perempuan,&rdquo; paparnya. Ketiga, adanya hasil investigasi TGPF terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998. Karena itu, Fadli Zon harus bertanggungjawab atas ucapannya karena membuat luka yang semakin dalam bagi para korban peristiwa yang tidak manusiawi itu. &ldquo;Ini jelas semua sejarah detail,&rdquo; cetusnya.&nbsp; Senada, Aktivis 98 Jimmy Fajar alias Jimbong mengultimatum Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. &ldquo;Apabila Fadli Zon tidak meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan geruduk, kami akan kepung Kementerian Kebudayaan sebagai tanda bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap perjanjiannya dia,&rdquo; tegas Jimbong. Lebih lanjut, para aktivis 1998 memberikan waktu selama 30 hari ke depan kepada Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka. &ldquo;Bukan klarifikasi. Karena selama ini kan dia (Fadli Zon) hanya mengklarifikasi. Dia selalu membangun narasi-narasi kebohongan terus. Kita bukan minta klarifikasi, tapi kita minta permintaan maaf,&rdquo; tegasnya. Sementara, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon memberikan penjalan terkait pernyataan soal rudapaksa massal pada Mei 1998. Menurut dia, peristiwa huru-hara yang terjadi pada 13-14 Mei 1998 menimbulkan silang pendapat, termasuk ada atau tidaknya rudapaksa massal pada saat itu. Bahkan, liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tidak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal dugaan rudapaksa massal pada Mei 1998. "Laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri," ujar Fadli Zon dalam akun media sosial X, Senin (17/6). Mantan aktivis 98 itu menyatakan, dirinya hanya tidak ingin istilah rudapaksa massal itu berdampak serius terhadap karakter bangsa. Sebab, setiap peristiwa yang terjadi harus berdasarkan fakta-fakta yang kuat. "Pernyataan saya dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah &ldquo;perkosaan massal,&rdquo; yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat," pungkasnya.

Aktivis 98 menyesalkan pernyataan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal 1998, meminta maaf terbuka untuk para korban.

Aktivis 98 Kecam Pernyataan Fadli Zon soal Rudapaksa Massal 1998, Tuntut Sampaikan Permintaan Maaf Secara Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/IMG_7009JPG-133440274.jpg" alt="Ratusan driver ojek online menggelar aksi demontrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (20/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan driver ojek online menggelar aksi demontrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (20/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) berkumpul di sekitar Bundaran Patung, Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa siang (20/5). Mereka menuntut untuk bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Mereka enggan bertemu dan berdialog dengan perwakilan dari Kementerian Perhubungan (Menhub).&nbsp; &rdquo;Menteri, menteri, menteri. Kami hanya ingin bertemu pengambil keputusan, bukan perwakilan,&rdquo; tegas orator dari atas mobil komando.&nbsp; Di antara tuntutan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol tersebut adalah potongan dari aplikator maksimal hanya 10 persen. Menurut mereka, bila potongan masih di atas 10 persen, hal itu sangat berat bagi para pengemudi ojol yang setiap hari berjibaku melayani penumpang. Potongan di atas 10 persen dinilai terlalu besar dan mencekik.&nbsp; Untuk itu, hari ini ribuan pengemudi ojol turun ke jalan. Mereka menuntut agar aplikator bersikap adil. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah bersikap tegas. Tidak hanya mengumbar janji tanpa dipenuhi. Lagi-lagi dari atas mobil komando, orator yang menyampaikan orasi menyatakan bahwa para pengemudi ojol tidak mau terus diberi harapan palsu.&nbsp; &rdquo;Jangan hanya memberikan janji, jangan anggap ojol bisa dibodohi, betul teman-teman?&rdquo; pekik orator tersebut direspons jawaban, benar!!! dari massa yang ikut berdemo.&nbsp; Akibat demonstrasi tersebut, Jalan Medan Merdeka Selatan tidak bisa dilalui. Aparat kepolisian menutup dan membarikade jalan tersebut. Sementara ribuan pendemo yang terus berdatangan berkumpul di seberang Bundaran Patung Kuda. Para pengemudi ojol sepeda motor juga memarkirkan kendaraan mereka di sekitar titik kumpul tersebut.&nbsp; &rdquo;Hari ini Hari Kebangkitan Nasional, juga hari kebangkitan bagi ojol,&rdquo; tegas orator.&nbsp; Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan volume kendaraan akibat aksi demo tersebut, aparat kepolisian telah mempersiapkan sejumlah langkah. Termasuk rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus. Namun, sejauh ini hanya Jalan Medan Merdeka Selatan yang tidak bisa dilalui kendaraan dari dua arah. Selebihnya masih bisa digunakan oleh pengguna jalan.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ribuan pengemudi ojek online di Jakarta menuntut pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terkait potongan aplikator.

Berkumpul di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat, Ribuan Pengemudi Ojol Tuntut Bertemu Menhub Dudy Purwagandhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/20250227_160534-1-4186301373.jpg" alt="Massa aksi ojek online (ojol) 272 menyerahkan surat tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Massa aksi ojek online (ojol) 272 menyerahkan surat tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia atau May Day. Di hari ini, Kamis (1/5), berbagai lapisan kelompok pekerja menuntut hak-hak mereka untuk diperhatikan. Seperti upah dan jaminan hidup layak. Selain itu, kejelasan status juga menjadi persoalan yang disuarakan buruh. Masuk kategori buruh, kelompok pekerja lepas adalah para mitra pengemudi ojek online atau ojol. Di momen Hari Buruh, tak sedikit mitra pengemudi ojol yang meuntut agar mereka naik kelas. Dari semula hanya sebagai mitra, naik menjadi karyawan tetap. Pro dan kontra langsung muncul terkait tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut datang dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) yang disampaikan pada keterangan tertulis pada 29 April 2025. Isinya, pada intinya yang meminta agar pengemudi ojek online dijadikan pekerja tetap. Isu tersebut sebenarnya telah menjadi topik diskusi dari berbagai pihak sejak lama.&nbsp; Wacana ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai perlindungan yang kurang memadai bagi para pengemudi, terutama dalam hal&nbsp;jaminan sosial dan hak-hak pekerja lainnya.&nbsp; Menurut Aspek Indonesia, dengan menjadikan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap, mereka akan memperoleh perlindungan yang lebih baik. Seperti tunjangan kesehatan, asuransi, dan jaminan pensiun yang selama ini belum sepenuhnya mereka terima dalam status kerja yang fleksibel. Namun, kebijakan ini juga memicu beragam pendapat dari berbagai pihak. Mulai dari ahli ekonomi, aplikator, hingga pengemudi itu sendiri. Beberapa pihak menyambut baik ide tersebut, karena dianggap dapat memberikan rasa aman dan stabilitas ekonomi bagi pengemudi. Di sisi lain, ada pula yang khawatir. Wacana menjadikan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap mendapat perhatian dari berbagai ahli ekonomi yang menilai dampaknya terhadap industri ini serta ekonomi digital secara keseluruhan.&nbsp; Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai langkah positif dalam memberikan perlindungan lebih kepada pengemudi,&nbsp;namun ada pula yang menganggapnya dapat merugikan banyak pihak. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), mengingatkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, harus dipikirkan apakah struktur gaji tetap akan menciptakan insentif yang&nbsp;memadai bagi pengemudi. Dia mengatakan, dengan model fleksibel yang ada sekarang, pengemudi dapat bekerja sesuai dengan permintaan pasar dan mendapatkan penghasilan yang bervariasi. &ldquo;Jika diubah menjadi pekerja tetap, jumlah pekerjaan yang dapat diambil akan terbatas, yang mungkin akan merugikan mereka yang&nbsp;bergantung pada penghasilan lebih tinggi saat jam sibuk,&rdquo; ujar Nailul Huda menanggapi wacana tersebut di Jakarta. Dia&nbsp;juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi para pengemudi yang selama ini mendapat manfaat dari sistem fleksibel tersebut. Selain itu, &nbsp;Wijayanto Samirin, Ekonom Senior Universitas Paramadina, mengusulkan agar kebijakan ini dipertimbangkan dengan hati-hati. Menurut dia, kebijakan ini harus dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari sisi perlindungan sosial, tetapi juga dampaknya terhadap model bisnis dan daya saing industri.&nbsp; "Jika status pengemudi diubah, bisa jadi banyak orang yang menginginkan pekerjaan fleksibel dengan pendapatan&nbsp;harian akan kehilangan kesempatan,&rdquo; kata Wijayanto. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan seperti ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri yang dapat menyediakan banyak peluang kerja dengan fleksibilitas tinggi. Pendapat dari pihak aplikator mengenai wacana ini juga beragam. Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, menyampaikan bahwa kebijakan ini justru bisa merugikan ekosistem transportasi digital yang telah terbentuk.&nbsp; "Jika pengemudi menjadi karyawan, maka akan ada seleksi, kuota, dan pembatasan&nbsp;jam kerja. Saat ini, siapa pun bisa mendaftar dan langsung bekerja tanpa batasan waktu,&rdquo; jelas Tirza. Ia juga mengingatkan bahwa skema kerja saat ini justru berfungsi sebagai bantalan sosial bagi banyak orang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.&nbsp; &ldquo;Jika kita ubah semuanya jadi karyawan, barrier to entry akan naik. Hanya sebagian orang yang akan bisa bekerja, sementara jutaan yang lain kehilangan&nbsp;akses untuk mencari nafkah,&rdquo; ungkap Tirza. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh para mitra pengemudi, tetapi juga pada banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergantung pada layanan&nbsp;GrabFood, GrabMart, dan lainnya.' Lebih lanjut, Tirza juga menambahkan bahwa jika pengemudi diubah menjadi pekerja tetap, perusahaan akan menanggung biaya tetap yang mungkin tidak selalu sebanding dengan tingkat permintaan.&nbsp; &ldquo;Biaya operasional bisa melonjak, yang pada akhirnya akan berdampak pada harga layanan yang harus dibayar&nbsp;oleh konsumen,&rdquo; tambahnya. Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara juga menyatakan bahwa kebijakan ini perlu dilihat dari perspektif keberlanjutan industri serta akses masyarakat terhadap pekerjaan.&nbsp; Menurut dia, menjadikan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap dapat mengubah keseimbangan yang sudah ada antara fleksibilitas kerja dan akses ekonomi.&nbsp; "Jika status mereka berubah, sektor ini akan kehilangan karakter inklusivitas yang membuatnya dapat diakses oleh hampir semua orang," ujarnya. Modantara juga menyoroti bahwa perubahan ini akan mempengaruhi tidak hanya para pengemudi, tetapi juga masyarakat yang bergantung&nbsp;pada layanan ojol sebagai sarana transportasi murah dan cepat.

Di Hari Buruh Sedunia, mitra pengemudi ojol tuntut status karyawan tetap, memicu pro dan kontra dari berbagai pihak.

Di Momen Hari Buruh, Mitra Ojol Tuntut Naik Kelas Jadi Karyawan Tetap, Mungkinkah Terwujud?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/e4afd981-4546-43a0-bd32-ae9492361924_0425409f-1-1692077648.jpg" alt="CEO OpenAI, Sam Altman. (AFP)" width="100%">
<figcaption>CEO OpenAI, Sam Altman. (AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; CEO OpenAI, Sam Altman, mengungkapkan perusahaannya tak memiliki rencana untuk menuntut perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) asal Tiongkok, DeepSeek. Meskipun dia sempat mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok secara aktif berupaya meniru model AI canggihnya. "Kami tidak berencana untuk menuntut DeepSeek saat ini. Kami akan terus membangun produk-produk hebat dan memimpin dunia dengan kemampuan model, dan saya pikir itu akan berjalan dengan baik," kata Altman kepada wartawan di Tokyo, dikutip dari South China Morning Post (SCMP), Rabu (5/2). Dia mengakui bahwa DeepSeek merupakan produk yang mengesankan. Namun, pencipta ChatGPT ini tetap yakin bahwa pihaknya akan terus maju dan menghadirkan produk-produk hebat. "Jadi kami senang memiliki pesaing lain. Kami sudah pernah menghadapi banyak pesaing sebelumnya, dan saya pikir semua pihak berkepentingan untuk terus maju dan memimpin,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Deepseek sempat mengguncang Silicon Valley dengan chatbot-nya yang canggih dan tampaknya dikembangkan dengan biaya murah. Saat ini, kinerja DeepSeek telah memicu sejumlah tuduhan bahwa perusahaan itu telah merekayasa ulang kemampuan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat, seperti AI yang mendukung ChatGPT. OpenAI mengatakan para pesaingnya menggunakan proses yang dikenal sebagai distilasi, yang berarti bahwa pengembang yang menciptakan model lebih kecil belajar dari model yang lebih besar dengan meniru perilaku dan pola pengambilan keputusan mereka. Bahkan, Microsoft yang merupakan investor terbesar OpenAI mengklaim DeepSeek secara ilegal telah mengambil data dari teknologi ChatGPT milik OpenAI untuk melatih sistemnya, menurut laporan Bloomberg.&nbsp; API OpenAI merupakan suatu cara pengembang software dan konsumen bisnis membeli layanan-layanan OpenAI. Nantinya, data, fungsionalitas, dan layanan OpenAI bisa dibagikan melalui API ini.

CEO OpenAI, Sam Altman, mengungkapkan perusahaannya tak memiliki rencana untuk menuntut perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) DeepSeek.

Meski Sebut Perusahaan Tiongkok Aktif Tiru Model AI Canggihnya, OpenAI Pastikan Tak Akan Tuntut DeepSeek

tuntut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tuntut

Berita Terkini

Jaksa Tuntut Anak Riza Chalid 18 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 13 Triliun dalam Kasus Dugaan Korupsi Kilang Pertamina

Aktivis 98 Kecam Pernyataan Fadli Zon soal Rudapaksa Massal 1998, Tuntut Sampaikan Permintaan Maaf Secara Terbuka

Berkumpul di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat, Ribuan Pengemudi Ojol Tuntut Bertemu Menhub Dudy Purwagandhi

Di Momen Hari Buruh, Mitra Ojol Tuntut Naik Kelas Jadi Karyawan Tetap, Mungkinkah Terwujud?

Meski Sebut Perusahaan Tiongkok Aktif Tiru Model AI Canggihnya, OpenAI Pastikan Tak Akan Tuntut DeepSeek

Download Aplikasi JawaPos.com