<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/oJ9NNlKKL7KxT1fhNjkvXVok0qcq6AjRNt8Ccqvz-1-1-617690495.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) berbicara di forum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) berbicara di forum rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta masih belum memutuskan terkait revisi tunjangan rumah yang kini tengah disoroti masyarakat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menuturkan, pihaknya masih melakukan pembahasan agar sesuai dengan ketentuan.&nbsp; "Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan apa ya diharapkan masyarakat," ujar Basri Baco di DPRD DKI, Senin (8/9). Ia menegaskan, DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk melakukan evaluasi besaran tunjangan perumahan anggota dewan. Namun, hal ini perlu dikonsultasikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Keuangan. "Prinsipnya Dewan sudah bersepakat akan atau siap mengevaluasi mengenai tunjangan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak Gubernur dan pihak Kemendagri karena kan tidak bisa sendiri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu kan yang menetapkan bukan Dewan, tetapi yang menetapkan adalah pemerintah, Gubernur dan Kementerian Keuangan," jelasnya. Diketahui, pimpinan DPR RI telah resmi mengumumkan pemangkasan nilai tunjangan para anggotanya. Keputusan ini sesuai dengan salah satu poin 17+8 tuntutan rakyat yang terjadi belakangan. Tunjangan yang dihentikan sejak 31 Agustus 2025 di antaranya ialah tunjangan perumahan yang nilainya mencapai Rp 50 juta per bulan. Ada pula pemangkasan biaya langganan listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Sementara besaran tunjangan Perumahan DPRD DKI mencapai Rp 78,8 juta. Selain itu juga terdapat tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 21 juta. Basri Baco pun belum bisa menginformasikan lebih lanjut mengenai besaran revisi atau bahkan dihapuskan seluruhnya.&nbsp; "Belum, masih dalam proses. Sabar, nanti kalau cepat-cepat, keburu-buru, salah lagi. Nanti Dewan kena kesalahan lagi," katanya.&nbsp; <h2>Pramono Anung: Keputusan Sepenuhnya di DPRD</h2> DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat terkait penyesuaian tunjangan perumahan dan lainnya yang selama ini mereka peroleh. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meresmikan Halte Transjakarta Jaga Jakarta, Senin (8/9). Gubernur Pramono mengaku telah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI perihal tunjangan anggota dewan. "Yang pertama saya seperti yang saya sampaikan, saya sudah berkomunikasi dengan DPRD Jakarta dan mereka hari ini akan mengadakan rapat untuk itu," ujar Pramono.&nbsp; Politikus PDIP itu menegaskan bahwa seluruh keputusan sepenuhnya berada di DPRD DKI Jakarta.&nbsp;"Tentunya kewenangan keputusan ini sepenuhnya ada di DPRD Jakarta," ucapnya.

DPRD DKI Jakarta masih membahas revisi tunjangan perumahan, Gubernur Pramono menegaskan keputusan ada di DPRD.

DPRD DKI Jakarta Masih Bahas Revisi Tunjangan Rumah Rp 78,8 Juta Per Bulan, Padahal DPR RI Sudah Memangkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/WhatsApp-Image-2025-08-20-at-141012-3477222700.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik tunjangan rumah bagi anggota DPR memantik perhatian publik, hingga menimbulkan aksi demonstrasi yang berujung kericuhan, pada Senin (25/8) dan Kamis (28/8).&nbsp; Pernyataan itu mulanya dilontarkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang menjelaskan adanya kenaikan tunjangan bagi anggota dewan, khususnya terkait penyewaan rumah jabatan, senilai lebih dari Rp 50 juta per bulan. Pernyataan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat di tengah kehimpitan prekonomian. Namun, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan klarifikasi bahwa besaran Rp 50 juta per bulan hanya berlaku selama satu tahun, yakni dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Sehingga, tunjangan tersebut tidak akan diberikan sepanjang lima tahun masa jabatan anggota DPR periode 2024&ndash;2029. Dasco menjelaskan, tunjangan ini diberikan sebagai pengganti rumah dinas setelah DPR tidak lagi menyediakan fasilitas hunian di Kalibata, Jakarta Selatan.&nbsp; "Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Sehingga dipandang perlu, untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/8). Dengan skema tersebut, anggota DPR hanya menerima Rp 600 juta selama satu tahun (12 bulan &times; Rp 50 juta) untuk membiayai sewa rumah selama lima tahun. Jika dirata-ratakan, maka tunjangan rumah yang diterima tiap anggota DPR hanya setara Rp 10 juta per bulan hingga 2029.&nbsp; Dasco menegaskan setelah Oktober 2025 tidak ada lagi tunjangan kontrak rumah yang dibayarkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR tetap terbuka dengan kritik publik. Ia menegaskan, keputusan terkait tunjangan rumah telah melalui kajian mendalam dan bisa dievaluasi sesuai aspirasi masyarakat. "Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah. Cuma itu saja yang ada perubahan, yang lainnya tidak ada perubahan,&rdquo; ujarnya. Terkait masifnya kritik publik soal besaran tunjangan Rp 50 juta yang dianggap terlalu tinggi, Puan memastikan angka itu sudah melalui proses kajian.&nbsp; "Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,&rdquo; tuturnya. Menanggapi polemik ini, pengamat politik dari Spektrum Politika Institute, Hairunnas, menyatakan tunjangan DPR bukan semata fasilitas pribadi, melainkan bagian dari instrumen kerja politik.&nbsp; "Tunjangan ini adalah instrumen yang memungkinkan wakil rakyat menjalankan fungsi representasi mereka dengan optimal. Idealnya, dana ini digunakan untuk menjangkau warga di setiap daerah pemilihan (Dapil) serta merumuskan kebijakan yang memiliki dampak nyata," jelasnya. Hairunnas menilai polemik itu muncul karena narasi publik berkembang di luar konteks faktual. Menurutnya, transparansi DPR justru harus dilihat lebih jelas, untuk menunjukkan akuntabilitas parlemen.&nbsp; Ia menegaskan pentingnya komunikasi berimbang agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini tidak berarti DPR mengabaikan keadilan sosial.&nbsp; "Kepekaan terhadap persepsi publik harus selalu menjadi pertimbangan utama, agar kebijakan tidak hanya sah secara hukum dan administratif, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan masyarakat," pungkasnya. &nbsp;

Polemik tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp 50 juta per bulan memicu kritik publik, klarifikasi dari Wakil Ketua DPR.

Mengungkit Lagi Pernyataan Pimpinan DPR soal Tunjangan Rumah Rp 50 Juta yang Picu Kemarahan Publik, Klarifikasi Hanya Diberikan Satu Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/JKT_Sidang-Paripurna-MPR_MIFTAHUL-HAYAT-01-2660490946.jpeg" alt="Suasana sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memberikan tunjangan perumahan bagi wakil rakyat menuai sorotan. Transparency International Indonesia (TII) menyebut kebijakan itu punya kerentanan. Salah satunya berpotensi membebani keuangan negara. Peneliti TII Alvin Nicola mengatakan, wacana yang sejatinya sudah digagas cukup lama itu harus betul-betul melalui kajian yang komprehensif. Salah satunya mengomparasikan biaya perawatan rumah jabatan anggota (RJA) saat ini dengan beban biaya sewa yang akan diberlakukan. Alvin mencontohkan, jika rata-rata biaya sewa rumah di sekitar gedung DPR di Senayan, Jakarta Selatan, adalah Rp 500 juta per tahun per anggota, maka dalam lima tahun anggaran yang diperlukan sebesar Rp 1,45 triliun. &rdquo;Maka, jelas akan terjadi pemborosan anggaran,&rdquo; kata Alvin kepada Jawa Pos kemarin (5/10). Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat menambahkan, Setjen DPR harus melihat sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi wakil rakyat. Sebab, jika ditelisik lebih jauh, banyak anggota DPR yang juga punya rumah di Jakarta dan sekitarnya. &rdquo;Harus ada indikator yang jelas. Kalau yang sudah punya rumah di Jakarta, ya mestinya tidak perlu sewa,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Selain itu, standardisasi besaran sewa rumah juga harus dikaji secara mendalam. &rdquo;Jadi, harus jelas standar yang dipakai apa agar tidak terjadi pemborosan anggaran,&rdquo; ujarnya. Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebelumnya mengatakan bahwa sebagian besar kondisi rumah jabatan anggota saat ini sudah cukup parah. Kondisi tersebut menjadi alasan memberikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. &rdquo;Rumah dinas tersebut kalau dipertahankan, banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan,&rdquo; kata Indra di DPR pada Jumat (4/10). Dia pun berjanji akan melakukan kajian secara hati-hati dalam menentukan besaran tunjangan perumahan tersebut. Karena itu, Setjen DPR akan menggandeng tim appraisal untuk menentukan besaran tunjangan. &rdquo;Kami ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu rate-nya berapa?&rdquo; paparnya. (tyo/c17/ttg)

Transparency International Indonesia (TII) menyebut kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR punya kerentanan. Sangat membebani negara.

TII Sorot Tunjangan Rumah Anggota DPR, Anggap Bebani Keuangan Negara 

Tunjangan Rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tunjangan Rumah

Berita Terkini

DPRD DKI Jakarta Masih Bahas Revisi Tunjangan Rumah Rp 78,8 Juta Per Bulan, Padahal DPR RI Sudah Memangkas

Mengungkit Lagi Pernyataan Pimpinan DPR soal Tunjangan Rumah Rp 50 Juta yang Picu Kemarahan Publik, Klarifikasi Hanya Diberikan Satu Tahun

TII Sorot Tunjangan Rumah Anggota DPR, Anggap Bebani Keuangan Negara

Download Aplikasi JawaPos.com