<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/kY1KRRhnaVObvBQV9j62R0A0LupR2qau9H2yRXBC-327886611.jpg" alt="Ilustrasi guru sedang mengajar di kelas. (Dok/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru sedang mengajar di kelas. (Dok/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kabar gembira bagi para guru di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan peningkatan besar-besaran pada program beasiswa kuliah D4/S1 untuk tahun 2026, bersamaan dengan kebijakan baru terkait kesejahteraan hingga pengurangan beban jam mengajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI akan menambah kuota beasiswa kuliah 2026 bagi para guru untuk menempuh pendidikan D4 maupun Sarjana (S1). Pada tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp 3 juta per semester bagi 12.500 guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 untuk melanjutkan studi S1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau. "Pemerintah menyadari, berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan," tutur Mendikdasmen RI, Abdul Mu'ti saat memimpin Upacara Peringatan Hari Guru di Surabaya, Selasa (25/11). Tahun depan (2026), Kemendikdasmen menyediakan beasiswa kuliah D4/S1 kepada 150 ribu guru untuk melanjutkan pendidikannya. Ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru. "Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2 juta per bulan untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok untuk guru-guru ASN," imbuh Mu'ti. Dalam amanatnya, Menteri Mu'ti juga mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Salah satunya, insentif khusus bagi guru honorer dinaikkan dari Rp 300 ribu per bulan menjadi Rp 400 ribu per bulan. "Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru," terangnya. Mendikdasmen berjanji akan meningkatkan kualitas guru dengan berbagai program pelatihan, seperti pendidikan profesi guru, deep learning, coding, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Kewajiban mengajar guru juga tidak lagi harus 24 jam. Pemerintah menyiapkan satu hari khusus sebagai waktu belajar guru agar mereka bisa lebih fokus menjalankan peran utama dan profesional sebagai pendidik. "Sehingga dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik profesional, guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri. Selamat hari guru 2025," tukas Mu'ti. (*)

Kemendikdasmen RI menambah kuota beasiswa D4/S1 menjadi 150 ribu guru pada 2026. Tunjangan sertifikasi, insentif honorer, hingga kebijakan

Pemerintah Tambah Kuota 150 Ribu Beasiswa Kuliah untuk Guru pada 2026, Tunjangan dan Insentif Juga Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/verval-rampung-akhir-februari-tunjangan-guru-madrasah-segera-cair_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencairan tunjangan guru. Kementerian Agama menargetkan proses verifikasi dan validasi data tunjangan guru madrasah, rampung pada akhir Februari ini." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencairan tunjangan guru. Kementerian Agama menargetkan proses verifikasi dan validasi data tunjangan guru madrasah, rampung pada akhir Februari ini.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Agama mengumumkan sebanyak 101.786 guru madrasah dan guru Pendidikan Agama di sekolah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) Angkatan 3 Tahun 2025. Kelulusan ini sekaligus menjadi kado jelang peringatan Hari Guru pada 25 November mendatang. Guru yang dinyatakan lulus PPG terdiri atas 140 Guru Pendidikan Agama Buddha, 2.369 Guru Pendidikan Agama Hindu, 68.601 Guru Pendidikan Agama Islam, 4.250 Guru Pendidikan Agama Katolik, 7.436 Guru Pendidikan Agama Kristen, dan 18.990 Guru Madrasah. Kelulusan ini menjadi momentum penting bagi upaya Kemenag untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru agama di Indonesia. Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyatakan pencapaian ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap para guru agama yang terus berjuang meningkatkan kompetensi di tengah berbagai keterbatasan. &ldquo;Guru adalah pahlawan masa kini. Mereka berjuang bukan di medan perang, tapi di ruang kelas, menanamkan nilai, membangun karakter, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelulusan PPG ini adalah bentuk penghargaan negara atas perjuangan mereka,&rdquo; kata Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (12/11). Para guru yang lulus PPG 2025 akan menerima sertifikat dan Nomor Registrasi Guru (NRG). Dua hal ini menjadi syarat pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) mulai tahun 2026. Bagi guru ASN (PNS dan PPPK), tunjangan diberikan sebesar satu kali gaji pokok per bulan, sedangkan guru non-ASN akan memperoleh Rp 2.000.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp 1.500.000. &ldquo;Kenaikan tunjangan bagi guru Non-ASN adalah wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Kemenag akan terus memperjuangkan hak-hak para pendidik, terutama guru agama yang menjadi penjaga moral bangsa,&rdquo; ucap Nasaruddin. Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam, Amien Suyitno menyampaikan kelulusan 101.786 guru madrasah dan guru pendidikan agama di sekolah dalam PPG Angkatan 3 ini merupakan hasil sinergi antara berbagai pihak, mulai dari Kemenag, LPTK, pemerintah daerah, hingga lembaga pendukung seperti Baznas. &ldquo;Meskipun tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Kemenag tetap mengoptimalkan program PPG sesuai arahan Menteri Agama. Fokus utama kami adalah menuntaskan PPG Daljab bagi guru pendidikan agama di sekolah, agar mereka memiliki kompetensi profesional dan layak mendapatkan pengakuan formal sebagai pendidik profesional,&rdquo; ujar Suyitno. Setelah PPG Angkatan 3, Kemenag akan memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi para guru agama. Langkah ini diharapkan mampu memastikan bahwa sertifikasi profesi bukan hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran agama di sekolah. Terpisah, Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) M. Munir, selaku Panitia Nasional PPG Kemenag, menjelaskan bahwa PPG dalam jabatan merupakan salah satu program strategis nasional yang dijalankan Kemenag untuk memastikan setiap guru memiliki kompetensi profesional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemenag mencatat peningkatan signifikan dalam capaian sertifikasi guru agama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Hal ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di bidang keagamaan," tutur Munir. Bagi banyak guru, lanjut Munir, kelulusan ini bukan hanya soal sertifikat, tetapi juga bentuk pengakuan atas perjuangan panjang dalam mengabdi di dunia pendidikan. "Kelulusan 101.786 guru madrasah dan guru pendidikan agama di sekolah bukan sekadar data statistik, melainkan simbol bahwa negara hadir untuk memuliakan profesi guru agama, para penjaga nilai, pembentuk akhlak, dan penerus semangat juang para pahlawan bangsa," paparnya. (*)

Kemenag mengumumkan 101.786 guru madrasah dan guru pendidikan agama di sekolah lulus PPG Dalam Jabatan (Daljab) Angkatan 3 Tahun 2025.

Lebih dari 100 Ribu Guru Agama Lulus PPG 2025, Tunjangan akan Naik Segini

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/tunjangan-nonasn-1876756903.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Saat peringatan Hari Guru pada Desember tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp 500 ribu. Instruksi tersebut dieksekusi oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bulan ini. Kenaikan TPG sebesar Rp 500 ribu itu dihitung sejak Januari 2025 lalu. Kenaikan TPG itu diumumkan Kemenag pada Jumat (11/7). Untuk kali ini yang ditetapkan naik adalah TPG bagi para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) non-ASN di sekolah dan belum inpassing (penyetaraan). Sebelumnya mereka mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan. Dengan kenaikan itu, maka besarannya jadi Rp 2 juta per bulan. Nasaruddin mengatakan telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI non-ASN yang belum inpassing. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 4/2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kemenag. Serta Keputusan Menteri Agama (KMA) 646/2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN. Nasaruddin Umar mengatakan, terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto yang terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama. "Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru," ujar Nasaruddin. Imam Besar Masjid Istiqlal itu berharap, dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar. Tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik. "Baik secara jasmani maupun ruhani," kata dia. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang PAI segera menyosialisasikan regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota. Khususnya kepada Kepala Seksi PAI. Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan. Sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku. "Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka," katanya. Direktur PAI Kemenag M. Munir menambahkan, mereka akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non-ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus proaktif juga untuk mengakses kebijakan ini. Dia lantas menjelaskan guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM). Termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur'an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM. "Kami memastikan tidak ada guru PAI non-ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis," ujar Munir.

Menteri Agama Nasaruddin Umar umumkan kenaikan TPG bagi guru PAI non-ASN sebesar Rp 500 ribu, efektif Januari 2025.

Kenaikan TPG Guru PAI Non-ASN sebesar Rp 500 Ribu Efektif Januari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/tunjangan-nonasn-1876756903.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan tunjangan profesi guru PAI Non-ASN naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Kenaikan Rp 500 ribu tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Pencairannya bakal dirapel mulai Januari 2025 sampai bulan terakhir.&nbsp; Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kemenag. Selain itu, juga sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa aturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN. Menurut dia, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Yakni terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk memberikan perhatian kepada guru agama. "Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani," kata dia dalam keterangan resmi pada Kamis (10/7).&nbsp; Dalam keterangan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Amien Suyitno meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) segera menyosialisasikan regulasi tersebut ke tingkat kabupaten dan kota, khususnya kepada kepala seksi PAI. Dengan begitu, proses pencairan tunjangan, termasuk yang dirapel sejak Januari 2025, dapat dilakukan secepatnya. Tentu dengan pengawasan ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis &nbsp;lainnya. "Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya," ujarnya. Kemenag pun menjelaskan, guru PAI Non ASN yang menerima tunjangan itu harus sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur'an (TBQ) dengan pengakuannya maksimal 6 JTM.&nbsp;

Kementerian Agama mengumumkan kenaikan tunjangan profesi guru PAI Non ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, berlaku mulai Januari 2025.

Alhamdulillah! Kemenag Umumkan Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Rp 500 Ribu jadi Rp 2 Juta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/WhatsApp-Image-2025-03-20-at-94714-PM-374621012.jpeg" alt="Presiden Ri Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Presiden Ri Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), mendorong para guru penerima tunjangan untuk segera memverifikasi dan memvalidasi nomor rekening mereka. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial guna memastikan penyaluran tunjangan berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&rsquo;ti, menegaskan bahwa validasi rekening merupakan faktor penting agar dana tunjangan dapat disalurkan tepat waktu. "Kami ingin memastikan setiap guru menerima haknya tanpa kendala administratif. Validasi rekening adalah kunci agar dana bisa langsung cair begitu proses penyaluran dimulai," ujarnya dalam acara Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru di Jakarta, Kamis (13/3). Mu&rsquo;ti menambahkan, setelah proses verifikasi dan validasi data selesai serta rekening guru dinyatakan valid, tunjangan sertifikasi akan segera ditransfer ke rekening masing-masing guru. Untuk pencairan pertama, guru yang datanya sudah valid akan menerima tunjangan sekaligus untuk periode Januari hingga Maret 2025. "Pembayaran di bulan Maret ini diharapkan menjadi hadiah bagi para guru menjelang Idul Fitri, sehingga mereka dapat merayakannya dengan gembira dan sejahtera, serta tetap menjalankan tugas dengan baik," kata Mu&rsquo;ti. Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, mengingatkan para guru untuk memastikan data rekening yang terdaftar sesuai dengan identitas di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kesalahan data, baik nama pemilik rekening maupun nomor rekening, dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan gagalnya transfer. Proses penyaluran tunjangan guru ASN daerah dimulai dengan pembaruan data di Dapodik, dilanjutkan dengan validasi data dan penetapan penerima, kemudian tahap pembayaran, hingga pelaporan realisasi. Kelancaran pencairan tunjangan bergantung pada dua hal utama: validasi data dan rekening guru yang sesuai dengan identitas tercatat, serta pengusulan calon penerima tunjangan oleh pemerintah daerah. Kedua langkah ini memastikan tunjangan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai jumlah yang seharusnya. Nunuk meminta para guru untuk memeriksa dan memastikan kebenaran data rekening melalui laman InfoGTK. "Jangan sampai tunjangan Bapak/Ibu guru tertunda hanya karena data yang tidak sesuai," ujarnya. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) langsung ke rekening guru merupakan kebijakan baru yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pencairan, menghindari keterlambatan, dan memastikan tunjangan diterima utuh tanpa potongan. "Penyaluran langsung ke rekening guru adalah upaya nyata untuk mengurangi birokrasi yang berbelit. Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa, dan guru adalah pilar utamanya," tegas Presiden Prabowo dalam peluncuran kebijakan tersebut di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3). Dengan kebijakan ini, diharapkan 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN akan menerima tunjangan mereka tepat waktu dan tanpa hambatan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari upaya membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Apresiasi untuk Peran Pemerintah Daerah Pemerintah daerah (Pemda) yang aktif dan responsif dalam mendukung kebijakan ini menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran penyaluran tunjangan. Pemda berperan mulai dari mengajukan data rekening ke sistem hingga membantu perbaikan data jika terjadi kesalahan saat guru melakukan verifikasi rekening. Kemendikdasmen mengapresiasi Pemda yang dinilai berkomitmen tinggi dalam memastikan kesejahteraan para guru di daerahnya. "Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada tiga kabupaten yang paling cepat melengkapi semua verifikasi data," tambah Mu&rsquo;ti. Beberapa kepala daerah mendapat apresiasi khusus atas kinerja cepat mereka dalam mendukung kebijakan ini. Di antaranya adalah Bupati Kudus, Sam&rsquo;ani Intakoris; Bupati Temanggung, Agus Setyawan; dan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Ketiganya dinilai aktif mengawal proses validasi data dan memastikan guru di wilayahnya segera melakukan pengecekan rekening.

Kemendikdasmen mendorong para guru penerima tunjangan untuk segera memverifikasi dan memvalidasi nomor rekening mereka.

Pemerintah Dorong Para Guru Penerima Tunjangan Segera Validasi dan Verifikasi Rekening untuk Kelancaran Pencairan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/imagepsd-949817473.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik kebijakan Pemerintah terkait pemberian tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) yang akan langsung ditransfer ke rekening pribadi guru tanpa melalui Pemerintah Daerah (Pemda). Ia menilai, kebijakan ini dapat mengurangi birokrasi yang tidak perlu, serta memastikan guru menerima hak mereka tepat waktu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meski begitu, kebijakan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai langkah teknis administratif, melainkan harus dikawal dengan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan baru terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sistem pembayaran tunjangan bagi guru ASN," kata Puan kepada wartawan, Rabu (19/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Puan menekankan, kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan baru dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meski transfer tunjangan langsung ke rekening guru terdengar sebagai solusi yang lebih praktis, namun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Yaitu pengawasan terhadap ketepatan data penerima," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanpa verifikasi dan sistem validasi yang kuat, ada potensi kesalahan dalam data penerima tunjangan, baik karena ketidaksesuaian data guru aktif, perubahan status kepegawaian, maupun kemungkinan adanya kesalahan administratif dalam sistem keuangan negara," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015781398/puan-minta-ada-investigasi-bersama-tni-dan-polri-dari-kasus-penembakan-3-polisi-di-way-kanan">Puan Minta Ada Investigasi Bersama TNI dan Polri dari Kasus Penembakan 3 Polisi di Way Kanan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, Puan mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme pembayaran tunjangan dapat berjalan secara adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan para guru yang memiliki peran krusial dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah harus memastikan bahwa sistem ini tidak mengabaikan aspek legalitas dalam pencairan dana dan tidak memicu kesalahan transfer yang merugikan guru ASN itu sendiri," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Puan, perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas agar dana benar-benar diberikan kepada yang berhak tanpa menghilangkan kontrol atas kinerja dan tanggung jawab guru ASN. Kebijakan ini, menurutnya, juga harus didukung dengan sistem digital yang aman dan bebas dari potensi kebocoran data maupun penyelewengan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah harus menjamin bahwa sistem pencairan langsung ini akan tetap berfungsi secara optimal tanpa kendala teknis atau kendala birokrasi di kemudian hari," tegasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, Pemerintah resmi menerapkan kebijakan baru terkait mekanisme pemberian tunjangan bagi guru ASN. Tunjangan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening pribadi guru tanpa melalui Pemda. Tunjangan langsung ini akan dibayarkan langsung ke para guru mulai Maret 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tunjangan tersebut mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, serta Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi mereka yang belum memperoleh sertifikasi pendidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran tunjangan untuk TPG dan TKG setara dengan satu kali gaji pokok, sedangkan Tamsil diberikan sebesar Rp 250 ribu per bulan, yang akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru.</div> <div dir="auto">Pencairan tunjangan dilakukan setiap tiga bulan sekali, dimulai pada bulan Maret untuk Triwulan I, Juni untuk Triwulan II, September untuk Triwulan III, dan November untuk Triwulan IV.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun maksud pemberian tunjangan bagi guru ASN daerah dan PPPK yang sebelumnya disalurkan melalui Pemda menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik kini langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan adalah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan menghindari keterlambatan pencairan dana kepada 1,47 juta guru akibat administrasi yang berbelit.&nbsp;&nbsp;</div>

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik kebijakan Pemerintah terkait pemberian tunjangan bagi guru ASN.

Puan Akui Transfer Tunjangan Langsung ke Guru Bisa Kurangi Birokrasi yang Berbelit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/tunjangan-guru-1456294187.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto dalam acara bertajuk" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto dalam acara bertajuk</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan mekanisme terbaru penyaluran tunjangan para guru yang akan diberikan langsung ke rekening mereka. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengurangi birokrasi yang tidak efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara bertajuk 'Peluncuran Mekanisme Baru Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru' di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi (hal) yang tidak efisien. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa?" kata Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Prabowo juga berharap adanya evaluasi terhadap sistem dan para birokrat yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.&nbsp;"Jangan mengira menjadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak. Bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para Menteri dan para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem ya," ucap Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo mengajak agar para ASN untuk selalu berdedikasi dan bekerja sepenuh hati dalam melayani serta mempermudah urusan rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua pingin jadi Pegawai Negeri Sipil, tahu-tahu di dalam sudah jadi, tidak bekerja (secara) maksimal. Tadi, mental, kita sekarang harus ubah, bikin semua mudah untuk rakyat, cepat, singkat," pungkas Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Inilah upaya untuk mengurangi (hal) yang tidak efisien. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa?" kata Prabowo.

Tunjangan Guru ASN Daerah Ditransfer Langsung ke Rekening, Presiden Prabowo: Lama-lama Ditahan untuk Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/Untitled1-3370702284.jpg" alt="Calon Wali Kota Bogor Sendi Fardiansyah janjikan kenaikan tunjangan guru dan anggaran sekolah di Kota Bogor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon Wali Kota Bogor Sendi Fardiansyah janjikan kenaikan tunjangan guru dan anggaran sekolah di Kota Bogor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Calon Wali Kota Bogor Sendi Fardiansyah menyampaikan akan memberikan kenaikan tunjangan guru dan anggaran sekolah di Kota Bogor, jika dipercaya menjadi wali kota. &rdquo;Kesejahteraan guru jadi prioritas. Kami berkomitmen akan meningkatkan tunjangan para guru dan kepala sekolah di Kota Bogor dari Rp 296.000 menjadi Rp 1.000.000 per bulan,&rdquo; ujar Sendi pada acara pertemuan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor. Tak hanya soal tunjangan, Sendi juga berjanji mengalokasikan anggaran rutin setiap tahun untuk pemeliharaan kondisi sekolah. &rdquo;Kami juga akan alokasikan Rp 100 juta per tahun untuk sekolah. Harapannya sekolah di Kota Bogor tidak ada yang mengalami kerusakan sehingga siswa bisa nyaman dan aman ketika belajar,&rdquo; papar Sendi. Sementara itu Ketua PGRI Kota Bogor Ade Sutisna berharap bahwa ide dan gagasan yang disampaikan Sendi dapat direalisasikan ketika nanti diberi amanah untuk menjabat. &rdquo;Saya berharap semoga Kang Sendi konsisten dengan apa yang diucapkan, karena kami para guru hanya menunggu action wali kota terhadap hal ini,&rdquo; ucap Ade Sutisna.

Calon Wali Kota Bogor Sendi Fardiansyah akan beri kenaikan tunjangan guru dan anggaran sekolah di Kota Bogor, jika dipercaya jadi wali kota

Calon Wali Kota Bogor Sendi Fardiansyah Janji Tambah Tunjangan Guru Rp 1 Juta Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/PhotoGrid_1615292798804.jpg" alt="Ilustras guru sedang memberikan penjelasan kepada siswa dan siswi di luar kelas." width="100%">
<figcaption>Ilustras guru sedang memberikan penjelasan kepada siswa dan siswi di luar kelas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya memperhatikan kesejahtareaan guru. Salah satunya untuk guru ASN daerah mendapat tiga jenis tunjangan. Apa saja dan bagaimana syaratnya? Mengacu pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan guru ASN Daerah, Kemdikbudristek menetapkan 3 tunjangan yang akan diberikan kepada guru ASN Daerah. Peraturan tersebut ditetapkan pada Agustus 2023 menggantikan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 dan saat ini telah diberlakukan. Adapun jenis tunjangan untuk guru ASN Daerah antara lain tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan khusus, dan tunjangan tambahan penghasilan. Namun tunjangan-tunjangan di atas tidak serta merta diberikan kepada guru ASN Daerah. Harus memenuhi beberapa hal yang dipersyaratkan. Syarat Mendapatkan Tunjangan Guru ASN Daerah Berikut syarat yang harus dipersiapkan guru untuk mendapatkan 3 tunjangan guru ASN Daerah. Tunjangan Profesi 1. Mempunyai sertifikat tenaga pendidik. 2. Berstatus sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian. 3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. 4. Memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian. 5. Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan yang disesuaikan dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. 6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan &ldquo;Baik&rdquo;. 8. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. 9. Tidak terdaftar sebagai pegawai tetap di instansi lain. Tunjangan Daerah Khusus 1. Berstatus sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian. 2. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. 3. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Mempunyai NUPTK. 5. Melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Tunjangan Tambahan Penghasilan 1. Berstatus sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian. 2. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. 3. Belum memiliki sertifikat pendidik. 4. Kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-V. 5. Mempunyai NUPTK. 6. Terdaftar aktif di Dapodik. 7. Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan. 8. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadwal Pencairan Tunjangan Guru ASN Daerah Setelah mengetahui syarat untuk mendapatkan 3 tunjangan di atas, Anda pasti ingin tahu kapan jadwal pencairannya. Pembayaran masing-masing tunjangan akan dibayarkan per tiga bulan. Triwulan I dibayarkan mulai April, triwulan II dibayarkan pada Juni, dan triwulan III di bulan Oktober, serta triwulan IV dibayarkan pada November.

Pemerintah terus berupaya memperhatikan kesejahtareaan guru. Salah satunya untuk guru ASN daerah  mendapat tiga jenis tunjangan.

3 Tunjangan untuk Guru ASN Daerah, Catat Syarat dan Jadwal Pencairannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/verval-rampung-akhir-februari-tunjangan-guru-madrasah-segera-cair_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencairan tunjangan guru. Kementerian Agama menargetkan proses verifikasi dan validasi data tunjangan guru madrasah, rampung pada akhir Februari ini." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencairan tunjangan guru. Kementerian Agama menargetkan proses verifikasi dan validasi data tunjangan guru madrasah, rampung pada akhir Februari ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dibukanya kembali program inpassing atau penyetaraan guru madrasah bersertifikat non-ASN menjadi angin segar. Pasalnya, program itu terakhir dibuka pada 2011. Kementerian Agama (Kemenag) sudah memiliki data detail guru-guru non-ASN yang eligible atau layak mengajukan penyetaraan. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain mengatakan, data yang mereka pegang sudah by name by address. &rsquo;&rsquo;Ada 106.227 guru,&rsquo;&rsquo; katanya tadi malam (13/8). Dia berharap para guru tersebut bersiap sejak sekarang. Zain menjelaskan, jadwal pengajuan inpassing sedang digodok. Dia berharap para guru lebih dahulu melengkapi seluruh dokumen. Khususnya sertifikat pendidik yang sudah diraih. Sebab, sertifikat itu adalah syarat mutlak untuk inpassing. &rsquo;&rsquo;Guru harus update statusnya di laman Simpatika Kemenag dulu,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dengan demikian, saat masa pendaftaran inpassing dibuka, para guru bisa mendaftar dengan lancar. Sistem di Simpatika saat ini sedang ditingkatkan. Tujuannya, penyaluran tunjangan profesi guru untuk yang sudah penyetaraan benar-benar kepada sosok yang memenuhi kriteria. Zain menegaskan, dibukanya kembali program inpassing merupakan wujud penghargaan pemerintah kepada guru-guru madrasah. Dia menjelaskan, sekitar 85 persen madrasah di Indonesia adalah swasta. Termasuk guru-guru madrasah non-ASN yang sudah bersertifikat itu juga berada di sekolah swasta. Harapannya bisa berdampak pada penghasilan guru. &nbsp;Seperti diketahui, pencairan tunjangan profesi guru (TPG) tidak hanya untuk guru-guru ASN yang sudah memiliki sertifikat profesi. Tetapi, juga untuk guru-guru non-ASN yang memenuhi syarat. Selama belum mengikuti proses inpassing atau penyetaraan, besaran TPG untuk guru non-ASN hanya Rp 1,5 juta/bulan. Tetapi, bagi yang sudah lolos inpassing, besaran TPG menyesuaikan penyetaraan pangkat dan golongan layaknya guru ASN. Sebagai landasan pelaksanaan inpassing atau penyetaraan itu, Kemenag telah mengeluarkan petunjuk teknis pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru madrasah bukan ASN yang bersertifikat pendidikan 2023. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani berharap proses inpassing tersebut bisa tuntas tahun ini. &nbsp;Di dalam pedoman atau petunjuk teknis itu, diatur secara detail perhitungan skor angka kredit sebagai dasar penyetaraan pangkat dan golongan. Guru non-ASN dengan angka kredit 100 sampai 149 disetarakan dengan guru ASN pangkat penata muda dan golongan III-a. Kemudian, raihan angka kredit 150 sampai 199 disetarakan penata muda tingkat I dan golongan III-b. Terakhir, raihan angka kredit 200 sampai 299 disetarakan dengan pangkat penata dan golongan III-c. &nbsp;Angka kredit itu didapat dari beberapa penilaian. Antara lain, guru dengan ijazah S-1 atau D-IV otomatis mendapatkan skor 100 poin. Kemudian, kepemilikan sertifikat pendidik mendapatkan skor 2 poin. Lalu, masa kerja juga mendapatkan skor dengan formulasi perhitungan yang cukup detail.&nbsp;

Dibukanya kembali program inpassing atau penyetaraan guru madrasah bersertifikat non-ASN menjadi angin segar.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunjangan guru

Berita Terkini