<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG_20250203_172534-401863934.jpg" alt="Massa Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) Kalimantan Selatan menggelar aksi tuntutan tukin di depan Gedung General Building Lecture Theater ULM di Banjarmasin, Senin (3/2). (Firman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Massa Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) Kalimantan Selatan menggelar aksi tuntutan tukin di depan Gedung General Building Lecture Theater ULM di Banjarmasin, Senin (3/2). (Firman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Lambung Mangkurat (ULM) meminta para dosen tidak mogok mengajar berkaitan tuntutan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang tertunda sejak 2020. &rdquo;Mogok mengajar bukan solusi karena ini kewajiban kita sebagai dosen untuk mencerdaskan anak-anak bangsa,&rdquo; kata Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ULM Muhamad Rusmin Nuryadin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Senin (3/2). Di hadapan peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan massa Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) Kalimantan Selatan di depan Gedung General Building Lecture Theater ULM, Rusmin mengaku memahami frustrasi para dosen. Tetapi dia tetap berharap wacana mogok mengajar tidak menjadi kenyataan. Dia menyampaikan dukungan penuh dari pihak rektorat untuk para dosen. Bahkan pimpinan universitas terus memperjuangkan hak-hak para dosen dalam berbagai pertemuan dengan kementerian terkait. Diharapkan Presiden Prabowo serta kementerian dan DPR RI dapat segera memberikan perhatian khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. &rdquo;Kita berharap yang terbaik untuk para dosen yang menuntut hak,&rdquo; ujar Rusmin. Koordinator aksi Juliyatin Putri Utami menyampaikan tuntutan utama mereka pembayaran rapel tukin yang belum diberikan selama empat tahun, dari 2020 hingga 2024. Mereka juga meminta pemerintah memberikan kesetaraan dalam pembayaran tunjangan, tanpa membedakan antara satuan kerja (Satker), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Selain itu, mereka menolak adanya pasal selisih yang membuat pemotongan tukin dengan sertifikasi dosen (serdos). Pemberian tunjangan kinerja bagi dosen ASN Kemendiktisaintek telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai. Selain itu, menjelang akhir masa jabatan, Menteri Nadiem Makarim menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/P/2024 yang menetapkan jabatan, kelas jabatan, dan besaran tunjangan kinerja untuk dosen fungsional. Namun, tunjangan yang dijanjikan belum juga terealisasi hingga kini sehingga membuat dosen menggelar aksi demo serentak se-Indonesia hari ini.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) minta para dosen tidak mogok mengajar berkaitan tuntutan pembayaran tukin yang tertunda sejak 2020

ULM Minta Dosen Tidak Mogok Mengajar Terkait Tukin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/IMG_20250106_122412-3553442014.jpg" alt="Karangan bunga di depan kantor Kemendikti Saintek sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran tukin dosen selama lima tahun. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Karangan bunga di depan kantor Kemendikti Saintek sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran tukin dosen selama lima tahun. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabar tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang selama lima tahun belum dibayarkan Kemendikti Saintek, menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tidak sedikit kalangan akademisi yang menagih haknya melalui dunia maya. Menggelar aksi demonstrasi, hingga mengirim karangan bunga ke kantor Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Prof Jusuf Irianto menilai bahwa permasalahan tukin dosen ASN berkaitan erat dengan aspek legal formal dan proses birokrasi yang masih berlangsung. &rdquo;Jadi ini adalah persoalan legal formal dan proses birokrasi yang harus dilakukan secara prudent (bijaksana) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku,&rdquo; tutur Prof Jusuf kepada JawaPos.com, Jumat (24/1). Saat ini, Kemendikti Saintek dan Komisi X DPR RI telah menyepakati anggaran tukin dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran tersebut bahkan sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dengan anggaran tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan ada 33.957 dosen berstatus Aparatur Sipil Negara, yang akan menerima tunjangan kinerjanya pada 2025. Merujuk Keputusan Mendikbud Ristek No. 447/P/2024, dosen berstatus ASN seharusnya mulai menerima tukin pada awal 2025. Mereka berhak memperoleh tukin dengan besaran sesuai jabatan fungsionalnya. Dosen ASN jabatan fungsional asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tukin sebesar Rp 5 juta per bulan, lektor Rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan, dan guru besar atau profesor Rp 19,2 juta per bulan. Pakar Kebijakan Publik Unair Prof Jusuf, kemudian menyoroti dampak perubahan nomenklatur terhadap sistem penggajian dan tunjangan dosen. Peraturan yang dirilis menteri sebelumnya, Nadiem Makarim, tidak dibarengi dengan atau tanpa disertai Perpres. &rdquo;Perbedaan nomenklatur inilah yang membuat keruwetan dalam pembayaran tukin. Akibatnya, tukin tidak dapat dibayarkan (sejak lima tahun yang lalu,&rdquo; imbuh Prof Jusuf. Mekanisme pembayaran tukin selama ini diatur dalam UU 15 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian terbit turunan, Permenpan RB 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN sebagai dasar pembayaran tukin dosen ASN. &rdquo;Menurut saya perlu ada Perpres (Peraturan Presiden) agar anggaran tukin dapat dialokasikan serta didukung dokumen petunjuk teknis (juknis) untuk proses pencairan tukin,&rdquo; tandas Jusuf Irianto, guru besar FISIP Unair itu.

tunjangan kinerja dosen berstatus ASN yang selama lima tahun belum dibayarkan Kemendikti Saintek, menjadi perbincangan hangat

Pakar Kebijakan Publik: Birokrasi Berbelit Penyebab Tukin Dosen ASN Tak Cair Selama 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000547530-3863010237.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah menyiapkan tiga opsi untuk melunasi tunggakan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. Tunjangan itu belum dibayarkan selama lima tahun. Untuk opsi pertama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek Togar M Simatupang mengatakan, pembayaran tukin dosen ASN membutuhkan anggaran senilai Rp 2,8 triliun. Pada opsi ini, pemberian tukin diprioritaskan untuk dosen ASN di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (Satker) Kementerian dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), yang belum memiliki remunerasi. Remunerasi adalah istilah untuk mendefinisikan penghasilan berupa gaji, tunjangan, bonus, dan insentif yang diterima, berdasar tingkat tanggung jawab dan tingkat profesionalisme dosen terkait. Opsi kedua adalah tukin dengan total anggaran Rp 3,6 triliun. Opsi ini memprioritaskan dosen ASN di PTN Satker dan PTN BLU yang sudah memiliki remunerasi, tetapi besarannya masih di bawah besaran tunjangan kinerja (tukin). &rdquo;Lebih besar (dari opsi pertama) karena kita ambil selisih, ini sudah dipraktikkan di Kementerian Keagamaan, (Kementerian) Kesehatan,&rdquo; ujar Togar seusai menghadiri rapat kerja Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (23/1). Terakhir, yaitu opsi ketiga, Kemendikti Saintek membutuhkan total anggaran Rp 8,2 triliun untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) seluruh dosen berstatus ASN atau sekitar 81 ribu orang. Merujuk Keputusan Mendikbud Ristek No. 447/P/2024, dosen berstatus ASN seharusnya mulai menerima tukin pada awal 2025. Mereka berhak memperoleh tukin dengan besaran sesuai jabatan fungsionalnya. Dosen ASN jabatan fungsional asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tukin sebesar Rp 5 juta per bulan, lektor Rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan, dan guru besar atau profesor Rp 19,2 juta per bulan.

Kemendikti Saintek telah menyiapkan tiga opsi untuk melunasi tunggakan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN

Kemendikti Saintek Siapkan Tiga Opsi untuk Lunasi Tunggakan Tukin Dosen ASN, Ini Rinciannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/JKT_Raker-Komite-III-DPD-RI-dengan-Mendiktisaintek_Salman-Toyibi-6JPG-2234491988.jpg" alt="Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kedua kanan) dan wakil menteri Fauzan mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Salman Toyib" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kedua kanan) dan wakil menteri Fauzan mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Salman Toyib</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah akhirnya memberikan angin segar bagi para dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN telah disetujui. Satryo mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui rencana pembayaran tunjangan kinerja (tukin) para dosen ASN Kemendiktisaintek yang tertunda beberapa tahun. Termasuk, perhitungan anggaran yang telah disampaikan. &ldquo;Prinsipnya, Kemenkeu telah menyetujui perhitungan kami dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menkeu bisa memberikan persetujuan final,&rdquo; tuturnya di Jakarta, Kamis (16/1). Diakuinya, persoalan tukin ini sudah melalui pembahasan antar-kementerian yang cukup intensif dan detail. Hingga akhirnya berhasil disetujui oleh Kemenkeu untuk bisa dicairkan. Lebih lanjut Satryo menjelaskan, persoalan tukin dosen ASN bermula dari perubahan Undang-undang Pegawai Negeri Sipil (UU PNS) menjadi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada 2015 lalu. Dalam perubahan iyu turut menyinggung postur anggaran baik untuk yang berstatus PNS maupun PPPK. PNS sendiri mempunyai beberapa kategori, tapi yang paling besar populasinya adalah mereka yang di kementerian/lembaga negara sebagai tenaga administrasi. &ldquo;Untuk mereka itu memang ada definisi gaji plus tukin, ini untuk yang tenaga administrasi. Nah, dosen yang PNS itu definisi untuk pendapatannya ada gaji plus tunjangan fungsional, plus tunjangan profesi,&rdquo; paparnya. Sehingga, tidak ada tukin untuk dosen karena kinerja dosen diukur dengan cara berbeda. Kemudian, sejak Undang-Undang Guru dan Dosen diterbitkan pada 2005, proses sertifikasi dosen (serdos) belum selesai sepenuhnya, terutama bagi dosen muda yang belum memenuhi syarat sertifikasi. &ldquo;Nah, mereka itu tidak mendapatkan tunjangan. Yang sudah punya sertifikasi dosen, mereka dapat. Yang belum serdos ini yang punya masalah, mereka menuntut,&rdquo; jelasnya. Para dosen yang belum memiliki serdos ini pun telah mengajukan tuntutan agar mereka mendapatkan tukin sebagai pengganti tunjangan profesi. Namun, pengesahan tukin ini ternyata membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini kian rumit dengan adanya perubahan struktur nomenklatur kementerian, dari Kemenristekdikti ke Kemendikbudristek, hingga kini menjadi Kemendiktisaintek. Satryo berharap dengan pencairan tukin ini dapat menjadi solusi bagi dosen ASN Kemendiktisaintek. Khususnya bagi mereka yang belum memiliki sertifikasi dosen dan belum mendapatkan tunjangan profesi. (mia/ali)

Pemerintah akhirnya memberikan angin segar dengan menyatakan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN Kemendiktisaintek telah disetujui.

Setelah Pembahasan Cukup Lama, Akhirnya Pemerintah Setujui Tunjangan Kinerja Dosen ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/IMG-20241225-WA0068-1210496730.jpg" alt="Dosen dan pekerja UMT kirim sejumlah karangan bunga, protes karena tunjangan kinerja tak kunjung dibayarkan. (Medsos_tangerang)" width="100%">
<figcaption>Dosen dan pekerja UMT kirim sejumlah karangan bunga, protes karena tunjangan kinerja tak kunjung dibayarkan. (Medsos_tangerang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Para dosen dan juga pekerja di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) mengirimkan sejumlah karangan bunga sebagai bentuk protes. Sebab, tunjangan kinerja (tukin) mereka tak kunjung dibayarkan. Karangan bunga itu dikirimkan ke kampus UMT pada Selasa (24/12). Karangan bunga tersebut berisikan meminta agar UMT membayarkan hak mereka sebagai pekerja. &rdquo;Atas Hak hilangnya hak para dosen dan pekerja UMT, semoga Allah memberikan keadilan, karena manusia tampak lupa akan kewajibannya,&rdquo; tulis karangan bunga yang mengatas namakan Serikat Dosen dan Pekerja UMT. Humas UMT Agus Kristian membenarkan adanya pengiriman karangan bunga sebagai bentuk protes dari dosen dan pekerja tersebut. Dia menjelaskan, yang ditagih para dosen dan pekerja ialah tunjangan kinerja yang seharusnya diterima dosen dan pegawai setiap bulan. Namun, pembayaran tukin tersebut sudah tidak dibayarkan sejak dua tahun lalu. &rdquo;Dua tahun (belum dibayar), betul pas pandemi Covid-19 itu. Per bulan harusnya (dibayarkan). Sebagian ada (dibayar), tidak semua,&rdquo; ujar Agus kepada JawaPos.com, Rabu (25/12). Agus menyebut, pembayaran tukin tidak bisa dilakukan karena terdampak pandemi Covid-19 dan menurunnya perekonomian masyarakat. Hal itu berdampak pada sedikitnya mahasiswa yang aktif melakukan pembayaran. &rdquo;Jumlah mahasiswa kita di PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) mungkin ada 15 ribu tapi nyatanya yang bayar, aktif bayar itu 8 ribu. Sisanya bisa dikatakan belum ada kepastian karena bisa dikatakan cuti atau mereka tidak ada keterangan kita kan mengacunya ke mereka yang bayar, itu juga sebuah persoalan,&rdquo; terang Agus. Apalagi, lanjut Agus, UMT menerapkan sistem pasca bayar. Mahasiswa bisa melakukan pembayaran dengan cicilan. &rdquo;Kalau kampus lain kan mereka di awal sudah selesai (pembayaran), kalau di UMT kan tidak. Karena memang kita kampus persyarikatan Muhammadiyah sebagai sarana dakwah jadi skemanya begitu dan itu ya berdampak,&rdquo; tandas Agus.&nbsp; Agus memastikan, UMT berkomitmen menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Majelis Diktilitbang dan PP Muhammadiyah untuk menemukan solusi terbaik. &rdquo;Ya kita tidak berdiam diri, karena kita tetap cari solusi,&rdquo; ucap Agus.

Para dosen dan juga pekerja UMT kirim sejumlah karangan bunga sebagai bentuk protes karena tunjangan kinerja mereka tak kunjung dibayarkan

Dua Tahun Tak Dibayar, Dosen dan Pekerja Universitas Muhammadiyah Tangerang Tagih Utang ke Kampus lewat Karangan Bunga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/IMG-20241003-WA0016-2061709883.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memastikan tunjangan kinerja alias Tukin pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) naik. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memastikan tunjangan kinerja alias Tukin pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) naik. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan tunjangan kinerja alias Tukin pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) naik. Menurutnya, kenaikan tukin ini salah satunya didorong oleh keberhasilan Kemenhub untuk melakukan simplifikasi berupa penyederhanaan atau pemangkasan prosedur administrasi tertentu dalam proses pelaksanaan anggaran yang dianggap &ldquo;memperpanjang birokrasi&rdquo;. Meliputi, pemangkasan 300-an aplikasi yang ada menjadi hanya 9 aplikasi. "Ya, karena salah satunya selain angkanya sudah sesuai. Kemenhub telah mensimplifikasi apikasi dari 300 lebih menjadi 9 aplikasi. Sudah memenuhi (kenaikan tukin)," kata Anas saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10). Dia tidak menyebut secara pasti berapa besaran kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Perhubungan. Mantan Bupati Banyuwangi ini hanya memastikan bahwa kementerian yang dipimpin oleh Menhub Budi Karya Sumadi itu sudah memenuhi syarat kenaikan tukin. Bahkan, dia berkelakar bahwa persoalan tukin pegawai Kementerian ini tidak usah diumumkan. Karena bisa memicu permintaan dari kementerian lainnya. "Ga usah diumumkanlah (kenaikan tukin pegawai Kemenhub), nanti menteri yang lain minta," pungkasnya. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan integrasi dan interoperabilitas berbagai aplikasi yang dimiliki. Langkah tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini, yaitu melakukan interoperabilitas berbagai aplikasi untuk memudahkan masyarakat menggunakan layanan birokrasi.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memastikan tunjangan kinerja alias Tukin pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) naik.

Hore! Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenhub Dipastikan Naik, Ini Faktornya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/WhatsApp-Image-2023-12-10-at-161757-117897347.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersikap tegas dan serius ingin mewujudkan reformasi birokrasi yang gesit di Surabaya. Salah satunya terkait layanan administrasi kependudukan. Orang nomor satu di Surabaya itu sebelumnya meminta agar layanan administrasi kependudukan bisa tuntas sehari. Jika tidak, Eri akan memotong tunjangan kinerja pejabat Pemkot Surabaya jika lambat melayani adminduk dalam satu hari. Pemkot Surabaya sudah melakukan perubahan pelayanan masyarakat perizinan maupun mengurus kependudukan agar lebih cepat. Yakni, semua pengurusan berada di masing-masing Balai RW. &rdquo;Pelayanan KTP, Akta kematian, perubahan dan masukan akta itu sehari harus jadi. Sehingga sudah masuk ke balai RW, masuk ke aplikasi maka maksimal besok 24 jam harus selesai,&rdquo; tambah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.&nbsp; &rdquo;Ada sanksinya (kalau telat) pemotongan tunjangan kinerja. Karena (pelayanan) izin itu gak lama,&rdquo; tambah Eri Cahyadi. Sebelumnya, Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran petinggi di dinas dan OPD di Surabaya pada malam akhir tahun untuk refleksi bersama. Dia menyampaikan beberapa keinginan dan targetnya pada 2024. Salah satunya mengenai perizinan dan adminduk sehari jadi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan memotong tunjangan kinerja pejabat pemkot jika lambat melayani administrasi kependudukan

Tegas, Wali Kota Eri Cahyadi Potong Tunjangan Kinerja PNS Surabaya Jika Tidak Bisa Cepat Layani Adminduk

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/BAHLIL-950661756.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia blak-blakan merayu Presiden Joko Widodo meminta kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi pegawainya. Bahkan, disampaikan ingin sama besarnya seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahlil mengatakan, secara lembaga Kementerian Investasi hingga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memperoleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, dari sisi kesejahteraan pegawai masih belum terpenuhi. &ldquo;DAK Bapak (Presiden Jokowi) juga sudah kasih, tapi ada persoalan satu pak, mereka (pegawai Kementerian) bilang &lsquo;Pak, DAK sudah, tapi kami perlu kesejahteraan, ini masih kurang pak&rsquo;. Mereka punya tukin pak, kalo menteri kan gak perlu dibayar tukin,&rdquo; kata Bahlil dalam dalam acara Rakornas Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/10). &ldquo;Tapi kalo mereka-mereka di depan saya ini pak, &lsquo;kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak tukinnya tinggi, tapi yang mendatangkan kok gak naik-naik barang ini pak," imbuhnya. Bahlil mengungkapkan, tidak mudah bagi Kementerian Investasi untuk mendatangkan para investor ke dalam negeri. Tetapi, dari sisi tukin justru yang paling besar menerima adalah kementerian yang hanya memetik pajak. &ldquo;Jadi kata mereka pak, yang menerima pajak apa yang mau dipetik kalau pohon dan buahnya enggak pernah dibawa masuk ke dalam negeri. Dan kemudian, mereka bilang juga kepada saya pak, yang tukang petik kan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk, kok yang bagian merayu dengan yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Bahlil meminta kebijaksanaan Jokowi perihal kenaikan tukin di kementeriannya. Dia berharap, pada periode akhir kepemimpinannya ini dalam Kabinet Indonesia Maju bisa bebas dari beban, salah satunya aspirasi pegawai. Sehingga, kata Bahlil, ke depan beban-beban ini tidak akan menjadi pekerjaan baru bagi menteri investasi pengganti dirinya. &ldquo;Kira-kira begitu pak, mohon maaf Pak, kami mohon kebijaksanaan Bapak. Setelah saya menjadi Menteri Investasi di periode Bapak, tidak ada lagi beban yang saya tinggalkan untuk para (menteri) yang ada di depan saya pak,&rdquo; lanjut Bahlil. &ldquo;Karena bagi kami Pak, yang Bapak ajarkan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan anggota dan bawahannya,&rdquo; tandasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Tidak mudah bagi untuk mendatangkan para investor ke dalam negeri, namun yang paling besar menerima kementerian yang hanya memetik pajak.

Bahlil Blak-blakan Rayu Jokowi Minta Tukin Kementeriannya Bisa Gede Kayak DJP Kemenkeu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-1721152-4185396713.jpg" alt="Ilustrasi aparatur sipil negara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparatur sipil negara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya berasal dari komponen gaji sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan. Tunjangan kinerja (tukin) mereka juga terbuka untuk diusulkan naik. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan tukin itu akan diusulkan setiap kementerian/lembaga (K/L). Dengan demikian, nilai tukin akan ditentukan setiap instansi. Ani, demikian Sri Mulyani biasa disapa, menegaskan bahwa tukin dihitung berdasar kinerja setiap abdi negara. &rdquo;Jadi, yang kinerjanya baik mereka juga biasanya mengusulkan kenaikan dari tunjangan kinerja,&rdquo; paparnya pada konferensi pers Rabu (16/8) malam. Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menaikkan gaji sebesar 8 persen untuk ASN pusat dan daerah serta TNI-Polri pada 2024. Pensiunan juga akan mendapatkan kenaikan 12 persen. Menurut Ani, pemerintah mengalokasikan kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah serta TNI/Polri mencapai Rp 52 triliun. Ani membeberkan, persentase bagi pensiunan lebih besar karena mereka tidak mendapat tukin. Sebaliknya, para PNS serta TNI-Polri disertai dengan pemberian tukin. &rdquo;Makanya, kalau dilihat, growth dari kenaikan ASN serta TNI-Polri sebesar 8 persen. Sementara, pensiunan tidak dapat tukin sehingga kenaikannya lebih tinggi,&rsquo;&rsquo; terang dia. Sementara itu, rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan mendapat tanggapan beragam. Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arid Fakrullah bersyukur atas kenaikan gaji tersebut. Mengingat, sudah bertahun-tahun gaji PNS tidak mengalami kenaikan. Kenaikan gaji tersebut merupakan yang pertama bagi PNS dan pensiunan setelah kali terakhir naik pada 2019. Ketika itu Jokowi memutuskan menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen. Pada 2015, presiden menaikkan gaji PNS dengan besaran yang sama. Soal cukup tidaknya kenaikan tersebut bagi PNS, menurut dia, relatif. Terlebih, ASN dinilainya telah terbiasa mencukup-cukupkan diri atas yang apa diperoleh. Terkait dengan dampak kenaikan gaji terhadap kinerja, Zudan menekankan, ASN selalu bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. Baik itu dalam kondisi ada maupun tidak ada kenaikan gaji. &rdquo;Insya Allah. Sudah bertahun-tahun gaji ASN tidak naik pun para ASN tetap semangat bekerja,&rdquo; jelasnya. Senada, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengapresiasi komitmen presiden untuk menaikkan gaji PNS dan pensiunan, termasuk guru. Namun, upaya itu saja belum cukup. Ada komitmen lain yang paling ditunggu. &rdquo;Yang lebih penting lagi, presiden punya komitmen di masa akhir jabatannya untuk mengangkat guru-guru honorer menjadi ASN. Salah satunya, menjadi PPPK,&rdquo; ungkapnya kemarin. Jika tidak diselesaikan saat ini, urusan guru honorer akan menjadi pekerjaan rumah yang diwariskan kepada pemerintah selanjutnya. Akibatnya, pemerintahan era Jokowi mendapat penilaian tak mampu menyelesaikan masalah.&nbsp;&rdquo;Selain itu, janji mengangkat sejuta guru PPPK oleh Mas Nadiem (Mendikbudristek Nadiem Makarim, Red) belum terbukti, belum terpenuhi,&rdquo; keluhnya. Bukan hanya soal pengangkatan honorer, Jokowi juga diminta kembali membuka seleksi guru PNS. Sebab, rekrutmen PPPK dinilai hanya solusi jangka pendek. Status PPPK tak lantas menjadikan guru akan stay lama di daerah-daerah yang kekurangan guru, terutama di daerah 3T. Tuntutan-tuntutan tersebut diharapkan bisa terwujud di akhir masa jabatan Jokowi. Terlebih, lanjut dia, saat ini Indonesia mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Hingga 2024, ada kebutuhan 1,3 juta guru di sekolah negeri. &rdquo;Sementara, sampai 2023, pemerintah hanya mampu merekrut 544 ribu guru PPPK,&rdquo; tegasnya. Belum lagi, solusi penerapan marketplace guru oleh Mendikbudristek yang dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Salah satunya, adanya praktik kongkalikong atau KKN lantaran guru bisa direkrut langsung oleh sekolah. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan bahwa 2024 merupakan tahun politik. Karena itu, kenaikan gaji bagi ASN tersebut tidak bisa dipisahkan dari politik. &rdquo;Seakan peningkatan ini untuk menenangkan situasi tahun politik,&rdquo; jelasnya. Memang, bisa juga kenaikan gaji tersebut ditujukan untuk memperbaiki pelayanan publik. Namun, menurut dia, dampaknya akan sangat meragukan. &rdquo;Berapa sih nilainya bila dibandingkan peningkatan kebutuhan hidup? Tidak signifikan,&rdquo; ujarnya. Agus menuturkan, perbaikan pelayanan publik bukan hanya dengan peningkatan kesejahteraan. Tetapi juga soal siapa orang nomor satunya, baik di kota atau kabupaten, provinsi, maupun negara. &rdquo;Kalau orang nomor satunya itu memiliki niat perbaikan pelayanan yang gila, pasti pelayanan publik meningkat drastis,&rdquo; paparnya. Dia mencontohkan saat membantu mantan Direktur PT KAI Ignasius Jonan mereformasi pelayanan publik kereta api di Indonesia. &rdquo;Bukan peningkatan kesejahteraan, lalu pelayanan meningkat, pemimpin yang memengaruhi pelayanan publik. Itu kuncinya,&rdquo; katanya. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto juga menanggapi kenaikan gaji untuk Polri. Menurut dia, peningkatan gaji untuk polisi tidak lantas bisa meningkatkan kinerja aparat hukum. Sebab, berapa pun besarnya kenaikan gaji tidak akan berdampak positif bila integritas personel minim. &rdquo;Gaji meningkat membuat kinerja polisi meningkat itu harapan. Realitasnya tidak sesederhana itu,&rdquo; ujarnya. Integritas berbanding lurus dengan akuntabilitas dan tingginya disiplin anggota. Masalahnya, seberapa tinggi tingkat disiplin anggota bila organisasi masih toleran terhadap pelanggaran. &rdquo;Tanpa perubahan budaya organisasi, kenaikan gaji tidak akan menekan pungli,&rdquo; tegas Bambang. Dalam kesempatan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai bahwa kenaikan gaji 8 persen bagi Polri cukup berarti. Namun, kompleksitas kinerja Polri memiliki tingkat yang berbeda. Menurut dia, gaji ideal masing-masing pun memiliki ukurannya. &rdquo;(Kenaikan) ini buat kami sebuah hal yang sangat menggembirakan,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan tukin itu akan diusulkan setiap kementerian/lembaga (K/L).

Tunjangan Kinerja ASN Diusulkan Naik, P2G Minta Kepastian Pengangkatan Guru Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> Pemerintah Bahas Perubahan Skema Tunjangan Kinerja JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah menggodok rencana kenaikan gaji untuk pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024. Jika benar direalisasikan, kabar gembira bagi aparatur sipil negara itu diumumkan pada 16 Agustus mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, rencana tersebut sedang digodok bersama Presiden Joko Widodo. &rdquo;Kenaikan gaji PNS insya Allah sedang digodok dengan Bapak Presiden, beliau mempertimbangkan,&rdquo; ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (30/5). Ani &ndash;sapaan karib Sri Mulyani&ndash; belum bisa memerinci persentase kenaikan yang diusulkan. Meski begitu, rencana kenaikan gaji PNS itu nanti diumumkan Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan RUU APBN 2024 yang dilakukan pada 16 Agustus mendatang. &rdquo;Nanti beliau yang akan umumkan saat RUU APBN 2024 disampaikan,&rdquo; imbuhnya. Hingga saat ini, dia juga belum bisa memastikan apakah sistem penggajian PNS akan diubah. Hal itu seperti yang direkomendasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) beberapa waktu lalu. &rdquo;Kalau kami di Kementerian Keuangan melihat amplop besarnya, berapa kira-kira kebutuhannya,&rdquo; jelas bendahara negara tersebut. Wacana kenaikan gaji PNS sebelumnya juga diusulkan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Usulan disampaikan menyusul rencana pemerintah merombak aturan tunjangan kinerja (tukin) bagi para PNS. &rdquo;Karena sekarang dipukul rata, tunjangan kinerja menjadi hak, ya kinerjanya begitu-begitu saja. Karena itu, kami usulkan ada gaji yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas bersama menteri keuangan,&rdquo; jelasnya. Pembahasan perubahan skema pemberian tukin dan kenaikan gaji PNS bersama menteri keuangan bukan hal yang ringan. Dia mengaku membahas kebijakan itu bersama Menkeu Sri Mulyani hingga larut. &rdquo;Ini kita rumuskan terus. Kita duduk siang malam soal ini. Tentang tunjangan dan kenaikan ini kan, selama ini kenaikannya tidak disentuh, tapi tunjangannya berlipat,&rdquo; tuturnya. (dee/c7/fal)

Pemerintah tengah menggodok rencana kenaikan gaji untuk PNS pada 2024. Jika benar direalisasikan, kabar gembira bagi ASN itu diumumkan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunjangan kinerja

Berita Terkini