<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/JKT_-Sidang-Paripurna-RAPBN-_SALMAN-TOYIBI-07JPG-2486530409.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp 178,7 triliun untuk penguatan kesejahteraan guru dan dosen pada tahun 2026. Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa lepas dari peningkatan kesejahteraan para pendidik. "Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun," kata Prabowo saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Prabowo menjelaskan, anggaran tersebut juga mencakup tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan guru ASN daerah. Menurut dia, tunjangan ini akan disiapkan secara memadai agar dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru di seluruh Indonesia. "Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai," tegasnya. Selain soal kesejahteraan guru, Prabowo juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Karena itu, pemerintah akan memperkuat dua program unggulan, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda. "Sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda serta sekolah unggul garuda transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik," tegas Prabowo. Prabowo menekankan, pendidikan yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ada kombinasi antara tenaga pendidik yang sejahtera dan program pendidikan yang inklusif. Ia berharap kebijakan ini mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kebijakan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2026, bersama program-program strategis lain yang diarahkan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran Rp 178,7 triliun untuk kesejahteraan guru dan dosen pada 2026, termasuk tunjangan profesi.

Prabowo Sediakan Anggaran Rp 178,7 Triliun untuk Guru dan Dosen di Tahun 2026, Termasuk Tunjangan Profesi non-PNS dan Guru ASN Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/Screenshot_2024-11-28-19-14-36-88_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-4122115241.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru tahun 2025 saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru tahun 2025 saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer pada tahun 2025. Kenaikan gaji guru ASN itu mencakup PNS dan PPPK. "Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru. Karena saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo dalam Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11). "Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk menteri keuangan yang paling keras," sambungnya. Prabowo memastikan gaji guru PNS dan PPPK naik sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru honorer naik menjadi Rp 2 juta. "Kita telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS, PPPK, serta guru-guru non-ASN. Guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok," jelas Prabowo. "Guru-guru Non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan," imbuh sosok yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa Prabowo akan mengumumkan kenaikan gaji guru honorer sebesar Rp 2 juta, khusus bagi yang telah mengikuti sertifikasi. Sedangkan untuk guru ASN kenaikannya sebesar gaji pokok. "Nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non-ASN sebesar Rp 2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar satu kali gaji pokok yang mereka miliki," kata Mu&rsquo;ti usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Mu&rsquo;ti juga memastikan bahwa guru honorer akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp2 juta. Ini menjadi nilai tambah dari besaran gaji yang tidak beragam setiap bulannya. &ldquo;Jadi guru honorer non ASN itu yang dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi Rp 2 juta, itu di luar gaji dia di sekolah asalnya,&rdquo; ungkap Mu&rsquo;ti. &ldquo;Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu, yang gajinya bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2 juta itu,&rdquo; sambungnya. Mu&rsquo;ti juga menyebut kenaikan pendapatan guru honorer Rp 2 juta ini akan berlaku di seluruh tingkat pendidikan, baik sekolah swasta maupun negeri. Dia juga memastikan bahwa kenaikan kesejahteraan ini akan sejalan dengan peningkatan kualifikasi. &ldquo;Semua. Yang ASN malah (kenaikan) hanya gaji pokok saja, sesuai dengan gaji pokok dia. Satu kali gaji pokok,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer pada tahun 2025.

Prabowo Resmi Umumkan Kenaikan Gaji Guru Tahun 2025, Guru ASN Naik 1 Kali Gaji, Tunjangan Profesi Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/webpc-passthru.jpeg" alt="Ilustrasi THR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tenaga honorer dipastikan tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) tahun ini. Sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) hanya mengatur aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, sebelumnya PPPK tidak mendapat THR. Namun, tahun ini PPPK akan mendapat THR senilai 50 persen dari gaji tunjangan profesi guru. &rdquo;PPPK kan digaji dengan APBN dan APBD. Jadi, mereka mulai tahun ini mendapatkan THR. Ini bentuk afirmasi presiden untuk PPPK guru daerah,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos setelah mengisi acara Kemen PAN-RB Sapa Mahasiswa di Kampus B Universitas Airlangga, Surabaya, kemarin (11/4). Sementara itu, tenaga honorer tahun ini belum beruntung. Pemerintah belum memberikan THR kepada tenaga honorer. Sebab, sistem perekrutan dan penggajian tenaga honorer tidak menggunakan APBN maupun APBD. Tenaga honorer saat ini memang sedang dalam pembahasan serius di DPR dan pemerintah. Sebab, dalam PP Nomor 49 Tahun 2018, seharusnya tidak ada lagi tenaga non-ASN (tenaga honorer). Itu berarti tinggal enam bulan lagi. Anas kembali menegaskan terus berupaya agar tidak terjadi PHK massal. &rdquo;Harus ada sistem yang lebih baik untuk perekrutan tenaga honorer agar data yang dilaporkan kepada kementerian sesuai dengan aturan yang dikeluarkan,&rdquo; katanya. Anas menjelaskan, pada 2014 seharusnya tenaga honorer tinggal 410 ribu. Namun, ada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang ASN. Dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018, seharusnya tidak ada lagi tenaga non-ASN per 28 November tahun ini. Sementara itu, Sekdaprov Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menjelaskan bahwa Pemprov Jatim tetap menyiapkan kebijakan khusus terkait honorer, terutama mengenai THR. &rdquo;Kalau di daerah lain tidak, kami memberanikan diri untuk memberi (THR, Red),&rdquo; kata Adhy kepada Jawa Pos. Dia mengatakan, keputusan terkait THR untuk honorer masih menunggu gubernur. &rdquo;Harapannya, bisa membantu para pekerja untuk mencukupi kebutuhan,&rdquo; tambah Adhy. Menurut dia, pencairan THR untuk honorer masih diproses. Targetnya rampung dalam waktu dekat. Adhy menjelaskan, sebenarnya anggaran THR untuk honorer secara keseluruhan sudah masuk anggaran untuk THR ASN. Totalnya sekitar Rp 8,1 triliun. Besaran nilai THR menyesuaikan instruksi pemerintah pusat. (ayu/hen/c19/ttg)

Tenaga honorer dipastikan tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) tahun ini. Sebab, Kemen PAN-RB hanya mengatur ASN dan PPPK.

Soal THR, Honorer Tidak Dapat, PPPK Dapat 50 Persen dari Tunjangan Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SD-PTM.jpg" alt="Ilustrasi pembelajaran tatap muka di sekolah dasar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembelajaran tatap muka di sekolah dasar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang mendorong diberikannya penghasilan layak bagi semua guru.  “RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. RUU ini mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril kepada wartawan, Kamis (30/8).  "RUU ini juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi,” imbuhnya.  Iwan menerangkan, guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang ASN. "Dengan demikian, guru ASN yang yang belum mendapat tunjangan profesi akan otomatis mendapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam UU ASN, tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi yang panjang," jelasnya.  Sedangkan untuk guru non-ASN yang sudah mengajar, namun belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya,” ucapnya.  Pada intinya dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas ini, guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dijamin tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun. “Sedangkan guru-guru yang belum mendapat tunjangan profesi akan bisa segera mendapat kenaikan penghasilan, tanpa harus menunggu antrean sertifikasi yang panjang,” pungkas Iwan.

RUU Sisdiknas, Guru Bergaji Layak dan Tunjangan Profesi Saat Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/GURU.jpg" alt="Dirjen GTK Iwan Syahril dalam webinar Peluncuran Guru Belajar dan Berbagi, Rabu (3/3)." width="100%">
<figcaption>Dirjen GTK Iwan Syahril dalam webinar Peluncuran Guru Belajar dan Berbagi, Rabu (3/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang mendorong diberikannya penghasilan layak bagi semua guru.  “RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. RUU ini mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril kepada wartawan, Kamis (30/8).  "RUU ini juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi,” imbuhnya.  Iwan menerangkan, guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang ASN. "Dengan demikian, guru ASN yang yang belum mendapat tunjangan profesi akan otomatis mendapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam UU ASN, tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi yang panjang," jelasnya.  Sedangkan untuk guru non-ASN yang sudah mengajar, namun belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya,” ucapnya.  Pada intinya dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas ini, guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dijamin tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun. “Sedangkan guru-guru yang belum mendapat tunjangan profesi akan bisa segera mendapat kenaikan penghasilan, tanpa harus menunggu antrean sertifikasi yang panjang,” pungkas Iwan.

RUU Sisdiknas, Guru Bergaji Layak dan Tunjangan Profesi Hingga Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kemendikbud-1a.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo memastikan dalam RUU Sisdiknas guru mendapatkan tunjangan profesi baik ASN maupun non-ASN.  "RUU Sisdiknas memastikan bahwa guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, baik ASN atau non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan profesi sampai pensiun," katanya di Jakarta, Minggu (28/8).  Anindito mengatakan untuk guru ASN belum mendapat tunjangan profesi, peningkatan penghasilan diberikan melalui pengaturan bahwa guru ASN yang sekarang belum tersertifikasi akan mendapat penghasilan, termasuk tunjangan sesuai UU ASN.  Sedangkan untuk guru swasta yang belum mendapat tunjangan profesi, peningkatan penghasilan dilakukan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah yang memungkinkan yayasan memberi gaji yang lebih tinggi bagi gurunya.  "Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya," sebutnya.  Dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas itu, Anindito mengatakan guru-guru yang belum mendapat tunjangan profesi akan bisa segera mendapat kenaikan penghasilan. Guru-guru tersebut tidak harus menunggu antrean panjang PPG dalam jabatan untuk mendapat penghasilan yang lebih layak.  Kemendikbudristek memperjuangkan agar semua guru mendapat penghasilan yang layak melalui RUU tersebut.  Saat ini, menurut Anindito, guru harus antre mengikuti PPG untuk disertifikasi dahulu sebelum memperoleh penghasilan yang layak.  "Ini yang ingin kita koreksi. Seharusnya semua guru yang menjalankan tugas sebagai guru otomatis mendapat penghasilan yang layak, tanpa harus antre PPG dan menunggu tersertifikasi terlebih dahulu," jelas Anindito.

Kemendikbudristek: RUU Sisdiknas Pastikan Guru Dapat Tunjangan Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt" width="100%">
<figcaption>Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Dunia menyebutkan bahwa tunjangan profesi guru belum memberikan dampak terhadap peningkatan output kompetensi peserta didik. Padahal, tunjangan profesi diharapkan mampu memicu semangat guru untuk terus mengembangkan dirinya dalam memberikan pengajaran tervaik kepada para murid.  Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI secara daring, Rabu (27/1). Sebab, ia menilai tunjangan belum memberikan dampak positif pada hasil belajar anak didik.  Peningkatan kualitas guru ini akan diutamakan agar proses pembelajaran yang efektif dapat terjadi di ruang kelas. Saat ini, kata dia pembelajaran masih hanya satu arah, itu tentu tidak efektif. ’’(Pendidikan) Indonesia termasuk irit dalam percakapan. Ini menunjukkan interaksi verbal hubungan argumentasi dialog diskusi Indonesia termasuk rendah dibanding negara lain,’’ jelasnya.  Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk memberikan tunjangan hanya kepada guru yang berprestasi. Sebab, tidak adil kepada anak didik yang tak mendapatkan pengajaran yang baik.  ’’Untuk merespons bahwa tunjangan tadi belum secara nyata berpangruh pada hasil belajar, maka ke depan kita berharap penghargaan atau tunjangan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa berkualitas, dikaitkan dengan kinerja,’’ tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zJkI0DnyWUU

Kemendikbud Rencanakan Tunjangan Profesi Hanya untuk Guru Berprestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/images-1.jpeg" alt="Ilustrasi guru. (RadarKediri/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru. (RadarKediri/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tunjangan profesi para guru yang berada dalam satuan pendidikan kerjasama (SPK) dihilangkan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 1.  Adapun, SPK merupakan sekolah yang dikelola atas dasar kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi dan diakui negaranya dengan lembaga pendidikan Indonesia. Baik untuk jalur formal maupun non formal.  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen FSGI ) Satriawan Salim pun mengatakan, harusnya para guru SPK tetap menerima tunjangan profesi. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.  Dalam Pasal 1 ayat 6 pun disebutkan bahwa tunjangan profesi itu merupakan hak bagi para guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Maka menurutnya, Persekjen 6/2020 bertentangan dengan PP tersebut.  "PP kan memerintahkan semua guru. Tidak ada klasifikasi guru negeri, swasta, yayasan, honorer, ASN, atau SPK. Dikatakan juga di Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu, tentang PP guru tadi, bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi guru," ungkap dia kepada JawaPos.com, Sabtu (18/7).  Satriawan mengatakan bahwa ini merupakan tindakan diskriminatif karena para guru SPK tidak lagi diberikan tunjangan profesi meskipun telah lulus sertifikasi pendidikan profesi.  "Guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka dia mendapat tunjangan profesi pendidik atau tunjangan profesi guru. Ada di dalam UU Guru dan Dosen, hal tersebut juga disebutkan diturunannya di PP tentang Guru," ujar dia.

Soal Penghapusan Tunjangan Guru, FSGI Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/guru-wajib-ngajar-8-jam-sehari-jadi-patokan-tunjangan-profesi_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi Guru. Kemendikbud bakal memberlakukan sistem absensi fingerprint kepada seluruh guru di tiap jenjang sekolah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Guru. Kemendikbud bakal memberlakukan sistem absensi fingerprint kepada seluruh guru di tiap jenjang sekolah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan sistem absensi melalui teknologi fingerprint atau sidik jari. Kebijkan itu berlaku bagi guru di seluruh jenjang sekolah. Nantinya, data kehadiran akan menjadi patokan tunjangan profesi guru. Aturan jam mengajar ini&nbsp;merujuk pada Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Semua guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) wajib bekerja selama delapan jam sehari, lima hari dalam seminggu. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, absensi menggunakan fingerprint sebenarnya sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia. Pihaknya pun berencana untuk menarik kebijakan tersebut ke tingkat pusat. &ldquo;Ini juga dorongan daerah. Makanya dengan perkembangan begitu banyak daerah yang menggunakan fingerprint, kenapa ini kita tidak tarik ke pusat. Ini sebenarnya dari bawah bukan dari pusat,&rdquo; ujarnya saat ditemui usai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2018 di halaman kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin (26/11). Meski tak merincikan daerah-daerah yang dimaksud, Supriano menyebutkan bahwa bukan tidak mungkin jika seluruh sekolah menerapkan sistem fingerprint. Pasalnya, teknologi tersebut kini cukup mudah diperoleh dengan dana yang murah. &ldquo;Kota, bahkan juga kabupaten (sudah menerapkan fingerprint). Sekarang fingerprint ini kan mudah sekali, software-nya sekarang gampang. Nggak seperti dulu kita membayangkan. Sekarang itu Rp 1 juta saja sudah dapat mesin fingerprint, dikonek ke data base,&rdquo; papar dia. Kemendikbud memfokuskan kebijakan absensi nasional kepada semua guru di sekolah negeri. Termasuk guru bimbingan konseling, olah raga, dan kesenian. "Mereka diwajibkan untuk mengikuti aturan mengajar delapan jam sehari, meski beraktivitas yang bersentuhan dengan kegiatan pendidikan di luar sekolah dalam satu zona," pungkasnya

Guru Wajib Ngajar 8 Jam Sehari, Jadi Patokan Tunjangan Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/guru-wajib-ngajar-8-jam-sehari-jadi-patokan-tunjangan-profesi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Guru. Kemendikbud bakal memberlakukan sistem absensi fingerprint kepada seluruh guru di tiap jenjang sekolah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Guru. Kemendikbud bakal memberlakukan sistem absensi fingerprint kepada seluruh guru di tiap jenjang sekolah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan sistem absensi melalui teknologi fingerprint atau sidik jari. Kebijkan itu berlaku bagi guru di seluruh jenjang sekolah. Nantinya, data kehadiran akan menjadi patokan tunjangan profesi guru. Aturan jam mengajar ini&nbsp;merujuk pada Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Semua guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) wajib bekerja selama delapan jam sehari, lima hari dalam seminggu. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, absensi menggunakan fingerprint sebenarnya sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia. Pihaknya pun berencana untuk menarik kebijakan tersebut ke tingkat pusat. &ldquo;Ini juga dorongan daerah. Makanya dengan perkembangan begitu banyak daerah yang menggunakan fingerprint, kenapa ini kita tidak tarik ke pusat. Ini sebenarnya dari bawah bukan dari pusat,&rdquo; ujarnya saat ditemui usai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2018 di halaman kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin (26/11). Meski tak merincikan daerah-daerah yang dimaksud, Supriano menyebutkan bahwa bukan tidak mungkin jika seluruh sekolah menerapkan sistem fingerprint. Pasalnya, teknologi tersebut kini cukup mudah diperoleh dengan dana yang murah. &ldquo;Kota, bahkan juga kabupaten (sudah menerapkan fingerprint). Sekarang fingerprint ini kan mudah sekali, software-nya sekarang gampang. Nggak seperti dulu kita membayangkan. Sekarang itu Rp 1 juta saja sudah dapat mesin fingerprint, dikonek ke data base,&rdquo; papar dia. Kemendikbud memfokuskan kebijakan absensi nasional kepada semua guru di sekolah negeri. Termasuk guru bimbingan konseling, olah raga, dan kesenian. "Mereka diwajibkan untuk mengikuti aturan mengajar delapan jam sehari, meski beraktivitas yang bersentuhan dengan kegiatan pendidikan di luar sekolah dalam satu zona," pungkasnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunjangan profesi

Berita Terkini

Prabowo Sediakan Anggaran Rp 178,7 Triliun untuk Guru dan Dosen di Tahun 2026, Termasuk Tunjangan Profesi non-PNS dan Guru ASN Daerah

Prabowo Resmi Umumkan Kenaikan Gaji Guru Tahun 2025, Guru ASN Naik 1 Kali Gaji, Tunjangan Profesi Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta

Soal THR, Honorer Tidak Dapat, PPPK Dapat 50 Persen dari Tunjangan Profesi

RUU Sisdiknas, Guru Bergaji Layak dan Tunjangan Profesi Saat Pensiun

RUU Sisdiknas, Guru Bergaji Layak dan Tunjangan Profesi Hingga Pensiun

Kemendikbudristek: RUU Sisdiknas Pastikan Guru Dapat Tunjangan Profesi

Kemendikbud Rencanakan Tunjangan Profesi Hanya untuk Guru Berprestasi

Soal Penghapusan Tunjangan Guru, FSGI Buka Suara

Guru Wajib Ngajar 8 Jam Sehari, Jadi Patokan Tunjangan Profesi

Guru Wajib Ngajar 8 Jam Sehari, Jadi Patokan Tunjangan Profesi

Download Aplikasi JawaPos.com