<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/Sl2xgMVKVjNBiInLJI1k0bBf1Au4zbg7oAXhC8zx-3148802354.jpg" alt="Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi saat memimpin Rapat Paripurna DPRD, beberapa waktu lalu. (dok. Radar Bekasi)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi saat memimpin Rapat Paripurna DPRD, beberapa waktu lalu. (dok. Radar Bekasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan transportasi senilai puluhan juta rupiah setiap bulan. Paling Tinggi, Ketua DPRD dapat Rp 23 juta sebulan untuk transportasi. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Bekasi No. 37 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Rinciannya sebagai berikut: <ul> <li>Ketua DPRD: Rp23 juta per bulan</li> <li>Wakil Ketua: Rp22 juta per bulan</li> <li>Anggota: Rp21 juta per bulan</li> </ul> Nominal tersebut masih dipotong pajak sesuai ketentuan. Dikutip dari Radar Bekasi (JawaPos Group), Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi membenarkan adanya tunjangan transportasi tersebut. Menurut dia, dana yang diterima tidak utuh karena sudah dipotong pajak PPh 21.&nbsp;"Kita (DPRD) kena pajak Pph juga sama dengan rakyat, tidak ditanggung negara," ungkapnya, Jumat (5/9). Sardi menjelaskan, DPRD Kota Bekasi tidak lagi mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sebagai gantinya, diberikan tunjangan transportasi. "Tapi tetap mengacu kepada Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Perwal. DPRD ini levelnya eselon II," tambahnya. Ia menegaskan, berbeda dengan DPR RI yang mendapat fasilitas rumah dinas, DPRD Kabupaten/Kota sudah sejak lama tidak mendapat rumah maupun kendaraan dinas. "Beda dengan DPR RI. DPRD Kota Bekasi sejak beberapa periode lalu sudah tidak ada mobil dinas. Maka, ada tunjangan transportasi dan dipotong Pph 21 dan tidak ada kenaikan sampai hari ini," ucap Sardi. <h2>Pengamat: Tidak Relevan dengan Kondisi Ekonomi Warga Yang Diwakili</h2> Meski sah secara regulasi, besaran tunjangan ini menuai kritik. Pengamat dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP LP) Riko Noviantoro menilai tunjangan DPRD tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. "Nah, dari aspek ini, emang sebetulnya secara regulasi sudah diatur apa-apa yang menjadi hak-hak keuangan dari anggota DPRD dan pimpinan. Tapi konteksualnya yang sekarang terjadi adalah situasi ekonomi yang belum begitu baik. Beban masyarakat terlalu besar," jelas Riko. Ia menekankan, meskipun tunjangan merupakan hak legal DPRD, tetap harus disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi. Sebab, anggota DPRD merupakan Wakil Rakyat. Jika rakyat tengah kesulitan, mereka juga harus merasakan. "Dengan demikian kiranya anggota DPRD dapat memahami suasana ekonomi dan tekanan masyarakat ketika dia mendesak hak yang menjadi miliknya. Meskipun itu sifat legal, namun dalam prakteknya harus menyesuaikan sosial ekonomi rakyat yang mereka wakili," tegasnya.

DPRD Kota Bekasi menerima tunjangan transportasi yang menuai kritik di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Bekasi Tembus Rp 23 Juta, Ketua DPRD Sardi Efendi: Tidak Ada Mobil Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/dewas-kpk-berharap.jpg" alt="STRUKTUR BARU: Dewan Pengawas KPK, dari kiri Syamsuddin Hari, Harjono, Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua), Albertino Ho, dan Artidjo Alkostar. (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>STRUKTUR BARU: Dewan Pengawas KPK, dari kiri Syamsuddin Hari, Harjono, Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua), Albertino Ho, dan Artidjo Alkostar. (MUHAMMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) kemarin (16/10) memutuskan untuk menolak rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi mereka.  Alasannya, mereka sudah mendapat tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020.  Kepada Jawa Pos, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyampaikan, tunjangan transportasi yang diberikan negara sudah memadai. Setiap anggota dewas mendapat tunjangan transportasi Rp 27.330.000 per bulan. Sedangkan ketua Dewas KPK menerima Rp 29.546.000 per bulan. ”Oleh sebab itu, tidak pantas kami menerima mobil dinas,” ungkap dia kemarin.  Selain mobdin, ungkap Syamsuddin, Dewas KPK juga tidak perlu menerima rumah dinas. Sebab, negara sudah memberikan tunjangan perumahan yang nilainya juga mencapai puluhan juta rupiah per bulan. ”Total gaji kami sudah ada namanya tunjangan transportasi. Juga ada namanya tunjangan perumahan,” bebernya. Tunjangan yang mereka dapatkan, lanjut dia, sudah lebih dari cukup.  Sebagaimana diberitakan, di tengah sorotan terhadap kinerja pimpinan KPK, terungkap rencana pembelian mobil dinas untuk para pejabat KPK. Mobdin itu akan dibagikan kepada para pimpinan, dewas, dan pejabat eselon I. Khusus untuk pimpinan KPK, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 5,45 miliar. Perinciannya, Rp 1,45 miliar untuk membeli mobdin milik Ketua KPK Firli Bahuri dan empat pimpinan lain dijatah masing-masing Rp 1 miliar.  Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan bahwa Dewas KPK tidak masalah meski harus menggunakan mobil pribadi selama bertugas. ”Kami naik kendaraan masing-masing ke kantor,” kata dia. Di samping sudah menerima tunjangan dengan nilai puluhan juta, dia menyatakan bahwa pengadaan mobdin pada saat banyak warga terdampak pandemi sungguh tidak elok.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2020/tuai-kritik-kpk-tinjau-ulang-rencana-pengadaan-mobil-dinas-2/">Tuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/10/2019/pelantikan-presiden-wapres-jokowi-maruf-pakai-mobil-dinas-lama/">Pelantikan Presiden-Wapres, Jokowi-Ma’ruf Pakai Mobil Dinas Lama</a></li> </ul> Syamsuddin menegaskan, saat ini semua pihak harus prihatin. Sebab, banyak masyarakat yang sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19. ”Rakyat sedang menderita, untuk bertahan hidup saja susah. Masak ada usulan untuk membeli mobil dinas? Karena itu kami menolak,” tegasnya. Terlebih, kata Syamsuddin, harus diakui, kinerja KPK saat ini masih belum maksimal. ”Belum begitu bagus (kinerja KPK, Red). Jadi, tidak elok juga kalau usulan pembelian mobil dinas itu masuk anggaran 2021,” tambah dia.  Meski demikian, Syamsuddin menegaskan bahwa dewas sama sekali tidak memiliki kewenangan mencampuri urusan anggaran KPK. Pihaknya tidak bisa mengambil sikap lain, kecuali menolak tambahan fasilitas mobdin. Pihaknya juga tidak bisa menyurati pimpinan KPK untuk membatalkan usulan pengadaan mobdin tersebut. Sebab, hal itu menjadi ranah KPK. ”Yang jelas kami menolak,” tandasnya.  Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan, jika Dewas KPK menolak menerima mobil dinas, anggarannya tidak perlu digunakan. Dana yang telah dialokasikan akan masuk dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Dimyati mengakui, pihaknya menyetujui anggaran pengadaan mobdin itu. Sebab, mobdin termasuk sarana dan prasarana lembaga negara.  ”Bagaimana mau sukses kalau sarana dan prasarana tidak dilengkapi?” tuturnya saat ditemui di Bandar Djakarta Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. Dimyati menyebutkan, pejabat negara seperti Dewas KPK harus disediai sarana-prasarana, salah satunya mobdin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IOq9dd1LNL8&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Sudah Terima Tunjangan Transportasi, Dewas KPK Tolak Jatah Mobil Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/diganti-tunjangan-transportasi-mobil-dinas-anggota-dewan-ditarik_m_160923.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta agar mobil dinas anggota DPRD segera dikembalikan. Perintah tersebut sesuai dengan isi Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta. Dalam Perda itu, anggota dewan berhak mendapatkan tunjangan transportasi. Namun konsekuensinya, mobil dinas yang mereka gunakan harus dikembalikan. Jika tidak, maka tunjangan tidak dapat diberikan. "Konsekuensinya adalah kalau mau menerima tunjangan transportasi itu, mobil yang sedang dipakai anggota dewan harus dikembalikan dulu. Sebelum itu diterima, maka tunjangan tidak akan kita berikan," ujarnya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/10). Setelah terkumpul, mobil dinas yang diketahui berjumlah 101 buah itu kemudian akan segera dilelang. "Banyak tuh 101 (mobil). Karena nilai mobil semakin tahun semakin turun, maka saya perintahkan lagi langsung dilelang terbuka," seru dia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki tempat penyimpanan yang baik seperti showroom. Dia pun khawatir jika mobil dinas tidak segera dilelang akan terkena panas dan hujan. Harga jualnya akan turun di pasaran. "Kalau disimpan, semakin tahun nilainya akan semakin turun. Apalagi tempat penyimpanannya tidak baik, di Pulomas, kena panas dan hujan. Kecuali kalau kita punya showroom," terangnya. Djarot mengungkapkan, dengan cara seperti itu maka mobil dinas anggota DPRD, yakni Toyota Corolla Altis juga bisa menjadi salah satu penghasilan Badan Pengelola Anggaran Daerah (BPAD) DKI. Sebelumnya, mantan Wali Kota Blitar itu menyepakati tunjangan transportasi untuk anggota dewan sebesar Rp 21,5 juta per tahun. Berdasarkan aturan, nilai tersebut diambil lantaran sesuai dengan harga mobil di bawah 2500 cc.

Diganti Tunjangan Transportasi, Mobil Dinas Anggota Dewan Ditarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ingin-hemat-wali-kota-tarik-mobil-dinas-dari-anggota-dewan_m_150337.jpeg" alt="Ilustrasi mobil dinas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mobil dinas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mensahkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai kenaikan tunjangan dewan, pemerintah daerah tersebut akan menyiapkan anggaran tambahan untuk tunjangan transportasi anggota DPRD. Hanya saja sang Wali Kota Firdaus MT tidak mau menganggarkan begitu saja. Pemberian anggaran itu akan disertai dengan penarikan mobil dinas (mobdin) anggota. Selama ini mobil itu bersifat pinjam pakai dari Pemko Pekanbaru. "Dewan minta tunjangan. Kami akan tarik mobdin semua. Artinya (pembayaran tunjangan) kami sesuaikan dengan keuangan daerah," tutur Firdaus seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Jumat (11/8). Terkait besaran tunjangan transportasi yang akan diberikan kepada anggota dewan, Firdaus mengaku nilainya akan disetarakan dengan nilai mobil dinas yang dipakai selama ini. "Semuanya kan ada standar. Mulai dari CC nya. Wali kota ada CC yang jadi ukuran. Legislatif juga ada standarnya. Maka tunjangan sesuai dengan jenis sewa yang dibolehkan pusat," jelasnya. Ia pun belum bisa merincikan harga sewa yang dimaksud. Karena sampai saat ini tim dari Pemko masih sedang melakukan penghitungan. Untuk pembayarannya pun Wako juga belum bisa memastikan kapan karena harus memastikan terlebih dahulu besaran untuk 1 anggota dewan. "Kapan diberlakukan, yang jelas kami sudah sepakat. Yang belum lagi ini besarannya. Kami juga berembuk lagi. Berapa kemampuan keuangan kami. Secara prinsip kami sudah setuju tidak memberikan mobdin. Mobdin nya nanti kami tarik. Yang tua-tua dilelang," tandasnya.

Ingin Hemat, Wali Kota Tarik Mobil Dinas Dari Anggota Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/setujui-kenaikan-tunjangan-dewan-djarot-enggan-kasih-mobil-dinas_m_146819.jpeg" alt="Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta terus menggodok kenaikan tunjangan untuk anggota dewan provinsi setempat. Secara prinsip Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyetujui sejumlah item kenaikan hak keuangan dari wakil rakyat tersebut. Hanya saja untuk tunjangan transportasi atau mobil dinas dia masih berpikir panjang. Hal itu diungkapkan oleh Djarot Saiful Hidayat saat menghadiri rapat paripurna DPRD DKI yang beragendakan pembahasan Raperda Hak Keuangan dan Administratif anggota DPRD DKI pada Rabu (26/7). Rapat yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana. Djarot mengatakan akan mendukung usulan kenaikan tunjangan tersebut demi kinerja. "Eksekutif prosesnya mengacu pada Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) tentang pembentukan produk hukum daerah. Raperda dapat diusulkan DPRD atau kepala daerah. Prinsipnya eksekutif mendukung untuk disesuaikan dan sekaligus dalam rangka meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujar dia. Untuk itu, kata Djarot, raperda ini hak keuangan dan administrasi anggota dewan in harus sudah disahkan paling lambat dalam kurun waktu tiga bulan, terhitung sejak disetujui. "Sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan yang diberikan kepada DPRD tersebut, akan dialokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun anggaran 2017 melalui DPA SKPD terkait," sambungnya. Namun untuk tunjangan transportasi yang menyinggung permintaan mobil atau kendaraan dinas, mantan Wali Kota Blitar ini tidak memberikan tanggapan pasti dan malah menyatkan akan melakukan kajian. "Tentang tunjangan transportasi yang mendapatkan mobil atau kendaraan jabatan perlu dipikirkan. Padahal beberapa anggota DPRD semua mendapatkan. Bisa kita hitung berapa tunjangan transportasi mereka," tandas politikus PDIP itu.

Setujui Kenaikan Tunjangan Dewan, Djarot Enggan Kasih Mobil Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/terima-tunjangan-transportasi-anggota-dewan-bakal-kembalikan-mobil-dinas_m_141938.jpeg" alt="Ilustrasi mobil dinas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mobil dinas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lahirnya peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, maka anggota dewan Kota Batam bakal mengembalikan mobil dinas yang selama ini dipinjampakaikan. Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Sukaryo mengaku siap mengembalikan mobil dinas dewan jika PP Nomor 18/2017 sudah diterapkan di Batam. "Kita kan gak ada kendaraan dinas. Hanya pinjam pakai, otomatis tidak boleh dipinjami lagi. Dan diganti dengan tunjangan transportasi," kata Sukaryo, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (4/7). Dia mengaku PP yang mengatur kenaikan tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD tersebut tidak bisa langsung diterapkan di Batam. Mengingat masih dikonsultasikan dengan aturan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) yang mengatur. "Ada rumusnya. Selain itu, kenaikan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Makanya perlu juklak dan juknis sebelum diterapkan," lanjut dia. Sukaryo berharap naiknya tunjangan ini bisa meningkatkan kinerja anggota DPRD. "Semoga bisa bermanfaat menunjang kinerja kita dalam melayani dan berkhidmad bagi masyarakat," ucapnya. Anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging menilai, PP tersebut tidak bisa merta diterapkan, harus ada aturan aturan hukum daerah yang menjadi dasar pelaksana aturan. "Harus dikunci dulu lewat perda. Makanya belum bisa diketahui besaran kenaikan," terang Uba. Selain itu, di PP 18 Tahun 2017 juga dijelaskan kenaikan berdasarkan kemampuan setiap daerah. "Dan terakhir informasinya, perda sudah masuk usulan inisiatif DPRD," jelasnya. Adapun perubahan akibat dari PP itu terjadi pada tunjangan alat kelengkapan. Termasuk di dalamnya kenaikan pada tunjangan rumah, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, serta tunjangan reses. (rng/iil/JPG)

Terima Tunjangan Transportasi, Anggota Dewan Bakal Kembalikan Mobil Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/gagal-pinjam-mobdin-dprd-bikin-perda_m_136856.jpeg" alt="TANPA NOPOL: Toyota Innova jatah anggota DPRD Surabaya terparkir di halaman balai kota." width="100%">
<figcaption>TANPA NOPOL: Toyota Innova jatah anggota DPRD Surabaya terparkir di halaman balai kota.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 membuat anggota DPRD Surabaya gigit jari. Sebab, mobil dewan yang baru dibeli pemkot batal diberikan. Dewan kini diminta mengubah Perda 4/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.  Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Surabaya Muchammad Machmud menyatakan, perda itu bakal dibuat sesuai dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Artinya, mobil yang telanjur dibeli harus diikhlaskan. &rsquo;&rsquo;Memang tidak boleh bertentangan dengan PP itu,&rsquo;&rsquo; kata politikus Demokrat tersebut.  Sebagai gantinya, anggota DPRD bakal mendapat tunjangan transportasi. Nah, cara penghitungan tunjangan tersebut masih belum jelas. Namun, Machmud memperkirakan harga sewa mobil setiap bulan mencapai Rp 6,5 juta&ndash;Rp 7,5 juta.  Aturan mengenai besaran tunjangan tersebut harus dibicarakan dengan pemkot. Dia perlu bertemu dengan Kabaghukum untuk mengusulkan perubahan perda tersebut. Rencananya, perda dibahas dalam rapat badan musyawarah Senin (12/6). Pembahasan perda diperkirakan berlangsung tidak sampai dua bulan. Dengan begitu, target selesai sebelum 2 September bisa dicapai.  Lalu, bagaimana dengan mobil yang telanjur dibeli pemkot? Machmud meminta mobil tersebut tetap diberikan kepada anggota dewan yang membutuhkan. Sebab, selama belum ada perda baru, aturan lama masih berlaku. &rsquo;&rsquo;Ya berikan dulu. Kalau nanti sudah ada baru dikembalikan mobilnya,&rsquo;&rsquo; kata pria asal Manukan tersebut.  Bagaimana dengan anggaran tunjangan transportasi itu? Pada APBD 2017, anggaran tersebut tidak masuk. &rsquo;&rsquo;Bisa lewat PAPBD (perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Red),&rsquo;&rsquo; kata mantan ketua DPRD Surabaya tersebut.  Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Suparto Wijoyo menjelaskan, tunjangan transportasi kini menjadi hak anggota dewan. Namun, bila anggota dewan mampu membeli mobil sendiri, ada baiknya fasilitas tersebut tidak diambil. &rsquo;&rsquo;Ini momentum dewan diuji untuk tidak terlalu manja pada fasilitas negara,&rsquo;&rsquo; jelas lulusan terbaik Unair 1995 itu.  Menurut dia, anggota DPRD Surabaya tidak begitu memerlukan kendaraan dinas. Apalagi, daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD hanya beberapa kecamatan. &rsquo;&rsquo;Ini soal pilihan dan keberpihakan pada kepentingan publik,&rsquo;&rsquo; tambahnya.  Di sisi lain, pakar hukum dari Universitas Widya Kartika Joko Nur Sariono menyebutkan, pemkot tidak salah menyediakan mobil dinas bagi anggota DPRD. &rsquo;&rsquo;Tapi, karena sudah ada PP yang ketentuannya lebih tinggi, mau tidak mau perda sebelumnya (yang mengatur pengadaan mobdin) otomatis gugur,&rsquo;&rsquo; paparnya. Mengenai pengalihannya, Joko berpendapat bahwa pemkot sebaiknya segera mengalihrupakan mobdin itu menjadi tunjangan transportasi sesuai dengan isi PP.  &rsquo;&rsquo;Memang ini risiko yang harus diambil pemkot,&rsquo;&rsquo; lanjut Joko. Sebab, otomatis ada penyusutan nilai dalam anggaran transportasi anggota dewan. Bahkan, dia tidak menampik bahwa selisih kerugiannya akan besar. &rsquo;&rsquo;Tetapi, toh pengeluaran daerah akan lebih hemat,&rsquo;&rsquo; lanjut dosen fakultas hukum tersebut.  Kebijakan baru itu, lanjut dia, harus dirumuskan antara DPRD dan pemkot. Selama belum diserahkan, pemkot seharusnya tidak sulit memutuskan tindakan yang akan diambil terhadap mobdin tersebut. Yang jelas, Joko menegaskan bahwa secara hukum tidak benar apabila mobdin itu digunakan mengikuti aturan yang lama. (sal/deb/c15/oni)

Gagal Pinjam Mobdin, DPRD Bikin Perda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/jatah-mobil-dinas-gres-dapatterganjal-peraturan-pemerintah_m_136327.jpeg" alt="Fasilitas Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD" width="100%">
<figcaption>Fasilitas Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Deretan mobil Toyota Innova hitam terparkir di halaman balai kota. Sebanyak 46 mobil itu terlihat masih kinyis-kinyis dan belum dilengkapi pelat nomor. Anggota DPRD Surabaya pun kini menanti jatah mobil tersebut.   Kendati begitu, mobil tersebut bisa batal diberikan. Itu terjadi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Aturan tersebut baru diundangkan pada 2 Mei lalu. Sementara itu, kendaraan yang dibeli pemkot tersebut datang Rabu (7/6).  Dengan diundangkannya aturan itu, PP Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur hal sama sudah tidak diberlakukan lagi. Lalu, apa perbedaan dua peraturan tersebut? Salah satu poin yang ditambahkan pada PP No 18 Tahun 2017 ialah anggota DPRD mendapat tunjangan transportasi. Tunjangan itu digunakan untuk menyewa mobil. Artinya, pemkot tidak perlu lagi meminjamkan mobdin yang selama ini dipakai wakil rakyat itu.   Pada pasal 17 PP tersebut dijelaskan bahwa besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat. Biaya perawatan dan operasional tidak dibebankan. Anggota DPRD harus membiayai sendiri bahan bakar dan servis mobil yang disewa.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan membenarkan bahwa aturan baru tersebut sudah berlaku. Namun, dia tidak begitu memusingkan aturan baru itu. &rdquo;Tidak berpengaruh bagi pimpinan,&rdquo; jelas anggota Fraksi Gerindra tersebut.   Pimpinan tetap berhak menggunakan mobil dinas. Selama ini Ketua DPRD Armuji sudah mendapat 1 Mitsubishi Pajero Sport dan 1 Toyota New Camry. Tiga wakil DPRD lainnya hanya mendapat Mitsubishi Pajero Sport.  Aden menerangkan bahwa Toyota Innova gres yang terparkir di halaman balai kota itu diperuntukkan anggota dewan. Selama ini mobil yang dipinjamkan kepada mereka memang sudah sangat lama sehingga perlu dilakukan peremajaan.   Mobil tersebut sebenarnya diadakan pada Januari hingga Maret lalu. Namun, ketentuan harga yang tertera pada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) masih mahal. &rdquo;Pemkot nggak berani beli waktu itu. Akhirnya baru beli sekarang,&rdquo; tambahnya.  Sekwan DPRD Surabaya Hadi Siswanto menjelaskan, dirinya sudah mendengar aturan tersebut. Namun, Hadi belum mengetahui aturan terbaru. &rdquo;Iya sudah dengar soal tunjangan transportasi itu. Kalau saya sih sesuai aturan pemerintah saja,&rdquo; jelasnya.  Selama ini mobdin yang diberikan kepada anggota DPRD punya status berbeda dengan mobdin yang digunakan pimpinan DPRD atau PNS. Mobil tersebut dipinjampakaikan.   Sementara itu, Kabag Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Noer Oemarijati juga menyatakan belum mengetahui tentang PP No 18 Tahun 2017 tersebut. Namun, bila tidak diperbolehkan, mobil tersebut bakal digunakan SKPD lainnya. &rdquo;Pemkot sendiri sebenarnya masih membutuhkan,&rdquo; ujarnya. (sal/bil/c7/git)

Jatah Mobil Dinas Gres DapatTerganjal Peraturan Pemerintah

tunjangan transportasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunjangan transportasi

Berita Terkini