<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Screenshot_2024-01-30-10-14-35-25_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1421881646.jpg" alt="Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa gaji pensiunan PNS naik sebesar 12 persen. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, selain diberikan gaji pokok, pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tunjangan keluarga meliputi tunjangan suami dan anak diberikan 10 dan 2 persen dari gaji pokok pensiunan PNS. Sementara tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang senilai 10 kilogram beras. "Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024, dikutip Minggu (11/1). Seiring dengan aturan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan gaji pensiunan untuk PNS, TNI/Polri yang naik sebesar 12 persen cair mulai 1 Februari 2024. Kenaikan gaji pensiunan yang cair bulan ini sudah termasuk dengan rapel selisih gaji pada bulan Januari. "Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti. Selain itu, pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Sebelumnya, gaji pensiunan akan cair mulai Januari 2024. Namun, karena peraturan pemerintah belum juga diterbitkan hingga akhir Desember 2023, maka kebijakan kenaikan gaji pensiunan ditunda di bulan berikutnya, alias dirapel.

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa gaji pensiunan PNS naik sebesar 12 persen. Hal ini berdasarkan dua tunjangan yang diberikan.

Resmi Naik 12 Persen, Ini Dua Tunjangan Pensiunan yang Diberikan Pemerintah di Luar Gaji Pokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Setiap bulan, PNS atau Pegawai Negeri Sipil selain mendapatkan gaji pokok juga berhak memperoleh enam tunjangan. Meliputi, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Makan, Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Kinerja atau Tukin, dan Tunjangan Umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa bersamaan dengan pemberian Gaji ke-13 pada bulan Juni 2023, Tukin PNS hanya akan dibayarkan sebesar 50 persen. Sebab, meskipun Kasus Covid-19 sudah terkendali namun ada faktor ketidakpastian global yang terjadi di tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan, seperti tahun 2022, Gaji ke-13 tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih detail, berikut ini daftar lengkap tunjangan PNS beserta besarannya yang diperoleh setiap bulan:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Tunjangan Suami/Istri</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10 persendari gaji pokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Tunjangan Anak</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan yang sama juga disebutkan, kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok tiap-tiap anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan scbagaimana dimaksud dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 orang anak, termasuk 1 orang anak angkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Tunjangan Makan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa PNS dengan golongan 1 dan golongan 2 mendapat uang makan Rp 35.000 per hari, Golongan 3 dapat Rp 37.000 per hari&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Tunjangan Jabatan Struktural</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ditetapkan besaran terendah untuk Eselon VA sebesar Rp 360.000 per bulan, lalu Rp 490.000 per bulan untuk Eselon IVB, sebesar Rp 540.000 untuk Eselon IVA, sebesar Rp 1.260.000 per bulan untuk Eselon IIIA, dan tertinggi sebesar Rp 5.500.000 untuk Eselon IA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Tunjangan Kinerja atau Tukin</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011 disampaikan bahwa Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan</div> <div dir="auto">capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada 17 faktor yang digunakan untuk menilai jabatan fungsional dilingkungan BKN, diantaranya pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pedoman kerja, kompleksitas kerja, hubungan personal, persyaratan fisik, dan lingkungan kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan faktor tersebut terdapat nilai jabatan yang</div> <div dir="auto">berbeda-beda dan berjenjang, yaitu nilai jabatan terendah ditetapkan 190 dan nilai jabatan tertinggi ditetapkan 4.730.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penetapan besaran tunjangan tersebut Menteri Keuangan/Pejabat yang beiwenang rnenetapkan indeks sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap nilai jabatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai contoh, Sekretaris Utarna dengan kelas jabatan 17 dan nilai jabatan 4.585. Maka penghitungan besaran tunjangan kinerja sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Utama, 4.585 x Rp.5000,- = Rp. 22.925.000,-</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, tunjangan yang akan didapatkan seorang Sekretaris Utama sebesar Rp 22.925.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nominal yang diperoleh Peringkat jabatan 27 dengan jabatan sebagai Pejabat Struktural Eselon I sebesar Rp 117.375.000 dan terendah dengan peringkat jabatan 4 sebagai pelaksana sebesar Rp 5.361.800.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Tunjangan Umum PNS</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa penerima tunjangan umum merupakan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsinal atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besaran tunjangan umum PNS yang didapatkan setiap bulannya, sebagai berikut: PNS Golongan IV tunjangan umum yang diperoleh sebesar Rp 190.000 per bulan, PNS Golongan III sebesar Rp 185.000 per bulan, tunjangan umum PNS Golongan II sebesar Rp 180.000 per bulan, dan untuk PNS Golongan I diberikan tunjangan umum sebesar Rp 175.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Seperti tahun 2022, Gaji ke-13 tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan.

Daftar Lengkap Tunjangan PNS beserta Besarannya Setiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Gaji PNS 2024 dipastikan naik dan rencananya pengumman akan disampaikan langsung Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2023 mendatang. Terakhir, pemerintah menaikkan gaji PNS pada 2019 lalu dengan rata-rata kenaikan mencapai 5 persen. Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), untuk tahun 2024, kenaikan gaji PNS masih belum ada pernyataan jelas berapa besaran kenaikannya. Gaji PNS sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam jenjang karir aparatur sipil negara atau ASN, PNS golongan II merupakan jenjang ke dua dari bawah yang biasa di sebut &lsquo;Pengatur&rsquo;. Untuk PNS golongan II, biasanya adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA hingga D3. Berikut ini tabel gaji PNS golongan II berdasarkan masa kerja belum ditambah tunjangan berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019: 1. Gaji PNS golongan IIa Masa kerja 0 : Rp 2.022.200 Masa kerja 1 : Rp 2.054.100 Masa kerja 2 : Rp 2.054.100 Masa kerja 3 : Rp 2.118.800 Masa kerja 4 : Rp 2.118.800 Masa kerja 5 : Rp 2.185.500 Masa kerja 6 : Rp 2.185.500 Masa kerja 7 : Rp 2.254.300 Masa kerja 8 : Rp 2.254.300 Masa kerja 9 : Rp 2.325.300 Masa kerja 10 : Rp 2.325.300 Masa kerja 11 : Rp 2.398.600 Masa kerja 12 : Rp 2.398.600 Masa kerja 13 : Rp 2.474.100 Masa kerja 14 : Rp 2.474.100 Masa kerja 15 : Rp 2.552.000 Masa kerja 16 : Rp 2.552.000 Masa kerja 17 : Rp 2.632.400 Masa kerja 18 : Rp 2.632.400 Masa kerja 19 : Rp 2.715.300 Masa kerja 20 : Rp 2.715.300 Masa kerja 21 : Rp 2.800.800 Masa kerja 22 : Rp 2.800.800 Masa kerja 23 : Rp 2.889.100 Masa kerja 24 : Rp 2.889.100 Masa kerja 25 : Rp 2.980.000 Masa kerja 26 : Rp 2.980.000 Masa kerja 27 : Rp 3.073.900 Masa kerja 28 : Rp 3.073.900 Masa kerja 29 : Rp 3.170.700 Masa kerja 30 : Rp 3.170.700 Masa kerja 31 : Rp 3.270.600 Masa kerja 32 : Rp 3.270.600 Masa kerja 31 : Rp 3.373.600 2. Gaji PNS golongan IIb Masa kerja 3 : Rp 2.208.400 Masa kerja 4 : Rp 2.208.400 Masa kerja 5 : Rp 2.277.900 Masa kerja 6 : Rp 2.277.900 Masa kerja 7 : Rp 2.349.700 Masa kerja 8 : Rp 2.349.700 Masa kerja 9 : Rp 2.423.700 Masa kerja 10 : Rp 2.423.700 Masa kerja 11 : Rp 2.500.000 Masa kerja 12 : Rp 2.500.000 Masa kerja 13 : Rp 2.578.800 Masa kerja 14 : Rp 2.578.800 Masa kerja 15 : Rp 2.266.600 Masa kerja 16 : Rp 2.266.600 Masa kerja 17 : Rp 2.743.800 Masa kerja 18 : Rp 2.743.800 Masa kerja 19 : Rp 2.830.200 Masa kerja 20 : Rp 2.830.200 Masa kerja 21 : Rp 2.919.300 Masa kerja 22 : Rp 2.919.300 Masa kerja 23 : Rp 3.011.300 Masa kerja 24 : Rp 3.011.300 Masa kerja 25 : Rp 3.106.100 Masa kerja 26 : Rp 3.106.100 Masa kerja 27 : Rp 3.203.900 Masa kerja 28 : Rp 3.203.900 Masa kerja 29 : Rp 3.304.800 Masa kerja 30 : Rp 3.304.800 Masa kerja 31 : Rp 3.408.900 Masa kerja 32 : Rp 3.408.900 Masa kerja 33 : Rp 3.516.300 3. Gaji PNS golongan IIc Masa kerja 3 : 2.301.800 Masa kerja 4 : 2.301.800 Masa kerja 5 : 2.374.300 Masa kerja 6 : 2.374.300 Masa kerja 7 : 2.449.100 Masa kerja 8 : 2.449.100 Masa kerja 9 : 2.256.200 Masa kerja 10 : 2.256.200 Masa kerja 11 : 2.605.800 Masa kerja 12 : 2.605.800 Masa kerja 13 : 2.687.800 Masa kerja 14 : 2.687.800 Masa kerja 15 : 2.772.500 Masa kerja 16 : 2.772.500 Masa kerja 17 : 2.859.800 Masa kerja 18 : 2.859.800 Masa kerja 19 : 2.949.900 Masa kerja 20 : 2.949.900 Masa kerja 21 : 3.042.800 Masa kerja 22 : 3.042.800 Masa kerja 23 : 3.138.600 Masa kerja 24 : 3.138.600 Masa kerja 25 : 3.237.500 Masa kerja 26 : 3.237.500 Masa kerja 27 : 3.339.400 Masa kerja 28 : 3.339.400 Masa kerja 29 : 3.444.600 Masa kerja 30 : 3.444.600 Masa kerja 31 : 3.553.100 Masa kerja 32 : 3.553.100 Masa kerja 33 : 3.665.000 4. Gaji PNS golongan IId Masa kerja 3 : Rp 2.399.200 Masa kerja 4 : Rp 2.399.200 Masa kerja 5 : Rp 2.474.700 Masa kerja 6 : Rp 2.474.700 Masa kerja 7 : Rp 2.552.700 Masa kerja 8 : Rp 2.552.700 Masa kerja 9 : Rp 2.633.100 Masa kerja 10 : Rp 2.633.100 Masa kerja 11 : Rp 2.716.100 Masa kerja 12 : Rp 2.716.100 Masa kerja 13 : Rp 2.801.500 Masa kerja 14 : Rp 2.801.500 Masa kerja 15 : Rp 2.889.800 Masa kerja 16 : Rp 2.889.800 Masa kerja 17 : Rp 2.980.800 Masa kerja 18 : Rp 2.980.800 Masa kerja 19 : Rp 3.074.700 Masa kerja 20 : Rp 3.074.700 Masa kerja 21 : Rp 3.171.500 Masa kerja 22 : Rp 3.171.500 Masa kerja 23 : Rp 3.271.400 Masa kerja 24 : Rp 3.271.400 Masa kerja 25 : Rp 3.374.400 Masa kerja 26 : Rp 3.374.400 Masa kerja 27 : Rp 3.480.400 Masa kerja 28 : Rp 3.480.400 Masa kerja 29 : Rp 3.590.300 Masa kerja 30 : Rp 3.590.300 Masa kerja 31 : Rp 3.703.400 Masa kerja 32 : Rp 3.703.400 Masa kerja 33 : Rp 3.820.000

Gaji PNS 2024 dipastikan naik dan rencananya pengumman akan disampaikan langsung Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2023 mendatang.

Gaji PNS Naik, Daftar Gaji PNS Golongan II Berdasarkan Masa Kerja Belum Ditambah Tunjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UANG-29.jpg" alt="Ilustrasi dana insentif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dana insentif</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah memastikan tengah menggodok aturan gaji PNS naik pada 2024 mendatang. Kabar gaji PNS naik ini lebih dulu disampaikan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu. Kabar tersebut kemudian disambung dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani di depan anggota DPR RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada 30 Mei 2023 lalu. Menkeu menyatakan, saat ini Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan kenaikan gaji PNS. Rencananya, pengumuman akan dilakukan saat penyampaian nota keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN). &ldquo;Beliau (Presiden Jokowi) mempertimbangkan (kenaikan gaji PNS), dan nanti beliau yang akan mengumumkan pada RUU APBN,&rdquo; ucap Sri Mulyani seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01702876/tim-para-bulu-tangkis-indonesia-sumbang-emas-pertama-di-apg-2023">Tim para-Bulu Tangkis Indonesia Sumbang Emas Pertama di APG 2023</a> Sebagai informasi, gaji PNS terakhir dinaikkan oleh pemerintah pada tahun 2019.&nbsp;Pada saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan gaji rata-rata ASN sekitar 5 persen, termasuk untuk personel TNI dan Polri. Kini, pemerintah berencana menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri. Pengumuman mengenai hal ini akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2023. Kementerian Keuangan sedang melakukan perhitungan serius terkait kenaikan gaji ASN, dan pengumuman resmi akan disampaikan melalui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 pada 16 Agustus mendatang di DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, keputusan mengenai besaran kenaikan gaji akan disampaikan oleh Presiden Jokowi saat pidato penyampaian RUU APBN 2024. Ia juga meminta kepada ASN untuk bersabar menunggu keputusan tersebut. Berikut ini tabel gaji PNS Golongan I berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 berdasarkan masa kerja: 1. Gaji PNS golongan Ia Masa kerja 0 : Rp 1.560.800 Masa kerja 1 : Rp 1.560.800 Masa kerja 2 : Rp 1.610.000 Masa kerja 3 : Rp 1.610.000 Masa kerja 4 : Rp 1.660.700 Masa kerja 5 : Rp 1.660.700 Masa kerja 6 : Rp 1.713.000 Masa kerja 7 : Rp 1.713.000 Masa kerja 8 : Rp 1.766.900 Masa kerja 9 : Rp 1.766.900 Masa kerja 10 : Rp 1.822.600 Masa kerja 11 : Rp 1.822.600 Masa kerja 12 : Rp 1.880.000 Masa kerja 13 : Rp 1.880.000 Masa kerja 14 : Rp 1.939.200 Masa kerja 15 : Rp 1.939.200 Masa kerja 16 : Rp 2.000.300 Masa kerja 17 : Rp 2.000.300 Masa kerja 18 : Rp 2.063.300 Masa kerja 19 : Rp 2.063.300 Masa kerja 20 : Rp 2.128.300 Masa kerja 21 : Rp 2.128.300 Masa kerja 22 : Rp 2.195.300 Masa kerja 23 : Rp 2.195.300 Masa kerja 24 : Rp 2.264.400 Masa kerja 25 : Rp 2.264.400 Masa kerja 26 : Rp 2.335.800 &nbsp;2. Gaji PNS golongan Ib Masa kerja 3 : Rp 1.704.500 Masa kerja 4 : Rp 1.704.500 Masa kerja 5 : Rp 1.758.200 Masa kerja 6 : Rp 1.758.200 Masa kerja 7 : Rp 1.813.600 Masa kerja 8 : Rp 1.813.600 Masa kerja 9 : Rp 1.870.700 Masa kerja 10 : Rp 1.870.700 Masa kerja 11 : Rp 1.929.600 Masa kerja 12 : Rp 1.929.600 Masa kerja 13 : Rp 1.990.400 Masa kerja 14 : Rp 1.990.400 Masa kerja 15 : Rp 2.053.100 Masa kerja 16 : Rp 2.053.100 Masa kerja 17 : Rp 2.117.700 Masa kerja 18 : Rp 2.117.700 Masa kerja 19 : Rp 2.184.400 Masa kerja 20 : Rp 2.184.400 Masa kerja 21 : Rp 2.253.200 Masa kerja 22 : Rp 2.253.200 Masa kerja 23 : Rp 2.324.200 Masa kerja 24 : Rp 2.324.200 Masa kerja 25 : Rp 2.397.400 Masa kerja 26 : Rp 2.397.400 Masa kerja 27 : Rp 2.472.900 3. Gaji PNS golongan Ic Masa kerja 3 : Rp 1.776.600 Masa kerja 4 : Rp 1.776.600 Masa kerja 5 : Rp 1.832.300 Masa kerja 6 : Rp 1.832.300 Masa kerja 7 : Rp 1.890.300 Masa kerja 8 : Rp 1.890.300 Masa kerja 9 : Rp 1.949.800 Masa kerja 10 : Rp 1.949.800 Masa kerja 11 : Rp 2.011.200 Masa kerja 12 : Rp 2.011.200 Masa kerja 13 : Rp 2.074.600 Masa kerja 14 : Rp 2.074.600 Masa kerja 15 : Rp 2.139.900 Masa kerja 16 : Rp 2.139.900 Masa kerja 17 : Rp 2.207.300 Masa kerja 18 : Rp 2.207.300 Masa kerja 19 : Rp 2.276.800 Masa kerja 20 : Rp 2.276.800 Masa kerja 21 : Rp 2.348.500 Masa kerja 22 : Rp 2.348.500 Masa kerja 23 : Rp 2.422.500 Masa kerja 24 : Rp 2.422.500 Masa kerja 25 : Rp 2.498.800 Masa kerja 26 : Rp 2.498.800 Masa kerja 27 : Rp 2.577.500 4. Gaji PNS golongan Id Masa kerja 3 : Rp 1.851.800 Masa kerja 4 : Rp 1.851.800 Masa kerja 5 : Rp 1.910.100 Masa kerja 6 : Rp 1.910.100 Masa kerja 7 : Rp 1.970.200 Masa kerja 8 : Rp 1.970.200 Masa kerja 9 : Rp 2.032.300 Masa kerja 10 : Rp 2.032.300 Masa kerja 11 : Rp 2.096.300 Masa kerja 12 : Rp 2.096.300 Masa kerja 13 : Rp 2.162.300 Masa kerja 14 : Rp 2.162.300 Masa kerja 15 : Rp 2.230.400 Masa kerja 16 : Rp 2.230.400 Masa kerja 17 : Rp 2.300.700 Masa kerja 18 : Rp 2.300.700 Masa kerja 19 : Rp 2.373.100 Masa kerja 20 : Rp 2.373.100 Masa kerja 21 : Rp 2.447.900 Masa kerja 22 : Rp 2.447.900 Masa kerja 23 : Rp 2.525.000 Masa kerja 24 : Rp 2.525.000 Masa kerja 25 : Rp 2.604.500 Masa kerja 26 : Rp 2.604.500 Masa kerja 27 : Rp 2.686.500

Pemerintah memastikan tengah menggodok aturan gaji PNS naik pada 2024 mendatang. Kabar gaji PNS naik disampaikan MenPANRB,  Azwar Anas.

Gaji PNS Naik 2023, Daftar Lengkap Tabel Gaji PNS Golongan I Berdasarkan Masa Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gaji PNS Golongan III dipastikan naik pada 2024 mendatang bersama dengan tingkat golongan lainnya. Itu setelah pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap kabar baik tersebut kepada DPR RI pada Selasa (30/5) kemarin. Seperto diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), Sri Mulyani menyatakan, pengumuman gaji PNS naik akan disampaikan langsung Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2023. Terakhir kali gaji PNS naik adalah pada 2019 lalu yang besarannya rata-rata 5 persen, berikut tunjangannya. Setelah 4 tahun, pemerintah saat ini tengah menggodok aturan yang mengatur kebaikan gaji PNS. Akan tetapi, belum diketahui jelas berapa besaran kenaikan gaji tersebut.&nbsp;Dengan demikian, PNS Golongan I, II, III dan IV akan mendapat kenaikan gaji pada 2024 mendatang. PNS golongan III atau Penata Muda adalah mereka yang memiliki kualifiksi pendidikan Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1), pascasarjana atau magister (S2) da doktor (S3). Berikut besaran gaji PNS Golongan III berdasarkan masa kerja belum termasuk tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.&nbsp; 1. Gaji PNS Golongan IIIa Masa kerja 0 : Rp 2.579.400 Masa kerja 1 : Rp 2.579.400 Masa kerja 2 : Rp 2.660.700 Masa kerja 3 : Rp 2.660.700 Masa kerja 4 : Rp 2.744.500 Masa kerja 5 : Rp 2.744.500 Masa kerja 6 : Rp 2.830.900 Masa kerja 7 : Rp 2.830.900 Masa kerja 8 : Rp 2.920.100 Masa kerja 9 : Rp 2.920.100 Masa kerja 10 : Rp 3.012.000 Masa kerja 11 : Rp 3.012.000 Masa kerja 12 : Rp 3.106.900 Masa kerja 13 : Rp 3.106.900 Masa kerja 14 : Rp 3.204.700 Masa kerja 15 : Rp 3.204.700 Masa kerja 16 : Rp 3.305.700 Masa kerja 17 : Rp 3.305.700 Masa kerja 18 : Rp 3.409.800 Masa kerja 19 : Rp 3.409.800 Masa kerja 20 : Rp 3.517.200 Masa kerja 21 : Rp 3.517.200 Masa kerja 22 : Rp 3.627.900 Masa kerja 23 : Rp 3.627.900 Masa kerja 24 : Rp 3.742.200 Masa kerja 25 : Rp 3.742.200 Masa kerja 26 : Rp 3.860.100 Masa kerja 27 : Rp 3.860.100 Masa kerja 28 : Rp 3.981.600 Masa kerja 29 : Rp 3.981.600 Masa kerja 30 : Rp 4.107.000 Masa kerja 31 : Rp 4.107.000 Masa kerja 32 : Rp 4.236.400 2. Gaji PNS Golongan IIIb Masa kerja 0 : Rp 2.688.500 Masa kerja 1 : Rp 2.688.500 Masa kerja 2 : Rp 2.773.200 Masa kerja 3 : Rp 2.773.200 Masa kerja 4 : Rp 2.860.500 Masa kerja 5 : Rp 2.860.500 Masa kerja 6 : Rp 2.950.600 Masa kerja 7 : Rp 2.950.600 Masa kerja 8 : Rp 3.403.600 Masa kerja 9 : Rp 3.403.600 Masa kerja 10 : Rp 3.139.400 Masa kerja 11 : Rp 3.139.400 Masa kerja 12 : Rp 3.238.300 Masa kerja 13 : Rp 3.238.300 Masa kerja 14 : Rp 3.340.300 Masa kerja 15 : Rp 3.340.300 Masa kerja 16 : Rp 3.445.500 Masa kerja 17 : Rp 3.445.500 Masa kerja 18 : Rp 3.554.000 Masa kerja 19 : Rp 3.554.000 Masa kerja 20 : Rp 3.665.900 Masa kerja 21 : Rp 3.665.900 Masa kerja 22 : Rp 3.781.400 Masa kerja 23 : Rp 3.781.400 Masa kerja 24 : Rp 3.900.500 Masa kerja 25 : Rp 3.900.500 Masa kerja 26 : Rp 4.023.300 Masa kerja 27 : Rp 4.023.300 Masa kerja 28 : Rp 4.150.100 Masa kerja 29 : Rp 4.150.100 Masa kerja 30 : Rp 4.280.800 Masa kerja 31 : Rp 4.280.800 Masa kerja 32 : Rp 4.415.600 3. Gaji PNS Golongan IIIc Masa kerja 0 : Rp 2.802.300 Masa kerja 1 : Rp 2.802.300 Masa kerja 2 : Rp 2.890.500 Masa kerja 3 : Rp 2.890.500 Masa kerja 4 : Rp 2.981.500 Masa kerja 5 : Rp 2.981.500 Masa kerja 6 : Rp 3.075.500 Masa kerja 7 : Rp 3.075.500 Masa kerja 8 : Rp 3.172.300 Masa kerja 9 : Rp 3.172.300 Masa kerja 10 : Rp 3.272.200 Masa kerja 11 : Rp 3.272.200 Masa kerja 12 : Rp 3.375.300 Masa kerja 13 : Rp 3.375.300 Masa kerja 14 : Rp 3.481.600 Masa kerja 15 : Rp 3.481.600 Masa kerja 16 : Rp 3.591.200 Masa kerja 17 : Rp 3.591.200 Masa kerja 18 : Rp 3.704.300 Masa kerja 19 : Rp 3.704.300 Masa kerja 20 : Rp 3.821.000 Masa kerja 21 : Rp 3.821.000 Masa kerja 22 : Rp 3.941.400 Masa kerja 23 : Rp 3.941.400 Masa kerja 24 : Rp 4.065.500 Masa kerja 25 : Rp 4.065.500 Masa kerja 26 : Rp 4.193.500 Masa kerja 27 : Rp 4.193.500 Masa kerja 28 : Rp 4.325.600 Masa kerja 29 : Rp 4.325.600 Masa kerja 30 : Rp 4.461.800 Masa kerja 31 : Rp 4.461.800 Masa kerja 32 : Rp 4.602.400 4. Gaji PNS Golongan IIId Masa kerja 0 : Rp 2.920.800 Masa kerja 1 : Rp 2.920.800 Masa kerja 2 : Rp 3.012.800 Masa kerja 3 : Rp 3.012.800 Masa kerja 4 : Rp 3.107.700 Masa kerja 5 : Rp 3.107.700 Masa kerja 6 : Rp 3.205.500 Masa kerja 7 : Rp 3.205.500 Masa kerja 8 : Rp 3.306.500 Masa kerja 9 : Rp 3.306.500 Masa kerja 10 : Rp 3.410.600 Masa kerja 11 : Rp 3.410.600 Masa kerja 12 : Rp 3.518.100 Masa kerja 13 : Rp 3.518.100 Masa kerja 14 : Rp 3.628.900 Masa kerja 15 : Rp 3.628.900 Masa kerja 16 : Rp 3.743.100 Masa kerja 17 : Rp 3.743.100 Masa kerja 18 : Rp 3.861.000 Masa kerja 19 : Rp 3.861.000 Masa kerja 20 : Rp 3.982.600 Masa kerja 21 : Rp 3.982.600 Masa kerja 22 : Rp 4.108.100 Masa kerja 23 : Rp 4.108.100 Masa kerja 24 : Rp 4.237.500 Masa kerja 25 : Rp 4.237.500 Masa kerja 26 : Rp 4.370.900 Masa kerja 27 : Rp 4.370.900 Masa kerja 28 : Rp 4.508.600 Masa kerja 29 : Rp 4.508.600 Masa kerja 30 : Rp 4.650.600 Masa kerja 30 : Rp 4.650.600 Masa kerja 30 : Rp 4.797.000

Gaji PNS Golongan III dipastikan naik pada 2024 mendatang bersama dengan tingkat golongan lainnya.  Hal ini diutarakan Menkeu Sri Mulyani.

Gaji PNS Naik 2024, Ini Daftar Gaji PNS Golongan III Berdasarkan Masa Kerja

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sedang melakukan perhitungan untuk menentukan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024. Hal ini menjadi kabar gembira bagi PNS, TNI, dan Polri. Usulan kenaikan gaji PNS ini diajukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas. Menurut Anas, hal ini merupakan masalah yang agak sulit karena melibatkan Kementerian Keuangan. Saat ini, sedang dibahas tentang tunjangan dan kenaikan gaji secara intensif. Dalam usulan tersebut, beberapa hal akan disesuaikan dengan kenaikan gaji, termasuk tunjangan yang akan disesuaikan dengan kinerja mereka. Jika PNS bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan tunjangan yang besar, dan sebaliknya. Lebih lanjut Anas menyampaikan, usul kenaikan gaji PNS sebagai bagian dari perubahan rumusan tunjangan kinerja. Sebagai informasi, gaji PNS terakhir dinaikkan oleh pemerintah pada tahun 2019. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01692031/pns-pria-boleh-berpoligami-tapi-asn-perempuan-tidak-boleh-jadi-istri-kedua">PNS Pria Boleh Berpoligami, Tapi ASN Perempuan Tidak Boleh Jadi Istri Kedua</a> Pada saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan gaji rata-rata ASN sekitar 5 persen, termasuk untuk personel TNI dan Polri. Kini, pemerintah berencana menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri. Pengumuman mengenai hal ini akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2023. Kementerian Keuangan sedang melakukan perhitungan serius terkait kenaikan gaji ASN, dan pengumuman resmi akan disampaikan melalui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 pada 16 Agustus mendatang di DPR. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa keputusan mengenai besaran kenaikan gaji akan disampaikan oleh Presiden Jokowi saat pidato penyampaian RUU APBN 2024. Ia juga meminta kepada ASN untuk bersabar menunggu keputusan tersebut. Berikut ini daftar dan besaran tunjangan PNS yang diterima sekalain gaji pokok: 1. Tunjangan Suami/Istri Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977, disebutkan tunjangan suami/istri PNS diberikan sebesar 5 persen dari gaji pokok. Apabila suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok yang paling tinggi di antara keduanya. 2. Tunjangan Anak Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1977, tunjangan anak diberikan kepada anak PNS untuk maksimal dua anak. Besaran tunjangan anak ditetapkan yakni sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Tunjangan anak diberikan bagi para PNS yang memiliki anak dengan umur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri. 3. Tunjangan Makan Besaran tunjangan makan para PNS diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Berikut besaran tunjangan makan PNS per hari berdasarkan PMK Nomor 32/PMK.02/2018. <ol> <li>PNS golongan I : Rp 35.000</li> <li>PNS golongan II : Rp 35.000</li> <li>PNS golongan III : Rp 37.000</li> <li>PNS golongan IV : 41.000&nbsp;</li> </ol> 4. Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan jabatan stuktural merupakan tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Berikut besaran tunjangan jabatan struktural PNS: <ol> <li>Jabatan eselon VA : Rp 360.000</li> <li>Jabatan eselon IVB : Rp 490.000</li> <li>Jabatan eselon IVA : Rp 540.000</li> <li>Jabatan eselon IIIB : Rp 980.000</li> <li>Jabatan eselon IIIA : Rp 1.260.000</li> <li>Jabatan eselon IIB : Rp 2.025.000</li> <li>Jabatan eselon IIA : Rp 3.250.000</li> <li>Jabatan eselon IB : Rp 4.375.000</li> <li>Jabatan eselon IA : Rp 5.000.000</li> </ol> 5. Tunjangan jabatan fungsional Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian dari yang terendah sampai ke yang tertinggi yakni: <ul> <li>Ahli Pertama</li> <li>Ahli Muda</li> <li>Ahli Madya</li> <li>Ahli Utama</li> </ul> Sedangkan jabatan fungsional keterampilan dari yang terendah sampai ke yang tertinggi yakni: <ul> <li>Pemula</li> <li>Terampil</li> <li>Mahir</li> <li>Penyelia</li> </ul> Besaran tunjangan fungsional di masing-masing instansi tidak sama. Besarannya berkisar antara Rp 360 ribu hingga Rp2,5 juta. &nbsp; 6. Tunjangan Umum Tunjangan Umum PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan umum diatur di dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun besaran tunjangan umum yang diterima PNS yakni: <ul> <li>PNS golongan I : Rp 175.000</li> <li>PNS golongan II : Rp 180.000</li> <li>PNS golongan III : Rp 185.000</li> <li>PNS golongan IV : Rp 190.000</li> </ul> &nbsp; 7. Tunjangan Kinerja Besaran tunjangan kinerja (tukin) berbeda-beda di setiap kementerian/lembaga dan daerah. Pemberian tukin didasarkan pada kelas jabatan PNS. Semakin tinggi kelas jabatannya, semakin besat tukin yang didapat. Tukin paling tinggi terdapat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Tukin PNS DJP diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015. Tukin terbesar bagi PNS DJP yakni sebesar Rp 99,72 juta untuk level jabatan struktural Eselon I dengan kelas jabatan 26. Sedangkan besaran tukin terendah yakni sebesar Rp 5.361.800. Itulah informasi gaji PNS naik 16 Agustus 2023 tapi tunjangan disesuaikan lengkap dengan daftar tunjangan dan besarannya.

usul kenaikan gaji PNS sebagai bagian dari perubahan rumusan tunjangan kinerja. Gaji PNS terakhir dinaikkan oleh pemerintah pada 2019.

Gaji PNS Naik 16 Agustus 2023 Tapi Tunjangan Disesuaikan, Ini Besarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/upal.jpg" alt="Ilustrasi uang pecahan Rp100.000 sasaran utama para pembuat uang palsu. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang pecahan Rp100.000 sasaran utama para pembuat uang palsu. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) ribuan Aparatut Sipil Negara (ASN) di Pemkab Pasuruan tersendat. Sudah dua bulan ini belum cair. Padahal, tambahan gaji itu ditunggu-tunggu. Pemkab berdali, TPP belum cair lantaran ada persyaratan baru yang harus dipenuhi. Daya yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, tatal pegawai di lingkungan Pemkab Pasuruan mencapai 11.113 orang. Namun, yang berhak mendapatkan TPP adalah para ASN. Khusus yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mereka mendapatkan bagi hasil pendapatan. Biasanya, pencairan TPP dilakukan pada bulan setelahnya. TPP pada Januari, misalnya, dicairkan pada Februari. Namun, yang terjadi saat ini, TPP Januari dan Februari belum cair. Padahal, sudah masuk Maret. Nilai TPP setiap ASN per bulan tidak sama satu dengan yang lain. Bergantung posisi atau jabatan. Kepala bidang (Kabid) mendapatkan sekitar Rp 8 juta, sekretaris dinas sekitar Rp 9 juta, dan kepala dinas (kadis) sekitar Rp 14 juta. Untuk ASN tingkat staf mulai Rp 1 juta hingga Rp 6 juta. Kabag Organisasi Pemkab Pasuruan Nur Kholis mengatakan, pencairan TPP baru bisa dilakukan setelah ada persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Prosesnya diawali pengajuan pemerintah daerah setempat. Pemkab Pasuruan telah mengajukan jauh sebelumnya. “Sudah kami ajukan. Tapi, sampai sekarang belum keluar rekomendasinya,” katanya. Nur Kholis melanjutkan, ada beberapa perubahan persyaratan yang membuat rekomendasi pengajuan itu belum keluar. Pihaknya pun telah memenuhinya dan mengajukan kembali. “Persyaratannya ada yang berubah. Ini tiap tahun seperti itu. Mesti kalau awal tahun itu molor,” ungkapnya. Karena TPP Januari belum cair, ada kemungkinan pencairannya dirapel. TPP Januari dan Februari mungkin akan dicairkan bersamaan. “Iya semoga saja cepat cair,” terang Nur Kholis. Sebenarnya, lanjut dia, pihaknya sudah sering menyampaikan keterlambatan pencairan ke pemerintah pusat saat ada rapat bersama. Kalaupun ada persyaratan baru, jangan disosialisasikan pada tahun tersebut. Misalnya, perubahan persyaratan akan berlaku pada 2023 ini, sosialisasinya harus dilakukan pada 2022 akhir. “Dengan begitu kan kami siap-siap. Jadi, saat harinya datang kami sudah selesai,” tandasnya. Salah seorang ASN mengaku sudah sangat menunggu TPP tersebut. ’’Ya nunggulah. Kebutuhan banyak. Kalau bisa secepatnya cair,” ungkapnya.

Tunggu Rekom Kemendagri, Tunjangan Ribuan PNS Tersendat 2 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan tidak akan menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III dan yang lainnya. Hal ini tidak seperti pada 2019 yang sempat mengalami kenaikan lima persen. Demikian juga dengan tunjangan PNS.   Hal itu  lantaran pemerintah memang tidak mengusulkan kenaikan gaji PNS 2023 dalam APBN 2023.  Diketahui, PNS golongan III atau Penata Muda adalah mereka yang memiliki kualifiksi pendidikan Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1), pascasarjana atau magister (S2) da doktor (S3).  Berikut besaran gaji PNS golongan III dan tunjangan PNS 2023.  &nbsp;  1. Gaji PNS golongan IIIa  Besaran gaji PNS golongan IIIa atau Penata Muda disesuaikan dengan masa kerja. PNS untuk golongan ini lama masa kerjanya 0-1 tahun mendapatkan gaji terendah, yakni Rp 2.579.400.  Sedangkan gaji PNS golongan IIIa tertinggi yakni Rp 4.236.400. PNS golongan IIIa yang mendapatkan gaji tertinggi adalah yang masa kerjanya 32 tahun.  Berikut rincian gaji PNS golongan IIIa berdasarkan masa kerja:  Masa kerja 0 : Rp 2.579.400  Masa kerja 1 : Rp 2.579.400  Masa kerja 2 : Rp 2.660.700  Masa kerja 3 : Rp 2.660.700  Masa kerja 4 : Rp 2.744.500  Masa kerja 5 : Rp 2.744.500  Masa kerja 6 : Rp 2.830.900  Masa kerja 7 : Rp 2.830.900  Masa kerja 8 : Rp 2.920.100  Masa kerja 9 : Rp 2.920.100  Masa kerja 10 : Rp 3.012.000  Masa kerja 11 : Rp 3.012.000  Masa kerja 12 : Rp 3.106.900  Masa kerja 13 : Rp 3.106.900  Masa kerja 14 : Rp 3.204.700  Masa kerja 15 : Rp 3.204.700  Masa kerja 16 : Rp 3.305.700  Masa kerja 17 : Rp 3.305.700  Masa kerja 18 : Rp 3.409.800  Masa kerja 19 : Rp 3.409.800  Masa kerja 20 : Rp 3.517.200  Masa kerja 21 : Rp 3.517.200  Masa kerja 22 : Rp 3.627.900  Masa kerja 23 : Rp 3.627.900  Masa kerja 24 : Rp 3.742.200  Masa kerja 25 : Rp 3.742.200  Masa kerja 26 : Rp 3.860.100  Masa kerja 27 : Rp 3.860.100  Masa kerja 28 : Rp 3.981.600  Masa kerja 29 : Rp 3.981.600  Masa kerja 30 : Rp 4.107.000  Masa kerja 31 : Rp 4.107.000  Masa kerja 32 : Rp 4.236.400  &nbsp;  2. Gaji PNS golongan IIIb  Besaran gaji PNS golongan IIIb atau Penata Muda Tingkat 1 disesuaikan dengan masa kerja. Untuk masa kerjanya 0-1 tahun mendapatkan gaji terendah, yakni Rp 2.688.500.  Gaji PNS golongan IIIb yang tertinggi sebesar Rp 4.415.600. PNS golongan IIIb yang mendapatkan gaji tertinggi adalah yang masa kerjanya 32 tahun.  Berikut rincian gaji PNS golongan IIIb berdasarkan masa kerja:  Masa kerja 0 : Rp 2.688.500 Masa kerja 1 : Rp 2.688.500 Masa kerja 2 : Rp 2.773.200 Masa kerja 3 : Rp 2.773.200 Masa kerja 4 : Rp 2.860.500 Masa kerja 5 : Rp 2.860.500 Masa kerja 6 : Rp 2.950.600 Masa kerja 7 : Rp 2.950.600 Masa kerja 8 : Rp 3.403.600 Masa kerja 9 : Rp 3.403.600 Masa kerja 10 : Rp 3.139.400 Masa kerja 11 : Rp 3.139.400 Masa kerja 12 : Rp 3.238.300 Masa kerja 13 : Rp 3.238.300 Masa kerja 14 : Rp 3.340.300 Masa kerja 15 : Rp 3.340.300 Masa kerja 16 : Rp 3.445.500 Masa kerja 17 : Rp 3.445.500 Masa kerja 18 : Rp 3.554.000 Masa kerja 19 : Rp 3.554.000 Masa kerja 20 : Rp 3.665.900 Masa kerja 21 : Rp 3.665.900 Masa kerja 22 : Rp 3.781.400 Masa kerja 23 : Rp 3.781.400 Masa kerja 24 : Rp 3.900.500 Masa kerja 25 : Rp 3.900.500 Masa kerja 26 : Rp 4.023.300 Masa kerja 27 : Rp 4.023.300 Masa kerja 28 : Rp 4.150.100 Masa kerja 29 : Rp 4.150.100 Masa kerja 30 : Rp 4.280.800 Masa kerja 31 : Rp 4.280.800 Masa kerja 32 : Rp 4.415.600  &nbsp;  3. Gaji PNS golongan IIIc  Besaran gaji PNS golongan IIIc atau Penata disesuaikan dengan masa kerja. Untuk masa kerjanya 0-1 tahun mendapatkan gaji terendah, yakni Rp 2.802.300. Sementara yang tertinggi sebesar Rp 4.602.400. PNS golongan IIIc yang mendapatkan gaji tertinggi adalah yang masa kerjanya 32 tahun.  Berikut rincian gaji PNS golongan IIIc berdasarkan masa kerja.  Masa kerja 0 : Rp 2.802.300 Masa kerja 1 : Rp 2.802.300 Masa kerja 2 : Rp 2.890.500 Masa kerja 3 : Rp 2.890.500 Masa kerja 4 : Rp 2.981.500 Masa kerja 5 : Rp 2.981.500 Masa kerja 6 : Rp 3.075.500 Masa kerja 7 : Rp 3.075.500 Masa kerja 8 : Rp 3.172.300 Masa kerja 9 : Rp 3.172.300 Masa kerja 10 : Rp 3.272.200 Masa kerja 11 : Rp 3.272.200 Masa kerja 12 : Rp 3.375.300 Masa kerja 13 : Rp 3.375.300 Masa kerja 14 : Rp 3.481.600 Masa kerja 15 : Rp 3.481.600 Masa kerja 16 : Rp 3.591.200 Masa kerja 17 : Rp 3.591.200 Masa kerja 18 : Rp 3.704.300 Masa kerja 19 : Rp 3.704.300 Masa kerja 20 : Rp 3.821.000 Masa kerja 21 : Rp 3.821.000 Masa kerja 22 : Rp 3.941.400 Masa kerja 23 : Rp 3.941.400 Masa kerja 24 : Rp 4.065.500 Masa kerja 25 : Rp 4.065.500 Masa kerja 26 : Rp 4.193.500 Masa kerja 27 : Rp 4.193.500 Masa kerja 28 : Rp 4.325.600 Masa kerja 29 : Rp 4.325.600 Masa kerja 30 : Rp 4.461.800 Masa kerja 31 : Rp 4.461.800 Masa kerja 32 : Rp 4.602.400  &nbsp;  4. Gaji PNS golongan IIId  PNS golongan IIId yang masa kerjanya 0-1 tahun mendapatkan gaji terendah, yakni Rp 2.920.800.Gaji PNS golongan IIId yang tertinggi sebesar Rp 4.797.000. PNS golongan ini yang mendapatkan gaji tertinggi adalah PNS dengan masa kerja 32 tahun.  Berikut rincian gaji PNS golongan IIId berdasarkan masa kerjanya:  Masa kerja 0 : Rp 2.920.800 Masa kerja 1 : Rp 2.920.800 Masa kerja 2 : Rp 3.012.800 Masa kerja 3 : Rp 3.012.800 Masa kerja 4 : Rp 3.107.700 Masa kerja 5 : Rp 3.107.700 Masa kerja 6 : Rp 3.205.500 Masa kerja 7 : Rp 3.205.500 Masa kerja 8 : Rp 3.306.500 Masa kerja 9 : Rp 3.306.500 Masa kerja 10 : Rp 3.410.600 Masa kerja 11 : Rp 3.410.600 Masa kerja 12 : Rp 3.518.100 Masa kerja 13 : Rp 3.518.100 Masa kerja 14 : Rp 3.628.900 Masa kerja 15 : Rp 3.628.900 Masa kerja 16 : Rp 3.743.100 Masa kerja 17 : Rp 3.743.100 Masa kerja 18 : Rp 3.861.000 Masa kerja 19 : Rp 3.861.000 Masa kerja 20 : Rp 3.982.600 Masa kerja 21 : Rp 3.982.600 Masa kerja 22 : Rp 4.108.100 Masa kerja 23 : Rp 4.108.100 Masa kerja 24 : Rp 4.237.500 Masa kerja 25 : Rp 4.237.500 Masa kerja 26 : Rp 4.370.900 Masa kerja 27 : Rp 4.370.900 Masa kerja 28 : Rp 4.508.600 Masa kerja 29 : Rp 4.508.600 Masa kerja 30 : Rp 4.650.600 Masa kerja 30 : Rp 4.650.600 Masa kerja 30 : Rp 4.797.000  &nbsp;  Tunjangan PNS Golongan III  Seperti diketahui, selain mendapatkan gaji per bulan, PNS golongan III juga mendapatkan beberapa tunjangan. Besarannya tunjangan PNS golongan III ini juga bervariatif dan beragam.  Berkut rincian tunjangan PNS golongan III: <ul> 	<li>Tunjangan suami/istri: 5 persen dari gaji pokok</li> 	<li>Tunjangan anak (maksimal 2 anak): 2 persen dari gaji pokok</li> 	<li>Tunjangan makan: Rp 37.000</li> 	<li>Tunjangan umum: Rp Rp 185.000</li> 	<li>Tunjangan fungsional keterampilan: disesuaikan masing-masing instansi</li> </ul> &nbsp;  a. Tunjangan jabatan struktural  Tunjangan jabatan stuktural merupakan tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.  Berikut besaran tunjangan jabatan struktural PNS: <ol> 	<li>Jabatan eselon VA : Rp 360.000</li> 	<li>Jabatan eselon IVB : Rp 490.000</li> 	<li>Jabatan eselon IVA : Rp 540.000</li> 	<li>Jabatan eselon IIIB : Rp 980.000</li> 	<li>Jabatan eselon IIIA : Rp 1.260.000</li> 	<li>Jabatan eselon IIB : Rp 2.025.000</li> 	<li>Jabatan eselon IIA : Rp 3.250.000</li> 	<li>Jabatan eselon IB : Rp 4.375.000</li> 	<li>Jabatan eselon IA : Rp 5.000.000</li> </ol> &nbsp;  b. Tunjangan jabatan fungsional  Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.  Jabatan fungsional keahlian dari yang terendah sampai ke yang tertinggi yakni: <ul> 	<li>Ahli Pertama</li> 	<li>Ahli Muda</li> 	<li>Ahli Madya</li> 	<li>Ahli Utama</li> </ul> Sedangkan jabatan fungsional keterampilan dari yang terendah sampai ke yang tertinggi yakni: <ul> 	<li>Pemula</li> 	<li>Terampil</li> 	<li>Mahir</li> 	<li>Penyelia</li> </ul> Besaran tunjangan fungsional di masing-masing instansi tidak sama. Besarannya berkisar antara Rp 360 ribu hingga Rp 2,5 juta.  &nbsp;  c. Tunjangan kinerja  Besaran tunjangan kinerja (tukin) berbeda-beda di setiap kementerian/lembaga dan daerah. Semakin tinggi kelas jabatannya, semakin besat tukin yang didapat. Tukin paling tinggi terdapat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp 99,72 juta untuk level jabatan struktural Eselon I dengan kelas jabatan 26. Sedangkan besaran tukin terendah yakni sebesar Rp 5.361.800.

Ini Daftar Gaji PNS Golongan III, Tunjangannya Berlipat-lipat

Mau Tahu Lebih Sejahtera Mana PNS atau Pegawai Swasta? Cek Disini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65899_85020_PNS_linmas_d.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam memerangi praktik pengutan liar (pungli) di kalangan PNS Kota Batam, Wali Kota setempat, Muhammad Rudi akan menaikkan tunjangan Pegawai Negeri Sipi (PNS). Rencananya kenaikan itu akan dilaksanakan pada 2017. Kini rencana itu telah diusulkan ke DPRD untuk dimasukan ke dalam APBD 2017. Rudi berharap dengan menambah tunjangan ini, kinerja PNS pun bertambah. Mereka pun tidak lagi tergoda untuk melakukan pungli agar mendapatkan penghasilan lebih. &quot;Ini salah satu cara untuk mendongkrak kinerja PNS, ya sebagai bentuk apresiasi,&quot; kata Rudi dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (22/11). Jika selama ini PNS masih merasa kurang dengan gaji yang didapatkan menjadi alasan berbuat pungli. Harusnya setelah kenaikkan ini itu tidak terjadi lagi. &quot;Kita berusaha penuhi hak mereka, kalau masih pungli sungguh keterlaluan,&quot; ujarnya. Kendati telah menjanjikan untuk menaikkan tunjangan PNS, namun Rudi belum membeberkan nilai pertambahannya.&nbsp;&nbsp; &quot;Berapa besarnya saya lupa, yang jelas tergantung daru golongan PNS,&quot; jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bata, Muslim Bidin mengatakan, sangat mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan tunjangan PNS. &quot;Bagus dong, jadi oknum PNS tidak ada alasan untuk bermain lagi. Karena Pemko sudah berusaha memenuhi hak mereka,&quot; ujarnya. (cr17/iil/JPG)

Dongkrak Kinerja, Tekan Praktik Pungli, Wali Kota Tambah Tunjangan PNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunjangan pns

Berita Terkini