<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230316_153554.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku kecewa terhadap pemerintah daerah. Sebab, sudah tiga bulan belum juga membayarkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) untuk para aparatur sipil negara (ASN).  ”Sampai hari ini (16/3), TPP belum dicairkan. Padahal itu hak yang harus diterima para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar,” kata Rudy seperti dilansir dari Antara di Bogor, Kamis (16/3).  Dia khawatir, lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai itu berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Rudy meminta anggaran yang sudah disetujui DPRD dalam APBD 2023, itu segera dicairkan.  Selain itu, kata dia, beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan, juga harus secepatnya dicairkan. Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal hal tersebut.  ”Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan, segera dicairkan. Agar masyarakat ketika memasuki hari raya Idul Fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik,” tutur Rudy.  Dia juga mengingatkan salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. APBD seharusnya bisa dicairkan lebih awal agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat.  Terlebih, menurut Rudy, untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan. ”Sejak awal, kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan administrasi diselesaikan pada awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan,” ucap dia.  Sementara itu, Kepala Bagian Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan menyebutkan, TPP akan dicairkan menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah.  ”Insya Allah, minggu ini atau minggu depan sebelum puasa (TPP PNS dicarikan). Bismillah,” kata Wildan.  Dia mengakui, lambatnya pencairan TPP untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor terkendala beberapa persyaratan yang belum dilengkapi.  ”Ada beberapa syarat dokumen yang harus dilengkapi dan sudah dilengkapi sekarang. Tinggal tunggu saja,” terang Achmad Wildan.

TPP ASN Tiga Bulan Belum Dibayar, Ketua DPRD Bogor Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pegawai-pemprov-sumsel-siap-siap-kecewa-kenaikan-tpp-ditunda_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menaikkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 100 persen terpaksa ditunda. Pasalnya, program tersebut dianggap terlalu berlebihan sehingga bukan menjadi prioritas. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya saat ditemui, Jumat (5/10). Mawardi mengatakan, pasca beberapa hari dilantik, dirinya telah memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melihat evaluasi kerja. Salah satunya keuangan Pemprov Sumsel. Menurutnya, keuangan Pemprov Sumsel harus dibenahi, mengingat adanya utang Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kabupaten/kota. "Baru beberapa hari saya menjabat sudah banyak yang menelepon menagih utang DBH seperti Palembang, Prabumulih, OKI dan beberapa daerah lainnya," katanya. Mawardi mengaku, dengan banyaknya utang, maka perlu adanya evaluasi keuangan daerah. Salah satu upaya yaitu dengan menunda setiap program yang bukan prioritas, seperti kenaikan TPP 100 persen. Menurutnya, kenaikan TPP bukan skala prioritas. Mawardi menegaskan, hal lain yang menjadi prioritas, seperti pembayaran listrik, dan lain sebagainya. "Kalau kita lebih baru ngasih orang. Tapi kita saja ada utang," tegasnya. Selain menunda kenaikan TPP, Mawardi juga akan mengaji ulang kebijakan lain yang tidak masuk skala prioritas. Pada masa kepemimpinannya ini, dia akan memprioritaskan infrastruktur jalan di daerah-daerah. Namun, hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan."Kami akan terus melakukan evaluasi seiring berjalannya pemerintahan saat ini," tutupnya. Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel berencana untuk menaikkan TPP sebesar 100 persen untuk setiap golongan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel.&nbsp; &nbsp;

Pegawai Pemprov Sumsel Siap-siap Kecewa, Kenaikan TPP Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-pilgub-tpp-asn-pemprov-sumsel-dicairkan_m_189140.jpeg" alt="Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sumsel" width="100%">
<figcaption>Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sumsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel), Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sempat tersendat sejak dua tahun terakhir dipastikan akan dibayarkan secara full. Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Akhmad Mukhlis. Ia mengatakan, pembayaran ini dilakukan bukan dikarenakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel. Tetapi, diakarenakan dana atau keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sudah kembali normal. Ia mengakui, memang di tahun 2016 dan 2017, pembayaran TPP ini sempat tersendat. Itu disebabkan, keterbatasan anggaran serta adanya penundaan baik Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sehingga, TPP yang dibayarkan hanya sekitar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. "Kami terpaksa memotong besaran TPP hampir lebih dari setengahnya," katanya saat ditemui di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Kamis (15/2). Untuk besaran TPP full tahun ini, tergantung dari pangkat atau golongan dari ASN itu sendiri. Jika golongannya tinggi, tentu TPP yang diterima besar. Sedangkan, untuk staf biasa TPP full yang akan diterima yakni sebesar Rp 2,5 juta. Ia juga menyebutkan, untuk honorer ini tidak diberikan. Begitu juga untuk guru. Mengingat, profesi guru sudah mendapatkan sertifikasi. "TPP ini bentuk apresiasi kepada pegawai. Semoga ini diimbangi dengan kinerja pegawai yang meningkat," ujarnya. Ia menambahkan, untuk pencairannya saat ini, pihaknya masih menunggu pengajuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika pengajuan sudah diterima BPKAD maka dirinya akan langsung melakukan pembayaran TPP ini. "Jadi jika ingin cepat dicairkan maka OPD segera ajukan," tutupnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Nasrun Umar mengatakan, TPP ini diberikan kepada seluruh ASN yang bekerja dibawah naungan Pemprov Sumsel. Dimana saat ini ASN Pemprov Sumsel berjumlah sekitar 8.700 orang. Ia menuturkan, TPP ini diberikan untuk mengoptimalisasi kinerja dan kesejahteraan pegawai. Meskipun begitu, ini bukan suatu hak bagi ASN tetapi lebih kepada penghargaan. "Ini sebagai bentuk apresiasi pimpinan kepada pegawainya yang telah bekerja sebaik mungkin," tutupnya. (lim)

Jelang Pilgub, TPP ASN Pemprov Sumsel Dicairkan