<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/1000080838-466376516.jpg" alt="Sidang paripurna anggota dewan di gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sidang paripurna anggota dewan di gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan, evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu menyusul arahan Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah agar berkomunikasi dengan DPRD untuk mengevaluasi tunjangan perumahan yang diterima wakil rakyat di daerah masing-masing. &rdquo;Kalau soal tunjangan perumahan DPRD, kita harus konsultasi dulu ke Mendagri, apakah perlu dievaluasi atau tidak,&rdquo; kata Gubernur Ansar seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Ansar mengaku tidak mengetahui secara detail nominal tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri. Dia memastikan tak ada rencana kenaikan gaji maupun tunjangan dewan di daerah itu pada tahun anggaran 2025. &rdquo;Nominalnya masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya,&rdquo; ucap Ansar. Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kepri Ika Hasilah menyatakan saat ini gaji pokok anggota DPRD berkisar Rp 5 juta per bulan. Lalu ditambah tunjangan transportasi sekitar Rp 13 juta, kemudian tunjangan perumahan sekitar Rp 15 juta, serta tunjangan lain sekitar Rp 13 juta per bulan. Menurut Ika, gaji dan tunjangan anggota legislatif itu tidak mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir atau sejak 2020. &rdquo;Kami juga belum pernah melakukan penghitungan appraisal layak atau tidaknya menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kepri,&rdquo; ungkap Ika. Dia menambahkan kalaupun ada rencana kenaikan gaji atau tunjangan anggota dewan, misalnya tunjangan perumahan, harus melalui mekanisme penilaian penaksiran nilai properti/rumah, baru kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri. &rdquo;Contohnya, tunjangan perumahan anggota DPRD, tentu harus disesuaikan dengan nilai rumahnya,&rdquo; ucap Ika.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kemendagri

Evaluasi Tunjangan Rumah DPRD Kepri Perlu Dikonsultasikan ke Mendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/oJ9NNlKKL7KxT1fhNjkvXVok0qcq6AjRNt8Ccqvz-1-1-617690495-1-3344840928.jpg" alt="Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta akan berkonsultasi ke Kemendagri soal tunjangan perumahan. (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta akan berkonsultasi ke Kemendagri soal tunjangan perumahan. (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Besaran tunjangan perumahan bagi para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jakarta menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Pasalnya, tunjangan perumahan yang diterima mereka setiap bulannya mencapai lebih dari Rp 70 juta. Sekretaris DPRD Provinsi Jakarta Augustinus mengatakan, penyesuaian besaran tunjangan perumahan itu bakal dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, terdapat sejumlah regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD. "Pak Ketua kita selaku anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) mau audiensi ke Pak Menteri (Dalam Negeri), bersama Ketua ADPSI. Saya belum tahu jadwalnya," kata Augustinus,&nbsp;Jumat (12/9). Menurut Augustinus, penyesuaian besaran tunjangan perumahan itu nantinya tidak hanya dilakukan untuk DPRD Provinsi Jakarta. Pasalnya, setiap anggota dan pimpinan DPRD tingkat provinsi menerima tunjangan perumahan setiap bulannya.&nbsp; Bahkan, ia menilai, besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jakarta bukan yang paling tinggi di Indonesia. Besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) disebut berada di atas nilai yang diterima para wakil rakyat di Jakarta. "Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu kan pertama di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sampai 79 juta, kita 78 juta," ujar dia. Karena itu, ADPSI berencana melakukan audiensi dengan Mendagri soal besaran tunjangan perumahan. Dengan begitu, regulasi yang nantinya dibuat dapat diberlakukan secara nasional. Aga mengatakan, penurunan besaran tunjangan perumahan tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Pasalnya, menurut dia, terdapat regulasi yang mengikat soal pemberian tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD. "Karena kan selama ini tunjangan perumahan aturannya sudah ada," imbuhnya.&nbsp;

Penyesuaian tunjangan perumahan DPRD Jakarta akan dikonsultasikan dengan Kemendagri, terkait aturan yang mengikat.

Soal Penyesuaian Besaran Tunjangan Perumahan, DPRD DKI Jakarta Bakal Konsultasi ke Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/Screenshot_2025-09-05-22-48-32-753_comandroidchrome-edit-1907183524.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Jumat (5/9). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Jumat (5/9). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan yang kini diterima Anggota DPR RI perbulannya yakni sebesar Rp 65,5 juta setelah tunjangan perumahan dihapus. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa seluruh fraksi partai politik sepakat agar tunjangan perumahan dihapus mulai 31 Agustus 2025. Dia mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik. "Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan," kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat. Menurut dia, DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Di sisi lain, dia memastikan bahwa Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan tersebut. Menurut dia, DPR RI juga akan memproses penonaktifan wakil rakyat itu melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI. Berikut rincian besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Anggota DPR RI perbulannya: &nbsp; Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan - Gaji Pokok: Rp 4.200.000 (PP 75/200) - Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp 420.000 (PP 51/1992) - Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp 168.000 (PP 51/1992) - Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000 (PP 59/2003) - Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp 289.680 (Keppres 9/1982) - Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000 (Surat Keppres 60/2003) Total: Rp 16.777.680 &nbsp; Tunjangan Konstitusional - Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000 - Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000 - Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp 4.830.000 - Honorarium Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000 - Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000 - Honorarium Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000 Total: Rp 57.433.000 &nbsp; Total Bruto: Rp 74.210.680 Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950 Total keseluruhan/take home pay: Rp 65.595.730 &nbsp; &nbsp;

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan yang kini diterima Anggota DPR RI perbulannya sebesar Rp 65,5 juta

Take Home Pay Anggota DPR RI Jadi Rp 65,5 Juta usai Tunjangan Perumahan Dihapus, Ini Perinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/dprd-depok-3431267893.jpg" alt="Rapat paripurna: Anggota DPRD Kota Depok melaksanakan rapat paripurna, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rapat paripurna: Anggota DPRD Kota Depok melaksanakan rapat paripurna, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna memastikan, pihaknya akan meninjau kembali komponen hak keuangan anggota dewan, termasuk tunjangan perumahan dan tunjangan lain yang sempat menuai sorotan publik karena dianggap terlalu besar. "Hak keuangan anggota DPRD sudah diatur dengan standar harga yang ditentukan, sebagai dukungan untuk tugas dan fungsinya (penganggaran, pembuatan perda, dan pengawasan). Selain itu ada juga edukasi politik, serap aspirasi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan," jelas Ade Minggu (31/8). Dia menegaskan, tunjangan perumahan bukan hanya sekadar fasilitas tempat tinggal, tetapi menunjang seluruh aktivitas anggota dewan dalam menjalankan peran legislasi. "Untuk tunjangan perumahan itu larinya juga ke kerja-kerja anggota legislatif lainnya," ujarnya. Ade juga menyampaikan bahwa kinerja DPRD tidak diukur dari jumlah perda yang dihasilkan, tetapi dari kesesuaian regulasi dengan kebutuhan masyarakat. "Jumlah Perda sekitar 10 per tahun. Perda sangat sesuai kebutuhan, tiap tahun kita akan review Perda yang sudah berusia 5 tahun ke atas," ungkapnya. Menurutnya, tinjauan atas tunjangan dewan dilakukan secara berkala agar tetap relevan dan sesuai aturan. "Masalah tunjangan DPRD juga akan dievaluasi," pungkas Ade. Sebagai informasi, tunjangan perumahan Ketua DPRD ini sempat viral. Tiap bulan, pimpinan DPRD Depok mendapat uang sebesar Rp 47 juta. Sedangkan anggota dewan mulai dari Rp 32 juta. Di tengah panasnya sorotan publik terkait tunjangan anggota DPR RI, anggota dewan di wilayah juga tidak ketinggalan. Sekretaris DPRD Kota Depok Kania Parwanti mengatakan, pemberian tunjangan itu sudah diatur dalam Perwal. "Saya di Setwan 2020, sudah mengurus tentang tunjangan," kata Kania. Pemberian tunjangan rumah kata Kania, dilakukan karena pemerintah belum bisa menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD Depok.

DPRD Kota Depok melakukan peninjauan terhadap tunjangan keuangan anggota dewan yang menuai sorotan publik.

Tembus Rp 47 Juta per Bulan, Tunjangan Perumahan DPRD Depok Disorot Publik, Ade Supriatna Janji Tinjau Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/mX9eVtJcl2JQHhzatW6WmafLAUJ9JRBsSNcLMxQn-1430658148.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ikut mengomentari terkait tunjangan perumahan anggota DPR RI senilai RP 50 juta. Menurut di, besarnya tunjangan bukanlah masalah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, setiap anggota DPR berhak mendapat bayaran tinggi asalkan benar-benar bekerja secara profesional. "Kalau saya, anggota dewan mau gaji Rp 1 miliar sebulan saya oke, tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipanggil ke mana aja," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8). Ahok mengingatkan bahwa tugas utama DPR adalah mengawasi penggunaan uang pajak dari rakyat. Namun, dia menilai fungsi itu belum dijalankan maksimal oleh para perwakilan rakyat itu. "Sekarang kamu tahu gak pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya lu (anggota DPR) gak lakukan tugasnya dong," kata Ahok. Bahkan, dia mengaku sudah menyampaikan kritik tersebut kepada Fraksi PDIP di DPR. "Nah kita kritik di partai kami, kritik termasuk PDIP kemana aja kalian gitu loh. Jangan cuma mau terima gaji-terima gaji," tegas Ahok.&nbsp; <h2>Tunjangan Beras Hingga Rumah Naik</h2> Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebelumnya menegaskan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR. Namun dia mengakui terdapat kenaikan pada sejumlah tunjangan. Hal ini disampaikan untuk meluruskan isu yang berkembang di publik terkait besaran pendapatan wakil rakyat di Senayan. "Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6 juta setengah, hampir 7 juta. Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah," kata Adies Kadir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8). Selain tunjangan beras, ada juga penyesuaian pada tunjangan lain seperti bensin sekitar Rp 7 juta yang tadinya sekitar Rp 4-5 juta per bulan. Menurut dia, kini anggota dewan membawa pulang pendapatan setiap bulannya sekitar Rp 69-70 jutaan. "Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58 mungkin dengan kenaikan, gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69-70an," ucap Adies Kadir. Dia juga menjelaskan mengenai tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR sekitar Rp 50 juta. Namun, tunjangan tersebut tidak berlaku untuk pimpinan DPR karena sudah disediakan rumah dinas. "Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi, jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas," imbuh Adies Kadir.

Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama menyoroti tunjangan perumahan anggota DPR RI dan pentingnya transparansi anggaran

Ahok Soal Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta: Gaji 1 Miliar Pun Oke, tapi Harus Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/money-3431772_1280-1315369986.jpg" alt="Ilustrasi Pendapatan DPRD Bangkalan. (Radar Madura)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pendapatan DPRD Bangkalan. (Radar Madura)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Persaingan untuk mendapatkan posisi sebagai anggota DPRD selalu tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya 475 calon legislatif yang bersaing untuk merebut 50 kursi anggota DPRD Bangkalan pada Pemilu 2024. Kepentingan untuk menjadi wakil rakyat tidak lepas dari kenyataan bahwa pendapatan yang diterima oleh anggota dewan cukup menarik. Dikutip dari Radar Madura (JawaPos Grup) Kamis (22/2), menurut Sekretaris DPRD Bangkalan, Akhmad Roniyun Hamid, besaran hak keuangan bagi wakil rakyat didasarkan pada Peraturan Pemerintah 18/2017 mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD. Gaji pokok bagi ketua DPRD Bangkalan adalah Rp 2.100.000, sementara untuk wakil ketua Rp 1.680.000, dan anggota Rp 1.575.000 per bulan. Selain gaji pokok, anggota dewan juga menerima tunjangan transportasi, komunikasi, dan perumahan. Tunjangan transportasi yang diterima adalah sebesar Rp 12 juta per bulan, sementara tunjangan komunikasi Rp 10,5 juta. Tunjangan perumahan, yang diatur dalam Peraturan Bupati 29/2015, memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada jabatan, yaitu Rp 14,6 juta untuk ketua, Rp 14,1 juta untuk wakil ketua, dan Rp 13,6 juta untuk anggota. &rdquo;Kita (pemerintah daerah) belum memiliki (perumahan untuk anggota dewan). Adanya cuma mes,&rdquo; sambung pria yang biasa disapa Oon tersebut. Dengan demikian, pendapatan hak keuangan seorang ketua DPRD Bangkalan mencapai Rp 39.200.000, sementara wakil ketua Rp 38.280.000, dan anggota Rp 37.675.000 per bulan. Selain itu, terdapat juga anggaran reses sebesar Rp 10,5 juta, dengan pelaksanaan reses yang dilakukan dua kali setahun. &rdquo;Kalau anggaran memungkinkan, bisa tiga kali. Kalau tidak mampu, bisa dua kali, bahkan hanya sekali,&rdquo; imbuhnya. Meskipun demikian, anggota dewan juga masih mendapat insentif dari kunjungan kerja (kunker), yang bergantung pada tujuan dan durasi kunjungan. Selama tahun 2024, direncanakan delapan kali kunker dengan uang saku sekitar Rp 2 juta per kunker. &rdquo;Kalau kunjungan kerjanya di luar kota empat hari, tetapi kalau di dalam tiga hari,&rdquo; tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya. Ketua DPC GMNI Bangkalan, Saiful Arif, menilai bahwa pendapatan besar yang diterima oleh anggota dewan belum sebanding dengan kinerjanya. Belum semua aspirasi masyarakat diakomodasi oleh wakilnya di DPRD, sehingga diharapkan agar anggota dewan yang terpilih benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. &rdquo;Wakil rakyat tidak boleh miskin ide dan gagasan,&rdquo; katanya.

Gaji pokok bagi ketua DPRD Bangkalan adalah Rp 2.100.000, sementara untuk wakil ketua Rp 1.680.000, dan anggota Rp 1.575.000 per bulan.

Pendapatan Fantastis DPRD Kabupaten Bangkalan, Tunjangan Perumahan Capai Angka Belasan Juta